“Tidak Masuk Akal!” Mahfud MD Gebuk KPK: Segera Periksa Nusron Wahid, Publik Sudah Menunggu Transparansi!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tekanan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian memanas. Mantan Wakil Presiden RI, Mahfud MD, secara terbuka mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera bersikap transparan terkait status penyelidikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Desakan ini disampaikan Mahfud di Jakarta pada Jumat (18/9/2026). Ia menilai, diamnya KPK di tengah sorotan keras terhadap pucuk pimpinan kementerian tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat.

“Menurut saya, demi keterbukaan mestinya segera dijelaskan oleh KPK apakah sekarang ini ada niatan memanggil Nusron, minimal memeriksa Nusron,” tegas Mahfud, seperti dikutip dari laporan Suara.com.

Bagi Mahfud, langkah klarifikasi atau pemeriksaan formal terhadap seorang menteri yang namanya telah terseret dalam pusaran dugaan korupsi bukan lagi sekadar prosedur, melainkan tuntutan moral bagi penegak hukum. Ia menyoroti ketidaklogisan jika sosok setinggi Nusron Wahid luput dari radar penyidikan sementara kasusnya telah menjadi perbincangan nasional.

“Tidak masuk di akal publik yang begini ini tidak diperiksa. Enggak masuk akal. Sudah disebut kok terang-terangan,” ujar Mahfud dengan nada tajam.

Baca juga Surya Paloh Taruh Nyawa Politik NasDem: Siap “Bunuh Diri” di Pemilu Demi PT 7 Persen, Utamakan Kepentingan Nasional Atas Kursi Parlemen

Pernyataan Mahfud ini seolah menjadi tamparan bagi kinerja KPK yang dinilai lamban merespons ekspektasi publik. Masyarakat, menurutnya, sudah terlalu lama menunggu kejelasan status hukum sang menteri, terutama setelah nama Nusron mencuat dalam berbagai spekulasi media.

Menanggapi desakan tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan yang dianggap banyak pihak sebagai alasan teknis belaka. Budi menerangkan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini masih berada pada fase permulaan pascapeningkatan status hukum dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Namun, penjelasan fase “permulaan” tersebut belum mampu meredam kritik. Bagi Mahfud dan sebagian besar pengamat hukum, fase apapun tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi hak publik atas informasi, terutama ketika jabatan strategis negara dipertaruhkan.

Publik kini menatap tajam ke arah Gedung Merah Putih KPK. Apakah lembaga ini akan benar-benar membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, ataukah akan terus berlindung di balik prosedur yang berlarut-larut?

(Red)

 

Surya Paloh Taruh Nyawa Politik NasDem: Siap “Bunuh Diri” di Pemilu Demi PT 7 Persen, Utamakan Kepentingan Nasional Atas Kursi Parlemen

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan lanskap politik nasional, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara tegas menyatakan kesiapan partainya untuk menerima risiko terbesar dalam demokrasi: tidak lolos ke parlemen. Sikap ini diambil sebagai bentuk konsistensi tertinggi NasDem dalam mendorong kenaikan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Pernyataan blak-blakan ini disampaikan Surya Paloh saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, pada Sabtu (19/9/2026). Di tengah survei elektabilitas NasDem yang masih berkisar di angka 4 persen—jauh di bawah ambang batas yang diusulkannya sendiri—Paloh menegaskan bahwa prinsip penyederhanaan partai (selected party) jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan kursi legislatif.

“Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager (ingin sekali) untuk menaikkan tingkat parliamentary threshold. Saya harus katakan sejujurnya memang itu,” ujar Surya Paloh dengan nada serius.

Baca juga Paradoks Kesalehan: Mewajibkan Sertifikasi Halal untuk Rokok Adalah Penghinaan Terhadap Konsep ‘Thayyib’

Logika “Selected Party”: Efisiensi Demokrasi di Atas Keramaian Suara

Bagi Surya Paloh, usulan PT 7 persen bukan sekadar manuver taktis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan tata kelola demokrasi Indonesia dari kemacetan akibat fragmentasi partai yang berlebihan. Ia berargumen bahwa sistem multipartai yang terlalu luas justru membuat dinamika pengambilan keputusan di DPR menjadi tidak efektif dan terpecah-pecah.

“Karena memang pertimbangan kita adalah selected party. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami,” jelasnya.

