Terkait Kasus Korupsi Ditubuh DLH Kabupaten Sukabumi, Salahsatu Vendor Dijemput Paksa Kejari Di Bandung

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Sempat mangkir 3 kali panggilan dan berpindah-pindah tempat, akhirnya vendor dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi berinisial D dijemput paksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi di Bandung, Rabu (23/07/2025).

D merupakan rekanan atau pihak ketiga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah. D ditetapkan tersangka bersamaan dengan dua tersangka pegawai DLH sebelumnya, T dan H. Namun, karena selalu mangkir setiap dipanggil, ahirnya D dijemput paksa dan baru bisa ditahan sekarang.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Agus Yuliana Indra Santoso, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa sebelum ditangkap tersangka inisial D sempat mangkir dari tiga kali panggilan penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Sukabumi yang akhirnya diamankan oleh tim penyidik di salah satu hotel di wilayah Bandung.

"Kami jemput saat tersangka berada di wilayah Bandung dini hari tadi. Memang kabur-kaburan terus tersangka ini,"ungkapnya.

Baca juga KPK Periksa Anak Tersangka Dius Enumbi dalam Kasus Suap Dana Operasional Papua

Lanjut Agus, dalam kasus ini D tidak menjalankan kewajibannya dengan baik selaku vendor meskipun sudah mengikatkan diri dalam dokumen kontrak pekerjaan dengan DLH. Meskipun faktanya demikian, namun D ini masih menerima pembayaran yang besarannya sesuai dengan kontrak.

Dugaan penyimpangan diperkuat dengan adanya temuan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam auditnya menyatakan, perbuatan para tersangka telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 877.233.225,00.

“Salah satu sebab D ini kami jadikan tersangka karena mereka bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara lebih dari Rp. 800 juta. Kami sangkakan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal hukuman empat tahun penjara,”pungkasnya.

Baca juga Si Jago Merah Lahap Penggesekan Kayu Di Bojonggenteng Parakansalak, Ini Dia Penyebabnya

Total menjadi empat orang yang terjerat dengan ditangkapnya D sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ditubuh DLH Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan pelayanan persampahan tahun anggaran 2024.

(Rama)

Pendidikan Bukan Panggung Gimik, Ini Bahaya Rombel 50 Siswa ala Jawa Barat

Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

JURNAL TIPIKOR – Di tengah euforia pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8 hektare di setiap kabupaten/kota, sebagai sebuah mimpi besar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, malah muncul kebijakan kontradiktif dari level provinsi yakni kelas diisi hingga 50 siswa. Jawa Barat jadi sorotan, dan publik pun bertanya: “Apakah makin padat itu makin cerdas?”

Jika tidak hati-hati, ini bisa menjadi bom waktu pendidikan karena melanggar hukum, menyiksa psikologi anak, dan memboroskan anggaran hanya demi citra efisiensi yang keliru.

Regulasi jelas maksimal 36 siswa per kelas

Sejak lama, pemerintah pusat melalui Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 telah menetapkan batas maksimal siswa per rombongan belajar (rombel):

1. SD/MI maksimal 28 siswa,
2. SMP/MTs maksimal 32 siswa,
3. SMA/SMK/MA/MAK maksimal 36 siswa.

Ditambah lagi, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 pada lampiran III menegaskan bahwa setiap ruang kelas harus memiliki luas minimal 2 meter persegi per siswa dan lebar ruangan minimal 5 meter. Jika satu ruang kelas SMA berukuran 72 m² diisi 50 siswa, maka hanya tersisa 1,44 m² per anak, itu di bawah standar minimal dan melanggar Standar Nasional Indonesia (SNI) 8157:2015.

Baca juga Siap Diperiksa Polisi Terkait Tragedi Alun-alun Garut, Gubernur Dedi Mulyadi: “Kedudukan Semua Orang Sama di Depan Hukum”

Lebih dari itu, sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) otomatis akan menolak input siswa ke-37 ke atas. Ini sistim nasional, bukan Jawa Barat semata. Maka dampaknya:

– Siswa tidak mendapat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN),
– Tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
– Tidak diikutsertakan dalam Asesmen Nasional (AN).

