Arsip Tahunan: 2026

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Isu dugaan aliran dana ilegal yang menyeret salah satu pengurus tingkat kecamatan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi terus menjadi perhatian publik. Meski telah ada klarifikasi resmi dari pihak organisasi, sejumlah temuan di lapangan justru memunculkan pertanyaan baru yang belum sepenuhnya terjawab.

Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, menegaskan bahwa tuduhan terhadap salah satu Ketua KNPI kecamatan terkait penerimaan dana dari aktivitas peredaran obat-obatan terlarang tidak benar. Ia mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang dituduh untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

“Saya sudah menghubungi langsung yang bersangkutan. Ia menyatakan tidak pernah menerima uang jasa keamanan seperti yang dituduhkan. Bahkan wilayah yang disebutkan bukan menjadi tanggung jawabnya,” ujar Yandra, Selasa (24/3/2026).

Baca juga LOWONGAN KERJA ATAU LELANG JABATAN? Mau Jadi Buruh Saja Harus ‘Investasi’ 18 Juta: Selamat Datang di Dunia Tipu-Tipu Calo Sukabumi!

Lebih lanjut, Yandra menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah difasilitasi oleh aparat kepolisian setempat, yakni di salah satu polsek. Dalam proses tersebut, pihak yang dituduh telah memberikan klarifikasi secara resmi, sementara pihak penuduh disebut telah menyampaikan permintaan maaf.

“Yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi dengan difasilitasi pihak kepolisian. Ia tetap pada pernyataannya, tidak merasa melakukan seperti yang dituduhkan,” tambahnya.

Namun demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam polemik. Di tengah masyarakat, beredar informasi yang diklaim sebagai bukti transfer dana ke rekening pihak yang bersangkutan. Temuan ini memicu spekulasi lanjutan dan mendorong publik untuk mempertanyakan transparansi serta kejelasan penanganan kasus tersebut.

Baca juga BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP) “Tiang Listrik Ambruk di Bandung: Alarm Keras Bagi Pengawasan Infrastruktur Publik”

Sejumlah pihak menilai bahwa klarifikasi internal organisasi saja belum cukup untuk menutup perkara. Mereka mendesak agar dilakukan penelusuran lebih mendalam oleh aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan aktivitas ilegal yang dituduhkan.

“Kalau memang tidak ada, harus dibuka secara terang. Tapi kalau ada indikasi, jangan ditutup-tutupi. Publik butuh kejelasan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Yandra sendiri menegaskan bahwa KNPI tetap berkomitmen menjaga integritas organisasi. Ia memastikan bahwa jika di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa pandang bulu.

“Kalau memang ada oknum yang terbukti melanggar AD/ART, tentu akan kami tindak, bahkan sampai pemberhentian. Tapi hari ini tidak ada bukti atau putusan resmi yang menyatakan yang bersangkutan bersalah,” tegasnya.

Baca juga  BPJS ‘Rasa’ Mandiri di Puskesmas Jampang Tengah: Bayar Oksigen Tanpa Saturasi, Obat Tanpa Bungkus, SOP Pun Jadi ‘Hiasan’

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran KNPI agar tidak menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya, menjaga marwah organisasi adalah tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, desakan publik agar kasus ini dibuka secara transparan terus menguat. Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada mediasi atau klarifikasi semata, melainkan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan yang beredar, termasuk menelusuri aliran dana yang menjadi sorotan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak kepolisian terkait validitas bukti transfer yang beredar di masyarakat. Kondisi ini membuat kasus tersebut masih menjadi “bola liar” yang berpotensi memperkeruh situasi jika tidak segera ditangani secara terbuka dan profesional.

Publik pun kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mengungkap secara terang benderang duduk perkara yang sebenarnya, demi menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan tidak ada praktik ilegal yang berlindung di balik institusi kepemudaan.

(Tim)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali membuktikan bahwa sektor pertambangan Indonesia adalah “tambang emas” sesungguhnya bagi para pemburu rente.

Pada Jumat (27/3), penyidik resmi menetapkan Samin Tan (ST) sebagai tersangka dalam drama kolosal dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) periode 2016-2025.

