Bakom RI: RUU Perampasan Aset Adalah ‘Obat Penawar’ bagi Buron yang Kebal Hukum di Luar Negeri

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah tidak bisa ditawar lagi.

Instrumen hukum ini dinilai menjadi kunci utama untuk meruntuhkan tembok impunitas para buron yang kerap melarikan diri ke luar negeri guna mengamankan harta hasil kejahatan.

Dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Batasan Hukum antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi” di Jakarta, Jumat, Kurnia menyoroti stagnasi penegakan hukum terhadap para tersangka yang berada di luar jangkauan yurisdiksi nasional.

“Selama ini penegakan hukum kita cenderung stagnan terhadap tersangka yang kabur ke luar negeri. Meskipun UU Tipikor mengenal konsep peradilan in absentia, pada faktanya hal tersebut jarang dilakukan,” tegas Kurnia.

Baca juga Trump Tabuh Genderang Perang Lawan Mahkamah Agung: Umumkan Tarif Global 10% Usai Kebijakannya Dipatahkan

Melampaui Sekadar Kasus Korupsi
Kurnia menjelaskan bahwa keunggulan utama RUU Perampasan Aset terletak pada fleksibilitas dan efisiensinya.

Berbeda dengan mekanisme konvensional yang berfokus pada hukuman badan (pelaku), RUU ini menitikberatkan pada perampasan aset (non-conviction based asset forfeiture).

  • Cakupan Luas: Tidak hanya menyasar korupsi, tapi juga hasil tindak pidana narkotika, terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya.
  • Efisiensi: Proses perampasan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang berlarut-larut jika pelaku melarikan diri.

Baca juga Bukan Sinkhole! BRIN Bongkar Fakta Mengejutkan di Balik Lubang Raksasa Aceh Tengah

Mandat Global yang Tertunda

RUU ini sejatinya merupakan turunan dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2006.

Kurnia mengingatkan bahwa mandat internasional tersebut menekankan pentingnya negara memiliki regulasi yang mampu memidanakan seseorang dengan titik tekan pada pemiskinan melalui asetnya.

“Ini sudah menjadi fokus pemerintah. Kami berharap semangat yang sama juga terbangun di Komisi III DPR RI agar regulasi ini segera lahir,” tambahnya.

Keseimbangan Penegakan Hukum
Meskipun mendorong langkah agresif terhadap aset ilegal, Bakom RI menyadari adanya hak-hak individu yang harus dilindungi.

Kurnia berharap dalam proses pembahasan bersama legislatif nantinya, terdapat penekanan atau batasan yang jelas agar penegakan hukum tetap menjaga nilai-nilai keadilan.

Sumber : Antara

Editor : Azi

 

Trump Tabuh Genderang Perang Lawan Mahkamah Agung: Umumkan Tarif Global 10% Usai Kebijakannya Dipatahkan

WASHINGTON D.C,  JURNAL TIPIKOR – Hanya berselang singkat setelah Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat memangkas taji kebijakan perdagangannya, Presiden Donald Trump membalas dengan manuver yang lebih agresif. Pada Jumat (20/2),

Trump resmi mengumumkan pemberlakuan “tarif impor global” sebesar 10 persen, sebuah langkah provokatif yang diprediksi akan kembali mengguncang pasar dunia.

Keputusan ini diambil sebagai reaksi langsung atas putusan MA yang membatalkan bea tarif sebelumnya terhadap hampir seluruh mitra dagang AS.

MA menilai Trump telah melampaui wewenang konstitusionalnya (unconstitutional overreach) karena menggunakan UU Darurat Ekonomi Internasional (IEEPA) 1977 untuk menetapkan tarif sepihak tanpa restu Kongres.

Baca juga Bukan Sinkhole! BRIN Bongkar Fakta Mengejutkan di Balik Lubang Raksasa Aceh Tengah

Murka di Gedung Putih: “Hakim Tidak Patriot!”

Dalam konferensi pers yang penuh tensi, Presiden Trump tidak menyembunyikan kemarahannya.

Ia melancarkan serangan verbal langsung kepada para hakim MA—termasuk enam hakim konservatif yang mayoritas ditunjuk oleh presiden dari Partai Republik.

“Saya malu terhadap sejumlah hakim MA. Mereka tidak punya keberanian melakukan hal yang benar bagi negara kita,” kecam Trump. Ia bahkan melabeli para hakim tersebut sebagai figur yang “sangat tidak patriot dan tidak setia terhadap konstitusi,” serta menuduh adanya pengaruh kepentingan asing di balik putusan tersebut.

Baca juga Diplomasi “Ujung Bayonet”: Bung Karno Tembus Blokade Demonstran dan Gas Air Mata di Buenos Aires

Prahara Hukum: Wewenang vs. Konstitusi

Inti dari kekalahan hukum Trump terletak pada perebutan wewenang perpajakan. Hakim Ketua MA, John Roberts, menegaskan bahwa hak menetapkan tarif secara hukum berada di tangan Kongres (legislatif), bukan Presiden.

“Presiden mengeklaim memiliki kuasa luar biasa untuk menetapkan tarif secara sepihak dengan jumlah, waktu, dan cakupan yang tak terbatas,” ujar Roberts dalam putusannya. “Ia harus secara jelas mendapatkan persetujuan Kongres.

