Launching Pemasangan Air Bersih Gratis, Program 100 Hari Kerja Bupati Wakil Bupati Sukabumi

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR,-Program 100 hari kerja, Bupati Wakil Bupati Sukabumi gelar Launching Pemasangan air bersih gratis bagi masyarakat yang dipusatkan di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (08/07/2025).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., Wakil Bupati H. Andreass, S.E., Direktur Utama (Dirut) Perumdam Tirta Jaya Mandiri, H. Moh. Kamaludin Zen, SH., MM., dan tamu undangan lainnya.

Program pemasangan air bersih gratis ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih yang layak.

Baca juga Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Kembali Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi Chromebook

Melalui Perumdam TJM, pemerintah kabupaten sukabumi memastikan bahwa program ini akan menjangkau warga yang selama ini belum mendapatkan air bersih.

Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, M.M.,menyampaikan bahwa program ini tidak hanya merupakan pencapaian dalam 100 hari kerja, akan tetapi juga merupakan langkah awal menuju peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pemasangan jaringan air bersih ini dilaksanakan oleh PDAM dan itu gratis buat rumahtangga yg berpenghasilan rendah.ditahun ini target kita 6.000 SR dan baru terpasang 1500 SR,” ungkapnya.

Baca juga Pemkot Bandung dan Bank Indonesia Jabar Perkuat Komitmen Wujudkan Bandung sebagai Kota Sport Tourism dan Digital

Lanjutnya, dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dimana, Air bersih itu merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Air bersih tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk peningkatan kualitas hidup.

“Semoga masyarakat bisa segera menikmati manfaatnya dan kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik,” tutupnya.

Dilokasi yang sama, Direktur Utama Perumdam TJM, H. Moh. Kamaludin Zen, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan teknis di lapangan serta memastikan layanan air bersih berjalan dengan baik.

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah menggenjot program pemasangan saluran air bersih sebagai bagian dari target 100 hari kerja Bupati Sukabumi. Dari target sebanyak 6.000 SR, hingga saat ini baru terealisasi sekitar 1.500 SR pemasangan.” ungkap Kamaludin

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah di Rancasari, Pastikan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan

Program ini bertujuan untuk mempercepat akses air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air layak.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan target secepat mungkin. Dan kami butuh kerjasama dari masyarakat serta lintas sektor agar program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,”pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimis target 6.000 SR di tahun ini bisa terpenuhi.

(Ikbal)

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Kembali Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi Chromebook

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Pemanggilan ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Nadiem setelah sebelumnya diperiksa pada 23 Juni 2025.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, Nadiem Makarim dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan pada hari ini, Selasa (8/7), pukul 09.00 WIB. Namun, Harli belum dapat mengonfirmasi kehadiran Nadiem.

“Sesuai surat panggilan begitu, tapi belum terinformasi hadir apa tidak,” ujarnya.

Baca juga KPK Tegaskan Penundaan Pemanggilan Khofifah dan Ridwan Kamil Murni Masalah Teknis Penjadwalan, Bukan Politis

Pada pemeriksaan sebelumnya, Nadiem diperiksa selama sekitar 12 jam. Ia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang patuh pada proses hukum.

“Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” ucap Nadiem saat itu.

Modus Dugaan Korupsi
Kasus dugaan korupsi ini berfokus pada dugaan pemufakatan jahat oleh berbagai pihak untuk mengarahkan tim teknis Kemendikbudristek agar membuat kajian teknis pengadaan bantuan peralatan pendidikan teknologi pada tahun 2020.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah di Rancasari, Pastikan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan

Kajian tersebut diduga diarahkan pada penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chrome, padahal penggunaan Chromebook dinilai tidak efektif.

Harli Siregar menjelaskan bahwa pada tahun 2019, Pustekom Kemendikbudristek telah melakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook, namun hasilnya menunjukkan ketidakefektifan.

Tim teknis pun merekomendasikan penggunaan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek diduga mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan penggunaan sistem operasi Chrome.

Pengadaan laptop Chromebook ini melibatkan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp9,982 triliun. Dana tersebut terdiri dari Rp3,582 triliun dari dana satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus.

Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

(Azi)

KPK Tegaskan Penundaan Pemanggilan Khofifah dan Ridwan Kamil Murni Masalah Teknis Penjadwalan, Bukan Politis

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi murni karena masalah teknis penjadwalan, dan tidak ada kaitannya dengan latar belakang politik mereka.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kepada awak media di Jakarta hari ini bahwa penundaan pemanggilan tersebut semata-mata adalah kendala teknis dalam penjadwalan pemeriksaan.

