KJAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Niat suci negara untuk menjamin gizi dan masa depan generasi bangsa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata menjadi ladang basah bagi para tikus berdasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menggebuk keras praktik mafia pengadaan. Kali ini, tiga petinggi sektor swasta resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal kotor pengadaan motor listrik untuk program MBG.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, pada Jumat (2/10/2026), membongkar bagaimana program strategis nasional ini dibajak oleh kepentingan segelintir orang yang tamak.

“Kejaksaan Agung hari ini kembali menetapkan tersangka dari unsur swasta, yakni YY, AA, dan GB. Mereka bersekongkol secara terstruktur dengan dua tersangka sebelumnya, yaitu Kolonel BU dan AM,” tegas Anang di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Baca juga SKANDAL GILA! Uang Haram Korupsi Motor BGN Disulap Jadi Helikopter, Pesawat Textron, hingga Lexus!

Anang menyingkap modus operandi para tersangka yang tidak main-main. Mereka secara sistematis “mengondisikan” proses pengadaan agar dimenangkan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Praktik kongkalikong ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kompetisi yang adil dan merupakan perampokan terselubung terhadap hak rakyat.

Penambahan tiga tersangka dari pihak swasta ini membuktikan bahwa jaringan mafia pengadaan tidak bekerja sendirian. Kolaborasi antara oknum aparatur negara (Kolonel BU) dengan para pelaku bisnis (YY, AA, GB, dan AM) menunjukkan betapa dalam dan sistematisnya akar korupsi yang mencoba menunggangi kebijakan publik.

“Para tersangka ini tidak sekadar melanggar hukum, mereka telah mencederai kepercayaan publik. Program MBG yang seharusnya menjadi harapan bagi perbaikan gizi anak bangsa, malah dijadikan alat tumbal untuk memperkaya kelompok tertentu melalui PT YAT,” cetus Anang dengan nada tegas.

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Kejaksaan Agung memperingatkan bahwa tidak ada lagi tempat yang aman bagi para koruptor yang berani bermain api dengan uang dan hajat hidup orang banyak. Penyidikan tidak akan berhenti pada lima tersangka ini. Kejagung akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar seluruh jaringan, termasuk mengungkap siapa saja pihak-pihak yang berada di balik layar PT Yasa Artha Trimanunggal.

Publik menagih komitmen Kejaksaan Agung untuk tidak hanya memenjarakan para pelaku, tetapi juga memaksimalkan pengembalian kerugian negara agar dana yang dikorupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan gizi anak bangsa.

Tidak ada kompromi untuk para perampok masa depan bangsa!

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengungkap wajah keserakahan para koruptor yang tak ada habisnya. Kali ini, skandal korupsi pengadaan sepeda motor di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026 mencuat dengan fakta yang mencengangkan: uang haram hasil korupsi proyek motor disulap menjadi aset selangit berupa helikopter, pesawat pribadi, hingga armada mobil mewah!

Bayangkan, dari proyek pengadaan sepeda motor yang sejatinya untuk operasional dasar, para tersangka justru berfoya-foya dengan aset penerbangan dan kendaraan mewah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan fakta mengejutkan ini usai menetapkan empat tersangka baru dari klaster swasta dalam kasus persekongkolan tender BGN tersebut.

“Penyidik tidak hanya menyita dokumen dan uang tunai sebesar Rp24,97 miliar. Kami juga menyita 1 unit pesawat Textron Aviation, 1 unit helikopter Bell 505, 1 unit Lexus, 2 unit BYD, 1 unit BYD Dolphin, 1 unit Hino, serta 5 buah telepon genggam dan 89 dokumen,” ungkap Anang dengan nada tegas di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Anang menegaskan bahwa aset fantastis berupa pesawat Textron dan helikopter Bell 505 tersebut disita dari perusahaan yang terafiliasi langsung dengan tersangka berinisial AM. Namun, Kejagung masih terus melakukan *follow the money* dan pendalaman untuk menguak siapa sebenarnya pemilik pasti dari kedua kendaraan penerbangan mewah tersebut.

