BOGOR, JURNAL TIPIKOR– Praktik culas di balik jeruji besi kembali mencoreng wajah institusi pemasyarakatan Indonesia. Menyikapi temuan mengejutkan saat inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/9/2026), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bergerak cepat membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) dan keberadaan fasilitas mewah berstandar apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Langkah tegas ini merupakan buntut langsung dari sidak yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pemeriksaan di lapangan, tim Ombudsman tidak hanya mengendus kuat indikasi komersialisasi hunian kamar, tetapi juga membongkar dugaan pungli yang dipaksakan kepada pengunjung atau keluarga warga binaan.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengungkap fakta mencengangkan tersebut saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Berdasarkan interogasi terhadap salah satu pengunjung, dugaan pemerasan itu terkonfirmasi secara langsung.

“Terus bayar nggak? ‘Iya bayar’. Misalnya Rp150.000 dia ngomong kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan ya betul itu pungli, ya itu tidak dibenarkan,” tegas Fikri.

Baca juga KPU HANTAM BALIK GUGATAN SYARAT PENDIDIKAN GIBRAN: TERLAMBAT 905 HARI, “MENCARI KEADILAN” BUKAN ALASAN MELABRAK HUKUM

Pihak Ombudsman menduga kuat, aliran uang haram tersebut bermuara langsung ke kantong oknum petugas yang berjaga di pintu masuk lapas.

Tak berhenti di soal tarif kunjungan, tim Ombudsman turut dikejutkan oleh pemandangan tak lazim di area belakang lapas. Deretan bangunan khusus ditemukan dilengkapi dengan fasilitas mewah di luar nalar, seperti televisi, kulkas, sofa, hingga area olahraga pribadi. Kondisi ini dinilai sangat jauh dari kata layak dan mencederai prinsip dasar serta fungsi pemidanaan di institusi pemasyarakatan.

Menanggapi skandal yang mencoreng integritas lembaga ini, Ditjenpas menyatakan keterbukaan penuh terhadap evaluasi publik. Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan komitmen penegakan disiplin internal tanpa pandang bulu.

“Kami terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Setiap informasi akan kami tindaklanjuti secara profesional. Jika ada yang perlu diperbaiki, akan kami perbaiki, dan apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti terdapat pelanggaran, akan ditindak sesuai ketentuan,” ujar Mashudi.

Kasus ini kini menjadi ujian krusial bagi pemerintah dalam membenahi tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh, sekaligus memberantas praktik komersialisasi hukum yang kian menggerogoti integritas lembaga peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia. Publik menantikan transparansi hasil penyelidikan tim khusus ini sebagai bukti keseriusan negara dalam menegakkan keadilan.(***)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan tanggapan telak dan tegas terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menggugat syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui kuasa hukumnya, KPU menegaskan bahwa gugatan tersebut sudah “kedaluwarsa” atau terlambat 905 hari dari tenggat waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga secara hukum cacat sejak awal.

Penegasan ini disampaikan dalam sidang lanjutan PHPU dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (23/9/2026).

Kuasa Hukum KPU, Saleh, memaparkan fakta hukum yang tak terbantahkan di depan majelis hakim. Berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK (PMK) Nomor 4 Tahun 2023, batas akhir pengajuan permohonan PHPU Pilpres adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan umum oleh KPU.

“Hasil Pemilu ditetapkan Termohon pada 20 Maret 2024, sehingga batas pengajuan permohonan adalah paling lambat diajukan tanggal 23 Maret 2024. Namun, Para Pemohon baru mengajukan permohonan pada 10 September 2026,” tegas Saleh dengan nada tegas di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Baca juga PUTUSAN MK DIBYPASS? Wacana Syarat ‘Dua Partai’ untuk Pilpres 2029: Wajah Baru Presidential Threshold yang Dihalalkan!

Dalih “Mencari Keadilan” Tidak Bisa Menerobos Hukum

Menanggapi narasi pemohon yang mengabaikan tenggat waktu dengan dalih sebagai “upaya mencari keadilan”, Saleh membantah keras. Menurutnya, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Upaya tersebut justru merupakan bentuk penerobosan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara demokratis dan konstitusional.