Meski MA membatalkan tarif fentanil dan tarif resiprokal terhadap China, Kanada, dan Meksiko, Trump menegaskan tidak akan mengembalikan pemasukan tarif senilai ratusan miliar dolar yang sudah dipungut.

Ia menganggap negara-negara asing saat ini sedang “menari di atas penderitaan AS,” namun ia bersumpah hal itu tidak akan lama.

Gunakan Celah UU 1974 untuk Tarif Baru

Seolah tak mau tunduk pada palu hakim, Trump langsung meluncurkan “alternatif kuat”. Tarif global 10 persen yang baru diumumkan ini akan dilandasi oleh UU Perdagangan tahun 1974.

Berbeda dengan IEEPA yang dipatahkan MA, UU ini memberikan celah bagi Presiden untuk memberlakukan tarif selama 150 hari guna menangani defisit dagang yang parah. Langkah ini mencakup:

  • Tarif Dasar 10%: Berlaku untuk semua barang impor dari seluruh negara.
  • Tarif Sektoral Tetap Jalan: Tarif mobil dan baja (berdasarkan UU 1962) tetap berlaku karena memiliki dasar hukum keamanan nasional yang berbeda.
  • Diplomasi Tekanan: Jepang telah “menyerah” dengan menjanjikan investasi besar demi menurunkan tarif mobil dari 27,5% menjadi 15%.

Dampak Global dan Ketidakpastian Ekonomi

Langkah nekat Trump ini dipastikan memicu gelombang gugatan baru dari ratusan perusahaan AS dan asing yang merasa dirugikan. Namun, bagi Trump, tarif adalah pilar utama “America First” untuk menghidupkan manufaktur dan mengurangi utang nasional, peduli setan dengan prosedur birokrasi di Capitol Hill atau ruang sidang Mahkamah Agung.

Dunia kini menanti: apakah Kongres akan diam saja melihat wewenangnya dipangkas lewat celah hukum 150 hari, ataukah ini akan menjadi krisis konstitusional terdahsyat di periode kedua masa jabatan Trump?

Sumber : Kyodo

Editor: Azi

Bukan Sinkhole! BRIN Bongkar Fakta Mengejutkan di Balik Lubang Raksasa Aceh Tengah

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adrin Tohari, meluruskan spekulasi publik terkait fenomena tanah amblas di Ketol, Aceh Tengah.

Berdasarkan analisis awal, fenomena yang sempat menghebohkan masyarakat tersebut ditegaskan bukanlah sinkhole, melainkan peristiwa longsoran (landslide) akibat rapuhnya struktur tanah purba.

Rapuhnya Lapisan Tufa dan Jejak Sejarah Sejak 2010

Adrin mengungkapkan bahwa wilayah tersebut didominasi oleh lapisan batuan tufa yang tidak padat dan memiliki kekuatan rendah. Hal ini membuat tanah sangat rentan tergerus dan runtuh.

“Yang terjadi di Aceh Tengah itu sebenarnya fenomena longsoran. Citra satelit Google Earth sejak 2010 menunjukkan adanya lembah atau ngarai kecil di sana.

Seiring waktu, erosi dan longsoran terus berlangsung hingga membentuk lubang besar yang terlihat saat ini,” ujar Adrin melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (21/2)

Baca juga Diplomasi “Ujung Bayonet”: Bung Karno Tembus Blokade Demonstran dan Gas Air Mata di Buenos Aires

Tiga Faktor Utama Pemicu ‘Ngarai Dadakan’:

  1. Dampak Jangka Panjang Gempa 2013: Gempa berkekuatan M=6,2 yang mengguncang Aceh Tengah pada 2013 diduga telah memperlemah struktur lereng, menciptakan ketidakstabilan permanen.
  2. Hujan Lebat & Saturasi Air: Batuan tufa yang rapuh mudah jenuh oleh air hujan, menghilangkan daya ikat antarbutir tanah hingga memicu keruntuhan massa tanah.
  3. Sistem Irigasi yang Bocor: Air permukaan dari saluran irigasi perkebunan yang tidak kedap meresap ke dalam tanah, mempercepat proses pelapukan dan menciptakan aliran air bawah tanah yang menggerus kaki lereng.

“Jika saluran irigasi terbuka dan air terus masuk ke dalam tanah, maka lapisan yang sudah rapuh itu menjadi semakin tidak stabil,” tegas Adrin.

Baca juga Ketua Umum Komunitas Peci Hitam: “Jangan Bicara Kedaulatan Bangsa Jika Belum Berdaulat Atas Perut Sendiri!”

Mirip Ngarai Sianok, Proses Ratusan Tahun

BRIN menjelaskan bahwa fenomena ini bukanlah kejadian tiba-tiba, melainkan proses geologi yang bisa memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun.

Adrin menyamakan karakter geologi ini dengan Ngarai Sianok di Sumatera Barat, yang terbentuk dari batuan gunung api muda di sepanjang jalur Sesar Besar Sumatera.