NasDem percaya bahwa dengan membatasi jumlah partai di parlemen, koalisi pemerintahan akan lebih stabil, pengawasan lebih tajam, dan kebijakan publik dapat dieksekusi dengan lebih cepat tanpa harus bernegosiasi dengan belasan fraksi kecil yang seringkali memiliki kepentingan sempit.

Baca juga Malam Mencekam di Bekasi: KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Lampri, Bongkar Jejak Aliran Uang Korupsi Tata Ruang

Pengorbanan Ideologis: Ketika Partai Rela “Tidak Masuk” Demi Negara

Yang membuat pernyataan ini begitu menohok adalah realitas data elektoral. Dengan posisi survei di angka 4%, usulan PT 7% secara matematis berarti NasDem bersedia menggali kuburan politiknya sendiri jika aturan tersebut diterapkan tanpa penyesuaian lain. Namun, bagi Paloh, ini adalah harga yang wajar untuk dibayar demi kepentingan jangka panjang bangsa.

“NasDem mengusulkan 7%, walaupun surveinya NasDem 4%. Jadi NasDem itu mengikhlaskan dirinya kalau dia enggak masuk di parlemen karena parliamentary threshold-nya tinggi, ya itulah bagian daripada keinginan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai,” tegasnya.

Sikap ini menempatkan NasDem dalam posisi unik di antara partai-partai lain: sebagai satu-satunya kekuatan politik yang secara terbuka mendahulukan efisiensi sistem ketimbang kelangsungan eksistensi organisasinya sendiri.

Baca juga Terkait Dugaan Kasus Perselingkuhan Dua Karyawan BUMD Di Sukabumi, Kuasa Hukum SSP “Tuduhan Harus Dibuktikan Tidak Bisa Sekedar Asumsi”

Terbuka pada Diskusi, Namun Tegas pada Prinsip

Meski bersikap radikal dalam prinsip, Surya Paloh memastikan bahwa Fraksi Partai NasDem di DPR RI tetap menjunjung tinggi etika demokrasi deliberatif. NasDem tidak bermaksud memaksakan kehendak secara sepihak, namun akan terus memperjuangkan gagasan ini melalui jalur dialog konstruktif dengan partai politik lainnya.

“Kendati begitu, sikap NasDem sangat terbuka terhadap dinamika pembahasan bersama partai politik lain di DPR,” tambah Paloh.

Langkah berani Surya Paloh ini kini menjadi ujian nyata bagi integritas politik di Indonesia: Apakah partai politik lain memiliki keberanian serupa untuk mengesampingkan ego sektoral demi terciptanya parlemen yang lebih ramping, efektif, dan berkualitas? Ataukah kepentingan mempertahankan kursi akan tetap mengalahkan logika efisiensi negara?

Satu hal yang pasti, NasDem telah melempar gauntlet-nya. Mereka siap hilang dari parlemen, asalkan demokrasi Indonesia menemukan arah yang lebih jelas.

Tentang Partai NasDem
Partai NasDem adalah partai politik nasional yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan demokrasi substansial. Sejak didirikan, NasDem konsisten mendorong reformasi sistem politik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.

(Red)

Paradoks Kesalehan: Mewajibkan Sertifikasi Halal untuk Rokok Adalah Penghinaan Terhadap Konsep ‘Thayyib’

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menjelang tenggat waktu wajib sertifikasi halal bagi seluruh produk pada 18 Oktober 2026, sebuah pertanyaan mendasar yang mengguncang logika keagamaan dan kesehatan publik muncul ke permukaan: Apakah negara serius hendak menempelkan label “Halal” pada batang rokok?

Kebijakan ini bukan sekadar birokrasi administratif, melainkan sebuah ironi moral. Di saat umat Islam didorong untuk mengonsumsi makanan dan barang yang tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga thayyib (baik, sehat, dan bermanfaat), pemerintah justru membuka celah bagi industri rokok—produk yang secara medis terbukti merusak tubuh dan menciptakan ketergantungan adiktif—untuk berlindung di balik stempel kesalehan.

Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Budaya Indonesia (FKBI), dengan tegas membongkar kemunafikan ini. Ia menekankan bahwa rokok, sejatinya, berada dalam kategori yang sama dengan minuman beralkohol: barang yang peredarannya dikontrol ketat melalui cukai karena sifatnya yang berbahaya.

