Budi Azhar Mutawali, S.IP., Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Golkar Dapil V Gelar Reses I Tahun 2026

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) V, Budi Azhar Mutawali, S.IP., melaksanakan Reses masa sidang 1 Tahun 2026 bertempat Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Rabu (04/02/2026).

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi kepada legislator dari fraksi partai Golkar tersebut.

Budi Azhar mengatakan, bahwa kegiatan reses bagi anggota dewan merupakan kewajiban konstitusional.

"Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, reses merupakan kewajiban konstitusional bagi anggota DPRD untuk menyerap, menindaklanjuti, serta mengawasi aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Baca juga KPK CABUT ‘AKAR’ KORUPSI LAGI: Kepala KPP Madya Banjarmasin Terjaring OTT, Rekor Buram Pajak Berlanjut!

Dalam reses tersebut, Budi Azhar memyampaikan sejumlah capaian pembangunan di sektor strategis yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025, mulai dari pertanian, infrastruktur, sosial lingkungan, hingga pendidikan.

“Keberhasilan pembangunan itu merupakan hasil pengawalan aspirasi masyarakat melalui jalur Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD,” ucapnya.

Budi Azhar pun menjelaskan, bahwa seluruh realisasi pembangunan telah melalui mekanisme perencanaan yang sesuai regulasi, khususnya usulan Pokir yang terinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di masing-masing desa.

Baca juga Upaya Memberikan Layanan Prima, Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Gelar Proyek Pemasangan Pipa HDPE Di Cibadak

SIPD merupakan basis data tunggal yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan pemerintah daerah.

“Kepada para kepala desa agar lebih disiplin dalam penginputan usulan pembangunan ke dalam SIPD. Karena, setiap usulan pembangunan melalui Pokir wajib masuk SIPD. Ketertiban administrasi menjadi kunci agar tidak terjadi kendala pada tahap penganggaran maupun pelaksanaan,” tegasnya.

Bdi Azhar pun mengungkapkan, bahwa dirinya telah menerima aspirasi terkait pembangunan yang difokuskan pada sektor infrastruktur, tata ruang, pendidikan, pertanian dan ekonomi dari 10 kecamatan, dari dapil 5 ada sembilan kecamatan dan dapil 6 satu kecamatan.

“Aspirasi yang masuk nantinya akan diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta program strategis nasional Asta Cita,” katanya.

Baca juga Teddy Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra Dapil II Gelar Reses I Tahun 2026

Budi Azhar memastikan, bahwa perencanaan anggaran ditahun 2025-2026 akan mampu mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas kami pada perencanaan anggaran ditahun 2025-2026,” pungkasnya.

(Rama)

Akselerasi Jabatan Fungsional: ARS University Siap Cetak Guru Besar Baru Demi Target Kampus Unggul

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya (ARS University) menyatakan komitmen penuh dalam mendukung kebijakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten terkait percepatan jenjang karier dosen.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan kualitas akademik dan daya saing institusi terus meningkat menuju predikat unggul.

Rektor ARS University, Prof. Dr. Purwadhi, M.Pd., menegaskan bahwa pihak rektorat tengah bergerak cepat menindaklanjuti arahan LLDikti IV. Saat ini, ARS University diperkuat oleh 96 dosen dengan berbagai tingkatan Jabatan Fungsional (Jafung), mulai dari Asisten Ahli (AA), Lektor, Lektor Kepala (LK), hingga Guru Besar (GB).

Baca juga Upaya Memberikan Layanan Prima, Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Gelar Proyek Pemasangan Pipa HDPE Di Cibadak

Capaian Prestisius: Lahirnya Guru Besar Internal.

Keberhasilan ARS University dalam membina karier dosen dibuktikan dengan lahirnya para pakar dari rahim institusi sendiri. Prof. Purwadhi mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian kolektif ini.

