“Kursi Kuliah Dijual, Masa Depan Digadaikan: DPR Desak KPK Bongkar Mafia Penerimaan Mahasiswa di Seluruh Indonesia”

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Skandal suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bukan sekadar kasus isolasi, melainkan puncak gunung es dari penyakit kronis yang menggerogoti integritas pendidikan tinggi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada satu kampus, melainkan berani membongkar jaringan korupsi serupa di perguruan tinggi lain jika ditemukan indikasi kuat.

Pernyataan ini disampaikan Sahroni di Jakarta, Senin (14/9/2026), menyusul penetapan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq sebagai tersangka dan penggeledahan terhadap ruang kerja Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie. Sahroni menilai, diamnya penyelidikan hanya pada satu institusi akan memberikan ruang bagi praktik kotor “jual beli kursi” untuk terus bercokol di kampus-kampus lain.

“Pendidikan harus bersih dari KKN dan kembali pada sistem yang benar-benar berbasis merit. Saya harap KPK juga berani menelusuri jika ada dugaan praktik serupa di kampus-kampus lain,” tegas Sahroni.

Baca juga Gempuran OTT KPK ke-20: PT Summarecon Agung Tbk Terseret Skandal Suap HGB Ratusan Miliar, Pejabat ATR/BPN dan Politisi Golkar Ditangkap

Bagi Sahroni, temuan KPK ini sangat memprihatinkan. Praktik suap-menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru bukan hanya merusak integritas akademik, tetapi secara langsung mencederai rasa keadilan ribuan calon mahasiswa yang telah berjuang mati-matian melalui jalur prestasi dan kejujuran.

“Bagaimana kita mau menghasilkan mahasiswa berkualitas dan berintegritas kalau sejak masuk saja sudah suap menyuap?” tanya Sahroni retoris, menyentil paradoks sistem pendidikan yang seharusnya mencetak generasi unggul namun justru dikotori oleh transaksi uang haram.

Ia menekankan bahwa sistem seleksi perguruan tinggi negeri harus didasarkan pada kemampuan dan prestasi, bukan ketebalan dompet atau kedekatan koneksi. “Kasihan adik-adik kita yang belajar keras dan berjuang jujur untuk masuk PTN impian. Jangan sampai mereka kalah karena ada oknum yang bermain uang dan koneksi. Itu sangat tidak adil dan bisa merusak moralitas generasi muda,” ujarnya dengan nada prihatin.

Baca juga 20 Koper Penuh Uang, Ratusan Miliar Disita KPK: OTT Besar-besaran Guncang Kementerian ATR/BPN, 17 Tersangka Termasuk Pejabat Tinggi dan Politikus Golkar

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penggeledahan terhadap Sekda Banyumas dilakukan lantaran adanya dugaan bahwa pejabat tersebut mengetahui adanya rekomendasi khusus bagi calon mahasiswa yang telah menyetorkan sejumlah uang agar diterima di Unsoed. Langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat daerah yang diduga terlibat, menjadi harapan baru bagi penegakan hukum di sektor pendidikan.

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya penuh kepada KPK untuk melakukan pembersihan total. Jika dibiarkan, praktik korupsi penerimaan mahasiswa akan terus melahirkan generasi yang terbiasa dengan jalan pintas, alih-alih menghargai kerja keras dan kompetensi. Saatnya pendidikan Indonesia dibersihkan dari noda suap, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat.

(Red)

Gempuran OTT KPK ke-20: PT Summarecon Agung Tbk Terseret Skandal Suap HGB Ratusan Miliar, Pejabat ATR/BPN dan Politisi Golkar Ditangkap

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang sektor pertanahan dan properti. Dalam OTT ke-20 sepanjang tahun 2026 ini, raksasa properti PT Summarecon Agung Tbk diduga kuat terlibat dalam jaringan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjerat sejumlah pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, secara eksplisit menyebut keterlibatan perusahaan tersebut dalam kasus yang berpusat di wilayah Kabupaten Bogor.

“Di wilayah Kabupaten Bogor ini pihaknya yaitu Summarecon,” tegas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Meski belum merinci apakah ada petinggi korporasi tersebut yang turut diamankan, konfirmasi keterkaitan Summarecon dengan dugaan korupsi ini mengirimkan sinyal keras bahwa praktik suap sistematis dalam perizinan lahan masih menjadi penyakit kronis di industri properti tanah air.