“Sifat adiktif tersebut menunjukkan bahwa rokok merupakan produk yang tidak thayyib,” tegas Tulus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2026). Pernyataan ini menampar keras narasi bahwa segala sesuatu yang “boleh dijual” otomatis layak disebut suci. Jika zat adiktif yang menghancurkan kesehatan konsumen dianggap layak disematkan label halal, maka esensi dari jaminan produk halal itu sendiri telah kehilangan rohnya.

Baca juga Malam Mencekam di Bekasi: KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Lampri, Bongkar Jejak Aliran Uang Korupsi Tata Ruang

Penolakan lebih keras datang dari kalangan ulama dan organisasi massa terbesar di Indonesia. Pengurus Pusat Muhammadiyah, melalui Saad Ibrahim, Ketua Bidang Tabligh dan Dakwah, menyebut wacana sertifikasi halal rokok sebagai bentuk kemunduran peradaban.

“Kalau kita memberikan label halal pada rokok itu bukti kemunduran,” kata Saad tanpa basa-basi. Bagi Muhammadiyah, memberikan legitimasi agama pada produk yang mudharatnya (bahaya) jauh lebih besar daripada manfaatnya adalah kesalahan fatal dalam penafsiran fikih kontemporer. Ini bukan soal teknis pelabelan, melainkan soal integritas dakwah dan perlindungan umat.

Di tengah badai kritik ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersikap defensif. Direktur Registrasi Halal BPJPH, Djamaludin, hanya menyatakan akan “menampung masukan” dan berpegang teguh pada regulasi yang ada. Namun, jawaban birokratis seperti ini terasa hampa di hadapan argumen teologis dan medis yang kuat. Mengacu pada undang-undang tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan substansi ajaran Islam yang menjunjung tinggi pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs).

Baca juga Terkait Dugaan Kasus Perselingkuhan Dua Karyawan BUMD Di Sukabumi, Kuasa Hukum SSP “Tuduhan Harus Dibuktikan Tidak Bisa Sekedar Asumsi”

Masyarakat kini menunggu: Akankah negara berani mengambil sikap tegas bahwa “Halal” bukan sekadar izin edar, melainkan jaminan kualitas kehidupan? Ataukah kita akan membiarkan label suci direduksi menjadi sekadar alat pemasaran bagi industri yang membunuh pelanggannya perlahan-lahan?

Sertifikasi halal untuk rokok bukanlah kemajuan regulasi; ia adalah luka bagi nalar keagamaan kita.

(Red)

Malam Mencekam di Bekasi: KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Lampri, Bongkar Jejak Aliran Uang Korupsi Tata Ruang

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Aksi tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Jumat malam (18/9/2026), penyidik KPK melakukan penggeledahan intensif di kediaman tersangka utama, Lampri (LMP), yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN.

Operasi yang berlangsung di wilayah Bekasi ini bukan sekadar prosedur rutin, melainkan langkah krusial untuk mengungkap jaringan korupsi yang diduga telah mengakar dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan nasional.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan kelanjutan serius dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian ATR/BPN. Fokus utama penyidik malam itu adalah melacak bukti-bukti konkret yang selama ini tersembunyi.

“Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut,” ungkap Budi kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).

Baca juga Terkait Dugaan Kasus Perselingkuhan Dua Karyawan BUMD Di Sukabumi, Kuasa Hukum SSP “Tuduhan Harus Dibuktikan Tidak Bisa Sekedar Asumsi”

Penyitaan dokumen dan alat elektronik ini menjadi kunci bagi KPK untuk membongkar skema korupsi yang melibatkan oknum pejabat tinggi negara hingga pelaku bisnis properti. Budi menambahkan, tim penyidik kini tengah melakukan telaah mendalam terhadap barang bukti yang disita untuk memetakan peran spesifik Lampri serta merekonstruksi utuh modus operandi korupsi di kementerian tersebut.

“Dan bagaimana konstruksi utuh dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementeria ATR/BPN,” tambahnya.

Kasus ini telah menyeret delapan nama besar ke meja hijau. Selain Lampri, KPK juga menetapkan tersangka Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung. Yang mengejutkan publik, keterlibatan figur politik dan pengusaha raksasa juga terkonfirmasi. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, turut ditetapkan sebagai tersangka, bersama Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi. Tiga tersangka lainnya, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi, juga turut dijerat pasal korupsi.