Anak-anak ini secara administratif akan dianggap tidak terdaftar di sistem pendidikan negara. Ini sangat merugikan!

Popularitas tak boleh menyingkirkan peraturan

Gagasan pendidikan tidak bisa bergantung pada figur sepopuler apa pun. Hukum Indonesia melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 di pasal 7 menegaskan bahwa peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah batal demi hukum bila bertentangan dengan peraturan menteri.

Maka ketika kebijakan lokal membiarkan rombel mencapai 50 orang, itu bukan keberanian inovatif, melainkan pelanggaran sistemik. Jadi sudah jelas bukan?

Sebagai pengingat, pemimpin itu sejati adalah mereka yang mampu legowo menyesuaikan diri dengan hukum nasional, bukan sekadar tampil beda tanpa dasar hukum.

Efek psikologis dan medis, jelas gemuk adalah risiko kolektif

Penelitian Zheng et al. (2022) dalam Journal of Educational Psychology menunjukkan bahwa rasio murid-guru di atas 25:1 menurunkan capaian akademik hingga 12%. Tingkat stres siswa juga meningkat 34%

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ruang dengan kepadatan di bawah 2 m²/siswa dan tanpa ventilasi berisiko tinggi terhadap:

– Penyebaran penyakit pernapasan,
– Gangguan konsentrasi,
– Penurunan kualitas interaksi sosial.

Data internal Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud 2020 pun menyebut bahwa siswa di kelas lebih dari 35 orang mengalami kecemasan 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan kelas dengan jumlah ideal.

Sekolah rakyat 8 hektare pilihan untuk menampung banyak siswa

Dengan alokasi lahan besar dan anggaran triliunan, Sekolah Rakyat semestinya digunakan Pemprov Jawa Barat menjadi oase pendidikan holistik. Ruangan sekolah rakyat bisa dipergunakan untuk menampung lebih banyak siswa jika ruangan sekolah yang ada dirasa kurang.

Pilihan ini lebih ideal bukan malah ruangan yang ada digunakan untuk menjejalkan siswa sebanyak-banyaknya, karena hal itu adalah pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan SNI 8157:2015 tentang Bangunan Sekolah Dasar dan Menengah.

Ruang kelas di 8 hektare harus lebih dimanfaatkan untuk:

1. Laboratorium STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics),
2. Taman terapi untuk anak berkebutuhan khusus,
3. Ruang proyek kolaboratif dan konseling,
4. Zona hijau dan olahraga terbuka.

Bukan hanya untuk deretan bangku dan kipas angin.

Rekomendasi IAW untuk pemerintah daerah dan nasional

1. Batasi jumlah siswa maksimal 36 per kelas sesuai Permendikbudristek 47/2023.
2. Terapkan sistem dua shift atau rombel paralel seperti sukses dilakukan di DKI Jakarta (Pergub No. 189 Tahun 2019).
3. Tutup rombel ilegal dalam waktu 6 bulan (Pasal 15 Permendikbudristek 47/2023).
4. Fungsikan lahan 8 hektare secara optimal untuk aspek psikososial dan akademik.
5. Difasilitasi pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia bagi siswa yang kehilangan hak administratif (UU No. 37 tahun 2008)

Kesimpulan, pendidikan harus patuh hukum, bukan tunduk gimik

Mendorong 47–50 siswa dalam satu ruang bukan inovasi, tapi bentuk pembiaran yang merugikan hak dasar anak. Pendidikan Indonesia harus berpijak pada:

– Hukum nasional yang tegas,
– Data ilmiah yang sahih,
– Prinsip kesehatan dan psikologi anak.

*Karena sekolah bukan panggung konten viral. Bukan tempat uji nyali kebijakan populis. Tapi ruang suci untuk menumbuhkan masa depan bangsa

(Red)

Bupati Sukabumi Hadiri Rapat Paripurna Yang Digelar DPRD Kabupaten Sukabumi, 2 Poin Penting Dibahas, Ini Dia Poinnya

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menggelar rapat paripurna yang berlokasi di Gedung DPRD, Komplek Perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, pada Senin (21/07/2025).