Rekomendasi dan Langkah Mitigasi

Meskipun hasil ini didapat dari analisis data citra dan informasi publik, BRIN menekankan perlunya penelitian komprehensif menggunakan metode geofisika seperti:

  • Survei Geolistrik
  • Seismik Refleksi
  • Microtremor

“Peta kerentanan gerakan tanah perlu diperbarui agar lebih akurat dan operasional. Yang terpenting sekarang adalah pengendalian air permukaan agar tidak meresap ke dalam tanah dan pemasangan sistem peringatan dini longsor demi menghindari risiko korban jiwa,” tutupnya.

Sumber : Antara

Editor : Azi

 

Diplomasi “Ujung Bayonet”: Bung Karno Tembus Blokade Demonstran dan Gas Air Mata di Buenos Aires

JURNAL TIPIKOR – Dalam lawatannya ke negara-negara Amerika Latin di tahun 1959 Presiden Sukarno mengunjungi Brasil, Argentina dan Meksiko. Kunjungan ke Brasil telah kami sampaikan kepada para pembaca. Kali ini kami sampaikan perjalanan Presiden Sukarno ke Argentina berdasarkan informasi dari ANRI, Historia.ID dan Detik.com dan KBRI Buenos Aires.

Di tengah udara dingin Buenos Aires, Presiden Sukarno tiba untuk kunjungan kenegaraan yang akan mengukir sejarah. Disambut Presiden Arturo Frondizi di tengah riuh demonstrasi buruh besar-besaran, Bung Karno berdiri tegar, membawa pesan persahabatan dari 88 juta rakyat Indonesia.

Ia mengunjungi Monumen San Martín, berbicara di Casa Rosada, dan menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat persatuan. Momen puncak terjadi ketika Argentina menganugerahkan Bintang Pahlawan Kemerdekaan San Martín — penghormatan tertinggi yang jarang diberikan kepada pemimpin asing.

Kunjungan ini membuktikan bahwa diplomasi Bung Karno mampu menembus gejolak politik dan hati rakyat.

Presiden Sukarno berkunjung ke Argentina pada 1959 dan melihat patung Sang Penombak di Museum Seni La Boca dan menyatakan kekagumannya pada karya itu.

Mengetahui hal tersebut, Presiden Argentina Dr Arturo Frondizi menawarkan sebuah edisi patung itu sebagai kenangan atas kunjungan Soekarno. Presiden Sukarno pun menerima tawaran tersebut (Arsip Negara Republik Indonesia, 27 November 2025).

Indonesia Raya Berkumandang

LAGU “Indonesia Raya” berkumandang untuk pertama kalinya di Bandara Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Hari itu, Kamis malam, 21 Mei 1959, bertepatan dengan kunjungan perdana Presiden Sukarno ke negeri “Tango”. Presiden Argentina Arturo Frondizi turut menyambut langsung kedatangan Bung Karno di bandara. Buenos Aires saat itu tengah dilanda aksi unjuk rasa masyarakat kelas pekerja.

Situasi keamanan di Buenos Aires sudah mencekam sejak sore menjelang kedatangan Bung Karno. Bentrokan terjadi antara polisi dengan pegawai-pegawai bank yang sedang mogok kerja melakukan demonstrasi. Kendaraan-kendaraan bus juga dibakar oleh para demonstran. Akibatnya puluhan orang luka-luka dan pusat perdagangan menjadi sepi.

Aparat kepolisian membubarkan aksi demonstrasi dengan siraman gas air mata. Tindakan represi itu ditempuh karena para demonstran hendak mendekati gedung negara tempat Presiden Frondizi menerima kunjungan Presiden Sukarno.

Pesawat Pan American yang membawa rombongan Bung Karno sampai harus dikawal sembilan pesawat Gloster Meteor dari Angkatan Udara Argentina. Sementara itu, masyarakat yang hendak menyaksikan kedatangan Bung Karno terpaksa dijauhkan dari lokasi. Situasi beranjak aman terkendali setibanya Bung Karno di Buenos Aires.

Bung Karno juga disambut dengan barisan kehormatan. Kota Buenos Aires berhias sang saka Merah Putih untuk kali pertama. Pidato Bung Karno didengarkan dengan penuh perhatian.

Pidato Bung Karno

“Nama Buenos Aires (udara yang baik) tidak hanya berlaku bagi kota, tapi juga bagi hati dan semangat rakyat,” kata Bung Karno dalam pidatonya setelah menerima kunci kehormatan dari Walikota Buenos Aires Hernan Giralt.

Setelah upacara penyambutan, Bung Karno menuju Hotel Plaza, yang menjadi tempat tinggalnya selama kunjungan di Argentina.

Pada hari pertama, Bung Karno menemui sejumlah tokoh penting di Casa Rosada (Istana Kepresidenan Republik Argentina) seperti Kardinal Argentina Santiago Copello dan jajaran menteri kabinet. Tampak Bung Karno didampingi Menteri Luar Negeri Soebandrio. Hari itu ditutup dengan jamuan makan malam dari Presiden Frondizi kepada rombongan Bung Karno di Salon Blanco (Ruangan Putih) Casa Rosada.

Pada hari kedua, Bung Karno berziarah ke Monumen General Don Jose de San Martin. Monumen ini didirikan untuk mengenang Jose Francisco de San Martin Matorras, seorang jenderal kebangsaan Argentina yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Amerika Latin dari penjajahan Spanyol. Bung Karno meletakkan karangan bunga di Monumen San Martin untuk menghormati perjuangan pahlawan Argentina itu. Dari Monumen San Martin, Bung Karno melanjutkan kunjungan ke Parlemen Argentina.

