KPK Ungkap Permintaan Uang Eks Wamenaker IEG untuk Renovasi Rumah

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (23/8) mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumahnya di Cimanggis, Jawa Barat.

“Ngomongnya untuk renovasi rumah,” ujar Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta.

Baca Juga Pelepasan Calon Mahasiswa Rumah Tani Angkatan Ke-10 di Desa Petani, Sebagai Kelanjutan Program Beasiswa dari Kementerian Pertanian

Permintaan uang tersebut dilakukan Immanuel Ebenezer setelah ia mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3.

Meskipun demikian, Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa KPK memandang renovasi rumah tersebut belum dilakukan oleh Immanuel Ebenezer. “Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” katanya.

Penahanan 11 Tersangka

Kasus ini berawal dari laporan dan penyidikan kasus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang kemudian berkembang ke kasus dugaan pemerasan.

Pada Jumat (22/8), KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka. Selain uang Rp3 miliar, IEG juga disebut menerima satu unit sepeda motor Ducati.

Kesebelas tersangka telah ditahan KPK selama 20 hari pertama, mulai 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Baca juga KPK Ungkap Aliran Dana Hingga Rp69 Miliar di Kasus Korupsi Kemenaker

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker.

Daftar Tersangka

Berikut adalah identitas 11 tersangka yang ditetapkan oleh KPK:

  • Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wamenaker saat terjadinya perkara.
  • Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker 2022-2025.
  • Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker 2022-sekarang.
  • Subhan (SB), Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker 2020-2025.
  • Anitasari Kusumawati (AK), Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker 2020-2025.
  • Fahrurozi (FRZ), Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker Maret-Agustus 2025.
  • Hery Sutanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-Februari 2025.
  • Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub-Koordinator di Kemenaker.
  • Supriadi (SUP), Koordinator di Kemenaker.
  • Temurila (TEM), Pihak PT KEM Indonesia.
  • Miki Mahfud (MM), Pihak PT KEM Indonesia.

(Sumber Antara)

Pelepasan Calon Mahasiswa Rumah Tani Angkatan Ke-10 di Desa Petani, Sebagai Kelanjutan Program Beasiswa dari Kementerian Pertanian

BATHIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR– Sebanyak 63 siswa lulusan SMA sederajat berhasil menyelesaikan pelatihan intensif di Rumah Tani dan resmi dilepas dalam acara pelepasan calon mahasiswa angkatan ke-10 pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Acara yang diselenggarakan di Aula Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, ini menandai babak baru bagi para peserta yang siap melanjutkan pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perkebunan.

Dari total 64 pendaftar, 63 peserta lolos seleksi ketat untuk mengikuti program pelatihan. Selama empat bulan, mereka digembleng dengan berbagai materi pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, di bawah bimbingan Pembina Budi Fajar Saputra dan Bambang, serta tim pengajar dari Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Setelah melalui pelatihan, 63 siswa ini berhasil lolos sebagai calon mahasiswa baru. Mereka akan melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk di Yogyakarta, Sulawesi, Papua, Bandung, Aceh, dan Medan.

Keberhasilan mereka merupakan bagian dari program beasiswa gratis dari Kementerian Pertanian melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Baca juga KPK Ungkap Aliran Dana Hingga Rp69 Miliar di Kasus Korupsi Kemenaker

Apresiasi dan Harapan untuk Masa Depan

Pembina Rumah Tani, Budi Fajar Saputra, berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis turut peduli dan memberikan dukungan untuk keberlanjutan program ini.

Para calon mahasiswa mengungkapkan rasa syukur dan haru atas kesempatan emas ini yang memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan tinggi tanpa biaya.

Acara pelepasan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, UPT Pertanian, Ketua DPD II Aspekpir Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa Petani, Kepala Desa Simpang Padang, serta para wali murid.

Baca juga Rayakan HUT Ke-3, DPD IWO-I Kota Bekasi Gandeng Diskominfostandi Gelar Pelatihan Jurnalistik

Ketua DPD II Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia, Abdul Kadir Siregar, S.Ag., menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas keberhasilan para siswa.

“Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kita semua, dan saya berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan syukuran bersama di kediaman pembimbing Rumah Tani, menjadi momen perayaan bagi para calon mahasiswa dan orang tua sebelum mereka berangkat menuju tempat pendidikan masing-masing.
(Irwansyah)

KPK Tetapkan Eks Wamenaker IEG dan 10 Orang Lainnya sebagai Tersangka Kasus Pemerasan

Jakarta, JURNAL TIPIKOR-– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan serangkaian penyelidikan, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa IEG diduga menerima suap sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024. Suap tersebut diterima IEG setelah ia mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3.