Menghidupkan kembali sengketa yang sudah lewat hampir tiga tahun bukan hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas dan kepastian ketatanegaraan Indonesia.

MK Pernah Tolak Perpanjangan Waktu, Apalagi yang Terlambat 905 Hari

Untuk memperkuat argumennya, Saleh mengungkit preseden kuat dari Putusan MK Nomor 31/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023. Dalam putusan bersejarah tersebut, MK secara eksplisit menolak permohonan perpanjangan waktu pengajuan sengketa hasil Pilpres dari 3 hari menjadi 7 hari.

MK saat itu menegaskan bahwa memperpanjang waktu pengajuan permohonan berpotensi mengganggu jadwal ketatanegaraan, *in casu* batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945.

“Pemohon dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 tersebut meminta agar batas pengajuan Permohonan sengketa hasil Pilpres diubah dari 3 hari menjadi 7 hari. Hal tersebut ditolak oleh MK. Permohonan demikian saja ditolak, apalagi “Perkara a quo” yang sudah terlambat 905 hari,” tandas Saleh menutup argumennya.

Baca juga Bangkitkan Denyut Nadi Ekonomi Bandung: Wali Kota Farhan Dorong Sinergi Bandara Husein dan Pasar Baru Trade Center

Kepastian Hukum Adalah Panglima

Melalui dalil-dalil yang kuat ini, KPU mendesak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tersebut ‘Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)”.

KPU menegaskan bahwa kepastian hukum harus tetap menjadi panglima. Membiarkan sengketa yang telah melampaui batas waktu hampir 2,5 tahun untuk diproses akan membuka pintu anarki hukum dan meruntuhkan wibawa batasan waktu yang telah disepakati dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Putusan bersejarah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus *presidential threshold* 20 persen terancam dibajak. Di tengah memanasnya diskursus persiapan Pilpres 2029, muncul wacana yang dinilai sebagai ‘jebakan trojan horse’ untuk mempertahankan monopoli kekuasaan elite politik.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, baru-baru ini membocorkan adanya gagasan baru: pasangan calon presiden dan wakil presiden minimal harus mendapat dukungan dari dua partai politik yang memiliki kursi di parlemen.

Wacana ini langsung memicu alarm demokrasi. Pertanyaan besar muncul: apakah ketentuan “dua partai” ini sekadar syarat administratif-teknis, ataukah ini adalah wajah baru *presidential threshold* yang diciptakan untuk mengakali putusan MK?

Baca juga Pilkades Serentak Banyusari: DPMD Kenalkan Sistem Pemilihan Digital di Pamekaran–Cicinde Selatan

MK Tidak Sekadar Menghapus Angka, Tapi Menghancurkan Rezim Ambang Batas

Untuk membongkar kedok wacana ini, publik harus melihat kembali esensi dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 2 Januari 2025.

Sebelumnya, Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengunci demokrasi dengan syarat pengusungan capres-cawapres sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun, banyak elite politik yang seolah “pura-pura lupa” bahwa MK tidak hanya mencoret angka 20 persen. MK secara eksplisit menghapus *norma* yang menjadikan perolehan pemilu sebelumnya sebagai alat untuk menyaring calon.

Mahkamah menegaskan dengan sangat keras: rezim ambang batas pengusulan pasangan capres-cawapres, **berapa pun besaran atau persentasenya**, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Artinya, MK telah membunuh konsep *presidential threshold* sampai ke akar-akarnya.

Baca juga Bangkitkan Denyut Nadi Ekonomi Bandung: Wali Kota Farhan Dorong Sinergi Bandara Husein dan Pasar Baru Trade Center

Syarat ‘Dua Partai’: Zombie Politik yang Bangkit dari Kubur

Lantas, apa jadinya jika pasangan capres-cawapres “dipaksa” harus didukung oleh minimal dua partai berkursi di DPR?

Ini bukanlah soal teknis pencalonan. Ini adalah **celah kotor** untuk menghidupkan kembali *presidential threshold* yang telah dimatikan oleh MK.