Pada hari ketiga, Bung Karno menghabiskan waktu dengan jalan-jalan menikmati Kota Buenos Aires. Pelesiran dimulai dengan belanja ke toko sepatu di Jalan Florida dan Bung Karno membeli dua pasang sepatu. Setelah itu, Bung Karno sebagai pecinta seni berkunjung ke Quinquela Martin Museum of Fine Arts. Di museum itu, Bung Karno berbincang dengan pelukis perempuan Alda Patrnoni untuk menyampaikan kritiknya pada salah satu lukisan.

Bung Karno juga menyempatkan berkunjung ke sekolah Escuela Pedro de Mendoza di La Boca. Di sekolah itu, Bung Karno meninjau sistem pendidikan bagi anak-anak sekolah di Argentina. Banyak anak-anak yang menyerbu Bung Karno untuk minta tandatangan. Menjelang petang, Bung Karno berpesiar dengan Yacht Quejote II di Delta Sungai Tigre menyaksikan indahnya matahari terbenam.

Penduduk Buenos Aires yang berdermawisata di dekat sungai itu serta pendayung-pendayung dari perkumpulan pendayung menyambut Presiden Sukarno dengan riuh. Kapal-kapal pesiar lainnya yang berada di dekatnya membunyikan salam sirene kepada Presiden.

Pada hari keempat, ketika pergi dari Hotel Plaza menuju tempat Presiden Frondizi, mobil yang ditumpangi Bung Karno diserang oleh buruh-buruh bank yang lagi-lagi mogok kerja. Mereka berteriak-teriak, “Kita ingin merdeka.” Insiden tersebut merupakan puncak dari demonstrasi yang melibatkan sekira 3000 buruh yang bentrok melempari polisi dengan batu yang lantas dibalas tembakan gas air mata oleh polisi.

Kaum demonstran tersebut telah melanggar barisan penjagaan kavaleri dan hendak memaksa menuju ke mobil Presiden Sukarno tapi akhirnya rombongan Presiden Sukarno dapat mencapai Istana Presiden Frondizi dengan selamat.

Menjelang akhir kunjungannya, Bung Karno menyempatkan bertandang ke Wisma Indonesia, kediaman kuasa usaha ad interim Tengku Maimoen Habsjah di Maritnes. Di sana Bung Karno disambut dengan ramah tamah dan jamuan makan dengan seluruh delegasi komunitas Indonesia, termasuk gubernur Provinsi Buenos Aires. Bung Karno menyantap sate dengan lahap. Selain itu, Bung Karno menikmati pertunjukan tarian tango khas Argentina. Dia juga turut larut menari bersama tamu-tamu Argentina yang menjadi penutup agenda kunjungannya di negeri Tango itu.

Pada 26 Mei 1959, Bung Karno meninggalkan Buenos Aires untuk melanjutkan kunjungan ke Meksiko.

Seperti di Brazil, Bung Karno juga mendapatkan bintang kehormatan tertinggi dari pemerintah Argentina. Presiden Frondizi menyematkan Bintang Pahlawan Kemerdekaan Argentina San Martin kepada Bung Karno. Kunjungan Bung Karno ke Argentina itu masih dikenang oleh masyarakat setempat sampai sekarang (Martin Sitompul, Historia.ID, 19 Juni 2024)

Jejak Argentina di Indonesia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin sejatinya telah terjalin sejak era Presiden Sukarno. Pada awal 1950-an, tepatnya tahun 1953, Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Brasil dan Meksiko.

Langkah tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan hubungan serupa dengan Argentina, Venezuela, serta sejumlah negara lain di kawasan tersebut. Semua itu terjadi di tengah semangat Gerakan Non-Blok dan perjuangan global melawan kolonialisme, di mana Indonesia menjadi salah satu penggerak utamanya.

Sukarno bukan hanya membangun jembatan politik dan ekonomi, tetapi juga menanamkan akar diplomasi yang kuat. Dalam berbagai kunjungan kenegaraannya ke Amerika Latin, ia memperkenalkan semangat bangsa muda yang baru merdeka dan menjalin persahabatan

Kunjungan tersebut dibalas pemimpin-pemimpin Amerika Latin ke Jakarta. Dari sinilah muncul berbagai inisiatif simbolik, salah satunya penamaan sejumlah sekolah di Indonesia dengan nama negara-negara sahabat dari Amerika Latin, seperti SD Republik Argentina di Menteng dan SD Republik Meksiko di Kebayoran Baru.

 

Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berdiri sebuah sekolah dasar yang memiliki julukan unik yakni SD Republik Argentina atau SD Argentina. Sekolah itu adalah SDN Gondangdia 01, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekolah ini bukan sekadar sekolah negeri biasa. SDN Gondangdua 01 sudah berdiri sejak zaman Belanda sehingga mempunyai sejarah yang panjang.

Sekolah yang secara administratif bernama SDN Gondangdia 01 ini bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga saksi sejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Argentina yang sudah terjalin selama hampir 70 tahun.

Kepala SDN Gondangdia 01, Ma’mun Fauzi mengungkapkan bahwa kisah sekolah ini berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Gedung bangunan awal sudah berdiri sejak 1930. Kala itu, bangunannya digunakan sebagai sekolah menjahit.