“Saudara IEG menerima Rp3 miliar pada Desember 2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Baca juga KPK Ungkap Aliran Dana Hingga Rp69 Miliar di Kasus Korupsi Kemenaker

Selain uang, IEG juga diketahui menerima satu unit motor merek Ducati berwarna biru dengan pelat nomor B 2445 yang dibeli pada April 2025. Hingga saat ini, motor tersebut belum memiliki BPKB dan STNK.

“Ini setidaknya juga mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu,” ujar Setyo.
Daftar Tersangka dan Penahanan
KPK menahan IEG dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut adalah 11 tersangka yang ditetapkan oleh KPK:

  • Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wamenaker saat kejadian.
  • Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025.
  • Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker.
  • Subhan (SB), Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025.
  • Anitasari Kusumawati (AK), Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025.
  • Fahrurozi (FRZ), Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025.
  • Hery Sutanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025.
  • Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub-Koordinator di Kemenaker.
  • Supriadi (SUP), Koordinator di Kemenaker.
  • Temurila (TEM), Pihak swasta dari PT KEM Indonesia.
  • Miki Mahfud (MM), Pihak swasta dari PT KEM Indonesia.

Baca juga Rayakan HUT Ke-3, DPD IWO-I Kota Bekasi Gandeng Diskominfostandi Gelar Pelatihan Jurnalistik

Pada tanggal yang sama, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mencopot Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wamenaker.

KPK mengimbau masyarakat untuk terus memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan profesional dan transparan.

(AZI)

KPK Ungkap Aliran Dana Hingga Rp69 Miliar di Kasus Korupsi Kemenaker

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8) mengumumkan temuan baru terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dalam konferensi pers, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Irvian Bobby Mahendro (IBM), menjadi tersangka utama yang diduga menerima aliran dana mencapai Rp69 miliar.

Irvian Bobby Mahendro (IBM) merupakan satu dari 11 tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam kasus ini. Selain IBM, kasus ini juga melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

“Pada tahun 2019-2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara. Uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, seperti belanja, hiburan, uang muka rumah, serta setoran tunai kepada tersangka lainnya, yaitu Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) dan Hery Sutanto (HS),” jelas Setyo Budiyanto.

Baca juga KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lainnya sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

IBM juga diketahui menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk membeli aset, termasuk kendaraan dan penyertaan modal pada tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan Jasa K3 (PJK3).

Selain IBM, KPK juga merinci aliran dana yang diterima oleh tersangka lainnya:

  • Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, Anitasari Kusumawati (AK), diduga menerima Rp5,5 miliar. Dana ini sebagian mengalir ke penyelenggara negara, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan IEG sebesar Rp3 miliar.
  • Subkoordinator Keselamatan Kerja, Subhan (SB), diduga menerima Rp3,5 miliar dari sekitar 80 perusahaan. Dana ini digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk transfer ke pihak lain dan penarikan tunai.
  • Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi, Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), diduga menerima Rp3 miliar, yang digunakan untuk membeli kendaraan dan ditransfer ke pihak lain.

KPK menegaskan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus ini untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat.

Hingga saat ini, KPK telah menahan 11 tersangka dan berupaya memulihkan aset negara yang dicuri.
(AZI)

Rayakan HUT Ke-3, DPD IWO-I Kota Bekasi Gandeng Diskominfostandi Gelar Pelatihan Jurnalistik

Cianjur,.jurnaltipikor.com/,-Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO-I) Kota Bekasi berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik yang berlokasi di Villa Lestari 89, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (23/08/2025).

Pelatihan Jurnalistik yang di inisiasi oleh DPD IWO-I Kota Bekasi tersebut mengusung tema "Antara Pena dan Hukum".

Acara tersebut dihadiri Ketua DPD IWO-I Kota Bekasi Nio Helen, Kepala Diskominfostandi yang diwakili oleh Kepala Bidang Fitrianti Ningsih, S.AB.,M.Si.,dengan narasumber NR Icang Rahardian, S.H., M.H., Reydha Pulpy Mayo Presenter Metro TV, Agustian Effendi Ketua KAI Kota Bekasi, S.H., Ryan Anugrah S.H. Kasi Intelijen Kejari Kota Bekasi dan dimoderatori Nio Stevan Dave Anugerah Mahasiswa Universitas Essa Unggul.