Agenda rapat kali ini membahas dua hal penting, yakni pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2025–2029 serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya. Penyusunannya dilakukan secara terarah agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan pembangunan daerah dalam jangka waktu lebih luas.

"RPJMD ini adalah kesinambungan dari sebelumnya, sebagai pondasi untuk mewujudkan Sukabumi yang Mubarokah. Insyaallah dengan adanya perubahan ini, arah pembangunan bisa lebih fokus dan maksimal,”ujarnya.

Baca juga UPTD Peternakan Dan Puskeswan Wilayah I Sukabumi Lakukan Vaksinasi PMK & Pemberian Vitamin Di KPUD Gemah Ripah Sukalarang

Lanjut Budi Azhar,DPRD melalui panitia khusus (Pansus) telah menyetujui dan mensahkan RPJMD 2025 – 2029 sekaligus menyepakati nota perubahan KUA-PPAS 2025. Dimana dokumen perencanaan ini akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun program kerja yang lebih adaptif, terutama pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi.

“Dalam anggaran perubahan nanti, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar prioritas, terutama menyangkut pemulihan daerah terdampak bencana,” jelasnya.

“Kami di DPRD akan mengawal bersama pelaksanaan RPJMD ini agar visi-misi kepala daerah bisa terwujud dengan baik,” imbuhnya.

Baca juga Bupati Sukabumi Pimpin Rapat Dinas, Evaluasi Kinerja Dan Arah Strategis Pembangunan Daerah

Budi Azhar menambahkan, bahwa Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan arah pembangunan Sukabumi untuk lima tahun ke depan dengan telah disahkannya dokumen RPJMD dan perubahan KUA-PPAS.

“Diharapkan setiap kebijakan pembangunan daerah akan berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sukabumi,”ucapnya.

Dilokasi yang sama, Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, mngatakan bahwa pembahasan rapat paripurna kali ini 8pada intinya sama dengan yang disampaikan oleh DPRD, pemerintah daerah mendorong dan mengawal.

“Semoga Kabupaten Sukabumi ini pemulihan dari bencananya cepat. Terkait anggaran, tidak ada kenaikan angaran kali ini, insya allah kedepannya. Tema pembangunan kedepan masih kolaborasi antara yang lama dengan yang baru,” pungkasnya.

(Rama)

UPTD Peternakan Dan Puskeswan Wilayah I Sukabumi Lakukan Vaksinasi PMK & Pemberian Vitamin Di KPUD Gemah Ripah Sukalarang

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Wilayah I Sukabumi kembali melanjutkan kegiatan Vaksinasi PMK dan Pemberian Vitamin pada ternak sapi perah yang berlokasi di KPUD Gemah Ripah, Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi,Jum'at (12/07/2025).

Dihari ke-2 ini, sebanyak 75 ekor sapi perah telah divaksin dan diberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kegiatan ini berjalan lancar berkat dukungan penuh dari para peternak dan semangat kolaborasi antara petugas dan juga anggota kelompok.

Baca juga Bupati Sukabumi Pimpin Rapat Dinas, Evaluasi Kinerja Dan Arah Strategis Pembangunan Daerah

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Peternakan dalam menjaga kesehatan hewan ternak demi tercapainya peternakan yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

Sehat ternaknya, sejahtera pula peternaknya.

(Rama)

Bupati Sukabumi Pimpin Rapat Dinas, Evaluasi Kinerja Dan Arah Strategis Pembangunan Daerah

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Bupati Sukabumi, Dra. H. Asep Japar, M.M., memimpin langsung Rapat Dinas Bulan Juli Tahun 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Senin (21/07/2025).

Dimana, agenda rutin ini membahas evaluasi kinerja dan arah strategis pembangunan daerah ke depan.

Dalam rapat dinas tersebut, beberapa penandatanganan kerja sama turut dilakukan. Diantaranya, penandatanganan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan RSUD Palabuhanratu, RSUD Sekarwangi, dan RSUD Sagaranten terkait inovasi Bulir Air Mata (Ibu Melahirkan, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian).