“Kita flash back ya, zaman dulu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang dibangun tahun 1930. Zaman dulu, zaman Belanda dengan nama SD keputrian, SD Menjahit,” kata Ma’mun saat ditemui di ruang kerjanya di SDN Gondangdia 01, Menteng, Jakarta Pusat.

Setelah kemerdekaan, nama sekolah ini sempat berganti beberapa kali. Mulai dari SD Jalan Jawa, SD Cokro, hingga akhirnya menjadi SD Gondangdia pada tahun 1950-an.

Latar Belakang Penamaan ‘Sekolah Republik Argentina’
Dibandingkan nama-nama sebelumnya, sebutan SD Republik Argentina tak pernah lekang sampai sekarang. Adapun latar belakang penyebutan Sekolah Republik Argentina bermula pada tahun 1959.

“Mengenai penamaan menjadi SD Republik Argentina itu karena di tahun 1959, Bung Karno sedang giat melaksanakan hubungan dengan negara-negara Amerika Latin dalam rangka gerakan Non-Blok ya. Sehingga waktu itu terjadi kunjungan ya, saling kunjung. Presiden Sukarno ke negara-negara Amerika Latin, salah satunya Republik Argentina,” jelas Ma’mun.

Kunjungan Balasan

Sekitar tiga bulan setelah kunjungan Sukarno ke Negeri Tango, Presiden Argentina saat itu, Arturo Frondizi, datang melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Sebagai bentuk kenangan atas kunjungan tersebut, pemerintah kemudian menyematkan nama Argentina pada sekolah di kawasan Menteng tersebut.

“Sekaligus mengenang jasa seorang pastor dari Flores yang melakukan pelayanan gereja di Argentina,” tambahnya.

Sementara di Indonesia, Sukarno menyematkan nama Argentina ke sekolah SDN Gondangdia 01. Tak hanya sekolah ini, Sukarno menyematkan nama Meksiko ke SDN Gunung 05.

“Yang pertama SD Gondandia 01 dengan nama SD Republik Argentina. Yang kedua SD Gunung 05 Jalan Hang Lekir dengan nama SD Republik Meksiko. Nah, sejak itulah terjadi kerjasama kedua belah pihak,” kata pria berusia 55 tahun tersebut (Cincin Yulianti, Detik.com)

Hubungan Bilateral

Meskipun terpisahkan oleh benua, hubungan bilateral ini telah mencakup solidaritas politik, seperti dukungan penuh Indonesia terhadap kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland (Islas Malvinas) pada tahun 1982.

Pada tanggal 27 November 1976, hubungan diplomatik Indonesia-Argentina ditegaskan kembali melalui Upacara Penyerahan Surat-Surat Kepercayaan oleh Duta Besar Argentina, Yang Mulia Alberto Ario Francisco Pugnalin, kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka.

Dalam pidatonya, Presiden Soeharto menyambut baik hubungan yang didukung oleh “dasar-dasar yang kuat” dan “kepentingan-kepentingan dan cita-cita yang sama”, yaitu upaya memajukan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan “suatu dunia yang lebih makmur dan adil”.

Beliau juga mencatat kesamaan kondisi kedua negara yang sedang giat fokus pada pembangunan ekonomi (ANRI 27 November 2025).

Sumber : Detik.com dan Historia.ID

 

Ketua Umum Komunitas Peci Hitam: “Jangan Bicara Kedaulatan Bangsa Jika Belum Berdaulat Atas Perut Sendiri!”

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Komunitas Peci Hitam, A. Tarmizi, melontarkan kritik reflektif sekaligus seruan keras bagi seluruh elemen bangsa di ambang bulan suci Ramadan.

Ia menegaskan bahwa ibadah puasa tidak boleh hanya terjebak dalam ritualitas “lapar dan haus”, melainkan harus menjadi momentum Revolusi Mental kolektif demi memperkuat kedaulatan Indonesia.

Menurut Tarmizi, puasa adalah manifestasi tertinggi dari kemerdekaan seorang warga negara. Tanpa kemampuan mengendalikan diri, narasi tentang nasionalisme hanya akan menjadi slogan kosong.

Baca juga DANA ZAKAT BUAT MAKAN GRATIS? SEKJEN PECI HITAM: “BAZNAS JANGAN TABRAK SYARIAT DEMI PROGRAM PEMERINTAH!”

Puasa Sebagai Latihan Kedaulatan Diri

Tarmizi menekankan bahwa fondasi kedaulatan negeri dimulai dari kemampuan individu menguasai dirinya sendiri. Ia menyebut patriot sejati adalah mereka yang sudah “selesai dengan dirinya”.

“Puasa adalah latihan kedaulatan yang paling murni. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kedaulatan bangsa jika kita belum berdaulat atas perut dan nafsu kita sendiri? Dengan berpuasa, kita membuktikan bahwa kita adalah tuan atas kehendak kita, bukan budak konsumerisme,” tegas Tarmizi di Bandung

Revolusi Mental dari Meja Makan

Lebih lanjut, ia menyoroti aspek Disiplin Sipil. Puasa mengajarkan kepatuhan organik tanpa perlu pengawasan aparat.