Baca juga 20 Koper Penuh Uang, Ratusan Miliar Disita KPK: OTT Besar-besaran Guncang Kementerian ATR/BPN, 17 Tersangka Termasuk Pejabat Tinggi dan Politikus Golkar

Jaringan Korupsi Masif dan Uang Suap Ratusan Miliar

Operasi ini bukan sekadar penangkapan biasa, melainkan pembongkaran sindikasi korupsi yang melibatkan unsur birokrat, politisi, dan pengusaha. KPK berhasil menangkap total 17 tersangka, termasuk figur-figur kunci seperti:

  •  Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
  • Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
  • Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
  • Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar.
  • Arif Sugiyanto, Mantan Bupati Kebumen.

Dugaan korupsi ini tidak main-main. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah fantastis, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Uang-suap tersebut dikemas secara rapi dalam sekitar 20-an boks, kardus, hingga koper, mencakup mata uang Rupiah dan valuta asing. Temuan ini mengindikasikan aliran dana ilegal yang masif dan terstruktur untuk melicinkan proses perizinan HGB.

Teka-teki Status Petinggi Summarecon

Menyoroti peran PT Summarecon Agung Tbk, Juru Bicara KPK memilih untuk menahan detail mengenai keterlibatan individu dari pihak korporasi. Ketika ditekan apakah ada direksi atau eksekutif Summarecon yang ikut ditangkap, Budi hanya menyatakan bahwa rincian tersebut akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

“Untuk detailnya, nanti kami sampaikan ya,” ujarnya singkat, meninggalkan tanda tanya besar bagi publik dan investor mengenai sejauh mana implicasi manajemen puncak perusahaan tersebut.

Kini, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menetapkan status hukum para tersangka. Mata publik tertuju pada langkah selanjutnya KPK: apakah akan ada gelombang penangkapan lanjutan yang menyeret lebih banyak aktor bisnis dan birokrat ke dalam jerat hukum?

Skandal ini menjadi peringatan keras bahwa era impunitas dalam pengurusan lahan mulai runtuh, dengan KPK menunjukkan gigi tajamnya melalui penyitaan aset bernilai ratusan miliar dan penangkapan terhadap pejabat setingkat Dirjen dan politisi partai besar.

(Azi)

20 Koper Penuh Uang, Ratusan Miliar Disita KPK: OTT Besar-besaran Guncang Kementerian ATR/BPN, 17 Tersangka Termasuk Pejabat Tinggi dan Politikus Golkar

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Korupsi di tubuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali terkuak dalam skandal yang mencengangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan miliar rupiah yang dikemas rapi dalam sekitar 20 koper, boks, dan kardus. Penemuan ini menjadi pukulan telak bagi integritas instansi yang seharusnya mengawal kepastian hak atas tanah rakyat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan temuan mengejutkan tersebut usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-20 sepanjang tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin.

“Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Meskipun penghitungan detail masih berlangsung, estimasi nominal yang diamankan mencapai angka fantastis, yakni ratusan miliar rupiah. Tumpukan uang dalam koper-koper tersebut menjadi simbol nyata dari dugaan korupsi sistematis dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Baca juga Guncangan Kabinet Merah Putih: Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu Ketiga, Purbaya Diganti Belum Genap Setahun

Jaring Korupsi Meluas: Dari Birokrat hingga Politikus

OTT ini tidak hanya menjerat birokrat tingkat menengah, tetapi juga menyentuh lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi. KPK telah menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam jaringan suap-menyuap ini.

Di antara nama-nama besar yang ditangkap adalah:

  • Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
  • I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
  • Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

Yang lebih menyita perhatian publik adalah keterlibatan aktor politik dan mantan kepala daerah. Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar, serta Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen, turut diamankan oleh penyidik. Keterlibatan mereka mengindikasikan bahwa praktik korupsi di sektor pertanahan tidak hanya terjadi di meja birokrasi, tetapi juga melibatkan patronase politik yang kuat.

Tenggat Waktu 24 Jam

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka. Tekanan publik semakin tinggi mengingat besarnya nilai kerugian negara yang diperkirakan dari kasus ini.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa ruang-ruang gelap dalam pengurusan HGB telah lama dijadikan ladang empuk bagi oknum-oknum yang haus kuasa dan harta. Dengan disitanya ratusan miliar rupiah dalam 20 koper, KPK seolah mengirim pesan tegas: tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi koruptor, sekuat apa pun jabatan atau koneksi politik mereka.

