TKSK Simpenan Merespon Cepat Terkait Ramainya Pemberitaan Ibu Rukanah, 2 Karung Beras Langsung Dikirimkan

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Terkait ramainya pemberitaan tentang keluhan keluarga Ibu Rukanah langsung direspons cepat oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Simpenan.

Mustofa Kamaludin, selaku TKSK Simpenan, bersama Indra Lesmana dari IPSM, bergerak cepat menyambangi rumah Ibu Rukanah yang beralamat di Kp. Mariuk, Kelurahan Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan langsung menyerahkan bantuan berupa dua karung beras.

“Kami bergerak setelah mendapat informasi dari warga dan media. Alhamdulillah, hari ini kami langsung serahkan dua karung beras ke Ibu Rukanah. Ini sebagai bentuk kepedulian dan penanganan cepat terhadap warga yang membutuhkan,” ujar Mustofa Kamaludin di lokasi ke wartawan.

Baca juga Menjelang Lomba Kicau Burung, DPRD Bersama Pemkab Sukabumi Gelar Gala Dinner

Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan segera melakukan pendataan ulang agar kasus serupa tidak terulang, khususnya bagi warga lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.

“Kami akan pastikan data diperbaiki, agar bantuan ke depan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Indra Lesmana, selaku perwakilan dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Simpenan, juga mengapresiasi kepedulian masyarakat dan media yang turut menyuarakan kondisi warga seperti Ibu Rukanah.

“Ini bukti bahwa kolaborasi antara masyarakat, media, dan petugas sosial bisa menghasilkan solusi cepat. Kami terbuka terhadap aduan serupa dan akan terus turun ke lapangan,” jelas Indra.

Baca juga PSC 119 Dinkes Kota Bandung Diduga Kapitalisasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Picu Kekhawatiran Warga

Nanan, selaku anak ibu rukanah yang ke 3 sebelumnya menyuarakan keluhan keluarga Ibu Rukanah, turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas respon cepat tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi TKSK dan IPSM Simpenan. Ini baru yang namanya sigap dan peduli. Semoga ini jadi awal perbaikan distribusi bantuan ke depan,” ujarnya.

Dengan adanya bantuan langsung dan perhatian dari petugas sosial, keluarga Ibu Rukanah kini sedikit merasa lega. Namun mereka tetap berharap ada keberlanjutan bantuan serta perbaikan sistem agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terabaikan.

(Rama)

Salah Satu Warga Tidak Mampuh Di Desa Cidadap Menanti Bantuan yang Tak Pernah Datang Kembali, Dimana Pemerinatah ?

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Seorang lansia hidup tanpa suami dan dalam kondisi lemah, Rukanah (75), warga RT. 03 RW. 02 Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Rukanah mengaku sudah lama tidak mendapatkan bantuan sosial apapun dan kini hanya bisa berharap bantuan beras dari pemerintah kembali didapatnya.

"Dulu pernah sekali dapat waktu zaman Pak Jokowi. Sekarang, enggak pernah dapat lagi," ujarnya, minggu (27/07/2025).

Pio Haryono, anak dari Rukanah menyampaikan keluhannya bahwa sang ibu sangat layak mendapat bantuan karena tidak memiliki penghasilan dan hidup sebatang kara.

“Kalau bukan warga seperti ibu saya yang dibantu, siapa lagi? Jangan sampai bantuan malah salah sasaran,” ucapnya.

Baca juga Menjelang Lomba Kicau Burung, DPRD Bersama Pemkab Sukabumi Gelar Gala Dinner

Nanan, anak ke 3 dari Rukanah pun angkat bicara. Ia menyesalkan minimnya perhatian pemerintah terhadap warga lansia yang tidak mampu seperti ibunya.

“Waktu pemilu kemarin, keluarga ini nyoblos Pak Prabowo untuk Presiden, Pak Dedi mulyadi untuk Gubernur, dan Pak H. Asep Japar untuk Bupati. Tapi nyatanya, sampai sekarang belum dapat bantuan beras di era pemerintahan yang baru ini. Pernah dapat bantuan jompo dari PKH 2 kali sedangkan orang lain yang masih pada sehat mendapatkan double,” bebernya.

Menurut Nanan, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat. Ia berharap agar ada pendataan ulang door to door terhadap warga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan agar tidak salah sasaran.

“Jangan cuma yang dekat dengan aparat yang kebagian. Tolong buka mata, masih banyak warga yang butuh bantuan tapi luput dari perhatian,” pungkasnya.