Baca juga KPK Jelaskan Kronologi Pemeriksaan Gubernur Khofifah di Polda Jatim: Demi Efisiensi, Bukan Pengistimewaan

Penandatanganan kerja sama antara Disdukcapil dan RSUD Sekarwangi tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam layanan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Adapun, penandatanganan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terkait pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam pelayanan lingkup tugas Disdik. Dilanjutkan, kerjasama antar dinas terkait penguatan peran perangkat daerah dalam implementasi penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan.

Selain penandatanganan kerja sama, diserahkan pula penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima piagam penghargaan sebagai peringkat ke-2 kategori Pemerintah Daerah Terbaik.

Baca juga Kapolda Jabar Ucapkan Bela Sungkawa Atas Gugurnya Satu Anggota Kepolisian Saat Bertugas dan 2 Warga Masyarakat dalam Pesta Rakyat di Garut

Acara dilanjutkan dengan ekspose kinerja oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Rapat dinas kali ini menjadi istimewa karena diselenggarakan bersamaan dengan peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Peluncuran dilakukan secara virtual, serentak se-Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 dan disaksikan melalui Command Center Setda Kabupaten Sukabumi.

Baca juga DPR RI Kembali Bahas RUU KUHAP: Libatkan YLBHI dan Organisasi Advokat dalam Dialog Intensif

Dalam arahannya, Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menekankan akan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025/2026.

“Hari ini masyarakat menaruh harapan besar di bidang infrastruktur. Karena itu, kita harus fokus dan memprioritaskannya terlebih dahulu. Saya minta, Dinas PU untuk benar-benar memusatkan perhatian pada sektor ini,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perizinan, termasuk pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit.

“Saya minta Bappelitbangda dan jajaran turun langsung ke lapangan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Pakar Hukum Pidana Soroti Potensi Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Insiden Pesta Rakyat Garut

Khusus untuk sektor perikanan, Bupati meminta peningkatan layanan agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung.

“Saya ingin pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan lebih ditingkatkan. Ketika masyarakat membutuhkan, pelayanan harus hadir menjawab harapan mereka,” tambahnya.

Bupati optimis,pembangunan infrastruktur di tahun 2025-2026 dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih solid, kompak, dan saling mendukung demi terwujudnya Sukabumi yang Mubarokah,” tutupnya.

Baca juga Masyarakat Siak Soroti Pemanfaatan Aset Strategis 5.444 Hektar untuk Masa Depan

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, turut memberikan arahan penting mengenai kedisiplinan dan etika ASN.

“Saya ingin semua ASN berpegang pada prinsip dasar. Kedisiplinan, hirarki, dan jiwa sebagai abdi negara harus terus dijaga agar marwah pemerintah daerah tetap terhormat,”tegasnya.

Ia juga membuka ruang komunikasi antar pegawai, termasuk melalui forum santai seperti bincang bersama atau diskusi informal demi memperkuat sinergi di lingkungan birokrasi.

(Rama)

Wakil Walikota Bandung : Pemkot Bandung Dukung Penuh Kegiatan Keagamaan dan Sosial, Gebyar Muharram 1447 H Wujudkan Bandung Utama

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh berbagai kegiatan keagamaan dan sosial sebagai pilar pembangunan kota yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, kebermanfaatan, dan kolaborasi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat menghadiri Gebyar Muharram 1447 H di Kantor PCNU Kota Bandung pada Minggu, 20 Juli 2025.

Acara Gebyar Muharram 1447 H, yang dimeriahkan dengan pengobatan gratis, parade dakwah, hingga kontes dai cilik, menjadi bukti nyata implementasi nilai-nilai tersebut.

Dalam sambutannya, Erwin menekankan bahwa dakwah tidak hanya terbatas pada ceramah di mimbar, tetapi juga termanifestasi dalam aksi nyata di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kebermanfaatan untuk umat. Dakwah bukan sekadar ceramah, tapi juga pelayanan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan aksi nyata,” ujar Erwin.