Publik kini menunggu transparansi proses hukum selanjutnya, serta komitmen pemerintah untuk membersihkan sektor agraria dari penyakit kronis korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat bertahun-tahun.

(Azi)

Guncangan Istana, Penyelamatan Bursa: IHSG Berbalik Arah 200 Poin dalam 20 Menit Usai Prabowo Copot Purbaya, Tunjuk Suahasil

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pasar modal Indonesia mengalami drama perdagangan yang jarang terjadi pada Senin (14/9/2026). Di tengah kepanikan investor yang mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas lebih dari 2 persen, sebuah keputusan politik mendadak dari Presiden Prabowo Subianto berhasil membalikkan keadaan secara drastis.

Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan pengangkatan Suahasil Nazara sebagai penggantinya bukan sekadar rotasi kabinet biasa. Bagi pelaku pasar, ini adalah sinyal “reset” kebijakan fiskal yang ditanggapi dengan euforia instan.

Dari Panik Menjadi Euforia

Sesi perdagangan pagi hingga siang hari dihiasi oleh warna merah pekat. IHSG sempat terpuruk hingga level terendah 6.371,40, mencerminkan ketidakpastian tinggi dan kekhawatiran investor terhadap arah ekonomi negara. Namun, narasi berubah total menjelang penutupan sesi.

Hanya dalam rentang waktu sekitar 20 menit, terjadi lonjakan volume pembelian masif. IHSG melesat lebih dari 200 poin, memangkas hampir seluruh kerugian harian. Pada pukul 15.49 WIB, indeks berhasil ditutup di level 6.546,75, bahkan mencatatkan penguatan tipis sebesar 5,37 poin atau 0,08%. Pergerakan V-shape yang tajam ini menjadi bukti betapa sensitifnya pasar terhadap perubahan nahkoda ekonomi Indonesia.

Baca juga Guncangan Kabinet Merah Putih: Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu Ketiga, Purbaya Diganti Belum Genap Setahun

Suahasil Nazara: Sosok Familiar di Tengah Badai

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru di Istana Negara, Jakarta, pada hari yang sama. Langkah ini dinilai strategis karena Suahasil bukanlah orang baru; ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga dianggap memahami seluk-beluk birokrasi dan tantangan fiskal saat ini tanpa memerlukan masa adaptasi yang panjang.

Meskipun pelantikan berlangsung khidmat dengan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden, ada kejanggalan yang mencuri perhatian: minimnya koordinasi transisi.

“Tidak ada komunikasi,” ungkap Suahasil singkat kepada media sesaat setelah dilantik, ketika ditanya mengenai interaksinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa sepanjang hari pergantian tersebut.

Keterbukaan Suahasil mengenai ketiadaan komunikasi dengan pendahulunya menambah nuansa ketegangan di balik layar. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan pencopotan Purbaya mungkin diambil secara tiba-tiba atau berdasarkan evaluasi internal istana yang tidak melibatkan diskusi terbuka dengan menteri yang diberhentikan.

Baca juga Kapolres Bengkalis Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan kepada Masyarakat

Sinyal Kuat bagi Kebijakan Fiskal

Posisi Menteri Keuangan adalah kunci utama dalam menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, serta koordinasi dengan Bank Indonesia. Pergantian di tengah volatilitas pasar yang tinggi ini dikirimkan sebagai pesan jelas: Pemerintah Prabowo ingin memastikan stabilitas ekonomi melalui figur yang dianggap lebih mampu menjaga kepercayaan investor.

Bagi Suahasil Nazara, tugas berat menanti. Ia harus segera meredam gejolak pasar, menyakinkan publik tentang keberlanjutan program ekonomi Kabinet Merah Putih, dan membuktikan bahwa lonjakan IHSG sore ini bukan sekadar reaksi emosional sesaat, melainkan awal dari kepercayaan baru terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.

Satu hal yang pasti: Pasar telah berbicara. Dan suaranya hari ini adalah tuntutan akan kepastian.

(Red)

Menkeu Baru Suahasil Nazara Bawa ‘Benteng’ Rp138 Miliar ke Istana: Dari Depok hingga Surat Berharga, Siapa Sebenarnya Pemegang Kendali Uang Negara?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di hari pertama jabatannya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara tidak hanya membawa visi ekonomi, tetapi juga portofolio kekayaan pribadi yang mencengangkan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari 2026, Suahasil tercatat memiliki harta bersih senilai Rp138.167.334.176 atau sekitar Rp138 miliar.