“Kami sangat bersyukur ARS University telah memiliki dua Guru Besar, yakni saya sendiri dan Prof. Dr. A. Rohendi, M.H., M.M. Ini murni hasil proses pembinaan internal kami,” ujar Prof. Purwadhi saat ditemui di Rektorat ARS University, Jln. Sekolah Internasional, Antapani, Bandung, Selasa (3/2).

Kabar gembira kembali menyelimuti kampus ini dengan bertambahnya profesor baru dari Program Studi Ilmu Komunikasi.

“Alhamdulillah, anugerah bagi kami dengan lahirnya Prof. Dr. Dasrun Hidayat, M.I.Kom. Rencananya, pengukuhan beliau akan dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026 mendatang,” tambahnya.

Baca juga Teddy Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra Dapil II Gelar Reses I Tahun 2026

Strategi Menuju Kampus Unggul

Untuk mencapai visi menjadi kampus unggul, ARS University menerapkan strategi “jemput bola” dalam mengawal karier dosen:

  • Akselerasi Jafung: Mendorong kenaikan tingkat dari Asisten Ahli ke Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar secara sistematis.
  • Kesejahteraan Dosen: Peningkatan jenjang karier akan dibarengi dengan penyesuaian kesejahteraan sesuai kebijakan lembaga.
  • Penguatan Riset & PkM: Dosen diwajibkan meningkatkan kapasitas penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
  • Publikasi Global: Fokus pada penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai syarat mutlak kualitas akademik.

Pesan untuk Dosen Muda

Prof. Purwadhi secara khusus menitipkan pesan bagi para dosen muda sebagai generasi penerus. Ia menekankan bahwa dukungan lembaga sangat besar, terutama dalam memfasilitasi publikasi internasional yang selama ini menjadi tantangan utama.

“Kami mengimbau dosen-dosen muda untuk terus meningkatkan kompetensi. Terima kasih kepada mereka yang telah rajin meneliti. Kuncinya ada pada karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi, dan kami di sini siap mendukung penuh agar lembaga ini semakin unggul,” pungkasnya.

Tentang ARS University:

Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya (ARS University) adalah institusi pendidikan tinggi di Bandung yang berfokus pada inovasi dan kualitas akademik, berkomitmen menciptakan lulusan serta tenaga pendidik yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

(Her)

PUSARAN KORUPSI PAJAK KEMBALI MELEDAK, KPK CANGKOK KEPALA KPP MADYA BANJARMASIN DALAM OTT RESTITUSI PPN

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas terhadap oknum pejabat negara yang “bermain” di sektor penerimaan negara.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbaru pada Selasa siang, penyidik KPK berhasil mengamankan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, terkait dugaan skandal restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perkebunan.
Modus Operasi: Pengaturan Restitusi Pajak

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini merupakan respons cepat atas dugaan praktik lancung dalam proses pengembalian kelebihan pajak (restitusi).

“Ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ada dugaan pengaturan serta penerimaan sejumlah uang oleh para oknum di sana,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (04/02/2026).

Baca juga KPK CABUT ‘AKAR’ KORUPSI LAGI: Kepala KPP Madya Banjarmasin Terjaring OTT, Rekor Buram Pajak Berlanjut!

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak yang terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap.

Tren Mengkhawatirkan: OTT Pajak Berulang di 2026

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas reformasi birokrasi perpajakan. OTT di Banjarmasin ini mencatatkan rekor sebagai:

  • OTT ke-4 yang dilakukan KPK sepanjang awal tahun 2026.
  • Kasus Perpajakan ke-2 dalam kurun waktu hanya satu bulan, menyusul kasus serupa di KPP Madya Jakarta Utara pada Januari lalu.

Berikut perbandingan singkat dua kasus besar perpajakan di awal tahun ini:

Lokasi OTT

Pejabat Utama yang Terjaring

Sektor Terkait

KPP Madya Jakut

Dwi Budi (Kepala KPP)

Pemeriksaan Pajak Umum

KPP Madya Banjarmasin

Mulyono (Kepala KPP)

Restitusi

Komitmen Pemberantasan Korupsi
KPK menegaskan tidak akan memberi ruang bagi oknum yang mencoba menggerogoti pendapatan negara melalui manipulasi pajak.