Sebagai langkah pencegahan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi, KPK telah menahan kedelapan tersangka tersebut selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. Mereka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Langkah agresif KPK ini mengirim sinyal keras bahwa tidak ada tempat berlindung bagi koruptor, terlepas dari jabatan atau koneksi politik yang mereka miliki. Publik kini menanti transparansi lebih lanjut mengenai besarnya kerugian negara dan dalang utama di balik manipulasi tata ruang ini.

(Red)

 

Terkait Dugaan Kasus Perselingkuhan Dua Karyawan BUMD Di Sukabumi, Kuasa Hukum SSP “Tuduhan Harus Dibuktikan Tidak Bisa Sekedar Asumsi”

Sukabumi,-Jurnaltipikor.com,-Dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang karyawati yang bekerja di salah satu BUMD Kabupaten Sukabumi berinisial SSP menuai tanggapan keras dari pihak kuasa hukum. Tudingan tersebut mencuat usai sang suami, PAK, melakukan penggerebekan di sebuah tempat kost di Jalan Koperasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Senin (24/8/2026) malam.

Dalam penggerebekan yang didampingi aparat kepolisian sekitar pukul 19.40 WIB tersebut, PAK membuntuti SSP dan mendapati istrinya berada di satu kamar bersama pria berinisial RP, yang diketahui bekerja di salah satu BUMD sektor keuangan Pemprov Jabar wilayah Palabuhanratu.

Saat petugas dan PAK masuk, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan SSP dilaporkan berada di dalam kamar mandi. Atas kejadian itu, PAK lantas melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sukabumi Kota.

Baca juga Kecam Keras Aksi Kekerasan Seksual Terhadap Siswi PKL, Ketua IWO Indonesia DPD Sukabumi “Dishub Jadi Momok Bagi Siwi PKL”

Menanggapi laporan dan isu yang beredar, Kuasa Hukum SSP dari Kantor Advokat Sunarya Ishak & Partners dan Muhammad Saleh Arief, menegaskan bahwa tuduhan persetubuhan atau perzinaaan membutuhkan pembuktian hukum yang sangat berat dan tidak bisa didasarkan pada asumsi semata.

“Bukti untuk tuduhan persetubuhan atau perzinaaan itu sangat berat. Tidak bisa hanya berdasarkan dugaan, bukti pesan chat, atau sebatas berada di dalam satu kamar,” ujar Sunarya Ishak didampingi Muhammad Saleh Arief.

Ia mengingatkan, dalam hukum positif di Indonesia, pihak yang melontarkan tuduhan persetubuhan tanpa didasari bukti yang sah dan kuat berisiko menghadapi konsekuensi hukum pidana.

“Dalam hukum positif Indonesia, menuduh seorang wanita bersetubuh tanpa bukti bisa dikenakan pidana, baik itu pencemaran nama baik maupun fitnah. Hal ini diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta Pasal 27A Undang-Undang ITE,” tegasnya.

Baca juga Ngalongok Dulur Dilembur Hadirkan Bakti Sosial Dan Pelayanan Publik, Bupati “Pelayan Harus Dekat Dengan Masyarakat”

Ia menambahkan, konstruksi hukum mengenai tuduhan perzinaaan sengaja dirancang sangat ketat oleh pembuat undang-undang guna melindungi hak serta martabat seseorang. Menurutnya, menjaga kehormatan seorang wanita harus lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan dalam menghukum tanpa dasar yang jelas.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum juga menyoroti potensi pelanggaran hukum jika tuduhan yang belum terbukti tersebut disebarluaskan ke publik atau media massa.

“Sesuai Pasal 27A UU ITE, setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal secara elektronik dapat dipidana penjara. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati proses hukum dan tidak menggiring opini tanpa bukti yang sah,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Menurutnya, laporan polisi yang dilayangkan PAK tidak serta-merta membuktikan bahwa kliennya telah melakukan tindak pidana perzinahan.

“Setelah kami konfirmasi dan tanyakan kepada pihak terlapor (SSP), klien kami tegas menyatakan tidak melakukan perbuatan apa yang dituduhkan. Bahkan berdasarkan keterangan RP di lokasi kejadian, mereka tidak melakukan perbuatan melanggar Pasal 411 KUHPidana. Saat itu mereka sedang duduk dengan berpakaian lengkap, mengenakan kemeja dan celana panjang. Pintu kost pun tidak terkunci dan jendela masih terbuka,” ujar Muhammad Saleh Arief.