(Rama)

Insiden Pembagian Bir di Pocari Sweat Run Indonesia 2025 Picu Evaluasi Regulasi Ketertiban Umum Pemkot Bandung

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadikan insiden pembagian bir oleh komunitas Free Runners selama ajang Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) 2025 sebagai titik tolak evaluasi serius terhadap regulasi ketertiban umum.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan hal ini saat meninjau langsung pelaksanaan sanksi sosial di Balai Kota pada Minggu, 27 Juli 2025.

Sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan area publik diberikan setelah dipastikan tidak adanya dasar hukum pidana yang bisa diterapkan untuk menindak peristiwa tersebut.

“Kami sudah konsultasi dengan Kasat Reskrim, Wakapolres, dan bagian hukum. Tidak ditemukan pasal pidana yang bisa diterapkan. Jadi kami ambil langkah bijak, yaitu sanksi sosial,” ujar Erwin.

Baca juga PSC 119 Dinkes Kota Bandung Diduga Kapitalisasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Picu Kekhawatiran Warga

Erwin menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi bahan kajian serius bagi pemerintah kota. Ia telah membuka diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019. Tujuannya adalah agar perda tersebut memiliki sanksi yang lebih tegas di masa mendatang.

“Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dari sekadar sosial. Bisa saja nanti ada pidana, kurungan, atau denda,” katanya.

Meskipun demikian, Erwin menegaskan bahwa pendekatan yang diambil tidak semata-mata represif, melainkan mengedepankan nilai kemaslahatan sesuai dengan prinsip kepemimpinannya.

“Saya memimpin Kota Bandung memakai kaidah ushul fikih, yakni ‘tasarruf imam al-raasyid bil maslahah’, kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan,” tuturnya.

Baca juga Menjelang Lomba Kicau Burung, DPRD Bersama Pemkab Sukabumi Gelar Gala Dinner

Sebanyak 30 anggota komunitas Free Runners diterjunkan untuk membersihkan area mulai dari Taman Sejarah hingga Taman Dewi Sartika sebagai bentuk pelaksanaan sanksi sosial.

Selain itu, komunitas tersebut juga menandatangani surat pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf terbuka atas insiden tersebut.

(Her)

Dugaan Penggelapan Dana Belasan Miliar Rupiah Guncang Bank bjb Cabang Kuningan

Kuningan, JURNAL TIPIKOR Dunia perbankan di Jawa Barat kembali diguncang oleh dugaan praktik kejahatan keuangan yang melibatkan oknum internal bank bjb. kali ini menyoroti Bank bjb Cabang Kuningan.

Dugaan kasus penggelapan dana nasabah prioritas ini diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah, bahkan bisa jauh melampaui angka tersebut.

Modus Operandi Pelaku menggunakan modus canggih dengan menciptakan bilyet deposito palsu untuk nasabah prioritas.

Baca juga PSC 119 Dinkes Kota Bandung Diduga Kapitalisasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Picu Kekhawatiran Warga

Transaksi dilakukan tanpa melalui protokol formal seperti penyetoran langsung ke teller, memanfaatkan celah pada sistem pelayanan nasabah prioritas.

Nasabah diberikan bilyet deposito yang tampak otentik, namun tidak tercatat dalam sistem keuangan bank.

Kerugian diduga mencapai belasan miliar rupiah, bahkan bisa lebih dari Rp 12,5 miliar.

Baca juga Kemendagri Tekankan Evaluasi Rutin Satgas Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan serupa di lingkungan bank milik pemerintah daerah ini, setelah sebelumnya kasus serupa terjadi di BJB Cabang Soreang dengan kerugian sebesar Rp 2,1 miliar.

Penyelidikan Tim investigasi masih menyelidiki kasus ini dan pihak bank belum memberikan keterangan resmi.

Pimpinan Cabang bank bjb Kuningan tidak mau memberikan keterangan terkait kasus ini dan meminta untuk menemui manajer komersial bank bjb cabang Kuningan.

Menurut Aktivis pengamat hukum dan investigasi Mulyana Rachman mengatakan bahwa kejadian beruntun di BJB, menunjukkan buruknya manajemen bank .(Tim)

Menjelang Lomba Kicau Burung, DPRD Bersama Pemkab Sukabumi Gelar Gala Dinner

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Menjelang perhelatan Lomba Kicau Burung Piala DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menggelar gala dinner di Grand Inna Samudera Beach Hotel (GISBH) Palabuhanratu, pada Sabtu, (26/07/2025) malam.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk 100 finalis road show dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini pun menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah, legislatif, serta komunitas pecinta burung dari berbagai wilayah terutama Jawa Barat.

Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, SE.,menyampaikan bahwa lomba kicau burung tidak hanya sebatas kegiatan hobi, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan. Menurutnya, kegiatan komunitas seperti ini dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata lokal.

“Hobi ini bisa menjadi magnet wisata. Bahkan, hal kecil saja bisa dijadikan event, apalagi event sebesar ini. Saya yakin, dari ujung samudera pun orang akan datang,” ujarnya.

Baca juga PSC 119 Dinkes Kota Bandung Diduga Kapitalisasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Picu Kekhawatiran Warga

Wabup berharap,gelaran seperti ini dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam memperkenalkan potensi Sukabumi secara lebih luas. Tidak hanya dikenal sebagai kawasan pesisir, Sukabumi menurutnya menyimpan banyak daya tarik lain yang bisa dieksplorasi wisatawan.

“Semoga lewat event ini potensi wisata Sukabumi bisa semakin dikenal luas,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sukabumi, Ramzi Yusuf Akbar, menilai lomba burung berkicau memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Menurutnya, kegiatan ini mendorong perputaran ekonomi lokal secara nyata.

“Kegiatan ini punya multiplier effect. UMKM seperti pedagang kuliner, penjual pakan burung, aksesori, hingga jasa transportasi ikut merasakan dampaknya. Hotel-hotel di Palabuhanratu penuh, restoran ramai, dan objek wisata ikut terangkat,” ujar Ramzi.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Ajak Mahasiswa Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Lewat Sekolah Advokasi

Ia menekankan bahwa lomba kicau burung bukan hanya ajang kompetisi atau seremoni, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, dan promosi destinasi wisata.

Dalam gala dinner tersebut, H. Andreas turut menyerahkan secara simbolis trofi lomba kepada panitia Lomba Kicau Burung Piala DPRD Kabupaten Sukabumi 2025 sebagai penanda kesiapan perhelatan besar yang akan segera digelar.

(Rama)

PSC 119 Dinkes Kota Bandung Diduga Kapitalisasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Picu Kekhawatiran Warga

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pelayanan kegawatdaruratan di Kota Bandung tengah menjadi sorotan tajam setelah munculnya kekhawatiran masyarakat terkait dugaan praktik kapitalisasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Warga resah dengan potensi membengkaknya biaya perawatan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya terbiasa mendapatkan pertolongan gratis.

Kekhawatiran ini mencuat setelah insiden pada Sabtu malam (26/7/2025) di Jl. Raya Ujung Berung, Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Sebuah ambulans dari Rumah Sakit Hermina Arcamanik terlihat menolong korban kecelakaan dan membawanya ke rumah sakit swasta tersebut. Kejadian ini menimbulkan keanehan di kalangan warga, mengingat selama ini penanganan korban kecelakaan umumnya dilakukan oleh ambulans layanan gratis.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Ajak Mahasiswa Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Lewat Sekolah Advokasi

Berdasarkan pantauan wartawan Jurnal Tipikor, terungkap bahwa penanganan korban oleh ambulans RS Hermina Arcamanik tersebut merupakan instruksi langsung dari PSC 119 Dinkes Kota Bandung.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai peran PSC 119, yang notabene dibentuk untuk memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat Kota Bandung.

Dugaan praktik yang melegalkan kapitalisasi dalam penanganan kemanusiaan ini sangat disayangkan. Masyarakat berharap PSC 119 Dinkes Kota Bandung dapat kembali pada fungsi utamanya sebagai garda terdepan pelayanan darurat yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi jembatan bagi praktik-praktik yang memberatkan korban.

Baca juga KPK Dalami Dugaan Adanya Perintah dan Aliran Dana dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Pihak terkait didesak untuk segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah konkret guna memastikan pelayanan kegawatdaruratan di Kota Bandung tetap berjalan sesuai prinsip kemanusiaan dan dapat diakses tanpa kekhawatiran biaya yang membebani masyarakat.

Tentang PSC 119 Dinkes Kota Bandung:
PSC 119 Dinkes Kota Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelayanan kegawatdaruratan terpadu bagi masyarakat.

(Her)