“Kami pikir tidak ada (kaitan dengan latar belakang politik). Jadi, ini teknis di penjadwalan pemeriksaannya saja,” ujar Budi.

Baca juga KPK Panggil Wakil Ketua DPRD OKU, Mantan Pj. Bupati, dan Sejumlah Pejabat Lain dalam Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR OKU

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada hambatan bagi KPK untuk memanggil keduanya.

“Kami masih terus koordinasikan, tentu terkait dengan jadwal dari para saksi untuk kemudian bisa memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik,” tambahnya.

Mengenai kekhawatiran publik tentang potensi adanya perlakuan istimewa jika pemeriksaan Khofifah dilakukan di Jawa Timur, Budi menegaskan bahwa hal terpenting adalah esensi dari pemeriksaan itu sendiri.

“Jadi, nanti di mana pun tempat pemeriksaannya, yang terpenting adalah informasi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi dimaksud,” katanya.

Baca juga KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan, Panggil Lima Saksi

KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti dan mengawasi jalannya proses penyidikan kasus ini.

“KPK tetap mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mengawasi jalannya proses penyidikan perkara ini, dan kami tentu akan terbuka menyampaikan update-update dari progres penyidikan perkara ini,” tutup Budi.

Latar Belakang Kasus:

  •  Khofifah Indar Parawansa sebelumnya dijadwalkan menjadi saksi pada 20 Juni 2025 dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Namun, ia batal hadir karena sedang berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya dan telah meminta penjadwalan ulang antara 23-26 Juni 2025, namun belum dipanggil dalam rentang waktu tersebut.
  • Ridwan Kamil diagendakan diperiksa sebagai saksi setelah rumahnya digeledah KPK pada 10 Maret 2025, terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021—2023.

(Azi)

Pemerintah Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah di Rancasari, Pastikan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kali ini, GPM sukses digelar di Taman Kersen 9, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, pada Selasa, 8 Juli 2025, dengan antusiasme tinggi dari warga setempat.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, meninjau langsung kegiatan ini dan menegaskan bahwa GPM adalah bentuk perhatian atau “kadeudeuh” Pemkot Bandung kepada masyarakat.

“Kami sengaja menghadirkan langsung bahan pangan murah agar warga bisa membeli dengan harga di bawah pasaran.

Baca juga Pemkot Bandung dan Bank Indonesia Jabar Perkuat Komitmen Wujudkan Bandung sebagai Kota Sport Tourism dan Digital

Ini juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pangan,” ujar Erwin.

Menurut Erwin, GPM bertujuan menekan inflasi, memastikan stok pangan aman, serta mencegah panic buying.

Ia juga mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.

“Alhamdulillah, warga membeli sesuai kebutuhan. Artinya masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas pangan.

Baca juga Gerakan Pilihan Sunda Desak Gubernur Jabar Kaji Ulang Nama Geografis dan Fasilitas Publik untuk Perkuat Identitas Sunda

GPM ini juga sebagai bentuk pemotongan rantai distribusi agar harga lebih murah, bukan untuk bersaing, tapi sebagai penyeimbang pasar,” tambahnya.

Erwin menjelaskan bahwa GPM akan terus digulirkan secara rutin di 30 kecamatan di Kota Bandung.

Keberhasilan program ini tak lepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bulog, Dinas UMKM, DKPP, serta dukungan penuh dari DPRD Kota Bandung.

“Semuanya ikut berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan pangan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Empat Kepala Dinas Baru, Tekankan Tanggung Jawab Berat di Tengah Tantangan Kota

Dalam GPM kali ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain:
* Beras: Rp62.500 per 5 kg
* Ayam segar: Rp31.000 per kg
* Telur ayam: Rp27.000 per kg
* Sayuran: mulai dari Rp5.000
* Cabai rawit: Rp57.000 per kg
* Bawang merah: Rp32.000 per kg
* Bawang putih: Rp30.000 per kg
* Buah segar: mulai dari Rp10.000
* Gula pasir: Rp16.000 per kg
* Minyak goreng: Rp16.000 per liter

Tingginya permintaan terlihat dari habisnya 3 ton beras yang disiapkan, bahkan sebagian sembako lain sudah ludes diserbu masyarakat saat peninjauan oleh Wakil Wali Kota. Pemkot Bandung memastikan stok pangan dalam kondisi aman, dengan kerja sama berkelanjutan bersama Bulog untuk memastikan pasokan beras yang cukup.