Seolah tak puas dengan catatan masa lalunya, sang taipan kini harus menukar kenyamanan jet pribadinya dengan fasilitas negara di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Baca juga LOWONGAN KERJA ATAU LELANG JABATAN? Mau Jadi Buruh Saja Harus ‘Investasi’ 18 Juta: Selamat Datang di Dunia Tipu-Tipu Calo Sukabumi!

Samin Tan dijadwalkan menjalani “masa orientasi” selama 20 hari ke depan untuk merenungkan bagaimana tata kelola batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, bisa begitu kreatif hingga merugikan negara.

Poin-Poin Penting Operasi “Pembersihan” Tambang:

• Tersangka: Samin Tan (ST), sosok yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga para penegak hukum dan pengamat komoditas.
• Lokus Kejahatan: Pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Murung Raya, Kalimantan Tengah.
• Durasi “Main Mata”: Mencakup periode panjang hampir satu dekade (2016-2025).
• Status Terkini: Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung demi kepentingan penyidikan agar tidak ada “keajaiban” hilangnya barang bukti.

Ironi di Balik Emas Hitam

Kasus ini menjadi pengingat pedas bahwa di balik gemerlapnya angka ekspor batu bara, seringkali terselip praktik main belakang yang merampas hak rakyat atas kekayaan alamnya sendiri.

Penetapan Samin Tan sebagai tersangka seolah menegaskan bahwa hukum terkadang—meski perlahan—bisa menangkap mereka yang selama ini merasa berada di atas awan.

Kejaksaan Agung mengisyaratkan bahwa Samin Tan mungkin bukan aktor tunggal dalam simfoni korupsi ini. Publik kini menunggu, siapa lagi kawan duet yang akan menyusulnya mengenakan seragam kebesaran berwarna oranye tersebut

“Korupsi di sektor tambang bukanlah tentang kekurangan uang, tapi tentang ketidakterbatasan ketamakan yang difasilitasi oleh celah regulasi.”
(Red)

SUKABUMI, JURNAL TIPIKOR – Sepertinya gelar “Pahlawan Devisa” atau “Pejuang Nafkah” sudah tidak lagi relevan di Sukabumi. Gelar yang lebih cocok mungkin adalah “Investor Penderitaan.” Bagaimana tidak? Untuk sekadar mendapatkan hak dasar bekerja di perusahaan manufaktur ternama seperti PT. Nike GSI, seorang pelamar pria diduga harus merogoh kocek hingga Rp18 juta, sementara wanita “didiskon” menjadi Rp8 juta.

Fenomena ini mencuat setelah tangkapan layar percakapan WhatsApp berbahasa Sunda viral, memperlihatkan betapa transparannya praktik “jual beli kursi” di pabrik tersebut.

Harga 18 juta rupiah ini bahkan sudah menyalip harga motor matic terbaru, namun bedanya, uang ini bukan untuk kendaraan operasional, melainkan tiket masuk untuk mencicipi lelahnya lantai produksi.

Kesetaraan Gender Versi Calo: Pria Lebih Mahal!

Dalam percakapan yang beredar, terungkap sebuah ironi yang menggelitik:

“Pami pameget mah lumayan nyaeta kana 18jt an tapi dijamin pasti lebet,” tulis oknum tersebut.

Tampaknya, di mata calo, keringat pria dihargai lebih mahal di muka. Dengan uang sebesar itu, seorang pelamar seharusnya sudah bisa membuka usaha UMKM mandiri. Namun, demi label “karyawan pabrik,” banyak yang terjebak dalam skema “bayar dulu, kerja kemudian, utang belakangan.”

Pabrik atau Dealer Jabatan?

Praktik ini seolah mengonfirmasi bahwa kompetensi dan ijazah hanyalah tumpukan kertas tak berguna jika tidak dibarengi dengan tumpukan uang kertas. Prinsip keadilan dalam dunia kerja telah bergeser menjadi prinsip “Ada Uang, Ada Loker.”

Masyarakat pun bertanya-tanya: apakah perusahaan sebesar ini benar-benar tidak tahu, atau pura-pura buta bahwa di luar gerbang mereka, ada “pasar gelap” yang memperdagangkan nasib manusia?

Catatan Merah untuk Keadilan

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen PT. Nike GSI. Namun, publik sudah terlanjur skeptis. Di tengah angka pengangguran yang mencekik, para oknum ini justru berpesta di atas keputusasaan rakyat kecil.

