Arsip Tahunan: 2026

JAMBI, JURNAL TIPIKOR– Sistem peradilan pidana Indonesia resmi meninggalkan warisan kolonial yang berorientasi pada pembalasan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham), Otto Hasibuan, menegaskan bahwa kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru beserta penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan sekadar revisi teknis, melainkan sebuah revolusi paradigma yang mengedepankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan hak korban.

Pernyataan tegas ini disampaikan Otto saat menjadi pembicara utama dalam seminar sistem hukum pidana Indonesia di Universitas Jambi, Kamis. Ia menekankan bahwa era hukum yang hanya fokus pada penghukuman atau keadilan retributif telah berakhir.

“Intinya ada perubahan paradigma melalui KUHP baru yang diikuti dengan penyesuaian KUHAP, berbeda dengan dulu,” ujar Otto.

Tiga Pilar Transformasi Hukum

Menurut Otto, transformasi sistem hukum pidana nasional kini bertumpu pada tiga prinsip utama yang menjadi pilar keberlanjutan keadilan di Indonesia:

1. Pencegahan Berbasis Korektif: Hukum tidak lagi hanya menunggu kejahatan terjadi, tetapi aktif mencegah masyarakat melakukan tindak pidana melalui pendekatan korektif dan edukatif.
2. Rehabilitasi Pelaku: Negara mendorong pemulihan bagi pelaku kejahatan sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk menerima kembali mereka pasca-menjalani pidana. Ini adalah langkah konkret untuk memutus mata rantai residivisme dan stigma sosial.
3. Pemulihan Hak Korban (Keadilan Restoratif): Fokus utama bergeser dari menghukum pelaku semata menjadi memulihkan kerugian korban.

Baca juga BJB SALAH SASARAN? PEMIMPIN UMUM JURNAL TIPIKOR INGATKAN JANGAN KRIMINALISASI WARTAWAN

Otto memberikan contoh nyata dalam kasus pencurian. Dalam paradigma lama, penjaraan pelaku sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi korban yang kehilangan harta bendanya. Namun, under undang-undang baru, mekanisme perdamaian dan ganti rugi didahulukan agar hak korban benar-benar dipulihkan.

“Sistem hukum pidana Indonesia mulai meninggalkan paradigma lama yang berorientasi pada pembalasan. Kami mengutamakan perdamaian dan ganti rugi agar hak korban dapat dipulihkan,” jelasnya.

Sosialisasi Massal Sebagai Kunci Sukses

Perubahan mendasar ini menuntut pemahaman yang sama dari seluruh elemen bangsa. Otto menilai seminar-seminar seperti di Universitas Jambi merupakan bagian kritis dari edukasi massal. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga wajib diserap oleh aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hingga para advokat.

“Paradigma hukum kita sudah berubah. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat,” tegas Otto.

Dengan diterapkannya KUHP Nasional ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun sistem hukum yang manusiawi, efektif, dan berkeadilan, sekaligus mengubur sisa-sisa mentalitas hukum kolonial yang telah usang.

(Red)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Langkah hukum yang ditempuh Bank BJB dengan melaporkan wartawan senior Tatang Suherman ke kepolisian menuai sorotan. Pemimpin Umum Jurnal Tipikor, A. Tarmizi, menilai pelaporan tersebut berpotensi salah sasaran dan dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kebebasan pers apabila tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang tepat.

Menurut A. Tarmizi, berdasarkan informasi yang berkembang, Tatang Suherman tidak pernah memuat atau mempublikasikan berita terkait isu “KDM jual dedet sapi Rp1 miliar untuk Persib” melalui media yang dikelolanya, baik di portal berita Terasjabar.id maupun melalui media sosial resmi media tersebut.

“Jika benar yang bersangkutan tidak pernah menayangkan berita tersebut di media yang dikelolanya, lalu apa dasar menempatkan Tatang sebagai pihak yang harus bertanggung jawab? Penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi, tetapi harus berdasarkan fakta dan alat bukti yang jelas,” tegas A. Tarmizi. Kepada awak media, Rabu (24/6)

Baca juga Eks Wamenaker Immanuel Gerungan Digelandang ke Sukamiskin, KPK Eksekusi 11 Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

Lebih lanjut, A. Tarmizi menjelaskan bahwa informasi yang dipersoalkan diketahui berasal dari pesan WhatsApp yang diterima dari narasumber dan kemudian diteruskan tanpa adanya perubahan isi, penambahan narasi, maupun manipulasi informasi.

Dalam perspektif hukum, kata dia, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara pembuat informasi, penyebar utama kepada publik, dan pihak yang hanya menerima atau meneruskan informasi yang berasal dari pihak lain.

“Jangan sampai hukum digunakan untuk mencari kambing hitam. Jika ada informasi yang dianggap merugikan, maka yang harus dicari terlebih dahulu adalah sumber utama dan pihak yang pertama kali menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik,” ujarnya.

Baca juga Palu Keadilan Patah di Tangan Sendiri: Hakim SW Dicopot Tidak Hormat Usai Gelapkan Rp2 Miliar untuk Bisnis Pribadi

A. Tarmizi juga mengingatkan bahwa Tatang Suherman merupakan wartawan senior yang memiliki kompetensi pers dan terdaftar dalam ekosistem pers nasional. Oleh karena itu, apabila persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan produk jurnalistik, maka mekanisme penyelesaiannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Bank BJB adalah lembaga besar yang selama ini dikenal menjunjung tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, langkah yang lebih elegan dan sesuai koridor hukum adalah menempuh hak jawab, hak koreksi, atau meminta penilaian Dewan Pers apabila objek yang dipersoalkan merupakan karya jurnalistik,” katanya.