“Ini program yang berkelanjutan. Kadeudeuh untuk masyarakat Kota Bandung,” pungkas Erwin.

(Ray/red)

Anak Perusahaan PT.BSP tempat titipan anak, menjadi Biang Kerok Kerugian tahun Buku 2024

Siak, JURNAL TIPIKOR – Kerugian PT. Bumi Siak Pusako (BSP) yang dilaporkan mencapai Rp 286 miliar pada tahun buku 2024 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat Siak, Farizal, S.E.

Menurut Farizal, salah satu akar permasalahan utama yang menyebabkan kerugian tersebut adalah proliferasi anak perusahaan PT. BSP yang dikelola secara tidak profesional, diisi oleh karyawan tetap PT. BSP mulai dari direktur hingga staf biasa.

Farizal menyoroti dugaan adanya praktik penempatan “anak titipan” yang baru lulus sekolah sebagai karyawan di anak-anak perusahaan PT. BSP. Hal ini, menurutnya, menjadi beban biaya tetap bagi PT. BSP.

Baca juga Pemkot Bandung dan Bank Indonesia Jabar Perkuat Komitmen Wujudkan Bandung sebagai Kota Sport Tourism dan Digital

Di sisi lain, banyak tenaga honorer dari perusahaan kontraktor BSP yang telah memiliki pengalaman kerja dan prestasi justru tidak mendapat kesempatan untuk direkrut sebagai pegawai tetap di anak perusahaan PT. BSP.

“Ada istilah bahwa anak perusahaan PT. BSP dibentuk untuk menampung para anak orang tertentu yang tidak kebagian pegawai di Pemda, ditampung di berbagai anak perusahaan PT. BSP,” ungkap Farizal.

Farizal, Tokoh Masyarakat Kabupaten Siak, (Poto : Jurnal Tipikor)
Farizal, SE., M.Ba, Tokoh masyarakat Kabupaten Siak (Poto : Dok. Jurnal Tipikor)

Ia memberikan contoh konkret, sebuah kantor anak perusahaan PT. BSP di simpang Pusako yang beroperasi di dalam kontainer. “Secara data administrasi tercatat ada Direktur dan banyak karyawan. Di lapangan, kita lihat kenyataan, akan menjadi miris,” ujarnya.

Baca juga Gerakan Pilihan Sunda Desak Gubernur Jabar Kaji Ulang Nama Geografis dan Fasilitas Publik untuk Perkuat Identitas Sunda

Situasi serupa, lanjutnya, juga terjadi di anak perusahaan lain. Bahkan, peresmian kantor cabang PT. BSP di Jakarta baru-baru ini juga menjadi perhatian, khususnya terkait latar belakang pendidikan dan deskripsi pekerjaan karyawannya yang dinilai tidak efisien dan membebani operasional perusahaan induk.

Farizal mempertanyakan tujuan Direktur Utama, Komisaris, dan pemegang saham PT. BSP dalam mendirikan dan membiarkan banyaknya anak perusahaan tanpa upaya efisiensi yang jelas untuk menekan biaya tetap (fixed cost), yang disinyalir menjadi salah satu penyebab utama kerugian perusahaan.

Selain itu, Farizal juga menyoroti adanya oknum pegawai negeri yang secara kasat mata dan menjadi rahasia umum, leluasa mengatur tender proyek di PT. BSP. Oknum ini diduga sengaja diberi “angin” dan dilindungi oleh beberapa pejabat setingkat manajer di PT. BSP.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Empat Kepala Dinas Baru, Tekankan Tanggung Jawab Berat di Tengah Tantangan Kota

Akibatnya, proses tender di lingkungan PT. BSP menjadi tidak transparan dan mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) sertifikasi yang diterbitkan oleh SKK Migas, yang seharusnya wajib dimiliki oleh setiap perusahaan peserta tender.

“Kami berharap, setelah ini, Ibu Bupati Afni, sebagai salah satu pemangku kepentingan tertinggi dalam menentukan kebijakan perusahaan BUMD di Kabupaten Siak, dapat bertindak tegas dan membersihkan praktik-praktik yang tidak profesional di tubuh BUMD yang ada di Siak,” tegas Farizal.

