Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengetatkan lingkaran penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Setelah menetapkan 20 tersangka yang didominasi oleh anggota DPRD dan pihak swasta, kini KPK menyasar tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) kunci di lingkungan Pemprov Jatim untuk diperiksa sebagai saksi.

Pemanggilan ini menandakan bahwa penyelidikan tidak lagi hanya berfokus pada politisi penerima suap atau pengusaha pemberi suap, tetapi telah merambat ke dalam mesin birokrasi yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan keuangan negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan terhadap tiga pejabat strategis tersebut kepada awak media di Jakarta, Senin (13/7/2026).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan atas nama BDW selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, HNG selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Jatim, serta IKM selaku ASN Pemprov Jatim,” ujar Budi.

Baca juga Camat Muara Sahung Memimpin Gotong Royong Tebas Bayang Jalan Lintas Muara Sahung – Luas Bersama Pemerintahan Desa Dan Masyarakat.

Ketiga ASN tersebut diagendakan menjalani pemeriksaan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Langkah ini dinilai krusial untuk memetakan alur persetujuan dan pencairan dana hibah yang diduga dimanipulasi secara sistematis selama empat tahun berturut-turut.

Dari OTT Sahat Tua Simanjuntak hingga 20 Tersangka

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Desember 2022 terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Pengembangan penyidikan yang masif kemudian mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan banyak pihak.

Pada 2 Oktober 2025, KPK secara terbuka mengumumkan identitas 21 tersangka. Namun, dinamika hukum berubah ketika salah satu tersangka utama, Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 Kusnadi (KUS), meninggal dunia pada 16 Desember 2025, sehingga penyidikannya dihentikan.

Hingga saat ini, tersisa 20 tersangka yang terbagi dalam dua kategori besar:

A. Tiga Tersangka Penerima Suap:
1. Anwar Sadad (AS) – Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024
2. Achmad Iskandar (AI) – Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024
3. Bagus Wahyudiono (BGS) – Staf Anwar Sadad

B. Tujuh Belas Tersangka Pemberi Suap:
Meliputi anggota DPRD daerah, wakil ketua DPRD kabupaten/kota, serta sejumlah pihak swasta dari berbagai wilayah seperti Sampang, Probolinggo, Tulungagung, Bangkalan, Pasuruan, Sumenep, Gresik, dan Blitar. Di antara mereka terdapat pula Moch. Mahrus (MM) dan Hasanuddin (HAS) yang kini telah menjabat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2024-2029.

Baca juga Touring IKA SMAK BPPK Bandung 2026 Perkuat Silaturahmi Alumni Lewat Semangat “Ride Together, Share & Care”

Uji Integritas Birokrasi

Pemanggilan terhadap Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Jatim dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Jatim menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran fungsi kontrol internal di Pemprov Jatim. Sebagai pihak yang memegang otoritas dalam verifikasi administrasi dan pencairan dana, keterlibatan atau kelalaian mereka menjadi sorotan utama.

Jika terbukti adanya kolusi atau pembiaran terhadap aliran dana hibah fiktif atau mark-up, maka narasi “korupsi berjamaah” dalam kasus ini akan semakin lengkap, mencakup eksekutif, legislatif, swasta, hingga birokrat teknis.

KPK diharapkan dapat mengungkap apakah ketiga ASN ini berperan sebagai fasilitator, korban tekanan politik, atau bagian aktif dari skema korupsi tersebut. Publik menunggu transparansi hasil pemeriksaan ini sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan uang rakyat di Jawa Timur.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jabatan strategis Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kini kosong. Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri setelah Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menerima surat pengunduran dirinya, Sabtu (11/7/2026). Langkah drastis ini diambil tak lama setelah penyidik Polri membongkar “harta karun” tersembunyi di kediaman pribadinya di Sentul, Bogor, yang berisi puluhan kilogram emas batangan dan valuta asing dalam jumlah fantastis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa penerimaan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk komitmen lembaga untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal,” kata Anang, sambil mengajak publik menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Baca juga Febrie Adriansyah Gegar Media Sosial: “Buktikan di Pengadilan, Bukan di Gosip!” Klarifikasi Tegas Soal Aset Sentul, Cipete, hingga Skandal Blackout Batu Bara

Namun, narasi “menghormati proses hukum” ini kontras dengan temuan fisik yang sangat memberatkan. Pada Kamis (9/7), tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menyita barang bukti senilai triliunan rupiah dari rumah yang diakui Febrie sebagai miliknya. Barang bukti tersebut meliputi:

• 74 kilogram emas batangan.
• Uang tunai Rp100 juta.
• Valuta asing: 4.767.300 Dolar AS dan 14.083.800 Dolar Singapura.
• Sejumlah dokumen penting dan telepon seluler.

Febrie sebelumnya sempat berupaya memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Jumat (10/7), mengakui kepemilikan rumah Sentul tersebut namun mengelak mengenai asal-usul kekayaan yang ditemukan. Ia menyebut adanya “kegiatan” dan “pihak lain” yang terlibat, namun menolak membuka identitas mereka di forum terbuka.