Angka fantastis ini muncul tepat saat Presiden Prabowo Subianto melantiknya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2026 pada Senin (14/9/2026). Pertanyaan besar pun mengemuka: Bagaimana profil aset seorang teknokrat yang kini memegang kunci kran keuangan negara?

Empire Properti di Jantung Ibu Kota

Sorotan utama tertuju pada dominasi aset properti. Suahasil menguasai delapan aset tanah dan bangunan yang tersebar di lokasi strategis. Lima aset berada di Jakarta Selatan, dua di Jakarta Pusat, dan satu di Kota Depok, Jawa Barat. Total nilai properti tersebut mencapai Rp49,8 miliar.

Aset terbesarnya bukan di kawasan elit Jakarta, melainkan sebidang tanah seluas 1.980 meter persegi di Depok dengan nilai nearly Rp5 miliar. Kombinasi kepemilikan di Jakarta Selatan dan Pusat menunjukkan kedalaman akar ekonomi Suahasil di pusat kekuasaan dan bisnis Indonesia.

Baca juga Guncangan Kabinet Merah Putih: Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu Ketiga, Purbaya Diganti Belum Genap Setahun

Gudang Surat Berharga dan Koleksi Mobil Mewah

Di luar properti, struktur kekayaan Suahasil menunjukkan kecenderungan kuat pada instrumen investasi likuid. Ia memegang surat berharga senilai Rp66,9 miliar, menjadi komponen terbesar dari total hartanya. Ini diikuti oleh harta bergerak lainnya senilai Rp9 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp6 miliar.

Gaya hidup elit juga tercermin dari garasinya. Suahasil memiliki empat unit kendaraan premium: Toyota Alphard (2019), Honda HR-V (2022), Honda Jazz (2019), dan Toyota Camry (2013). Total nilai keempat mobil tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Utang Minim, Kekayaan Maksim

Yang membuat posisi finansial Suahasil semakin “kebal” adalah rasio utang yang sangat kecil. Dari total harta kotor Rp138,2 miliar, ia hanya memiliki utang sebesar Rp34 juta. Angka ini hampir tidak signifikan dibandingkan total kekayaannya, menempatkan Suahasil dalam posisi finansial yang sangat sehat dan independen secara ekonomi.

Baca juga Kapolres Bengkalis Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan kepada Masyarakat

Tantangan Integritas di Tengah Tumpukan Harta

Pelantikan Suahasil menandai babak baru Kabinet Merah Putih sisa jabatan 2024-2029. Dengan latar belakang akademisi dan birokrat karib era Jokowi, transisi ke tangan Prabowo menimbulkan spekulasi tentang arah kebijakan fiskal ke depan.

Namun, dengan kantong pribadi berisi Rp138 miliar, tantangan terbesar Suahasil bukanlah mencari nafkah, melainkan menjaga integritas. Publik akan mengamati dengan ketat: Apakah kekayaan raksasa ini akan menjadi benteng ketahanan terhadap godaan korupsi, atau justru menjadi blind spot dalam pengambilan keputusan anggaran negara yang menyentuh hajat hidup rakyat kecil?

Kini, mata rakyat tertuju. Suahasil Nazara resmi memegang kendali. Pertanyaannya, apakah Rp138 miliar itu adalah jaminan kompetensi, atau sekadar angka dingin di atas kertas LHKPN?

Catatan Redaksi:
Data didasarkan pada LHKPN Suahasil Nazara tahun periodik 2025 yang diakses melalui laman http://elhkpn.kpk.go.id

 

Guncangan Kabinet Merah Putih: Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu Ketiga, Purbaya Diganti Belum Genap Setahun

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan gebrakan besar-besaran di lini ekonomi pemerintahan. Dalam seremoni khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, Prabowo secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang masa jabatannya terbilang sangat singkat.

Pelantikan ini menandai babak baru sekaligus ketegangan politik di balik layar Kabinet Merah Putih. Suahasil menjadi menteri keuangan ketiga yang duduk di kursi strategis tersebut sejak awal pemerintahan Prabowo periode 2024–2029, sebuah frekuensi pergantian yang jarang terjadi dan mencerminkan standar tinggi serta tekanan berat yang dihadapi tim ekonomi presiden.