Menurutnya, penggunaan instrumen pidana terhadap wartawan tanpa terlebih dahulu menguji apakah perkara tersebut merupakan sengketa pers atau bukan dapat menimbulkan persepsi adanya upaya kriminalisasi terhadap insan pers.

“Pers adalah pilar demokrasi. Kritik, informasi, dan pemberitaan tidak boleh dijawab dengan pendekatan yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Negara hukum mengajarkan bahwa setiap persoalan harus ditempatkan pada koridor hukumnya masing-masing,” tambahnya.

Baca juga Mewah di Atas Penderitaan Rakyat: KPK Pamerkan Harta Hasil Pemerasan Sertifikat K3, Siap Dilelang Saat Hakordia 2026

A. Tarmizi meminta aparat penegak hukum bertindak profesional, objektif, dan mengedepankan asas kehati-hatian dalam menangani laporan tersebut. Ia juga mendorong agar Dewan Pers dilibatkan untuk memberikan penilaian apabila terdapat aspek jurnalistik dalam perkara dimaksud.

“Jangan sampai yang tidak menulis berita, tidak mempublikasikan berita, dan bukan sumber utama informasi justru dijadikan pihak yang harus menanggung seluruh konsekuensi hukum. Hukum harus menegakkan keadilan, bukan sekadar mencari target,” pungkasnya.

(Her)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Integritas peradilan kembali ternoda. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) resmi menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Hakim Yustisial Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan berinisial SW. Vonis ini menjadi pukulan telak bagi institusi kehakiman, mengingat SW terbukti secara sah dan meyakinkan menyelewengkan uang titipan lelang senilai Rp2 miliar untuk kepentingan pribadi, termasuk membangun perusahaan milik sendiri.

Putusan yang dibacakan oleh Ketua Sidang MKH Hamdi pada Rabu (24/6/2026) ini menegaskan bahwa jabatan hakim bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah yang jika dikhianati akan berujung pada pemecatan memalukan.

Dari Meja Pengadilan ke Rekening Pribadi

Kasus ini bermula dari skandal manipulasi lelang saat SW masih menjabat sebagai Ketua PN Kudus pada 2022. Seharusnya, uang sebesar Rp1,9 miliar dan Rp150 juta yang diterima dari pihak berperkara digunakan untuk melunasi pembayaran objek lelang berupa rumah melalui mekanisme bank yang sah.

Namun, alih-alih menyetorkannya ke negara, SW justru mengkonsinyasikan uang tersebut ke rekening pribadinya. Dalam pengakuannya di hadapan sidang, SW dengan dingin mengakui bahwa uang rakyat itu ia gunakan untuk membangun CV (perusahaan) miliknya, membayar kredit rumah pribadi, serta menutupi berbagai kegiatan di kantor.

“SW mengakui uang yang telah diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor,” ungkap Hamdi, menyoroti betapa dangkalnya rasa bersalah terdakwa yang lebih mementingkan aset pribadi daripada sumpah jabatannya.

Baca juga Mewah di Atas Penderitaan Rakyat: KPK Pamerkan Harta Hasil Pemerasan Sertifikat K3, Siap Dilelang Saat Hakordia 2026

Rekam Jejak Kelam: Bukan Sekali Mengkhianati Sumpah

Vonis PTDH ini bukanlah kejutan bagi mereka yang mengikuti rekam jejak SW. Hakim yang kini menderita stroke ini memiliki sejarah panjang pelanggaran etik yang sistematis:

1. Pemalsuan Dokumen (2020): SW dilaporkan menerbitkan penetapan ganda dengan nomor register yang sama namun untuk pihak yang berbeda, sebuah praktik ilegal yang merusak administrasi pengadilan.
2. Penguasaan Harta Waris Ilegal: Ia pernah dilaporkan menguasai harta warisan tanpa prosedur hukum yang benar.
3. Praktik Calo Kasus: Saat menjabat di PN Baturaja dan PN Kudus, SW kerap menerima pihak berperkara secara pribadi di ruang kerjanya, membuka pintu lebar bagi suap.
4. Pengakuan Suap Masa Lalu: Pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA mencatat SW mengakui menerima Rp200 juta pada 2018, meski ia berdalih “lupa” jumlah sisanya.

Meski pada 2023 ia sempat dijatuhi sanksi ringan berupa “hakim nonpalu” selama 6 bulan, mutasinya ke PN Jakarta Selatan sebagai Hakim Yustisial justru menjadi celah baginya untuk terus menikmati fasilitas negara sambil menunggu nasibnya ditentukan.

Dalih Kesehatan Ditolak, Uang Belum Kembali

Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berusaha memanipulasi simpati majelis dengan alasan kesehatan SW yang sedang sakit. SW juga berdalih berniat mengembalikan uang tersebut melalui pinjaman bank. Namun, realitas berbicara lain: permohonannya ditolak karena tidak ada rekomendasi dari atasan, dan hingga detik putusan dibacakan, uang Rp2 miliar itu belum juga kembali ke kas negara atau pemilik sah.

MKH menilai dalih kesehatan dan niat baik yang terlambat tersebut tidak memiliki nilai meringankan. Justru, kegagalan SW mengembalikan uang dan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi alasan utama dicopotnya jabatan secara tidak hormat.

“Perbuatan terlapor melanggar prinsip berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku adil, jujur, dan profesional,” tegas Hamdi.

Dengan putusan ini, MKH mengirimkan pesan keras: Jas hitam hakim bukanlah perisai kekebalan hukum. Siapa pun yang menjadikan meja pengadilan sebagai ladang bisnis pribadi, akan berakhir dengan noda hitam yang tak terhapuskan dalam karirnya.

(Red)