Baca juga Operasi Libas Lodaya, Polres Sukabumi Amankan 61 Motor dari 6 Kelompok Pelaku Pencurian

Selain membantah tuduhan perzinahan, pihak kuasa hukum juga meluruskan dinamika hubungan rumah tangga antara pelapor dan terlapor. Menurut informasi dari SSP, pelapor (PAK) sebelum insiden ini dikabarkan telah berulang kali mengucapkan kata talak kepada kliennya, bahkan di hadapan orang tua PAK sendiri.

Mengenai status kepegawaian SSP di perusahaan plat merah Kabupaten Sukabumi, Arief menjelaskan, bahwa kliennya saat ini telah menjalani pemeriksaan internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan dikenakan sanksi non-aktif (non-job) sementara, untuk menghormati proses hukum yang berjalan.

“Klien kami sudah diperiksa SPI dan saat ini di-non job-kan sementara. Namun bilamana nanti klien kami tidak terbukti melakukan tindak pidana, kami akan mengajukan permohonan resmi kepada pihak manajemen untuk memulihkan nama baiknya serta mengembalikan jabatannya sebagai pekerja di perusahaan BUMD Kabupaten Sukabumi,” pungkas Arief.

(Rama)

DEWAN TIDUR, BIROKRASI BEKU, RAKYAT CIMAHI MENJERIT DI AMBANG KEPUTUSASAAN

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR– Di saat kota ini seharusnya berdenyut dengan harapan pembangunan, Cimahi justru terdiam dalam kebekuan birokrasi yang mematikan. Suara rakyat tidak lagi didengar; mereka hanya diteriaki oleh realitas pahit: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tumpul, pelayanan publik yang hampa, dan ancaman PHK yang mencekik leher warga. Ini bukan lagi sekadar kritik; ini adalah jeritan terakhir dari warga yang merasa dikhianati oleh wakil dan pelayan mereka sendiri.

Empat luka terbuka kini menganga di tubuh pemerintahan Kota Cimahi, membuktikan bahwa jarak antara janji politik dan realita jalanan semakin lebar hingga tak terjembatani. Fakta-fakta miris ini bukanlah isapan jempol oposisi, melainkan rangkuman keras dari keresahan yang tersuarakan melalui pernyataan anggota Grup WhatsApp (WAG) Bakesbangpol Kota Cimahi, yang menjadi cermin retaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

1. DPRD: Benteng Aspirasi atau Sekadar Pajangan?
Lembaga yang digadang-gadang sebagai “suara rakyat” kini lebih mirip museum benda mati. Anggota dewan tampak sibuk dengan egonya, sementara aspirasi warga mentah-mentah ditelan oleh kelambanan prosedur. Pengawasan? Hambar. Keputusan strategis? Berputar di tempat seperti komedi putar yang tak pernah berhenti. Ketika rakyat butuh ketegasan, dewan memberikan kebingungan. Ketika rakyat butuh solusi, dewan memberikan alasan.

2. Kantor Sepi, Nasib Warga Terpinggirkan
Di balik meja-meja kayu mahoni yang mengkilap, pelayanan publik terasa dingin dan jauh. Warga yang datang membawa masalah pulang membawa kekecewaan. Sementara itu, di luar tembok kantor pemerintah, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantam rumah-rumah warga Cimahi tanpa ampun. Jeritan kehilangan mata pencaharian nyaring terdengar, namun respons pemerintah terasa lambat, seolah-olah krisis ekonomi warga hanyalah statistik di atas kertas, bukan darah dan air mata tetangga mereka sendiri.

3. Tunjangan Naik, Kinerja Nol Besar
Ada ironi yang menyakitkan: saat tuntutan kenaikan tunjangan aparatur dan anggota dewan bergema lantang dengan dalih “meningkatkan kesejahteraan”, kinerja nyata di lapangan justru mengalami defisit parah. Anggaran membengkak untuk kenyamanan pejabat, namun pelayanan kepada rakyat tetap stagnan. Ini adalah ketimpangan moral yang mengerikan: meminta hak lebih dulu sebelum menunaikan kewajiban. Rakyat bertanya, “Untuk apa kami membayar pajak mahal jika yang kami terima hanya senyuman tipis dan dokumen yang tertunda?”