Konspirasi Busuk Lintas Sektoral

Modus korupsi ini bukan sekadar kejahatan kerah putih biasa, melainkan sebuah permufakatan jahat lintas sektoral. Keempat tersangka dari pihak swasta yang baru ditahan adalah AM (Komisaris PT ASE & PT YAT), YY (Direktur PT YAT), serta AA dan GB (Direktur PT ASE).

Mereka diduga melakukan persekongkolan kotor dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari klaster pemerintahan, Kolonel Cpl Budi Utomo (BU), yang berlatar belakang militer. Konspirasi ini dirancang khusus untuk memenangkan tender pelaksanaan pengadaan di BGN secara curang.

Baca juga Hujan Tidak Menjadi Halangan Bagi Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Dalam Memberikan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, Pelanggan Apresiasi

Dikurung di Rutan Berbeda

Merespons keserakahan yang merugikan negara dan rakyat ini, Kejagung langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk mencegah upaya penggelapan aset atau pelarian diri.

“AM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, YY di Rutan Pondok Bambu. Sedangkan AA dan GB ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan,” rinci Anang.

Sementara itu, untuk tersangka BU selaku PPK berlatar belakang militer, penahanan dilakukan di Rutan Pomdam Jaya. Meski ditahan di tempat berbeda karena status keprajuritan, Anang memastikan bahwa proses peradilan BU akan berjalan beriringan dan disatukan dengan para tersangka dari pihak swasta dalam satu meja hijau.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi publik. Di saat negara sedang berjuang memperbaiki gizi dan fasilitas dasar melalui BGN, segelintir oknum justru memanfaatkan celah korupsi untuk “terbang” tinggi menikmati helikopter dan pesawat pribadi dari uang rakyat.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus membongkar jaringan korupsi ini, tidak hanya memenjarakan para oknum, tetapi juga memiskinkan mereka dengan merampas seluruh aset hasil kejahatan yang telah disulap dari proyek motor menjadi aset penerbangan dan mobil mewah tersebut.

(Azi)

BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) meminta Kantor Pertanahan Kota Bandung memberikan kejelasan mengenai status dan riwayat bidang tanah yang menurut dokumen administrasi kelurahan tercatat sebagai “Persil 152 S.II dengan luas sekitar 1.620 m²”, yang berkaitan dengan “H. Darta (Alm.).

Permintaan tersebut bukan didasarkan pada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau peralihan hak secara tidak sah. Sebaliknya, BPKP menilai masih terdapat sejumlah informasi yang perlu “dikonfirmasi melalui data resmi pertanahan”, sehingga fakta administratif dapat dipisahkan secara tegas dari dugaan atau klaim para pihak.

FAKTA YANG DICATAT BPKP

Dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor, Jumat (2/10), Pada “14 Agustus 2026”, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H sapaan Akrabnya Tarmizi mengatakan bahwa BPKP melakukan pertemuan dengan “PT Multidaya Kharisma” yang diwakili oleh tiga orang, diantaranya saudara  Viki.

Dalam pertemuan tersebut, dari pihak yang berkaitan dengan kepentingan ahli waris H. Darta hadir, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H. selaku Ketua Umum BPKP, Asep JH, Riksmaya, S.H., Panji Adilawarman, dan Heri Irawan. Ujar Tarmizi

Fakta yang dicatat BPKP: dalam pertemuan tersebut PT Multi daya Kharisma menunjukkan suatu dokumen yang disebut sebagai  “HGB Induk.”

Fakta lain yang dicatat BPKP: berdasarkan dokumen yang diperlihatkan dan pembahasan dalam pertemuan tersebut, pada saat itu BPKP ” belum memperoleh bukti kepemilikan yang secara jelas dapat dikonfirmasi sebagai bukti hak atas bidang tanah H. Darta yang dipersoalkan.” Tutur Tarmizi

Pada saat yang sama, BPKP memperoleh informasi dalam pertemuan tersebut bahwa bidang tanah dimaksud telah masuk dalam “market plan” PT Multidaya Kharisma.

Namun, BPKP menegaskan bahwa keberadaan suatu bidang tanah dalam market plan “tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah tersebut**. Status hak hanya dapat dipastikan berdasarkan dokumen dan data pertanahan yang sah serta dapat diverifikasi. Ungkapnya

Baca juga Skandal Suap HGB Rp106 Miliar: KPK Bidik Manajer Summarecon, Jejak ‘Orang Dalam’ Menteri Semakin Terbaca

DUGAAN TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI FAKTA

Di sinilah BPKP menarik garis yang tegas.