Jika masuk kerja saja sudah harus berutang puluhan juta, butuh berapa tahun gaji hanya untuk melunasi “tiket masuk” tersebut? Ini bukan lagi rekrutmen tenaga kerja, ini adalah perbudakan modern yang dibungkus dengan administrasi rapi.

Pesan untuk para pencari kerja:

Berhati-hatilah. Jika Anda diminta membayar belasan juta untuk sebuah pekerjaan, Anda bukan sedang melamar kerja, Anda sedang dirampok secara halus.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Diduga terjadi penarikan biaya pada pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.

Peristiwa ini dialami oleh seorang pasien bernama Suharso, warga Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, pada 19 Maret 2026 lalu.

Padahal kita ketahui, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., tepatnya pada Hari Senin, 05 Mei 2025 telah meluncurkan salah satu programnya yaitu pelayanan kesehatan gratis ditingkat puskesmas se-Kabupaten Sukabumi.

Baca juga Rp. 6 Juta/Hari Insentif Bagi SPPG, Tidak Dibayarkan Jika SPPG Berstatus Suspend

Pada saat itu, H. Asep Japar menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan gratis ini merupakan salah satu program unggulannya selama masa menjabat bagi masyarakat. Dimana, masyarakat cukup membawa KTP saja ke Puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Namun lain halnya yang terjadi di puskesmas Jampang tengah yang diduga terjadinya penarikan biaya pada pasien Pengguna BPJS Kesehatan.

Berdasarkan keterangan keluarga, pasien datang ke Puskesmas sekitar pukul 02.00 WIB dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan medis segera. Saat itu, pasien mendapatkan tindakan berupa pemberian oksigen dan nebulizer (nebu). Namun, pihak keluarga menilai penanganan yang diberikan kurang maksimal dan tidak disertai arahan maupun rujukan medis lanjutan.

“Pasien datang dalam kondisi kritis, tetapi tidak ada penjelasan atau rujukan untuk perawatan lebih lanjut. Sekitar pukul 07.00 WIB, pasien diperbolehkan pulang,” ungkap pihak keluarga.

Baca juga METRO JABAR TRANS: PROYEK “HIBRIDA” ATAU BOM WAKTU UTANG? BPKP PERINGATKAN RISIKO PROYEK ASAL-ASALAN DI BANDUNG RAYA

Yang menjadi sorotan, lanjut keluarga, adalah adanya kewajiban pembayaran sebesar Rp. 325.000, meskipun pasien menggunakan BPJS Kesehatan. Biaya tersebut disebutkan oleh petugas sebagai tarif penggunaan oksigen dan layanan nebulizer.

“Petugas menyampaikan bahwa BPJS hanya menanggung biaya perawatan dan rawat inap, sementara oksigen dihitung per jam dan nebu dikenakan biaya tersendiri. Total yang kami bayarkan Rp325 ribu, namun tidak diberikan kwitansi resmi,” ujar keluarga pasien.

Selain itu, keluarga juga mengeluhkan aspek pelayanan yang dinilai kurang humanis. Mereka menyebutkan tidak adanya keramahan dari petugas, serta pemberian obat yang dinilai tidak sesuai standar pelayanan.

“Obat diberikan begitu saja tanpa kemasan yang layak, bahkan tidak dimasukkan ke dalam kantong. Hal ini sangat kami sesalkan,” tambahnya.

Baca juga MONUMEN KEGAGALAN DI JALAN IBRAHIM ADJIE: BPKP KOTA BANDUNG SEBUT PROYEK BRT DEPAN BORMA SEBAGAI ‘WARISAN KEKACAUAN’

Setelah kondisi pasien tidak menunjukkan perbaikan, pihak keluarga kemudian berinisiatif membawa pasien ke RS Bunut. Di rumah sakit tersebut, pasien mendapatkan penanganan intensif selama dua hari sebelum akhirnya meninggal dunia.

“Kami mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik di RS Bunut. Selain ramah, seluruh biaya ditanggung BPJS tanpa ada pungutan tambahan,” jelas anak pasien.

Perbandingan pelayanan antara kedua fasilitas kesehatan tersebut menjadi perhatian serius keluarga. Mereka berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, khususnya di Puskesmas Jampang Tengah.

Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar, transparan, dan tidak memberatkan pasien, khususnya pengguna BPJS Kesehatan.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat, harus mengedepankan profesionalitas, empati, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

(Rama)