4. Pengawasan Longgar, Kelalaian Merajalela
Rantai pengawasan di setiap tingkatan pemerintahan terlihat rapuh, bahkan putus. Tanpa mata elang yang mengawasi, transparansi menjadi mitos dan akuntabilitas menjadi lelucon. Kesalahan pengelolaan berulang kali terjadi, namun jarang ada kepala yang harus bertanggung jawab. Budaya “lepas tangan” telah mengakar, membiarkan kelalaian tumbuh subur di atas penderitaan warga.

Baca juga Kecam Keras Aksi Kekerasan Seksual Terhadap Siswi PKL, Ketua IWO Indonesia DPD Sukabumi “Dishub Jadi Momok Bagi Siwi PKL”

TUNTUTAN WARGA: STOP BERBICARA, MULAI BEKERJA!

Warga Kota Cimahi tidak lagi tertarik pada pidato-pidato indah atau janji-janji manis yang menguap di udara. Kami menuntut aksi nyata:

  1. Bangunkan DPRD: Hentikan kemalasan legislatif. Jadilah wakil yang menggigit, bukan wakil yang hanya tidur di kursi empuk.
  2. Tangani Darurat PHK: Jangan biarkan warga berjuang sendirian. Buka akses bantuan, ciptakan lapangan kerja, dan perbaiki pelayanan publik yang selama ini abai.
  3. Kinerja Sebelum Tunjangan: Setiap kenaikan kesejahteraan aparatur harus dibayar lunas dengan peningkatan kinerja yang terukur, transparan, dan dirasakan langsung oleh rakyat.
  4. Tegakkan Hukum Tanpa Ampun: Perketat pengawasan. Siapa yang lalai, harus dihukum. Siapa yang korupsi waktu rakyat, harus dimintai pertanggungjawaban.

Rakyat Cimahi telah lelah menjadi penonton di negeri sendiri. Kami tidak meminta belas kasihan; kami menuntut hak kami atas pemerintahan yang bekerja, bukan yang hanya berpura-pura sibuk.

CimahiMenjerit #DewanTumpul #KerjaNyataBukanJanji

(Adhe)

Kecam Keras Aksi Kekerasan Seksual Terhadap Siswi PKL, Ketua IWO Indonesia DPD Sukabumi “Dishub Jadi Momok Bagi Siwi PKL”

Sukabumi,jurnaltipikor.com,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, mengecam keras aksi dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi terhadap siswi yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Heriyadi menyatakan sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) senior tersebut.

“Sungguh teramat sangat disayangkan seorang ASN senior sekelas Sekretaris Dinas yang seyogyanya menjadi panutan bagi bawahannya malah melakukan hal yang sangat tidak bermoral. Anak bangsa yang harusnya dilindungi malah berusaha untuk dinodai,” Ucap Heriyadi, Sabtu (19/09/2026).

Menurutnya, keilmuan yang mumpuni, jabatan tinggi dan usia yang tidak muda lagi tidak menjadi jaminan seseorang akan mempunyai etika dan moral yang baik.

“Pemda Sukabumi yang bercita-cita mulia untuk menjadi Kabupaten yang Mubarokah kini tercoreng oleh oknum ASN senior yang diduga melakukan perbuatan tidak bermoral,” ujarnya.

Baca juga Ngalongok Dulur Dilembur Hadirkan Bakti Sosial Dan Pelayanan Publik, Bupati “Pelayan Harus Dekat Dengan Masyarakat”

Heriyadi menambahkan, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan kesopanan. Perbuatan ini pun merupakan tindakan yang mencederai martabat manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia juga menyoroti bahwa kejadian ini telah membuat Dinas Perhubungan menjadi momok yang menakutkan bagi para siswi PKL yang ingin belajar dan mencari pengalaman kerja di instansi pemerintah.

Untuk itu, IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi mendesak Bupati Sukabumi dan BKPSDM untuk segera memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan dan pemecatan tidak hormat jika terbukti bersalah, serta meminta Polres Sukabumi untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku.

“Kami meminta agar kasus ini menjadi pelajaran keras bagi seluruh ASN di Kabupaten Sukabumi. Jangan sampai ada lagi korban-korban lainnya,” pungkasnya.