Baca juga Peci Hitam Mengguncang: Menolak Lupa Akar Bangsa, Komunitas Peci Hitam Resmi Lahir untuk Jaga Marwah NKRI!

Saat ini, Mulyono dan pihak-pihak terkait tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum lebih lanjut dalam waktu 1×24 jam.

Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi sektor swasta dan birokrat agar tidak melakukan kongkalikong yang merugikan keuangan negara, terutama di sektor vital seperti perkebunan.(Azi)

KPK CABUT ‘AKAR’ KORUPSI LAGI: Kepala KPP Madya Banjarmasin Terjaring OTT, Rekor Buram Pajak Berlanjut!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggetarkan publik dengan melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) keempat di tahun 2026. Kali ini, “radar” antirasuah menangkap basah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, dalam sebuah operasi senyap di Kalimantan Selatan, Rabu (4/2/2026).

Penangkapan ini mempertegas tren mengkhawatirkan di sektor perpajakan, di mana ini merupakan kali kedua instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diobrak-abrik KPK hanya dalam waktu dua bulan pertama tahun ini.

Kronologi Penangkapan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penindakan mengamankan total tiga orang dalam operasi tersebut.

“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca juga Bukan Sekadar Penutup Kepala: Manifesto ‘Pejuang Peci Hitam’ Tantang Arus Globalisasi, Deklarasikan Kedaulatan Identitas Bangsa!

Selain Mulyono, dua orang lainnya yang turut diringkus adalah:

  • Satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Satu orang dari pihak swasta.
    Maraton OTT Awal Tahun 2026
    Tahun 2026 seolah menjadi tahun “panen” OTT bagi KPK.

Kasus Mulyono menandai rentetan aksi penindakan yang agresif:

  • 9-10 Januari: OTT perdana dengan 8 orang diamankan.
  • 11 Januari: Penetapan tersangka suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara (termasuk Kepala KPP Dwi Budi).
  • Februari: OTT di lingkungan KPP Madya Banjarmasin.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola sistemik dalam dugaan praktik lancung pemeriksaan pajak yang melibatkan pejabat tinggi di level kantor madya.

Status Hukum dalam 24 Jam

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk memeriksa secara intensif para pihak yang terjaring.

Status hukum Mulyono dan dua rekannya akan segera diumumkan dalam konferensi pers resmi untuk menentukan apakah mereka akan langsung mengenakan rompi oranye.

Sumber : Antara

Editor : Azi

Upaya Memberikan Layanan Prima, Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Gelar Proyek Pemasangan Pipa HDPE Di Cibadak

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR,-Sebagai wujud nyata pemberian layanan prima kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumda AM TJM) yang beralamat di Jl. Cireundeu No. 5 Cibadak, Sukabumi, menggelar proyek pemasangan pipa HDPE di Cibadak, pada Rabu (04/02/2026).

Dilaksanakannya proyek tersebut menunjukkan bahwa Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan melaksanakan pemasangan jaringan pipa untuk pemenuhan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah Cibadak.

Pembangunan jaringan pipa ini merupakan langkah PDAM TJM dalam memperkuat distribusi air bersih, sekaligus menjawab kebutuhan konsumen akan layanan air bersih yang lancar dan juga layak.

Baca juga Teddy Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra Dapil II Gelar Reses I Tahun 2026

Perumda AM TJM pun terus berupaya menghadirkan pelayanan prima dengan mengedepankan kualitas, kontinuitas, dan kelancaran distribusi air serta akan terus menjaga kualitas pelayanan agar distribusi air bersih dapat berjalan lancar dan juga berkesinambungan bagi para konsumen.

Dengan dilakukannya proyek ini, menjadi bukti keseriusan Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para konsumennya.