BPKP “tidak menyatakan bahwa PT Multidaya Kharisma telah mengambil atau menguasai tanah H. Darta secara melawan hukum.

BPKP juga “idak menyimpulkan bahwa dokumen HGB Induk yang ditunjukkan tersebut tidak sah.

Demikian pula, BPKP “belum menyimpulkan bahwa Persil 152 S.II seluas sekitar 1.620 m² tersebut telah beralih hak kepada pihak tertentu.”

Semua hal tersebut masih membutuhkan “konfirmasi resmi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Imbuh Tarmizi

Pertanyaan BPKP justru sederhana: apakah data tanah yang tercatat di tingkat kelurahan memiliki kesesuaian dengan data pertanahan yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung?

Jika memang terdapat HGB yang berkaitan dengan bidang tersebut, maka perlu dijelaskan secara resmi nomor hak, pemegang hak, luas, tanggal penerbitan, dasar penerbitan, serta riwayat perubahan datanya**, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

SURAT KELURAHAN JUGA PERLU DIBACA SECARA UTUH

Pada 24 Agustus 2026, BPKP memperoleh surat dari pihak kelurahan dengan Nomor B/PU/10-Kel.CK/VIII/2026.

Surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan BPKP dalam melakukan penelusuran administrasi tanah.

Namun, BPKP tidak ingin menjadikan surat kelurahan sebagai satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan mengenai status hak atas tanah.

Data kelurahan adalah satu bagian dari rangkaian administrasi. Konfirmasi mengenai status hak tetap perlu disandingkan dengan data pada Kantor Pertanahan.

Karena itu, setiap perbedaan atau ketidaksesuaian antara data administrasi kelurahan dan data pertanahan perlu dijelaskan melalui dokumen, bukan melalui asumsi.

Baca juga SINDIKAT MAFIA TANAH MAKIN TEREKSPOS! KPK GELADAH PT BELA PARAHYANGAN, JERAT KORUPSI HGB MELIBATKAN ORANG DEKAT MENTERI

BPKP AJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Untuk memperoleh kepastian tersebut, BPKP telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Bandung pada 16 September 2026.

Permohonan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjernihkan status dan riwayat bidang tanah yang menjadi perhatian BPKP. Tegas Tarmizi

Menurut catatan BPKP, hingga kemudian diajukannya keberatan, belum diberikan tanggapan dan/atau informasi terhadap permohonan informasi publik tersebut.

Atas kondisi tersebut, BPKP kemudian mengajukan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026 kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Bandung.

TUJUH PERTANYAAN YANG MEMBUTUHKAN JAWABAN DOKUMEN

BPKP meminta Kantor Pertanahan Kota Bandung memberikan kejelasan, antara lain mengenai:

1. Apakah Persil 152 S.II dengan luas sekitar 1.620 m² tercatat atau memiliki keterkaitan dengan data bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Bagaimana status hak atas tanah tersebut berdasarkan data pertanahan.
3. Apakah terdapat penerbitan “HGB** yang berkaitan dengan bidang tanah dimaksud.
4. Jika terdapat HGB, siapa pemegang haknya, kapan diterbitkan, berapa luasnya, dan apa dasar penerbitannya, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan.
5. Apakah pernah terjadi pemecahan, penggabungan, peralihan, perubahan data, atau tindakan administrasi pertanahan lainnya terhadap bidang tersebut.
6. Bagaimana keterkaitan antara data administrasi kelurahan dengan data yang tercatat pada Kantor Pertanahan.
7. Apakah dokumen “HGB Induk” yang pernah ditunjukkan dalam pertemuan tanggal 14 Agustus 2026 memiliki keterkaitan dengan bidang tanah yang sedang ditelusuri BPKP.

Pertanyaan tersebut “bukan tuduhan”. Pertanyaan tersebut merupakan permintaan klarifikasi agar setiap pihak berbicara berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.

“JANGAN CAMPURKAN KLAIM DENGAN FAKTA”

Ketua Umum BPKP,  Ahmad Tarmizi, S.E., S.H. menegaskan bahwa BPKP tidak sedang menetapkan siapa yang benar atau salah.