Baca juga KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lainnya sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Reydha Pulpy Mayo Presenter Metro TV yang akrab disapa Pulpy memaparkan akan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis dengan berpedoman pada Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, dari aspek Hukum Ketua KAI Kota Bekasi, Agustian Effendi, S.H., menegaskan bahwa dinegara kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang kebal hukum sekalipun memiliki hak imunitas termasuk seorang jurnalis.

Saat sesi wawancara, Ketua DPD IWO-I Kota Bekasi, Nio Helen, selaku penyelenggara acara menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan jurnalistik ini diselenggarakan berbarengan dengan perayaan ulang tahun ke-3 IWO-I Kota Bekasi.

Ia pun mengucapkan rasa syukur karena kegiatan pelatihan jurnalistik ini dapat dihadiri oleh rekan-rekan media dari berbagai daerah dan juga berlangsung dengan lancar.

“Alhamdulillah, rekan-rekan media dari berbagi daerah dapat hadir dalam acara pelatihan jurnalistik sekaligus kita merayakan ulang tahun IWO-I DPD Kota Bekasi yang ke-3 tahun,”ucapnya.

Baca juga DIRWASTER BPKP PROVINSI RIAU DESAK DPRD SIAK AMBIL TINDAKAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PT TRIOMAS

Nio Helen pun menjelaskan, bahwa pelatihan jurnalistik ini digelar untuk membekali para rekan jurnalis dengan keterampilan dasar hingga lanjutan dalam dunia jurnalistik.

“Kegiatan pelatihan Jurnalistik ini kita gelar untuk membentuk para jurnalis agar berkompeten dan juga bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya juga berimbang, serta memiliki pemahaman mendalam tentang etika jurnalistik dan hukum yang berlaku,”jelasnya.

Nio Helen berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan pelatihan jurnalistik ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu kejurnalistikan sehingga dapat menjadi jurnalis yang profesional. Ia pun mendoakan di ulang tahun ke-3 IWO-I semoga tambah jaya.

“Saya berharap, setelah diselenggarakannya pelatihan ini dapat berefek positif bagi saya pribadi dan juga rekan-rekan dan semoga diulang tahun DPD IWO-I Kota Bekasi yang ke-3 tahun ini kedepannya dapat semakin solid dan jaya,”harapnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Memastikan Upaya PK Tidak Tunda Eksekusi Penahanan Silfester Matutina

Dlokasi yang sama, Ketua DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi,Heriyadi, memberikan ucapan selamat HUT IWO-I DPD Kota Bekasi ke-3 serta mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan jurnalistik yang digelar.

“Saya, Ketua DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi mengucapkan selamat ulang tahun DPD IWO-I Kota Bekasi yang ke-3 semoga DPD IWO-I Kota Bekasi semakin solid dan jaya,” pungkasnya.

(Rama)

KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lainnya sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

JAKARTA. JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Kasus ini terkait pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Jumat (22/8).

Baca juga Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar Diperiksa KPK Terkait Aliran Dana dari Ridwan Kamil

Menurut Setyo, Immanuel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024.

Dana tersebut berasal dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang merupakan hasil pemerasan terhadap para pekerja atau buruh yang ingin memperoleh sertifikat K3.

KPK terus melakukan penyidikan mendalam untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta mengusut tuntas aliran dana dalam kasus ini.

,(AZI)

Karnaval Kebudayaan Puncak Perayaan HUT ke-80 RI di Desa Sodong Basari Tetap Meriah Meski Diterpa Hujan

SODONG BASARI, JURNAL TIPIKOR— Desa Sodong Basari menggelar karnaval kebudayaan sebagai puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada Kamis (21/8).

Acara yang dimulai pukul 12.30 WIB ini berlangsung meriah, menunjukkan semangat tinggi masyarakat meskipun harus menghadapi guyuran hujan deras.
Antusiasme peserta dan penonton tidak surut sedikit pun.

Berbagai replika kreatif diarak, mulai dari replika hewan, ogoh-ogoh, dan replika candi. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah replika tikus koruptor yang menjadi sorotan utama.

Baca juga Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar Diperiksa KPK Terkait Aliran Dana dari Ridwan Kamil

Karnaval ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat umum, tetapi juga melibatkan siswa-siswi dari berbagai sekolah, termasuk SDN 02/04 Sikasur, SMPN 2 Belik, dan SMK NU 01 Belik. Partisipasi mereka menambah semarak acara dan menunjukkan kolaborasi antar generasi dalam melestarikan budaya.