(Rama)

Teddy Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra Dapil II Gelar Reses I Tahun 2026

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Teddy Setiadi, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) II, melaksanakan Reses masa sidang 1 Tahun 2026 bertempat di lapang Sekolah Pendidikan Islam ADDA'WAH, Kp. Citundun, Rt. 51 Rw. 21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Rabu (04/02/2026).

Aara dihadiri oleh unsur Forkopimcam Parungkuda, Kepala UPTD PU Wilayah III, Kepala Desa Sundawenang, Kepala Desa Parungkuda, Kepala Desa Bojonggenteng, Kepala Desa Palasari, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat.

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi kepada legislator dari fraksi partai gerindra tersebut.

Baca juga POLRES BENGKALIS BONGKAR SARANG TPPO: Jaringan Penyelundup Manusia ke Malaysia Digulung, 4 Pelaku Diringkus!

Dalam reses tersebut, Teddy Setiadi manyampaikan realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan di tahun sebelumnya dan akan dilaksanakan di tahun 2026 diantaranya irigasi, ruas jalan, PJU dan juga jembatan yang mencakup 2 kecamatan yaitu parungkuda dan bojonggenteng.

“Alhamdulillah aspirasi masyarakat di tahun 2025 dapat terwujud di tahun 2026 ini. Saya berharap, ketua Rt, Rw dan desa juga masayrakat dapat bersinergi dengan baik,” ujarnya.

Lanjutnya, saya didapil dua menaungi 8 kecamatan, diantaranya kecamatan Bojonggenteng dan Parungkuda yang saat ini sedang diserap kembali aspirasi masyarakatnya.

“Semua Aspirasi masyarakat bagi saya adalah prioritas,” tegasnya.

Baca juga Sinergitas Pemdes Karangkancana, BPD dan Masyarakat Dusun Indrahayu Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak

Tedi pun menjelaskan, terkait program jalan lingkungan untuk sementara ditahun 2026 dihapus jd tidak dapat direalisasikan.

“Insya Allah, setelah kami rapat program untuk jalan lingkungan akan diprogramkan kembali ditahun 2027,” ucapnya.

Tedi mengingatkan kepada Rt, Rw, dan Kepala Desa untuk konsisten jika ingin memperjuangkan aspirasi dari rakyatnya dan harus ada tindak lanjut nyata yaitu dengan membuat proposal pengajuan biar dapat terinput di sistem.

“Jika ingin terealisasi, tidak cukup menunggu setelah penyampaian aspirasi tapi harus ada tindak lanjut nyata dengan mempersiapkan proposal pengajuannya supaya dapat diinput,” tegasnya.

Teddy pun berharap, realisasi aspirasi masyarakat ditahun ini dapat berjalan dengan aman, kondusif, lancar dan sukses.

“Mari kita kawal bersama-sama untuk realisasi aspirasi di tahun 2026 ini,” pungkasnya.

(Rama)

POLRES BENGKALIS BONGKAR SARANG TPPO: Jaringan Penyelundup Manusia ke Malaysia Digulung, 4 Pelaku Diringkus!

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR– Komitmen Polres Bengkalis dalam memberantas praktik perdagangan manusia kembali membuahkan hasil. Dalam sebuah operasi senyap pada Selasa (3/2/2026) dini hari, petugas berhasil membongkar jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang beroperasi di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana.

Empat orang tersangka yang diduga kuat sebagai otak dan penyedia jalan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tak berkutik saat diringkus polisi. Selain para pelaku, petugas juga menyelamatkan 12 orang calon korban yang terjebak dalam pusaran pengiriman tenaga kerja ilegal tersebut.

Berawal dari Laporan Warga Melalui Jalur “Hotline”

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AIPDA Julianda Bazrah, S.Pd., mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bermula dari kepedulian masyarakat.

“Informasi masuk melalui nomor WhatsApp Kapolres dan layanan darurat 110. Masyarakat melaporkan adanya aktivitas mencurigakan terkait penempatan PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia,” ujar AIPDA Julianda.