Ia menambahkan bahwa Bulan Muharram adalah momen yang sangat tepat untuk memperkuat sinergi antara dakwah dan kegiatan sosial.

Muharram, sebagai bulan refleksi, hijrah, dan pembaruan niat dalam kebaikan, menjadi momentum ideal untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempererat ukhuwah.

“Gebyar Muharram ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempererat ukhuwah. Kita perlu mendorong gerakan dakwah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Baca juga Wabup Garut dan Suami Siap Diperiksa Terkait Insiden Pesta Rakyat yang Menelan Korban Jiwa

Kegiatan semacam ini, menurut Erwin, sejalan dengan visi besar Pemkot Bandung dalam mewujudkan Bandung Utama, yaitu kota yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

“Kegiatan seperti ini menunjukkan Bandung punya semangat gotong royong dan semangat membangun,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendukung program-program keagamaan dan sosial.

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), karena kekuatan umat terletak pada kekompakan dan kepedulian terhadap sesama.

(Her)

Siap Diperiksa Polisi Terkait Tragedi Alun-alun Garut, Gubernur Dedi Mulyadi: “Kedudukan Semua Orang Sama di Depan Hukum”

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait insiden pesta rakyat yang berakhir tragis di Alun-alun Garut pada Jumat, 18 Juli 2025. Tragedi tersebut menelan tiga korban jiwa.

Berbicara di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Sabtu (19/7), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada masalah baginya untuk memenuhi panggilan polisi.

“Enggak ada masalah. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Saya enggak ada masalah,” ujarnya.

Baca juga Anggota Polres Garut, Bripka Cecep Saipul Bahri, Dianugerahi Kenaikan Pangkat Anumerta Menjadi Aipda

Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam rangka mendukung penuh upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

Dedi mengungkapkan bahwa dirinya adalah pribadi yang selalu ingin terbuka, termasuk dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dan menjadi peristiwa hukum.

Penyelidikan mendalam diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti tragedi ini dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.

(AZI)

Anggota Polres Garut, Bripka Cecep Saipul Bahri, Dianugerahi Kenaikan Pangkat Anumerta Menjadi Aipda

Garut, JURNAL TIPIKOR– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi kepada almarhum Bripka Cecep Saipul Bahri, anggota Polres Garut, menjadi Aipda Anumerta.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan beliau yang gugur saat menjalankan tugas pengamanan Pesta Rakyat rangkaian pernikahan pejabat di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat, 18 Juli 2025.

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta Almarhum Aipda Cecep Saepul Bahri dengan Nomor : Kep/1085/VII/2025 diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Resor Garut, AKBP Yugi Bayu Hendarto, di rumah duka Perum Guntur Residence, Garut Kota, pada hari Sabtu ini.

Baca juga Dipaksa Kosongkan Gedung Pers oleh Bupati Lucky Hakim, Wartawan Indramayu Melawan

Dalam sambutannya, Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto menyampaikan, “Penghargaan ini adalah wujud penghormatan negara dan institusi atas pengabdian almarhum yang gugur dalam tugas. Semoga dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga yang ditinggalkan.”

Kapolres menambahkan bahwa kenaikan pangkat luar biasa anumerta ini merupakan keputusan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Almarhum Aipda Cecep Saepul Bahri, yang sebelumnya bertugas di Polsek Karangpawitan Polres Garut, gugur saat melaksanakan tugas pengamanan dalam kegiatan Pesta Rakyat di Pendopo Garut.

Kenaikan pangkat anumerta ini menjadi bukti nyata apresiasi Polri terhadap setiap anggotanya yang berdedikasi dan mengorbankan jiwa raga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

(AZI)

Dipaksa Kosongkan Gedung Pers oleh Bupati Lucky Hakim, Wartawan Indramayu Melawan

INDRAMAYU, JURNAL TIPIKOR – Perintah paksa pengosongan gedung Graha Pers Indramayu (GPI) oleh Bupati Indramayu, Jawa Barat, Lucky Hakim, menuai reaksi keras wartawan. Mereka menilai sikap Lucky Hakim dianggap arogan.