Jika syaratnya adalah dua partai berkursi, maka secara otomatis partai-partai yang memiliki kursi di DPR akan berubah fungsi menjadi *gatekeeper* (penjaga gerbang). Calon perseorangan yang memiliki popularitas tinggi namun tidak diakomodasi oleh dua partai berkursi, akan otomatis gugur sebelum bertarung.

Ini adalah bentuk *presidential threshold* terselubung. Alih-alih menggunakan persentase suara seperti masa lalu, elite politik kini menggunakan “syarat jumlah partai” untuk memaksa para calon tunduk pada kartel dan mahar politik koalisi. MK telah menyatakan bahwa pembatasan hak konstitusional untuk dicalonkan berdasarkan hasil pemilu sebelumnya adalah inkonstitusional, namun elite politik sedang mencari jalan tikus untuk melegalkan pembajakan tersebut.

Baca juga Skandal Kemanusiaan di Kuningan: RS Wijaya Kusumah Tolak Dua Anak Sakit Meski Kamar Kosong, Dalih “Dokter Tidak Layani Anak” Dinilai Absurd

Konstitusi Bukan Karet untuk Kepentingan Elite

Wacana yang digulirkan ini adalah tamparan keras bagi nalar konstitusi kita. Ini membuktikan bahwa bagi sebagian elite politik, kemenangan putusan MK hanyalah formalitas hukum, sementara mentalitas kartel dan eksklusivitas kekuasaan tetap dipertahankan dengan cara apa pun.

Publik dan para penjaga demokrasi harus waspada. Memaksa calon untuk berkoalisi dengan dua partai berkursi bukanlah penyederhanaan sistem, melainkan upaya sistematis untuk membungkam alternatif kepemimpinan dan membatasi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Jika wacana ini diteruskan ke dalam revisi UU Pemilu atau aturan turunan lainnya, maka MK telah dikhianati. *Presidential threshold* mungkin telah mati secara hukum pada Januari 2025, namun elite politik sedang berusaha keras menghidupkannya kembali sebagai zombie politik menjelang 2029.

Sudah saatnya rakyat mengawal ketat setiap celah regulasi. Jangan biarkan hak konstitusional kita disandera oleh ketakutan elite politik terhadap kompetisi yang adil dan terbuka.

(Red)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Terkait terjadinya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar 40 persen dari dana santunan kematian yang terjadi di wilayah Desa Wangunjaya beberapa waktu lalu, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Sukabumi mengambil tindakan tegas.

Account Representative Khusus (ARK) BPJS Ketenagakerjaan, Erik, di Kantor BPJSTK menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi apapun bagi pelaku pungli.

“Di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada toleransi bagi pelaku pungli. Oleh karena itu, dengan adanya kejadian pungli di wilayah Desa Wangunjaya beberapa waktu lalu, petugas yang bersangkutan sudah dinonaktifkan atau dipecat,” tegas Erik, pada Rabu (23/09/2026).

Baca juga Pilkades Serentak Banyusari: DPMD Kenalkan Sistem Pemilihan Digital di Pamekaran–Cicinde Selatan

Sementara itu, Ketua Wadah Agen Perisai dari CV. Alparindo selaku Mitra BPJSTK, Firga, mengatakan bahwa pihaknya secara rutin telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bulanan terhadap agen.

“Monev bulanan sudah saya lakukan dan saya selalu ingatkan jaga integritas,” ujar Firga.

Menurutnya, kewajiban utama agen Perisai itu hanya mendaftarkan peserta yang sedang bekerja dan sehat, dimana agen perisai sendiri mempunyai aplikasi untuk mendaftarkan peserta, menyampaikan informasi terkait cara-cara mengklaim santunan kematian jika terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kematian, serta mengingatkan penagihan iuran.

Bahkan, Firga menegaskan adanya batasan yang jelas dalam pendampingan klaim agar tidak dianggap praktik percaloan.

“Ketika agen mendampingi sampai ke Customer Service (CS) itu sudah dianggap calo, adapun jika mengantar hanya sampai parkiran atau halaman depan BPJSTK saja. Saya selalu mengingatkan agen-agen jangan sampai kita meminta kepada ahli waris,” jelasnya.