Baca juga Bukan Sekadar Penutup Kepala: Manifesto ‘Pejuang Peci Hitam’ Tantang Arus Globalisasi, Deklarasikan Kedaulatan Identitas Bangsa!

Penggerebekan Dini Hari di Desa Sepahat

Tim Opsnal Polres Bengkalis bergerak cepat melakukan penyelidikan di Jalan Intan Baiduri. Tepat pukul 03.00 WIB, petugas melakukan penggerebekan di beberapa rumah yang dicurigai sebagai tempat penampungan.

Hasilnya, polisi mengamankan empat terduga pelaku berinisial:

  • Z (44)
  • MR (54)
  • SS (25)
  • C (27)

Di lokasi yang sama, ditemukan pula para calon PMI yang tidak memiliki dokumen resmi. Menariknya, dari daftar korban yang diamankan, terdapat satu warga negara asing asal Myanmar (Rohingya) yang turut menjadi korban sindikat ini.

Barang Bukti dan Jerat Hukum
Dalam penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa:

  • 8 unit telepon genggam (digunakan untuk koordinasi penyelundupan).
  • 1 buah paspor milik salah satu korban.

“Para tersangka kini terancam hukuman berat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” tegas Kasi Humas.

“Jangan biarkan nyawa manusia diperdagangkan. Kami mengimbau masyarakat untuk terus aktif melapor melalui layanan 110 jika melihat praktik PMI ilegal di lingkungannya,” tutup AIPDA Julianda.

Saat ini, kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/04/II/2026/SPKT/RIAU/RES-BKS. Seluruh pelaku dan korban telah berada di Mapolres Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.

(Irwansyah Siregar)

Lawan Longsor dengan Bambu: Ambisi KDM Sulap Pasirlangu Jadi “Arashiyama” Jawa Barat

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana mengubah lahan bekas longsor Kampung Pasirlangu menjadi hutan bambu dan kebun buah. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemulihan lingkungan paska bencana di wilayah tersebut. “Untuk tanah milik perhutani kami akan hutankan, tapi prosesnya tidak akan mengganggu penghasilan warga> Penggarapnya nanti langsung diberi tanaman, mulai dari bambu, tanaman hutan, sampai tanaman kebun buah”. (Kompas.Com, Selasa 27/1/2016).

Rencana KDM mengubah lahan bekas longsor sesuai dengan filosofi bambu : “Panjangnya umur bambu menjadikannya ia sebagai simbol keteguhan, ketulusan di Cina, dan sebagai tanda persahabatan di India”. Bambu, merupakan tanaman perdu yang memiliki ketahanan pada kustur tanah yang rentan bencana, dan mempunyai kecepatan pertumbuhan 30-60 cm perhari. Pertumbuhan bambu ini, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat ditanamnya bambu. Dengan fakta tersebut, bambu merupakan salah satu tanaman yang memiliki pertumbuhan paling cepat.

Potensi Bambu Duni

Bambu memiliki lebih dari 1.250 jenis, dan ada lebih dari 10 % (125 jenis) atau sekitar 75 marganya di Indonesia. Kita, tahu bambu oleh para ahli menempatkan bambu dalam tribe bambusease, yang masuk pada family poacease. Dimana, family ini memiliki lebih dari 10.000 spesies, seperti bambu ukuran kecil (poa annua) sampai ukuran besar (dendracalamus giganteus). Sebaran bambu berdasarkan luasan lahan, Asia (Tiongkok, India, Indonesia, Vietnam), disusul oleh Afrika dan Amerika Latin. Secara global luas hutan bambu ada 36.777 juta hektar (Lobovikov et al. (2007). Dan Tiongkok kini memiliki hutan bambu seluas 3.856 juta ha, India 5,232 juta ha pada tahun 2000. Sementara, Indonesia baru memiliki 2 juta ha (5 %) dari total hutan bambu Asia. Dari, angka tersebut, seluas 723.000 ha merupakan hutan alam, dan luasan hutan tanaman bambu sekitar 1,4 juta ha.