Perintah pengosongan gedung GPI tertuang dalam surat yang ditandatangani Sekda Indramayu, Aep Surahman, sebanyak dua kali. Surat terakhir berisikan teguran keras dan ancaman pengosongan paksa dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ancaman upaya paksa akan dilakukan pada Jumat, 18 Juli 2025.

Ancaman itu pun sontak membuat seluruh wartawan di Kabupaten Indramayu meradang. Mereka siap melakukan perlawanan jika rencana itu benar-benar dibuktikan Pemkab setempat.

Baca juga Ditjen AHU Bergerilya Atasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Papua

Ketua Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, menyebut perintah paksa pengosongan itu tidak memiliki dasar. Sebab, kata dia, gedung GPI bukan aset murni Pemkab Indramayu melainkan aset milik Desa/Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Lainnya, kata Asmawi, Lucky Hakim dinilai tidak menghargai peran wartawan dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Indramayu.

“Gedung GPI itu sengaja dibangun dan disempurnakan oleh bupati-bupati terdahulu. Tujuannya agar terwujud sinergi dan kolaborasi konstruktif untuk bersama memajukan Indramayu. Sekarang, tatanan yang sudah baik itu dirusak oleh bupati saat ini (Lucky Hakim) untuk hal yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” tukas Asmawi.

Baca juga Hasto Kristiyanto Tegaskan Ketidakhadirannya Harun Masiku Bukan Kesalahannya, Minta KPK Segera Tangkap Tersangka

Senada dengan Asmawi, Ketua PWI Kabupaten Indramayu, Dedy Musashi menyatakan perintah paksa pengosongan gedung GPI akan menjadi preseden buruk. Pasalnya, Lucky Hakim dianggap melakukan upaya pembungkaman pers. Ia juga mengatakan, Lucky Hakim tidak menghargai sejarah keberadaan gedung GPI.

Dedy menjelaskan, gedung GPI sebelumnya bernama Balai Wartawan. Gedung itu dibangun pada 1985. Saat itu, Pemkab Indramayu memberikan apresiasi kepada wartawan karena ikut mendorong pembangunan menyusul diperolehnya penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha.

“Balai Wartawan lalu diresmikan oleh gubernur Jawa Barat saat itu, Yogie S Memet. Kemudian disempurnakan oleh bupati-bupati Indramayu, hingga masa bupati Nina Agustina. Sekarang saat Lucky Hakim menjabat bupati, malah seenaknya ingin memberangus sejarah kewartawanan,” tegas dia.

Sementara itu, sampa saat ini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Indramayu Lucky Hakim. Namun Kepala Bidang Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Yus Rusmadi, mengatakan gedung GPI rencananya akan digunakan untuk kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

“Pak bupati ingin melakukan penataan dan pendataan aset daerah sesuai perintah Kemendagri dan KPK. Khusus untuk gedung GPI rencananya akan digunakan untuk kantor BPOM,” ujar dia.(Sn)

FKUB Kabupaten Sukabumi Dan MUI Kec. Cidahu Informasikan Bahwa Tidak Ada Penutupan Tempat Ibadah di Cidahu Sukabumi

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa tidak ada penutupan tempat ibadah di wilayah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi yang beredar dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ketua FKUB Kabupaten Sukabumi, H. Daden Sukendar, menjelaskan bahwa lokasi yang dimaksud bukanlah tempat ibadah melainkan sebuah vila.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Yang ada di lokasi tersebut bukan rumah ibadah, melainkan vila,” tegas H. Daden Sukendar, Minggu (13/7/2025).

Baca juga LPSK Layani Lebih dari 10.000 Permohonan Perlindungan di Tahun 2024, Bukti Kepercayaan Publik Meningkat

Hal senada disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cidahu, Ismail, S.Ag. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

“Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Di lokasi itu tidak ada tempat ibadah, hanya bangunan vila,” ujar Ismail.

Baik FKUB maupun MUI berharap, masyarakat tetap menjaga kerukunan antar umat beragama serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

(Rama)