Tarmizi meyakini jika spirit pengaturan diri (self-regulation) ini dibawa ke ruang publik, maka ketertiban nasional akan tercipta dengan sendirinya tanpa perlu sanksi hukum yang represif.

Baca juga Kemenag Tegaskan Zakat Bukan untuk Makan Bergizi Gratis: “Wajib Kembali ke 8 Golongan!”

Puasa Informasi: Perangi Syahwat Politik dan Hoaks

Di tengah keriuhan era digital, Tarmizi menyerukan agar masyarakat melakukan “Puasa Lisan”. Ia mengajak publik untuk mempuasakan diri dari menyebar fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi.

“Stabilitas nasional akan terjaga otomatis jika warga mampu mengendalikan ‘syahwat politik’ dan ambisi kekuasaan yang merusak harmoni. Puasa melatih kita menunda kepentingan pribadi demi martabat bangsa yang lebih besar,” imbuhnya.

Solidaritas Tanpa Sekat

Terakhir, Tarmizi menyebut rasa lapar sebagai jembatan empati yang meruntuhkan sekat kelas sosial. Nasionalisme Indonesia, yang berakar pada gotong royong, hanya bisa tumbuh jika ada rasa empati yang lahir dari penderitaan yang sama.

“Nasionalisme bukan sekadar bangga pada kibaran bendera, tapi kerelaan menunda kepentingan pribadi demi kehormatan tanah air. Persis seperti puasa, kita menunda kepuasan hari ini demi derajat kemanusiaan yang lebih tinggi di masa depan.”

Baca juga KPK Bedah Gurita Korupsi Sugiri Sancoko: Kadis Hingga Anggota DPRD Ponorogo Digarap di Madiun!

Kesimpulan

A. Tarmizi mengajak seluruh anggota Komunitas Peci Hitam dan masyarakat luas untuk menjadikan Ramadan sebagai madrasah kepemimpinan.

Ia berharap pasca-Ramadan, lahir manusia-manusia baru yang memiliki integritas tinggi, disiplin baja, dan cinta tanah air yang tulus sebagai wujud syukur atas nikmat Tuhan di bumi Nusantara.

(Her)

Kegiatan Muhibah Ramadhan 1447 H Digelar Di 12 Lokas Meliputi 10 Kecamatan, Kecamatan Mana Saja ? Ini Dia

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi mematangkan pelaksanaan Muhibah Ramadan 1447 Hijriah. Dalam Muhibah Ramadhan nanti agenda kegiatan lebih fokus pada interaksi dan memonitor langsung masalah dilapangan.

Muhibah Ramadhan 2026 Masehi / 1447 Hijriah dijadwalkan berlangsug di 12 lokasi meliputi 10 kecamatan yakni Kecamatan Kadudampit, Gunungguruh, Cisaat, Cibadak, Simpenan, Warungkiara, Surade, Sagaranten, Jampangtengah, dan Cidahu, serta dua titik tambahan di wilayah terdampak bencana.

"melalui kegiatan muhibah ramadhan banyak aspirasi masyarakat yang bisa di akomodir dan dijawab secara langsung, sehingga muhibah ramadhan betul betul efektif dan memberi manfaat besar bagi masyarakat," ungkap Asisten Daerah (Asda) I Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata dalam musyawarah lintas sektor di Aula Palabuanratu, pada Kamis (19/02/2026).

Baca juga IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Dan Buka Puasa Bersama Anak-Anak Yatim Piatu

Asda I menekankan akan pentingnya mendata penerima manfaat, mengingat setiap titik akan menyalurkan sekitar 200 paket sembako bagi kaum duafa dan anak yatim.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) H. Andi menjelaskan, untuk persiapan tersebut bertujuan memastikan muhibah ramadhan dapat terlaksana dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Secara keseluruhan ada 12 titik untuk kegiatan muhibah ramadhan, termasuk dua titik di lokasi bencana. Bahkan ada informasi, bahwa KDM akan hadir pada kegiatan Muhibah Ramadhan di lokasi bencana tersebut,” katanya.

Baca juga DANA ZAKAT BUAT MAKAN GRATIS? SEKJEN PECI HITAM: “BAZNAS JANGAN TABRAK SYARIAT DEMI PROGRAM PEMERINTAH!”

Tak hanya pembagian sembako, Muhibah Ramadhan juga akan dirangkaikan dengan pengundian umrah bagi 10 calon jemaah di 10 titik kegiatan.

Selain itu, Bazar Ramadan dengan harga terjangkau turut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadhan.

(Rama)

IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Dan Buka Puasa Bersama Anak-Anak Yatim Piatu

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) DPD Kabupaten Sukabumi mengadakan acara santunan dan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu bertempat di Kantor DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A-09, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Jum'at(20/02/2026).

Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan rutin jumat berkah yang menjadi program unggulan IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi tetap berjalan di bulan suci Ramadhan hanya saja waktunya yang digeser, biasanya acara digelar jam 14.00 tapi bulan puasa digelar jam 17.00.

"Alhamdulillah, program rutin kami tetap berjalan di bulan Ramadhan. Hanya saja waktunya yg digeser karena sambil buka bersama anak-anak yatim piatu," ujarnya.

Baca juga Kemenag Tegaskan Zakat Bukan untuk Makan Bergizi Gratis: “Wajib Kembali ke 8 Golongan!”