Baca juga Bukan Sekadar Penutup Kepala: Manifesto ‘Pejuang Peci Hitam’ Tantang Arus Globalisasi, Deklarasikan Kedaulatan Identitas Bangsa!

Besar potensi bambu, menempatkan Indonesia sebagai negara yang bisa menjadi negara penghasil bambu dunia. Mengingat, bambu merupakan bagian dari tradisi leluhur yang sejak lama dimanfaatkan dan menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat, baik sebagai bahan konstruksi rumah, jembatan, alat penangkap ikan, Bahan baku kerajinan, meubel, hiasan, peralatan dapur, bahan baku industri sumpit, tooth stick, dan pisau makan. Bahkan, konteks pisau seiring maraknya gerakan locavore di negara-negara Eropa, permintaan alat makan berbahan bambu.

Selain itu, bambu muda atau kita kenal dengan nama rebung, seperti di Tiongkok, Jepang, Indonesia, Malaysia dan Thailand, sering diolah menjadi bahan makanan (kuliner berbahan bambu) dan tentu pakan hewan (sapi, kambing, Kuda, Panda, dan lainnya). Selain, itu daun bambu juga bisa diolah menjadi obat herbal untuk meluruhkan dahak, meredakan batuk, susah nafas, menetralkan racun dalam tubuh, mengeluarkan panas, ampuh mengembalikan cairan, melancarkan air seni, mengatasi dan menurunkan kecemasan).

Jawa Barat Provinsi Hutan Bambu Dunia

Jika Jepang memiliki Hutan Bambu Arashiyama Bamboo Grove (unsplash.com/Fynn Geerdsen) dan Sagano Bamboe. Dimana, hutan bambu Arashiyama di Kyoto adalah salah satu tujuan paling ikonik di Jepang. Batang-batang bambu yang menjulang tinggi menciptakan lorong alami yang indah, memberikan pengalaman berjalan yang penuh kedamaian. Tidak heran jika tempat ini sering dianggap sebagai salah satu hutan terindah di dunia. Begitu juga, Hutan bambu Sagano –Sagano Bamboo Forest, Kyoto Jepang, yang memiliki daya tarik dan bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga tempat untuk menemukan ketenangan di tengah hiruk pikuk dunia. Keindahan alamnya yang autentik dan suasananya yang damai menjadikan setiap kunjungan terasa seperti perjalanan spiritual.

Selain Jepang, Tiongkok tidak kalah fantastik dalam pemanfaatan bambu sebagai destinasi wisata. Tiongkok, memiliki banyak hutan bambu, Shunan Bamboo Forest, yang memilik9i luas sekitar 120 kilometer persegi, kawasan ini dihiasi oleh rumpun bambu yang menjulang tinggi, air terjun, serta lanskap hijau yang menenangkan. Tiongkok, juga memiliki Anji Bamboo Sea, China dengan luas lebih dari 200 mil persegi, dengan koleksi bambu sekitar 40 spesies; ada juga Yixing Bamboo Forest, China yang memmpunyai luas fantastik lebih dari 15.000 hektar dengan lebih dari 100 spesies bambu, termasuk bambu moso yang terkenal. Keberagaman flora ini menjadikan Yixing salah satu hutan bambu terkaya di dunia.

Indonesia belum memiliki hutan bambu?. Indonesia telah ada Hutan Bambu Surabaya seluas 8,5 ha, Hutan Bambu Candipuro–Lumajang (14 ha), Hutan Bambu Klatakan – Magelang, Hutan Bambu, Hutan Bambu Mligi–Mojekerto, Hutan Bambu Boon Pring Andeman–Malang, Hutan Bambu Margahayu-_Bekasi (kini luasnya 2, 6 ha), dan yang paling terkenal adalah Hutan Bambu Penglipuran–Bali yang kini memiliki 14 jenis tanaman bambu.