Pengunduran diri Febrie terjadi di tengah penyidikan serius yang menjerat dugaan korupsi tata kelola batu bara, skandal korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Hingga saat ini, Polda Metro Jaya belum menetapkan status tersangka bagi Febrie, namun tekanan publik dan beratnya barang bukti yang disita membuat posisinya sebagai puncak pimpinan bidang tindak pidana khusus menjadi tidak lagi dapat dipertahankan. Mundurnya Febrie menandai babak baru dalam pembersihan internal tubuh Kejaksaan Agung, di mana integritas pemimpinnya kini dipertaruhkan di meja penyidikan.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dinding-dinding rumah mewah di Sentul, Kabupaten Bogor, tidak hanya menyimpan tumpukan uang tunai dan emas batangan, tetapi juga dugaan kebohongan sistematis dalam pelaporan harta kekayaan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menduga Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menggunakan strategi “nominee” atau orang lain sebagai pemilik sah properti tersebut untuk mengelabui publik dan menghindari kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, membocorkan temuan kritis ini kepada media di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan bahwa struktur kepemilikan rumah tersebut mencurigakan karena tidak melibatkan hubungan keluarga.

“Diduga yang bersangkutan menggunakan nominee yang tidak ada hubungan keluarga,” ujar Aminudin. Praktik inilah yang menyebabkan aset bernilai tinggi tersebut “hilang” dari radar LHKPN Febrie, menciptakan celah transparansi yang berbahaya bagi integritas penegak hukum.

Baca juga Febrie Adriansyah Gegar Media Sosial: “Buktikan di Pengadilan, Bukan di Gosip!” Klarifikasi Tegas Soal Aset Sentul, Cipete, hingga Skandal Blackout Batu Bara

Kontradiksi Data Resmi

Pengecekan independen terhadap LHKPN tahun 2025 milik Febrie memperkuat dugaan penyimpangan ini. Dalam dokumen resmi negara, aset tanah dan bangunan Febrie tercatat hanya berada di tiga lokasi: Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Kota Bandung. Tidak ada jejak properti di Sentul, meskipun Febrie sendiri akhirnya mengakui bahwa rumah tersebut adalah kediaman pribadinya.

Pengakuan terlambat ini muncul setelah Kortastipidkor Polri menggeledah rumah tersebut pada 9 Juli 2026 dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar serta emas batangan.

Alibi yang Goyah

Dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus, Febrie berusaha mempertahankan narasi bahwa kepemilikan rumah tersebut telah berlangsung lama dan dapat dipertanggungjawabkan prosesnya. Namun, ia gagal memberikan penjelasan memuaskan mengenai asal-usul uang dan emas yang ditemukan penyidik.

Alih-alih memberikan klarifikasi transparan, Febrie memilih berlindung di balik anonimitas. “Bahwa itu ada pemilik, bahwa itu ada kegiatan… itu bisa juga ditanya,” katanya sambil menolak mengungkapkan identitas pemilik barang-barang tersebut. Ia berdalih bahwa pertanggungjawaban atas temuan tersebut akan dilakukan melalui forum prosedur hukum, bukan melalui pernyataan pers.

Baca juga OTT 18 Orang, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diperiksa KPK: Dugaan Pemerasan Sistematis Terhadap Perangkat Daerah

Sikap defensif dan ketidakjelasan sumber kekayaan ini semakin mempertajam pertanyaan publik: Apakah rumah di Sentul hanyalah ujung gunung es dari praktik penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang yang melibatkan oknum tinggi di tubuh Kejaksaan Agung?

Kini, bola panas berada di tangan penegak hukum. Publik menunggu apakah status “penyelenggara negara” akan menjadi perisai atau justru menjadi alasan bagi pemberatan sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik dan korupsi ini.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Badai isu miring yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, akhirnya direspons secara langsung dan tegas. Di tengah gempuran spekulasi liar di media sosial, Febrie memilih tidak bersembunyi di balik diam, melainkan memberikan klarifikasi resmi yang menohok: segala tuduhan tanpa dasar harus dibuktikan melalui jalur hukum formal, bukan lewat pengadilan opini di jagat maya.

Dalam  konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026). Febrie membongkar satu per satu narasi palsu yang beredar, khususnya terkait tiga isu panas: kepemilikan aset mewah, bisnis tersembunyi, hingga keterlibatan dalam skandal pemadaman listrik (blackout) akibat pengadaan batu bara PLTU.

Baca juga OTT 18 Orang, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diperiksa KPK: Dugaan Pemerasan Sistematis Terhadap Perangkat Daerah

Rumah Sentul dan Uang Temuan: Legalitas Jelas, Siap Hadapi Audit Hukum

Menanggapi sorotan tajam terhadap sebuah rumah di Sentul yang dikaitkan dengan temuan uang dalam jumlah besar, Febrie tidak mengelak. Ia membenarkan bahwa properti tersebut adalah miliknya pribadi. Namun, ia menekankan bahwa proses kepemilikannya bersih dan dapat dilacak secara legal sejak awal.