Heriyadi pun menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa syukurnya karena acara bisa terus berjalan di bulan Ramadhan, semua itu tidak terlepas dari kerjasama dengan para donatur yang membantu.

“Terimakasih kepada para donatur yang selalu support program IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, semoga rizkinya tambah deras mengalir,” ucapnya.

Disamping itu, Bidang Keagamaan IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Ust. Mansyur, menyampaikan dalam tausyiahnya tentang makna puasa yang tidak hanya sekedar ritual, tapi juga mengingatkan kita akan masih banyaknya orang yang kekurangan di luar sana.

“Puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang berbagi dengan mereka yang kurang beruntung,” Katanya.

Baca juga DANA ZAKAT BUAT MAKAN GRATIS? SEKJEN PECI HITAM: “BAZNAS JANGAN TABRAK SYARIAT DEMI PROGRAM PEMERINTAH!”

Ust. Mansyur berharap, kegiatan mulia ini dapat juga dilakukan di banyak tempat oleh elemen masyarakat lainnya baik itu dari Ormas, lsm bahkan individu yang memang memiliki kelebihan rizki.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat dilakukan juga ditempat lain oleh semua elemen masyarakat agar banyak dari saudara kita yang terbantu,” pungkasnya.

Acara ini dihadiri 30 anak-anak yatim piatu yang menerima santunan dan berbuka puasa bersama. Keluarga besar IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi berharap, acara ini dapat membawa kebahagiaan, senyum dan tawa bagi anak-anak yatim piatu dan juga bisa dicontoh oleh elemen masyarakat lainnya.

(Rama)

NYANYIAN RIMBA DI JANTUNG TAMANSARI: SEBUAH ELEGI DAN HARAPAN UNTUK KEBUN BINATANG BANDUNG

Oleh : _Supardiyono Sobcirin/Praktisi Lingkungan_

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Di tengah deru mesin kota dan polemik administratif yang kian memanas, sebuah suara dari masa lalu muncul mengingatkan kita pada esensi sejati dari Kebun Binatang Bandung (KBB).

Supardiyono Sobirin, seorang praktisi lingkungan sekaligus saksi sejarah, merilis sebuah refleksi mendalam mengenai peran vital hutan kota tersebut sebagai “detak jantung” budaya dan ekologi Bandung.

Ziarah Kenangan di Balik Pagar Tamansari

Bagi mereka yang pernah mengecap pendidikan di jantung Bandung, Kebun Binatang Bandung bukan sekadar destinasi wisata.

Dalam catatannya, Sobirin mengisahkan masa-masa sebagai mahasiswa ITB yang bermukim di Asrama Villa Merah. Baginya, KBB adalah teman bicara dalam sunyi.

“Malam-malam saya diwarnai auman harimau yang berat, sebuah suara purba di tengah hiruk-pikuk ilmu pengetahuan. Saat subuh, lengkingan siamang menjadi lonceng alam yang lebih jujur dari alarm mana pun,” kenang Sobirin.

Suara-suara ini, menurutnya, adalah bukti bahwa alam masih bertahan sejak 1933, melampaui berbagai pergantian zaman.

Baca juga DANA ZAKAT BUAT MAKAN GRATIS? SEKJEN PECI HITAM: “BAZNAS JANGAN TABRAK SYARIAT DEMI PROGRAM PEMERINTAH!”

Filosofi Sunda dan Amparan Jati

Lebih dari sekadar koleksi satwa, Sobirin menegaskan bahwa KBB adalah manifestasi dari Amparan Jati—sebuah hamparan nilai tempat adat, adab, dan budaya Sunda bertemu. Di dalamnya terkandung semangat Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh.

Menjaga Kebun Binatang Bandung berarti menghormati warisan Rd. Ema Bratakusuma, tokoh yang meletakkan dasar kecintaan pada tanah air di atas kepentingan materialistik.

“Hutan ilmiah ini adalah guru bagi generasi mahasiswa dan warga. Ia membuktikan bahwa kemajuan peradaban tidak harus menggilas kehijauan alam,” tambahnya.

Seruan di Tengah Ancaman
Kini, “Nyanyian Rimba” tersebut terancam senyap.

Sengketa lahan dan logika administratif yang kaku membayangi kelestarian ruang hijau ini.

Sobirin menyampaikan kegelisahan mendalam bahwa jika KBB hilang, maka hilang pulalah sebagian dari jiwa Kota Bandung.

Pesan inti dari rilis ini adalah:

  • Kelestarian Ekologis: KBB harus tetap tegak sebagai benteng hijau di pusat kota.
  • Penghormatan Sejarah: Hak hidup satwa dan fungsi edukasi harus diletakkan di atas kepentingan sengketa.
  • Identitas Budaya: Menyelamatkan KBB adalah upaya menjaga martabat sejarah Tatar Sunda.

“Jangan biarkan auman harimau hilang ditelan sunyinya ketidakadilan. Kebun Binatang ini bukan sekadar tanah sengketa; ia adalah bagian dari jiwa Bandung yang tak boleh lenyap,” tutup Sobirin dalam pernyataan resminya.(*)

Kemenag Tegaskan Zakat Bukan untuk Makan Bergizi Gratis: “Wajib Kembali ke 8 Golongan!”