Baca juga Sinergitas Pemdes Karangkancana, BPD dan Masyarakat Dusun Indrahayu Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak

Mirisnya, kehadiran hutan bambu di Indonesia itu belum menjadi prioritas pengembangan destinasi wisata edukasi ekologis. Dimana, keberadaan bambu hutan itu, baru sekedar pelengkap wahana destinasi wisata, bukan yang utama. “ Saya herang mengapa bambu di kita belum dilirik sebagao potensi prioritas dalam program ekologis, yang dipandu dalam riadmap pembangunan lingkungan nasional, dan memiliki masterplan penge,mbangan hutan bambu yang secara terintegrasi dalam agenda besar pembangunan lingkungan nasional, untuk penanganan perubahan iklim”, ujar Ali Wardhana Isha–Direktur Republik Bambu Indonesia (RepBI).

Adanya rencana KDM yang akan menjadikan Bekas lonsor Pasirlangu, sebagai kawasan konservasi bambu tentu angin segar bagi langkah-langkah strategis kita Indonesia, yang fokus menjadikan bambu sebagai tanaman ekologis lingkungan di daerah rawan longsor, banjir dan abrasi. “Kita sudah seharusnya menjadikan bambu sebagai bagian penting dalam kebijakan kehutanan dan ekonomi hijau, seperti China, Jepang, India, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Ethiopia dan Kenya yang telah lebih dulu mengembangkan kawasan hutan bambu skala besar”, sambung Awi biasa dipanggil.

Etikat KDM yang telah menyebut bambu, sebagai alternatif tanaman yang akan ditanam pada daerah bekas longsor pasirlangu merupakan angin cerah bagi pengembangan industri bambu dan menjaga keseimbangan ekologis. Bahkan, akan menjadi keikonikan destinasi, pendidikan, penelitian, kerajinan dan kuliner jika dipadukan pada program strategis nasional dalam pengembangan ekonomi hijau. Dengan, mengkoloni 125 jenis bambu dunia yang ada di Indonesia.

Sehingga, akhirnya Jawa Barat akan menjadi provinsi satu-satunya yang memiliki Hutan Bambu Internasional dengan mengkoleksi sebanyak 125 jenis bambu nusantara. Dan, pemulihan kawasan rawan longsor, abrasi dan banjir bukan lagi sekedar menanami tapi menjadikannya industri hijau. “Rehabilitasi kawasan harus disertai konservasi tanah dan air, yang sesuai dengan kemiringan, drainase lereng, sumur resapan, penutupan tanah permanen, dan larangan pemotongan lereng serta tanaman keras”. Semoga!.

(Her)

Sinergitas Pemdes Karangkancana, BPD dan Masyarakat Dusun Indrahayu Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Desa Karangkancana bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Dusun Indrahayu Desa Karangkancana menunjukkan sinergitas dan semangat kebersamaan melalui kegiatan gotong royong memperbaiki jalan Kabupaten yang mengalami kerusakan, pada hari Selasa (3/2/2026).

Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Pj. Kepala Desa Karangkancana Uhen Suhendi, S.IP menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat. “Gotong royong adalah nilai luhur yang harus terus kita jaga. Dengan kebersamaan, pekerjaan berat menjadi ringan dan hasilnya dapat dirasakan bersama,” ujarnya.

Baca juga Bukan Sekadar Penutup Kepala: Manifesto ‘Pejuang Peci Hitam’ Tantang Arus Globalisasi, Deklarasikan Kedaulatan Identitas Bangsa!

Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD Karangkancana E. Rasmad mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat Dusun Indrahayu. Menurutnya, keterlibatan langsung warga dalam pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan program-program desa. “Sinergi seperti ini perlu terus dipupuk agar pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Masyarakat Dusun Indrahayu pun menyambut positif kegiatan tersebut. Selain memperbaiki kondisi jalan, gotong royong ini juga mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum desa.