(Rama)

Ngalongok Dulur Dilembur Hadirkan Bakti Sosial Dan Pelayanan Publik, Bupati “Pelayan Harus Dekat Dengan Masyarakat”

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., bersama Wakil Bupati H. Andreas, Sekda H. Ade Suryaman serta Forkopimda dan Perangkat Daerah lakukan kegiatan sosial dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke 156. Kegiatan sosial sambil berkendara tersebut bertajuk “Ngalongok Dulur di Lembur”, Sabtu (19/09/2026).

Kegiatan dimulai dari Pusbangdai, Kecamatan Cikembar ini, berlanjut ke Alun-Alun Jampangtengah dengan agenda untuk melaksanakan bakti sosial, menggelar pasar murah, dan pelayanan publik. Sementara di Puncak Buluh, Desa Karanganyar, Kecamatan Jampangkulon dilakukan penyaluran bantuan air bersih juga bakti sosial.

Perjalanan akan dilanjutkan ke Kecamatan Surade untuk kembali lajukan kegiatan bakti sosial dan menyerahkan bantuan bedah rumah.

Baca juga Operasi Libas Lodaya, Polres Sukabumi Amankan 61 Motor dari 6 Kelompok Pelaku Pencurian

Tak hanya itu, bupati bersama rombongan pun akan memberikan bantuan air bersih, bakti sosial, dan bedah rumah di Kecamatan Ciracap.

Perjalanan ngalongok dulur di lembur rencananya di akhiri dengan pemberian bantuan sosial di Pantai Ujunggenteng

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, kegiatan adalah silaturahmi, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Hal itu termasuk pemetaan potensi dan masalah yang ada di wilayah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat. Kami yang merupakan pelayan masyarakat, harus turun langsung ke masyarakat. Ini upaya memperkuat pelayanan serta pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” ucap Bupati.

Bupati berpesan agar rombongan yang ikut untuk tertib berkendara, kompak, dan mengutamakan keselamatan.

“Patuhi aturan lalulintas dan saling mengingatkan selama perjalanan,” pungkasnya.

(Rama)

Operasi Libas Lodaya, Polres Sukabumi Amankan 61 Motor dari 6 Kelompok Pelaku Pencurian

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Polres Sukabumi mengungkap serangkaian kasus pencurian kendaraan bermotor dalam rangka Operasi Libas Lodaya 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 61 unit sepeda motor berbagai jenis dan merek serta mengamankan 12 orang pelaku yang terbagi dalam enam kelompok.

Hal tersebut disampaikan Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto, S.H., M.M., didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H., dan Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Ilham Sapta Permadi, S.H.

Pengungkapan kasus ini berdasarkan 20 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi. Sebanyak 20 tempat kejadian perkara tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Palabuhanratu, Cisolok, Cikakak, Parungkuda, Cicurug, Ciemas, dan Simpenan.

“Dari hasil pengungkapan yang dilakukan dalam rangka Operasi Libas Lodaya 2026, Polres Sukabumi berhasil mengamankan 61 unit kendaraan roda dua dan 12 orang pelaku yang terbagi dalam enam kelompok,” ujar Kompol Agus Susanto.

Baca juga Hoax Mundur Nusron Wahid Dipatahkan, ATR/BPN Tegaskan: Menteri Tetap Bertugas di Tengah Badai Penyidikan KPK

Ia menjelaskan, rangkaian pencurian tersebut terjadi dalam kurun waktu Desember 2025 hingga Agustus 2026, dengan sasaran utama kendaraan roda dua milik masyarakat yang sedang terparkir di rumah, halaman atau teras rumah, tempat makan, tempat kerja, maupun lokasi wisata.

“Modus yang digunakan para pelaku antara lain dengan menggunakan kunci letter T atau kunci palsu, serta merusak kunci kontak maupun gembok kendaraan,” jelasnya.

Selain 61 unit sepeda motor, polisi turut mengamankan barang bukti berupa tujuh buah kunci letter T, tujuh buah anak kunci palsu, satu buah obeng, dan satu unit telepon genggam merek Oppo warna hitam.

Terhadap kelompok 1 sampai kelompok 4, para tersangka dipersangkakan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dengan cara merusak dan secara bersama-sama atau bersekutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, g dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman sembilan tahun.

Baca juga Terungkap Modus Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap 3 Siswi PKL, Ruang Kerja Sekdis Dishub Disulap Jadi Ruang Karaoke

Sementara itu, terhadap kelompok 5 dan kelompok 6, para tersangka dipersangkakan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman empat tahun.