Meskipun diwarnai hujan dan beberapa insiden kecil yang dapat diatasi, seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. Demi keselamatan peserta, karnaval diakhiri lebih awal dari jadwal, yaitu pada pukul 16.30 WIB.

Baca juga DIRWASTER BPKP PROVINSI RIAU DESAK DPRD SIAK AMBIL TINDAKAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PT TRIOMAS

Secara keseluruhan, karnaval kebudayaan Desa Sodong Basari berhasil menjadi penutup perayaan HUT ke-80 RI yang berkesan.

Acara ini membuktikan bahwa semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya tidak akan luntur, bahkan di tengah tantangan cuaca.

(Eka)

Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar Diperiksa KPK Terkait Aliran Dana dari Ridwan Kamil

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat, 22 Agustus 2025, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Dalam keterangannya setelah pemeriksaan, Lisa mengaku ditanya oleh penyidik mengenai aliran dana yang diterima dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Hari ini sudah selesai bagi saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB Ridwan Kamil ya. (Tadi ditanya) aliran dana saja,” ujar Lisa.

Baca juga Wamenaker Minta Amnesti dari Presiden Terkait Kasus Korupsi

Ketika ditanya mengenai tujuan aliran dana tersebut, Lisa menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi anaknya.

“Ya kan buat anak saya,” katanya. Namun, ia menolak untuk menyebutkan jumlah pasti aliran dana yang diterimanya. “Saya enggak bisa sebut nominalnya ya,” tambahnya.

Lisa juga menyatakan bahwa proses pemeriksaan berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti.

Kasus ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita satu unit sepeda motor. Hingga saat ini, 165 hari setelah penggeledahan, Ridwan Kamil belum dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

Baca juga Kejaksaan Agung Memastikan Upaya PK Tidak Tunda Eksekusi Penahanan Silfester Matutina

Pada 13 Maret 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini, yaitu:

  • Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR)
  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB, Widi Hartoto (WH)
  • Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD)
  • Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, Suhendrik (SUH)
  • Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama, Sophan Jaya Kusuma (SJK)

Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp222 miliar.

Apakah Anda ingin menambahkan detail lain ke dalam siaran pers ini, atau ada bagian yang ingin Anda modifikasi?

(AZI)

Wamenaker Minta Amnesti dari Presiden Terkait Kasus Korupsi

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Permohonan ini disampaikannya sebelum memasuki mobil tahanan di kompleks KPK, Jakarta, Jumat (22/08/2025).

“Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Immanuel kepada awak media.

Baca juga Kejaksaan Agung Memastikan Upaya PK Tidak Tunda Eksekusi Penahanan Silfester Matutina

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo dan menegaskan bahwa dirinya tidak merasa dijebak dalam kasus ini.

Immanuel ditetapkan sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kasus ini diungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam OTT tersebut, tim penyidik berhasil menyita puluhan kendaraan dan menyegel ruangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kemenaker.

Baca juga DIRWASTER BPKP PROVINSI RIAU DESAK DPRD SIAK AMBIL TINDAKAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PT TRIOMAS

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer Gerungan dan 10 tersangka lainnya selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

(AZI)

Kejaksaan Agung Memastikan Upaya PK Tidak Tunda Eksekusi Penahanan Silfester Matutina

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Silfester Matutina, terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, tidak akan menunda proses eksekusi penahanan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (20/8).”PK tidak menunda eksekusi,” tegas Anang.

Anang juga mengonfirmasi bahwa Silfester dijadwalkan akan menjalani sidang PK pada 20 Agustus 2025.

“Info dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sudah mendapatkan pemberitahuan tanggal 11 Agustus 2025 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terjadwal sidang PK-nya tanggal 20 Agustus 2025,” tambahnya.

Baca juga DIRWASTER BPKP PROVINSI RIAU DESAK DPRD SIAK AMBIL TINDAKAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PT TRIOMAS

Latar Belakang Kasus

Permohonan PK Silfester terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Silfester Matutina, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), dinyatakan bersalah atas kasus penyebaran fitnah terhadap Jusuf Kalla.

Kasus ini bermula pada tahun 2017 ketika Silfester berorasi dan diduga menyebarkan fitnah. Atas perbuatannya, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 1 tahun penjara.

Setelah mengajukan banding, vonisnya diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara. Meskipun putusan telah dikeluarkan, hingga kini Silfester belum dieksekusi.

(AZI)