Langkah ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan, yang diteken Prabowo pada 14 September 2026. Keputusan ini secara efektif mengakhiri tugas Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan legenda fiskal Sri Mulyani. Artinya, Purbaya hanya memegang kendali selama kurang lebih satu tahun sebelum digeser oleh Suahasil.

Baca juga Kapolres Bengkalis Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan kepada Masyarakat

Dalam prosesi pelantikan, Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan dengan tegas, dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Suahasil.

Usai pengambilan sumpah, Suahasil menandatangani berita acara pelantikan disaksikan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah menteri koordinator juga hadir menyaksikan momen penting ini, memberikan legitimasi penuh atas reshuffle mendadak tersebut.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil dan keluarganya, sinyal dukungan penuh dari kepala negara bagi arah kebijakan fiskal baru yang akan dibawa oleh mantan wakil menteri keuangan era Jokowi ini.

Kehadiran Suahasil Nazara diharapkan dapat membawa stabilitas dan terobosan baru di tengah tumpukan tantangan ekonomi global. Namun, pergantian cepat dari Sri Mulyani ke Purbaya, lalu kini ke Suahasil, meninggalkan pertanyaan besar di publik: apakah ini merupakan strategi penyesuaian cepat Prabowo menghadapi dinamika ekonomi, atau cerminan dari gesekan internal kabinet yang belum sepenuhnya padam?

Satu hal pasti, mata dunia kini tertuju pada Suahasil Nazara untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar pengganti, melainkan arsitek fiskal yang mampu menjawab tuntutan zaman di sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

(Red)

Kapolres Bengkalis Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan kepada Masyarakat

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR — Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si. memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di halaman Markas Komando (Mako) Polres Bengkalis, Senin (14/9/2026).

Sertijab tersebut meliputi jabatan Kapolsek Rupat, Kapolsek Siak Kecil, dan Kapolsek Rupat Utara sebagai bagian dari dinamika organisasi serta penyegaran di lingkungan Polres Bengkalis.

Untuk jabatan Kapolsek Rupat, posisi sebelumnya dijabat oleh AKP Faisal, S.H. dan selanjutnya dipercayakan kepada PS Kapolsek Rupat IPTU Adrianto, S.H.

Baca juga Gempur Mafia Subsidi! Satgas Gabungan Danantara-Kemenkeu Awasi Ketat Kopdes, Purbaya: “Tidak Ada Lagi Tukang Kumpul Barang”

Sementara itu, jabatan Kapolsek Siak Kecil yang sebelumnya dijabat IPTU Bastian Rinaldi, S.H., selanjutnya diserahterimakan kepada IPTU Jumardiansyah, S.H.

Sedangkan jabatan Kapolsek Rupat Utara yang sebelumnya dijabat AKP Toni Armando, kini dipercayakan kepada AKP Faisal, S.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Bengkalis menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri. Pergantian jabatan juga diharapkan dapat membawa semangat serta inovasi baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah masing-masing.

Baca juga Bom Waktu 200 Juta Rekening Baru: FKBI Peringatkan Celah Besar untuk Judi Online dan Rekening Tidur

Kapolres menekankan kepada para pejabat yang baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi, integritas dan profesionalisme. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta hadir sebagai sosok Polri yang humanis dan responsif,” pesan Kapolres.

Kepada pejabat lama, Kapolres Bengkalis menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian selama menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Bengkalis.

Sementara kepada pejabat baru, Kapolres berharap dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program-program yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan terobosan positif demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

Upacara sertijab berlangsung dengan tertib dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Bengkalis serta personel Polres Bengkalis.

(Irwansyah)

Kebersamaan Warga Gembongan, Maulid Nabi di Masjid Nurul Huda Lama Berjalan Khidmat

KARAWANG, Jurnaltipikor.com – Semangat kebersamaan dan kekompakan tampak terlihat jelas dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh keluarga besar Masjid Nurul Huda Lama, Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, pada Minggu (13/09/2026).

