Nasib Mantan Kapolri Jenderal LSP di Ujung Tanduk, Sidang Etik Skandal Penyadapan Digelar Pekan Depan
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Babak penentuan nasib etik mantan Kapolri, Jenderal LSP, dalam skandal penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik segera tiba. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Jenderal LSP akan digelar pada pekan depan.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” tegas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir singkat saat dikonfirmasi mengenai jadwal persidangan Jenderal LSP, meski ia belum merinci hari pasti pelaksanaannya.
Sebelum menyentuh aktor utama, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri telah lebih dulu memproses tiga perwira tinggi lainnya yang turut terseret sebagai tersangka dalam jaringan penyadapan ilegal tersebut:
- Tersangka AS: Telah menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Majelis komisi menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan, meski yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding.
- Tersangka EHS (EH): Menjalani sidang etik hari ini, Selasa (17/11/2026), di Gedung Divpropam Polri. Persidangan dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi yakni Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
- Tersangka SU: Proses sidang etiknya masih tertunda. Menurut Isir, kondisi kesehatan SU saat ini masih dalam perawatan medis sehingga persidangan belum dapat dipaksakan demi menghormati hak asasi yang bersangkutan.
Langkah tegas melalui peradilan etik ini berjalan beriringan dengan proses pidana di Bareskrim Polri. Keempat perwira tinggi—LSP, AS, EH, dan SU—telah resmi menyandang status tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang mengguncang institusi Bhayangkara.
Dengan vonis pemecatan yang telah dijatuhkan kepada AS dan bergulirnya sidang terhadap EHS hari ini, sorotan publik kini tertuju penuh pada sidang KKEP pekan depan untuk melihat ketegasan Polri dalam mengadili mantan pucuk pimpinannya sendiri.
(Red)