Terkait isu “temuan uang” di lokasi tersebut, Febrie menegaskan bahwa uang tersebut memiliki pemilik yang sah dan seluruh rekam jejak kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meski demikian, ia menolak untuk mengurai detail transaksi tersebut di depan publik atau media sosial.

“Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini [medsos], melainkan melalui forum acara yang sudah sesuai prosedur hukum,” tegasnya. Sikap ini menunjukkan keyakinan penuh Febrie bahwa integritasnya akan terbukti jika diperiksa oleh aparat penegak hukum yang berwenang, bukan oleh netizen.

Baca juga  “Takut Jadi Fitnah”, Kejagung Batalkan Zoom Meeting di Tengah Gempuran Penyidikan Korupsi Polri

Bantahan Keras Keterkaitan Bisnis di Cipete

Isu kedua yang tak kalah hangat adalah dugaan keterkaitan Febrie dengan bisnis atau ruko di kawasan Cipete. Menanggapi hal ini, respons Febrie singkat namun mematikan: ia membantah keras adanya hubungan apa pun antara dirinya dengan aset atau bisnis di wilayah tersebut. Bantahan ini sekaligus mempertanyakan validitas sumber informasi yang selama ini menyebar tanpa verifikasi jelas.

Skandal Blackout Batu Bara: Jangan Seret Nama Tanpa Audit Mendalam

Poin paling krusial dalam klarifikasi ini adalah respons Febrie terhadap tuduhan keterlibatannya dalam kasus blackout akibat pengadaan batu bara untuk PLTU. Febrie menyatakan kebingungannya atas mengapa namanya tiba-tiba diseret ke dalam pusaran isu nasional tersebut.

Alih-alih tersudut, Febrie justru balik menyerang dengan logika investigatif. Ia menyarankan agar publik dan pihak berwenang tidak terjebak pada asumsi liar, melainkan mendesak dilakukannya audit menyeluruh. Audit ini harus mencakup segala aspek: mulai dari volume kebutuhan, kualitas batu bara yang masuk, transparansi transaksi pembelian, hingga ketatnya prosedur pengadaan.

“Hanya dengan audit mendalam kita bisa mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak,” implikasinya. Dengan kata lain, Febrie menantang para penuduh untuk membawa bukti konkret hasil audit, bukan sekadar tuduhan kosong.

Baca juga DISKOMINFO KOTA BANDUNG KEMBALI MANGKIR SIDANG, BPKP: “JANGAN ADA YANG DITUTUPI DARI PUBLIK”

Kawal Proses Hukum, Hentikan Pengadilan Jalanan

Klarifikasi Febrie Adriansyah ini menjadi tamparan keras bagi budaya “pengadilan jalanan” di media sosial. Pesan utamanya jelas: kebenaran tidak lahir dari viralitas, tetapi dari pembuktian hukum yang prosedural.

Kini, bola berada di tangan penyidik. Publik diajak untuk tidak termakan hoaks, melainkan mengawal bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian akan mengungkap fakta sebenarnya. Apakah tuduhan-tuduhan tersebut memiliki dasar kuat, atau hanya sekadar noise politik yang mencoba menjatuhkan integritas seorang pejabat tinggi negara? Waktu dan proses hukum yang akan menjawabnya.

(Tim Redaksi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jajaran pemerintahan di Jawa Tengah. Pada Jumat (10/7), Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kehadiran Etik Suryani ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) besar-besaran yang sebelumnya dilakukan oleh KPK. Dalam operasi tersebut, penyidik telah menangkap 18 orang yang diduga terlibat dalam jaringan pemerasan sistematis yang menyasar para pejabat dan staf di bawah naungan Pemkab Sukoharjo.

Sumber internal KPK mengindikasikan bahwa modus operandi yang dilakukan melibatkan tekanan psikologis dan administratif terhadap perangkat daerah untuk menyerahkan sejumlah uang atau fasilitas tertentu. Dugaan kuat mengarah pada adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pimpinan daerah untuk memeras bawahan demi keuntungan pribadi maupun golongan.

“Pemeriksaan hari ini fokus untuk mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk posisi strategis Bupati sebagai kepala daerah,” ujar salah satu sumber yang dekat dengan penyelidikan, tanpa menyebut nama lengkapnya.

Baca juga Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Kecam Sikap Oknum PWI Bogor “UKW Bukan Syarat Absolut Menghalangi Kerja Jurnalistik”

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik mengingat skala OTT yang melibatkan hampir dua lusin orang sekaligus. Hal ini mengisyaratkan adanya praktik korupsi yang tidak hanya bersifat individu, melainkan terstruktur dan melibatkan banyak pihak di dalam birokrasi setempat. Masyarakat menuntut transparansi penuh atas proses hukum yang sedang berjalan, serta pembersihan tuntas terhadap praktik-praktik kotor yang merugikan negara dan merusak integritas aparatur sipil negara.

Hingga berita ini diturunkan, Etik Suryani masih berada di lokasi pemeriksaan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu, demi menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.

(Red)