Acara peringatan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW ini menghadirkan penceramah Ust.Ropik dari Kabupaten Subang dan Qori dari Kabupaten Karawang. Kegiatan ini menjadi bukti tingginya nilai-nilai keagamaan yang senantiasa terjaga di tengah masyarakat. Tujuan utama peringatan ini adalah untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW serta meneladani akhlak dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkaian acara peringatan Maulid Nabi ini diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain:

– Pembukaan

– Apresiasi Anak Santri

– Pembacaan Hadroh

– Pembacaan Al-Barjanji

– Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an

– Sambutan-sambutan:

– Sambutan Panitia

– Sambutan Pemerintah Desa

– Acara Inti: Tausiyah dan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

– Penutup dan Doa

Baca juga Gempur Mafia Subsidi! Satgas Gabungan Danantara-Kemenkeu Awasi Ketat Kopdes, Purbaya: “Tidak Ada Lagi Tukang Kumpul Barang”

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Desa Gembongan Ujang Asum, Ketua MUI Kecamatan Banyusari Ustaz H. Abdul Somad, Perwakilan BPD Dusun Babakan Udin, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Baru H. Nursalim, tokoh masyarakat, tokoh agama dari Dusun Bakan Kiara dan Dusun Babakan, serta segenap keluarga besar Masjid Nurul Huda Lama.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Gembongan Ujang Asum menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang telah menyempatkan waktu hadir memenuhi undangan panitia.

“Terima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan panitia Maulid ini. Pada kesempatan malam ini, kebetulan acaranya berbarengan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393, yaitu acara Sapa Warga yang dilaksanakan di halaman Kecamatan Banyusari,” ujar Ujang Asum.

Kades Ujang Asum juga berpesan kepada seluruh warga yang hadir agar menyimak dengan baik tausiyah yang akan disampaikan oleh penceramah Ust.Ropik. “Mudah-mudahan dengan adanya acara Maulid ini, ada makna dan hikmahnya bagi kita semua,” tambahnya.

Peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan rasa cinta dan penghormatan yang mendalam kepada Rasulullah SAW, serta meneladani akhlak mulia beliau seperti sifat jujur, amanah, sabar, dan penyayang. Selain itu, peringatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan (ukhuwah), serta membangun kepedulian sosial antar sesama umat.

“WG”

Gempur Mafia Subsidi! Satgas Gabungan Danantara-Kemenkeu Awasi Ketat Kopdes, Purbaya: “Tidak Ada Lagi Tukang Kumpul Barang”

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era kebocoran subsidi negara tampaknya akan segera berakhir. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang akan mengawasi operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) secara ketat. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan penyaluran barang subsidi berjalan transparan dan benar-benar menyentuh masyarakat desa, bukan lagi dinikmati oleh oknum-oknum penyeleweng.

Satgas ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Bendahara Negara, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan Kementerian Koperasi. Melalui tim gabungan ini, Pemerintah menjamin bahwa seluruh distribusi barang subsidi akan difokuskan melalui kanal Kopdes, memotong rantai distribusi ilegal yang selama ini merugikan negara.

“Tidak ada lagi tukang kumpul barang subsidi itu. Jadi semuanya lewat Kopdes. Dengan itu saja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdes-nya sudah pasti untuk hidup,” tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Purbaya menegaskan bahwa kehadiran satgas ini bukan sekadar formalitas. Ia yakin dengan pengawasan intensif dari Danantara dan Kementerian Koperasi, integritas penyaluran subsidi dapat dijaga. “Jadi kita sudah agak bentuk tim gabungan kami, Danantara, dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi,” tambahnya.

Baca juga Bom Waktu 200 Juta Rekening Baru: FKBI Peringatkan Celah Besar untuk Judi Online dan Rekening Tidur

Penghematan Signifikan dari Penutupan Celah Kebocoran

Bagi Bendahara Negara, kebijakan ini adalah solusi logis untuk menghentikan hemoragi anggaran. Purbaya mengklaim bahwa pengalihan mekanisme subsidi ke Kopdes akan menghasilkan penghematan yang signifikan bagi APBN. Selama bertahun-tahun, barang-barang subsidi sering kali bocor dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab sebelum sampai ke tangan penerima yang berhak.

“Jadi saya akan ekspek penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi, yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang,” ungkap Purbaya.

Ia optimistis bahwa dalam kurun waktu satu tahun ke depan, dampak positif dari efisiensi ini akan terlihat jelas dalam postur anggaran negara. “Enggak besok ya, sambil jalan, sambil persiapkan semuanya. Tapi setahun ke depan cukup banyak subsidi yang kita bisa hemat,” imbuhnya.

Baca juga Rp240 Triliun untuk Perut Bangsa: Pemerintah Gontorkan Dana Fantastis demi 72 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis di 2027

Negara Tanggung Gaji 30.000 Manajer Kopdes

Untuk memastikan profesionalisme pengelolaan, Pemerintah juga mengambil langkah berani dengan menanggung gaji sekitar 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui APBN selama dua tahun ke depan. Langkah ini bertujuan agar manajemen koperasi berjalan standar dan akuntabel sejak hari pertama.