“Kami sedang memisahkan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan klaim, dan mana yang masih berupa dugaan. Kalau ada bukti hak, mari ditunjukkan dan diverifikasi. Kalau ada data pertanahan, mari dibuka sesuai ketentuan. Jangan sampai sesuatu yang belum terkonfirmasi kemudian dianggap sebagai fakta.”

Menurut BPKP, persoalan tanah harus ditempatkan dalam kerangka “dokumen, data, dan ketentuan hukum yang berlaku”.

Karena itu, BPKP tidak menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hanya berdasarkan adanya market plan, keberadaan dokumen yang disebut HGB Induk, maupun adanya perbedaan informasi antar administrasi.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah belum adanya kejelasan yang dapat diverifikasi mengenai hubungan antara bidang tanah H. Darta, data Persil 152 S.II, dan dokumen pertanahan yang berkaitan dengannya.

BPN DIMINTA MEMBERIKAN KEPASTIAN ADMINISTRATIF

BPKP berharap keberatan yang telah disampaikan dapat dijawab secara substantif dan sesuai mekanisme keterbukaan informasi publik.

Sebab, semakin lama status dan riwayat suatu bidang tanah tidak memperoleh penjelasan yang terang, semakin besar pula ruang bagi munculnya berbagai versi, klaim, dan dugaan di tengah masyarakat.

BPKP kembali menegaskan:

“Kami tidak sedang mencari kesalahan siapa pun. Kami sedang mencari kepastian. Persoalan tanah harus diselesaikan dengan dokumen, data, dan hukum—bukan dengan asumsi.”

Bagi BPKP, klaim bukan bukti kepemilikan, market plan bukan bukti hak, dan dugaan bukan fakta.

Fakta harus diuji melalui dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila keberatan tersebut tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian yang memadai sesuai mekanisme yang berlaku, BPKP akan mempertimbangkan langkah selanjutnya melalui  Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tutup Tarmizi

(Her)

Skor kerentanan korupsi di bawah 72,99 jadi alarm bahaya. KPK langsung mengunci tiga urat nadi anggaran: Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa agar tidak jadi ‘kolam’ baru korupsi.

NABIRE, JURNAL TIPIKOR – Jangan biarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah lahir dan langsung “sakit” oleh rayapan korupsi. Menyadari fondasi birokrasi daerah pemekaran ini masih sangat rapuh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengambil langkah tegas: turun gunung mengawal langsung alur uang negara dari hulu hingga hilir.

Langkah preemptif ini diambil setelah hasil pemantauan KPK selama tiga tahun terakhir membunyikan alarm bahaya. Papua Tengah tercatat masih berada dalam zona rentan korupsi dengan skor di bawah 72,99.

“Kita tidak bisa menunggu bangunan roboh baru mencari penyebabnya. Fondasi birokrasi Papua Tengah harus dibangun secara cermat, steril dari celah penyimpangan sejak hari pertama,” ketus Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, saat menggelar evaluasi tertutup di Nabire, Kamis (1/10/2026).

Mengunci Tiga Urat Nadi Anggaran

KPK tidak main-main. Melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), lembaga antirasuah ini langsung membidik tiga urat nadi yang paling sering dijadikan celah korupsi di daerah: Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Tak hanya itu, KPK juga menyoroti mekanisme hibah dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRP yang kerap menjadi area abu-abu dalam pembahasan anggaran bersama eksekutif. Seluruh celah risiko ini kini dipetakan dan dituangkan dalam berita acara yang mengikat secara hukum.

“Ada area yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat yang menjadi perhatian kami. Pimpinan daerah dan DPRP wajib paham regulasi, jangan sampai rencana pembangunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat, malah berakhir di meja hijau,” tegas Maruli.

Baca juga Diduga Pencuri Kelapa Membawa Mobil Bak Terbuka Di Jampang Surade Beraksi Di Siang Bolong, Pemilik Laporkan Ke Polres

Tidak Ada Lagi Alasan Ketidaktahuan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini diwajibkan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan tata kelola ini setiap bulan kepada KPK.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang mendampingi evaluasi langsung mengakui tantangan yang dihadapi daerahnya. Ia menyatakan komitmen mutlak untuk menindaklanjuti “pekerjaan rumah” yang disodorkan oleh KPK.