Ia berharap agar ke depan, BUMD-BUMD di Siak dapat menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dan menjadi kebanggaan masyarakat Siak.(**)

Pemkot Bandung dan Bank Indonesia Jabar Perkuat Komitmen Wujudkan Bandung sebagai Kota Sport Tourism dan Digital

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota Bandung dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat (BI Jabar) menegaskan komitmen bersama untuk memantapkan citra Bandung sebagai kota sport tourism dan kota digital.

Komitmen ini diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap dua agenda strategis berskala besar: QRIS Run 2025 dan Karya Kreatif Jawa Barat (KKJB) ke-7 atau yang kini dikenal sebagai Sunda Karsa Fest 2025.

Kedua kegiatan ini tak hanya akan menjadi ajang olahraga dan pameran ekonomi kreatif, tetapi juga sarana kampanye perluasan transaksi non-tunai serta penguatan ekosistem ekonomi digital dan UMKM di Kota Bandung.

Koordinasi Strategis untuk Kemajuan Ekonomi Digital

Komitmen bersama ini disepakati dalam pertemuan koordinasi antara Pemkot Bandung dan BI Jabar yang berlangsung di Kantor Perwakilan BI Jabar pada Senin, 7 Juli 2025.

Baca juga Gerakan Pilihan Sunda Desak Gubernur Jabar Kaji Ulang Nama Geografis dan Fasilitas Publik untuk Perkuat Identitas Sunda

Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar, Muslimin Anwar, menjelaskan bahwa QRIS Run merupakan kelanjutan dari program QRIS Adventure yang telah dimulai sejak tahun 2022. Sejak 2024, kegiatan ini resmi berganti nama menjadi Bandung QRIS Run.

“QRIS Run ini sudah masuk tahun keempat, dan tahun ini kami targetkan diikuti oleh lima ribu peserta,” ujar Muslimin.

Ia merinci bahwa acara akan diselenggarakan pada 10 Agustus 2025 di kawasan Balai Kota Bandung, dengan dua kategori lomba: Race Run sejauh 10 kilometer dan Fun Run sejauh 5 kilometer.

Muslimin menekankan bahwa QRIS Run bukan sekadar ajang sport tourism, melainkan juga sarana edukatif yang efektif untuk memperluas penggunaan pembayaran digital berbasis QRIS.

“Bandung memiliki ekosistem digital yang aktif. Maka wajar jika kami menjadikan kota ini sebagai pusat kampanye nasional digitalisasi sistem pembayaran,” tambahnya, sembari menyebut Kota Bandung sebagai wilayah dengan pengguna dan transaksi QRIS terbanyak di Indonesia.

Sunda Karsa Fest 2025: Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

Selain QRIS Run, Muslimin juga memaparkan rencana pelaksanaan Karya Kreatif Jawa Barat ke-7, yang tahun ini mengusung nama Sunda Karsa Fest. Festival ini akan digelar di Trans Studio Mall (TSM) Bandung pada 17–20 Juli 2025.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Empat Kepala Dinas Baru, Tekankan Tanggung Jawab Berat di Tengah Tantangan Kota

Sunda Karsa Fest akan menghadirkan 244 booth dari berbagai sektor, termasuk fashion & beauty, kuliner, layanan publik dan perbankan, UMKM binaan BI dan pemerintah daerah, serta pameran desa wisata dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Festival ini menargetkan transaksi sebesar Rp15 miliar selama empat hari pelaksanaan, dengan proyeksi kunjungan mencapai 100 ribu orang.
Berbagai acara tematik juga telah disiapkan, antara lain lima sesi peragaan busana, Java Tea & Coffee Experience, Business Matching, tabligh akbar, sarasehan, dan mini QRIS Jelajah Indonesia.

Dukungan Penuh dari Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut positif kedua program tersebut dan menyatakan dukungan penuh dari Pemkot Bandung.

Ia menegaskan bahwa QRIS Run sangat relevan dengan arah pengembangan Kota Bandung yang kini sedang membangun citra sebagai kota yang nyaman untuk berlari dan melek digital.

“QRIS Run ini sangat sejalan dengan branding kita sebagai kota yang ‘enakeun untuk lari’ dan berorientasi pada digitalisasi. Tapi tentu saja kita perlu pikirkan teknisnya secara detail, terutama soal lalu lintas dan parkir,” ujar Farhan.