“Penggajian manajer kopdes sampai dua tahun ditanggung negara. Ada hitungannya enggak besar-besar amat,” jelas Purbaya, menepis kekhawatiran bahwa beban ini akan memberatkan kas negara.

Lebih penting lagi, Purbaya memberikan jaminan penuh bahwa skema ini tidak akan merugikan aset desa. Sebaliknya, ini adalah strategi pemberdayaan ekonomi desa jangka panjang. Setelah masa inkubasi dan pembinaan selesai, kepemilikan koperasi sepenuhnya akan diserahkan kembali kepada desa.

“Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap koperasinya diserahkan ke desa. Yang punya desa itu koperasinya. Keuntungannya desa,” pungkas Purbaya.

Dengan kombinasi pengawasan ketat, insentif manajemen, dan transfer aset, Pemerintah berharap Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi saluran subsidi, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan bebas dari praktik korupsi.

(Red)

Bom Waktu 200 Juta Rekening Baru: FKBI Peringatkan Celah Besar untuk Judi Online dan Rekening Tidur

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Rencana pemerintah untuk membuka 200 juta rekening bank baru dinilai menyimpan risiko sistemik yang mengkhawatirkan. Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyebut kebijakan tersebut berpotensi menciptakan “ladang subur” bagi praktik judi online (judol) melalui mekanisme rekening dormant atau rekening tidur.

Dalam pernyataannya pada Minggu (13/9/2026), Tulus menyoroti ketidakefektifan dari penciptaan rekening massal tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak semua dari 200 juta rekening yang direncanakan akan aktif digunakan untuk menerima bantuan sosial (bansos) atau mendorong budaya menabung masyarakat.

“Sebab dari 200 juta rekening yang dibuat tersebut, tidak semuanya menerima bansos. Dan belum tentu mendorong masyarakat gemar menabung di bank,” ujar Tulus.

Baca juga Rp240 Triliun untuk Perut Bangsa: Pemerintah Gontorkan Dana Fantastis demi 72 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis di 2027

Paradoks Kebijakan Anti-Judol

Tulus mengungkap ironi dalam kebijakan ini. Di satu sisi, pemerintah mengklaim berkomitmen memblokir rekening dormant karena dinilai sebagai sarana transaksi para pelaku judi online. Namun, di sisi lain, pemerintah justru secara masif menciptakan potensi rekening dormant baru dalam jumlah raksasa.

“Persoalan rekening dormant tidak berhenti pada rekening yang tidak digunakan. Kondisi tersebut juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan rekening untuk transaksi judi online. Karena berpotensi menjadi rekening dormant, buntutnya rekening tersebut justru bisa disalahgunakan oleh praktik judi online. Padahal pemerintah sendiri mengklaim akan memblokir rekening dormant,” kritik Tulus tajam.

Kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan di mana langkah yang diambil justru dapat memperburuk masalah yang ingin diberantas. Tulus mendesak adanya kajian mendalam untuk memastikan rekening-rekening tersebut benar-benar jatuh ke tangan sasaran yang tepat dan digunakan secara aktif, bukan sekadar menjadi angka statistik perbankan.

Baca juga Kurangi Ketergantungan pada Tengkulak, PKM UPI Y.A.I Kembangkan Wisata Edukatif Margaluyu

Monopoli Dua Bank dan Alternatif Reaktivasi

Selain risiko keamanan, Tulus juga menyoroti aspek persaingan usaha. Keputusan pemerintah yang hanya menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra pembukaan rekening massal dinilai mencederai prinsip kompetisi sehat di industri perbankan.

Alih-alih terburu-buru mencetak rekening baru, Tulus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mereaktivasi rekening yang sudah ada. Ia mengingatkan bahwa precedent baik pernah terjadi saat pandemi Covid-19, di mana pemerintah menggunakan rekening Bank Mandiri untuk penyaluran bantuan upah kerja.

“Sebaiknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut. Cobalah [rekening lama] direaktivasi kembali saja, daripada membuat rekening baru,” saran Tulus.

Langkah reaktivasi dinilai lebih aman, efisien, dan meminimalisir risiko penyalahgunaan data serta akun fiktif yang kerap dimanfaatkan sindikat kejahatan siber dan judi online.

(Red)