“Kami sudah menandatangani berita acara kesepakatan. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Kami akan tindaklanjuti setiap poin yang disepakati untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini,” tegas Meki Nawipa.

BPKP Diturunkan Sebagai ‘Pengawal’

Untuk memastikan komitmen ini tidak sekadar di atas kertas, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, ditunjuk sebagai garda terdepan pengawalan teknis. BPKP akan bertindak sebagai “rem” dan “pengawal” agar setiap rupiah anggaran daerah aman dari praktik suap dan pungli.

“BPKP Perwakilan Papua Tengah siap bersinergi, membantu pengawalan penguatan tata kelola di Pemprov maupun Kabupaten se-Papua Tengah,” kunci Catur.

KPK menegaskan, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan datang bukan sekadar ajang mencari nilai, melainkan rapor kejujuran. Jika tata kelola tidak dibenahi hari ini, Papua Tengah berisiko mengulangi sejarah kelam daerah lain yang kehabisan anggaran karena bocor di tengah jalan.

Kini, bola panas ada di tangan para pembuat kebijakan di Nabire. Apakah Papua Tengah akan menjadi DOB percontohan yang bersih, atau justru menjadi kolam baru bagi para koruptor? KPK sudah memasang mata dan telinga.

Sumber : Antara

Editor : Azi

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Aksi dugaan pencurian kelapa dengan modus membawa mobil bak terbuka terjadi di wilayah Jampang Surade, Kabupaten Sukabumi. Pelaku beraksi terang-terangan di siang bolong.

Berawal dari sebuah kabar yang sampai ke telinga Julaeni selaku ahli waris pemilik kebun kelapa, bahwa kelapa milik orangtuanya sering digondol maling. Di satu kesempatan saat ke kebun, Julaeni menyaksikan sendiri banyak kelapa berserakan di pinggir jalan di tanah kebun milik orangtuanya dan terlihat pula 1 unit kendaraan bak terbuka warna putih terparkir.

Aksi pelaku disaksikan Julaeni sedang menggerek kelapa dari kebun milik orangtuanya. Julaeni pun segera mengambil handphonenya lalu merekam aksi para pelaku yang sedang mengambil kelapa di kebun orangtuanya.

“Saya tidak bisa berbuat banyak karena para pelaku membawa golok yang disimpan di pinggang, Saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Julaeni, pada Kamis (01/10/2026).

Oleh karena itu, Julaeni mengambil langkah untuk melaporkan aksi tersebut ke pihak Polres Sukabumi.

Baca juga Kejari Kabupaten Sukabumi Gandeng Media Gelar Penerangan Hukum Bertema “Sinergi Kejaksaan Dan Pers Untuk Masyarakat Merawat Kepercayaan, Mengawal Keadilan”

Aksi pelaku diketahui Julaeni pada Minggu, 05 Juli 2026 siang hari. Julaeni langsung melaporkan aksi dugaan pencurian tersebut pada hari Senin, 06 Juli 2026 ke pihak Polres Sukabumi.

Julaeni berharap, kasus yang sudah berjalan sekitar 3 bulan ini dapat segera diproses secara serius dan para terduga pelaku segera ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Pihak Polres Sukabumi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Julaeni tertanggal 28 September 2026 terkait laporan pengaduan pencurian kelapa di kebun orangtuanya, adapun isi dari SP2HP tersebut menerangkan, bahwa penyelidik telah melakukan klarifikasi/wawancara terhadap pelapor dan saksi juga telah mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap 3 orang terduga pelaku.

Adapun hambatan yang diuraikan dalam SP2HP yaitu belum didapatkan bukti-bukti lain terkait dugaan tindak pidana pencurian tersebut dan dua orang terduga pelaku inisial B dan A tidak datang memenuhi undangan.

Rencana kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan pihak penyidik yaitu :

• Akan mengirimkan undangan klarifikasi/wawancara kembali terhadap terduga pelaku inisial B dan A.
• Akan melakukan permintaan bukti-bukti lain terkait dugaan tindak pidana pencurian terhadap pelapor.
• Akan mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap saksi-saksi lain dan akan mengumpulkan bukti-bukti lain terkait peristiwa tersebut.

(Rama)