Baca juga Musprov Kadin Jabar Diharapkan Lahirkan Ketua Berintegritas, Berpengalaman, dan Berjejaring Global

Untuk QRIS Run, Farhan menginstruksikan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menyiapkan skema parkir yang tertib, terutama agar tidak mengganggu rumah-rumah ibadah di sekitar Balai Kota.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh peserta harus sudah menyelesaikan lomba sebelum pukul 07.00 WIB untuk menghindari gangguan terhadap aktivitas ibadah Minggu pagi.

Sistem parkir juga akan diuji coba sebagai proyek percontohan digitalisasi, di mana tiket parkir akan dikonversi menjadi kupon undian berhadiah. Pemkot Bandung juga akan memetakan pelari dari luar kota yang menginap di hotel mitra untuk memberikan insentif tambahan.

Farhan juga meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk membuka bazar alat olahraga dan menyelenggarakan festival kuliner pada malam hari setelah lomba, guna mendorong konsumsi lokal dan pengalaman wisata yang lebih lengkap.

Baca juga KPK Panggil Wakil Ketua DPRD OKU, Mantan Pj. Bupati, dan Sejumlah Pejabat Lain dalam Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR OKU

Terkait Sunda Karsa Fest, Farhan menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) serta Dinas Koperasi dan UMKM (KUKM) untuk fokus pada fasilitasi Business Matching dan Bandung Fashion Trend.

Ia juga menyarankan agar Ketua DPRD Kota Bandung dilibatkan secara aktif dalam pameran, khususnya dalam sesi Bandung Fashion Week yang pesertanya diharapkan berasal dari istri para kepala daerah sesuai arahan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, ia mengusulkan agar lomba “Ngadongeng” melibatkan komunitas Karavansena, binaan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Bandung, sebagai dewan juri, dan pemenangnya dapat mengisi program “Bandung Kota Cerita” di perpustakaan.

Pemkot Bandung juga akan membantu promosi kedua kegiatan tersebut melalui penyediaan media luar ruang, seperti billboard dan videotron di sejumlah titik strategis.

Farhan menutup arahannya dengan menegaskan bahwa kolaborasi dengan BI Jabar ini harus dimaknai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang adaptif terhadap perubahan, aktif berinovasi, dan menjadi pelopor ekonomi digital di tingkat lokal.

“Kita ingin Bandung bukan sekadar kota tujuan, tetapi kota yang hidup dari ide, aktivitas ekonomi kreatif, dan budaya digital yang menggerakkan,” pungkasnya.

(Her)

Gerakan Pilihan Sunda Desak Gubernur Jabar Kaji Ulang Nama Geografis dan Fasilitas Publik untuk Perkuat Identitas Sunda

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, telah melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mendorong perubahan nama beberapa entitas geografis dan fasilitas publik yang dinilai lebih mencerminkan identitas dan sejarah Sunda.

Surat ini juga menyoroti perubahan nama RS Al Ihsan menjadi RS Welas Asih pada 19 Juni 2025, yang merupakan aset penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah keputusan Mahkamah Agung.

“Perubahan nama dapat memperkuat struktur dan budaya suatu organisasi, terutama jika organisasi tersebut belum sepenuhnya berkembang atau selaras dengan jati dirinya,” ujar Andri Perkasa Kantaprawira dalam suratnya.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Empat Kepala Dinas Baru, Tekankan Tanggung Jawab Berat di Tengah Tantangan Kota

Ia berharap perubahan nama RS Al Ihsan menjadi RS Welas Asih akan membawa perbaikan signifikan dalam manajemen pelayanan, teknologi, sumber daya manusia, dan layanan sesuai dengan ketetapan Gubernur.

Dalam surat terbukanya, Gerakan Pilihan Sunda mengajukan beberapa pertimbangan dan usulan yang menjadi kewenangan Gubernur, yaitu:

  • Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat: Diusulkan agar Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan, baik secara keseluruhan maupun sebagai nama alternatif (citer title) dalam Undang-Undang Provinsi Jawa Barat terbaru. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa nama “Jawa Barat” tidak lagi sesuai dengan letak geografisnya, mengingat Provinsi Banten kini berada di bagian barat Pulau Jawa.
  • Pertukaran Nama Jalan: Mengusulkan pertukaran nama Jalan Diponegoro (lokasi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat) menjadi Jalan Wastukencana. Sebaliknya, Jalan Wastukencana yang memiliki aset TNI diusulkan menjadi Jalan Diponegoro. Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan bahwa Prabu Wastukencana adalah Maharaja yang memerintah terlama (140 tahun) dan banyak sejarawan mengidentifikasikannya sebagai Prabu Siliwangi. Era pemerintahannya dikenal sebagai masa keemasan Sunda Galuh yang adil dan makmur tanpa bencana. “Prasasti Kawali secara tegas menyatakan bahwa segala makhluk, dari manusia hingga alam, bersyukur atas Raja yang adil. Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Sunda dapat menjadi model pemerintahan yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan melakukan pembangunan berkelanjutan, menjadi rahmat bagi seluruh alam,” tambahnya.
  • Prioritas Nama Sunda dalam Perizinan Baru: Mendesak Pemerintah Jawa Barat untuk menerbitkan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, dilanjutkan dengan Perda dan Keputusan Bupati/Walikota, agar nama-nama yang tidak sesuai dengan “nature and culture” Tatar Sunda dapat diganti. Yang terpenting, untuk perizinan baru seperti zona industri, perumahan, perhotelan, dan wilayah wisata, diutamakan penggunaan nama yang sesuai dengan budaya Sunda atau toponiminya.

“Pernyataan dan surat terbuka ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, S.H., M.H.,” kata Andri Perkasa Kantaprawira.

Ia juga mengajak organisasi paguyuban yang memiliki pemikiran serupa untuk bersama-sama memperjuangkan masalah simbolik marwah Sunda ini melalui saluran demokrasi dan ketatanegaraan yang berlaku.

(Red)

Wali Kota Bandung Lantik Empat Kepala Dinas Baru, Tekankan Tanggung Jawab Berat di Tengah Tantangan Kota

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hari ini melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi posisi Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pelantikan yang berlangsung di Balai Kota Bandung ini menandai langkah strategis Pemkot dalam menghadapi berbagai tantangan kompleks yang tengah dihadapi kota kembang ini.

Keempat pejabat yang dilantik adalah:

  •  Gun Gun Sumaryana sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung
  • Soni Bakhtiyar sebagai Kepala Dinas Kebakaran Penyelamatan (Diskarmat) Kota Bandung
  • Yorisa Sativa sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Bandung
  • Raden Budhi Rukmana sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kota Bandung

Dalam sambutannya usai melantik, Wali Kota Muhammad Farhan menekankan bahwa para pejabat yang baru dilantik ini mengemban tanggung jawab besar di tengah kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks.

Baca juga Musprov Kadin Jabar Diharapkan Lahirkan Ketua Berintegritas, Berpengalaman, dan Berjejaring Global

Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar promosi, melainkan momentum untuk membuktikan kompetensi, integritas, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

“Saat ini Kota Bandung sedang menghadapi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama, pertumbuhan tercatat menurun sebesar 0,11 persen.

Ini menjadi alarm sekaligus peluang untuk bersama-sama meningkatkan pendapatan daerah melalui cara-cara kreatif dan pemanfaatan teknologi,” ujar Farhan.

Farhan secara khusus memberikan amanah strategis kepada masing-masing kepala dinas. Kepada Kepala Bapenda, ia mendorong inovasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara eksponensial.

Baca juga Kejaksaan RI Ajukan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk Tahun 2026

Kepala Diskop UKM diminta untuk melanjutkan pembentukan dan penyempurnaan program Koperasi Merah Putih secara efektif.

Untuk Kepala Diskarmat, Wali Kota berharap respons tanggap darurat dapat terus ditingkatkan, didukung oleh pengalaman kepemimpinan sebelumnya di bidang sosial.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial diminta untuk menjadi garda depan dalam merespons dinamika sosial masyarakat, memanfaatkan bekal kepemimpinan dan pengalaman di sektor kesehatan yang dimiliki pejabat barunya.

Farhan juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas. “Tekanan adalah hal biasa dalam birokrasi, namun godaan sering kali lebih berbahaya,” tegasnya.

Baca juga Pemkot Bandung Segel Bangunan Pelanggar Izin di Tubagus Ismail

Ia juga menyampaikan pesan kepada keluarga para pejabat untuk menjadi penopang moral dan spiritual.

“Jabatan ini bukan sekadar puncak prestasi, melainkan amanah besar yang kelak harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT,” pungkas Farhan.

Wali Kota mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Bandung untuk terus memperkuat kolaborasi dan soliditas demi mewujudkan visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

(Her)