Kepala Dusun Indrahayu Elon Darlan menyampaikan terimakasih atas kekompakan jajaran Perangkat Desa yang sudah bersama-sama membantu kegiatan perbaikan jalan. “Alhamdulillah warga indrahayu antusias bergotong royong memperbaiki jalan rusak, dan terimakasih kepada Pemdes Karangkancana yang sudah kompak membantu kegiatan ini,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Karangkancana berharap semangat kebersamaan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dapat terus terjalin serta menjadi contoh dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

(Deden)

Bukan Sekadar Penutup Kepala: Manifesto ‘Pejuang Peci Hitam’ Tantang Arus Globalisasi, Deklarasikan Kedaulatan Identitas Bangsa!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah gempuran budaya luar yang kian mengaburkan jati diri anak muda, sebuah gerakan moral bertajuk “Pejuang Peci Hitam” resmi meluncurkan manifesto nasionalnya hari ini.

Gerakan ini hadir bukan sekadar untuk bergaya, melainkan sebagai sebuah tamparan keras terhadap hilangnya kebanggaan nasional di ruang publik.

Dalam manifesto berjudul “Menjunjung Langit Identitas, Membumikan Jiwa Kebangsaan,” komunitas ini menegaskan bahwa Peci Hitam adalah “Mahkota Rakyat Jelata”.

Simbol ini diposisikan sebagai alat perlawanan terhadap rasa rendah diri (inferioritas) bangsa Indonesia di hadapan budaya asing.

Baca juga Peci Hitam Mengguncang: Menolak Lupa Akar Bangsa, Komunitas Peci Hitam Resmi Lahir untuk Jaga Marwah NKRI!

Menggugat Logika Modernitas

Pejuang Peci Hitam menilai bahwa selama ini Peci Hitam seringkali hanya dianggap sebagai atribut seremonial atau keagamaan semata.

Manifesto ini mendobrak stigma tersebut dengan mengembalikan fungsi Peci sebagai:

  1. Simbol Persatuan Lintas Batas: Menembus sekat agama, suku, dan kelas sosial.
  2. Benteng Kedaulatan Budaya: Melawan hegemoni gaya hidup barat yang mencabut akar tradisi.
  3. Identitas Intelektual: Mengingatkan kembali bahwa pemikiran besar pendiri bangsa lahir di bawah naungan Peci Hitam.

“Peci Hitam bukan sekadar kain beludru. Ia adalah garis tegas yang memisahkan antara bangsa yang punya jati diri dengan bangsa yang hanya mengekor. Kami tidak sedang bernostalgia, kami sedang membangun masa depan dengan harga diri,” ujar Ketua Umum komunitas Peci Hitam, A.Tarmizi.

SK Kemenkumham Komunitas Peci Hitam (Poto : Jurnal Tipikor)

Empat Pilar Perjuangan

Gerakan ini tidak hanya berhenti pada retorika. Manifesto tersebut memuat empat pilar aksi nyata:

  1. Restorasi Marwah: Mengembalikan citra Peci sebagai simbol kepemimpinan yang sederhana.
  2. Edukasi Historis: Kampanye masif mengenai peran Peci dalam diplomasi kemerdekaan.
  3. Gotong Royong: Aksi sosial yang diwajibkan bagi seluruh anggota komunitas.
  4. Ekonomi Berdikari: Komitmen penuh untuk hanya menggunakan produk dari pengrajin lokal guna memutar roda ekonomi kerakyatan.

Panggilan untuk Bertindak

Pejuang Peci Hitam mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga pejabat publik, untuk kembali mengenakan Peci Hitam dengan bangga dalam aktivitas sehari-hari sebagai bentuk pernyataan sikap: “Saya Indonesia, dan saya berdaulat.”

Tentang Pejuang Peci Hitam:

Pejuang Peci Hitam adalah gerakan akar rumput yang berfokus pada penguatan identitas nasional melalui simbol-simbol budaya Indonesia. Berdiri atas dasar kegelisahan akan lunturnya nasionalisme, komunitas ini bertujuan menyatukan visi bangsa di bawah satu simbol kolektif yang inklusif.
(Red)