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Agama (Kemenag) RI mengeluarkan pernyataan tegas terkait tata kelola dana umat.

Menanggapi diskursus publik, Kemenag memastikan bahwa penyaluran zakat sama sekali tidak diperuntukkan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan mutlak hanya untuk delapan golongan (ashnaf) yang berhak sesuai syariat Islam.

“Tidak ada kebijakan zakat untuk MBG. Kami pastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan,” tegas Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag, Thobib Al Asyhar, di Jakarta, Jumat (20/2).

Baca juga DANA ZAKAT BUAT MAKAN GRATIS? SEKJEN PECI HITAM: “BAZNAS JANGAN TABRAK SYARIAT DEMI PROGRAM PEMERINTAH!”

Patuh pada Konstitusi dan Syariat
Thobib menjelaskan bahwa landasan utama tata kelola zakat nasional adalah Surat Al-Taubah ayat 60.

Berdasarkan ketentuan tersebut, zakat hanya boleh didistribusikan kepada:

  1. Fakir: Tidak memiliki harta/pekerjaan.
  2. Miskin: Memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan.
  3. Amil: Pengelola zakat resmi.
  4. Muallaf: Orang yang baru masuk Islam.
  5. Riqab: Hamba sahaya.
  6. Gharimin: Orang yang terlilit hutang.
  7. Fisabilillah: Pejuang di jalan Allah.
  8. Ibnu Sabil: Musafir dalam perjalanan.

Secara hukum, hal ini juga diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 25 beleid tersebut mewajibkan zakat didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai syariat, sementara Pasal 26 menekankan prinsip prioritas, keadilan, dan pemerataan.

“Zakat adalah amanah umat yang harus dijaga. Hak para mustahik adalah prioritas mutlak dalam setiap kebijakan pengelolaan dana zakat,” tambah Thobib.

Baca juga KPK Bedah Gurita Korupsi Sugiri Sancoko: Kadis Hingga Anggota DPRD Ponorogo Digarap di Madiun!

Jamin Akuntabilitas Melalui Lembaga Resmi

Guna menghindari penyalahgunaan, Kemenag mengimbau masyarakat untuk tetap menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengantongi izin pemerintah.

Thobib menjamin bahwa kinerja lembaga-lembaga tersebut diawasi secara ketat dan diaudit secara berkala oleh auditor independen untuk memastikan setiap rupiah zakat sampai ke tangan yang tepat secara transparan dan akuntabel.

Sumber : Antara

Editor : Azi

KPK Bedah Gurita Korupsi Sugiri Sancoko: Kadis Hingga Anggota DPRD Ponorogo Digarap di Madiun!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat mengusut tuntas jejaring korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Hari ini, penyidik memanggil deretan pejabat teras Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga anggota legislatif untuk diperiksa terkait dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko.

Pemeriksaan marathon ini tidak dilakukan di Jakarta, melainkan meminjam tempat di Jawa Timur untuk efisiensi penyidikan.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Madiun, Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Baca juga DANA ZAKAT BUAT MAKAN GRATIS? SEKJEN PECI HITAM: “BAZNAS JANGAN TABRAK SYARIAT DEMI PROGRAM PEMERINTAH!”

Daftar Pejabat yang Dipanggil

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah figur kunci yang diduga mengetahui pusaran aliran dana dan tata kelola proyek di “Kota Reog”, di antaranya:

  • Agus Sugiarto (AS): Kepala BPPKAD Ponorogo.
  • Indah Wahyuni (IW): Kepala BKD Provinsi Jatim.
  • Dyah Ayu Puspitaningarti (DAP): Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo.
  • Sapto Jatmiko Tjipto Rahardjo (SJT): Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo.
  • Relelyanda Solekha Wijayanti (RSW): Anggota DPRD Ponorogo.
    Selain nama-nama di atas, KPK juga memanggil Kabag. Administrasi Perekonomian dan SDA Ponorogo (RWN), dua orang ASN (JKP dan BT), serta empat pihak swasta/keluarga (SUS, LKZ, DF, dan CYM).

Tiga Klaster Korupsi: Jabatan, Proyek, dan Gratifikasi

Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 9 November 2025 lalu.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat tersangka utama:

  1. Sugiri Sancoko (SUG): Bupati Ponorogo nonaktif.
  2. Yunus Mahatma (YUM): Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo.
  3. Agus Pramono (AGP): Sekretaris Daerah Ponorogo.
  4. Sucipto (SC): Pihak swasta/rekanan.

Penyidikan difokuskan pada tiga klaster kejahatan:

Baca juga Khianati Institusi Demi Bandar Narkoba dan Skandal Asusila, Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro Dipecat Tidak Hormat!

  1. Jual Beli Jabatan: Melibatkan Sugiri Sancoko dan Agus Pramono sebagai penerima suap dari Yunus Mahatma.
  2.  Proyek RSUD dr. Harjono: Kongkalikong proyek medis antara Sugiri Sancoko, Yunus Mahatma, dan Sucipto sebagai vendor.
  3. Gratifikasi: Penerimaan ilegal oleh Sugiri Sancoko yang diduga berasal dari berbagai pihak di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Langkah KPK memanggil para kepala dinas dan anggota DPRD ini memperkuat dugaan bahwa praktik lancung di Ponorogo terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak lini birokrasi.(*)