Pihak BPJSTK menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan pungli.

“Jika ada terjadi dugaan pungli dari pihak BPJSTK ataupun Mitra BPJSTK silahkan laporkan ke kantor dan kami akan tindak. Kami pastikan BPJSTK tidak akan mentoleransi jika terjadi dan terbukti adanya pungli,” pungkasnya.

(Rama)

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR – Sebuah insiden yang mencoreng prinsip dasar pelayanan kesehatan terjadi di Kabupaten Kuningan. Rumah Sakit Wijaya Kusumah dikabarkan menolak penanganan darurat terhadap dua orang anak pada Sabtu, 19 September 2026. Penolakan ini dilakukan dengan alasan yang dinilai publik sebagai tidak masuk akal dan melanggar etika medis, terutama setelah terungkap fakta bahwa fasilitas ruangan di rumah sakit tersebut sebenarnya masih tersedia.

Insiden bermula ketika kedua orang tua korban (inisial dirahasiakan demi privasi) membawa anak-anak mereka yang dalam kondisi sakit ke RS Wijaya Kusumah. Namun, bukannya mendapatkan pertolongan, keluarga justru dihadapkan pada penolakan sepihak dari pihak manajemen.

Situasi memanas ketika pihak keluarga, yang merasa curiga dengan alasan penolakan tersebut, melakukan pengecekan mandiri ke area rawat inap. Fakta yang ditemukan kian memicu kemarahan: beberapa ruangan perawatan ternyata masih kosong dan siap digunakan. Kontradiksi antara klaim ketidakmampuan melayani dengan ketersediaan fasilitas fisik ini sontak membuat geram pihak keluarga, yang kemudian mendatangi manajemen rumah sakit untuk meminta klarifikasi.

Dalam konfrontasi tersebut, Manajemen RS Wijaya Kusumah memberikan keterangan yang justru semakin kontroversial. Pihak manajemen menyatakan bahwa “Tim Dokter Anak tidak melayani perawatan anak diluar ruangan anak”

Baca juga OTT KPK di Bolmong Utara: Sirajudin Jadi Tersangka Tunggal Pemerasan, Uang Rp200 Juta Diamankan dari Hotel hingga Koper Pribadi

Pada akhirnya kedua anak bersaudara tersebut dibawa ke Rumah Sakit Permata, dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter bahwa kedua anak tersebut positif terkena DBD Dan harus dirawat.

Pernyataan ini dinilai sangat janggal dan berpotensi melanggar standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit umum maupun swasta yang wajib memiliki unit gawat darurat atau pediatri minimal untuk stabilisasi awal pasien sebelum rujukan, jika memang fasilitas lengkap tidak tersedia. Menolak pasien anak dengan dalih ketiadaan dokter spesialis anak, sementara ruang fisik tersedia, dianggap sebagai bentuk pengabaian nyawa (negligence) yang serius.

“Bagaimana mungkin sebuah rumah sakit mengklaim tidak bisa melayani anak, padahal itu adalah bagian fundamental dari layanan kesehatan dasar? Jika memang tidak ada dokter anak, seharusnya ada mekanisme rujukan yang cepat dan aman, bukan penolakan mentah-mentah saat kamar masih kosong,” ujar seorang pengamat kebijakan kesehatan yang meminta tidak disebutkan namanya.

Keluarga korban hingga kini masih trauma dan merasa diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka mendesak adanya investigasi mendalam dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan serta evaluasi tegas terhadap manajemen RS Wijaya Kusumah. Insiden ini menjadi peringatan keras bagi seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia bahwa profit atau efisiensi administratif tidak boleh ditempatkan di atas nyawa pasien, apalagi yang masih berupa anak-anak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada permintaan maaf resmi atau tindakan korektif yang dikeluarkan oleh pihak RS Wijaya Kusumah. Publik menunggu respons tegas dari otoritas kesehatan setempat untuk memastikan tidak ada lagi nyawa yang dikorbankan akibat birokrasi rumah sakit yang kaku dan tidak empatik.

(Tim)