Wakapolres Sukabumi juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian kendaraan bermotor.
“Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan meningkatkan keamanan kendaraan, salah satunya dengan menggunakan kunci ganda serta memarkirkan kendaraan di tempat yang aman,” ungkap Kompol Agus.

Salah satu warga yang menerima kembali kendaraan miliknya, Asia Nurdyanies, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada jajaran Polres Sukabumi yang telah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kendaraan saya bisa ditemukan dan kembali. Terima kasih kepada Polres Sukabumi dan seluruh anggota yang sudah bekerja keras mengungkap kasus ini. Semoga ke depannya keamanan masyarakat semakin terjaga dan tidak ada lagi kejadian seperti yang saya alami,” ujar Asia Nurdyanies.

Baca juga Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap 3 Pelajar, Polres Sukabumi Tetapkan Sekdis Dishub Jadi Tersangka

Hal senada disampaikan Supriani, yang juga mendapatkan kembali kendaraan miliknya. Ia mengapresiasi upaya kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengembalikan kendaraan kepada masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Sukabumi karena kendaraan saya yang sempat hilang akhirnya bisa ditemukan dan dikembalikan. Saya sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja keras pihak kepolisian. Semoga Polres Sukabumi terus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Supriani.

Kompol Agus menambahkan, masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Polres Sukabumi berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap setiap pelaku tindak pidana demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

(Rama)

Perselisihan Di Cibadak Berujung Di Polres, Pelajar 17 Tahun Alami 45 Jahitan Disabet Celurit

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Perselisihan yang berujung aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 8 September 2026. Dalam kejadian tersebut, seorang pelajar berusia 17 tahun mengalami luka serius pada kaki kiri setelah terkena sabetan celurit.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Ongkrak, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Cibadak.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H., menjelaskan, kejadian bermula ketika pelaku berinisial AR melihat korban bersama seorang saksi berada di sekitar Toko Galaxy Ban.

Baca juga Hoax Mundur Nusron Wahid Dipatahkan, ATR/BPN Tegaskan: Menteri Tetap Bertugas di Tengah Badai Penyidikan KPK

Saat itu, terjadi perselisihan antara pelaku dan saksi yang kemudian berujung saling tantang untuk berkelahi. Pelaku sempat melakukan tendangan dan pemukulan terhadap saksi.

Situasi kemudian semakin memanas ketika pelaku kembali ke tempatnya bekerja untuk mengambil sebilah celurit. Pelaku selanjutnya kembali menuju lokasi kejadian.
Setibanya di lokasi, pelaku justru melarikan diri dan masuk ke dalam Toko Galaxy Ban. Korban kemudian sempat melemparkan sebuah meja kayu ke arah pelaku hingga mengenai bagian wajahnya.

Merasa emosi, pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan sebilah celurit. Pelaku mengayunkan celurit sebanyak satu kali hingga mengenai kaki sebelah kiri korban.

“Akibat sabetan celurit tersebut, korban mengalami luka robek pada kaki sebelah kiri dan mendapatkan penanganan medis berupa 45 jahitan,” ujar Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H.

Baca juga Terungkap Modus Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap 3 Siswi PKL, Ruang Kerja Sekdis Dishub Disulap Jadi Ruang Karaoke

Usai melakukan perbuatannya, pelaku melarikan diri menuju rumahnya di wilayah Bogor, kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah pesantren yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Beat CBS warna hitam yang digunakan pelaku, satu bilah celurit yang digunakan dalam penganiayaan, serta satu meja bundar yang digunakan korban untuk melindungi diri.

Terhadap pelaku, penyidik mempersangkakan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan/atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Baca juga DIDUGA ADA KETIDAKSESUAIAN MATERIAL PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 MARGAASIH, JURNAL TIPIKOR MINTA DINAS PENDIDIKAN BUKA DATA DAN LAKUKAN PEMERIKSAAN

Iptu Dudi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dan menyelesaikan setiap persoalan dengan tindakan kekerasan.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik atau tindak pidana. Jangan membawa atau menggunakan senjata tajam untuk menyelesaikan permasalahan,” tegasnya.

Polres Sukabumi juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Polres Sukabumi berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terus menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sukabumi.

(Rama)