Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Tedi Setiadi, yang begitu peduli terhadap kegiatan sosial, salah satunya diwujudkan dengan selalu mendukung kegiatan rutin dihari jum'at yang digelar DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi yaitu pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu.

Memasuki Bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan, DPD IWO Indonesia kembali menggelar kegiatan santunan dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu, bertempat di kantor DPD IWO Indonesia, Perum Pusaka Bumi Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jum'at, (26/12/2025).

Pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu ini merupakan kegiatan rutin dihari Jum'at yang di inisiasi oleh Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Heriyadi.

Buat rilis berita Bidik Puncak Klasemen, PERSIB Siap Kerja Keras Jamu PSM Makassar di GBLA

Suksesnya kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan beberapa kalangan, salah satunya yaitu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Tedi Setiadi, yang selalu peduli dan perhatian terhadap anak-anak yatim piatu.

Tedi Setiadi, menyampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, dimana bulan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan amal kebajikan.

“Santunan ini adalah bukti cinta dan kepedulian kita kepada anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tua. Semoga kebaikan ini menjadi amal jariah bagi kita semua,” ujarnya.

Baca juga Oknum Anggota Polres Banjarbaru Tersangka Pembunuhan Mahasiswi ULM Terancam 20 Tahun Penjara dan Pemecatan

Tedi Setiadi pun selain memberikan santunan juga memberikan Do’a bagi anak-anak yatim piatu agar menjadi anak-anak yang sholeh, berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Sementara itu, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Heriyadi,mengatakan bahwa DPD IWO Indonesia rutin mengadakan kegiatan sosial dan Tedi Setiadi selalu hadir mendukung.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian Pak Dewan Tedi Setiadi dan juga semua pihak yang terlibat. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya,” Ucap Heriyadi.

Di bulan yang penuh kemuliaan ini yaitu bulan Rajab, Heriyadi mengajak kepada semua lapisan masyarakat baik itu di pemerintahan ataupun swasta agar berlomba-lomba menabur kebaikan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya terutama oleh anak-anak-anak yatim piatu,jompo dan juga fakir miskin.

Acara santunan ini disambut begitu gembira oleh anak-anak yatim piatu yang menerima bantuan. Bulan Rajab yang penuh berkah dan kemuliaan ini diharapkan menjadi awal bagi peningkatan kepedulian sosial di masyarakat.

(Rama)

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Desa Karangkancana bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Karangkancana menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka penyampaian dan pengesahan laporan akhir tahun kegiatan dan keuangan BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Karangkancana dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pengurus BUMDes, Babinkamtibmas serta Pendamping Desa. Jum’at (26/12/2025).

Musdesus dibuka secara resmi oleh PJ. Kepala Desa Karangkancana Uhen Suhendi, S.IP yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebagai pilar penguatan ekonomi Desa. “BUMDes harus dikelola secara profesional dan terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam agenda utama, Direktur BUMDes Maju Jaya Karangkancana Habibilah Mutohirudin, M.Pd memaparkan laporan kinerja dan laporan keuangan akhir tahun, yang mencakup realisasi program usaha, capaian pendapatan, penggunaan anggaran, serta kendala dan tantangan yang dihadapi selama satu tahun berjalan. Laporan tersebut juga memuat rencana tindak lanjut dan strategi pengembangan usaha pada tahun berikutnya.

Baca juga NEGARA DIRAMPOK! BPKP Endus Skandal Penyerobotan Lahan Negara untuk Bisnis Haram dan Hunian Mewah

Setelah melalui sesi diskusi dan tanya jawab, Musdesus menyepakati dan mengesahkan laporan akhir tahun BUMDes Maju Jaya Karangkancana. Peserta musyawarah juga memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan manajemen usaha, optimalisasi unit usaha yang telah berjalan, serta penguatan pengawasan dan pelaporan secara berkala.

Dengan terselenggaranya Musdesus ini, diharapkan BUMDes Maju Jaya Karangkancana dapat terus meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Desa Karangkancana.

(Deden)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Dalam rangka memastikan pelaksanaan ibadah Malam Natal Tahun 2025 berjalan aman dan kondusif, Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si dan Forkopimda Kabupaten Sukabumi melaksanakan monitoring kesiapan pengamanan di sejumlah gereja yang berada di wilayah Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu (24/12/2025) sore.

Kegiatan monitoring dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi, di antaranya Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP.,Asda Kabupaten Sukabumi, Dandim 0622/Kab. Sukabumi, perwakilan TNI AL, serta Kesbangpol Kabupaten Sukabumi.

Adapun gereja yang dilakukan pengecekan meliputi Gereja Gakesia Bukit Zaitun, Gereja HKBP Palabuhanratu, Gereja Katolik St. Fransiskus Asisi, serta Gereja GPIB Galilea Palabuhanratu.

Baca juga Ketua DPD JWI Sukabumi Raya Kunjungi Pasutri Di Kampung Ciroyom Yang Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari Operasi Lilin Lodaya 2025 untuk menjamin keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah.

“Kami ingin memastikan seluruh rangkaian ibadah Malam Natal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan penuh khidmat. Personel pengamanan telah kami siagakan, baik dari Polri, TNI, maupun unsur terkait lainnya, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Kapolres Sukabumi.

Ia juga menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dengan tetap mengedepankan sinergitas antarinstansi serta toleransi antarumat beragama.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E. mengapresiasi kesiapan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Sukabumi dan seluruh unsur pengamanan yang telah bekerja maksimal. Kehadiran pemerintah daerah bersama TNI-Polri ini sebagai bentuk dukungan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ungkap Wakil Bupati.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Berawal dari masuknya informasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jurnalis Warga Indonesia (JWI) Sukabumi Raya, terkait adanya warga yang kehidupannya memprihatinkan, dialami pasangan suami istri, Bah Dudin dan istrinya Ema Epon, warga Kampung Ciroyom RT. 01 RW. 08, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, ahirnya Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, terjun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenarannya, Rabu (24/12/2025).

Setelah melihat secara langsung kondisi rumah dan kehidupan pasutri tersebut, Lutfi Yahya, menyampaikan keprihatinannya kepada awak media.

"Kami dari DPD JWI Sukabumi Raya sangat prihatin melihat langsung kondisi rumah dan juga kehidupan Abah Dudin dan Istrinya Ema Epon. Bertahun-tahun lamanya, Abah Dudin dan Ema Epon yang belum dikaruniai anak ini harus bertahan hidup di sebuah rumah yang sudah tidak layak huni, tanpa tersentuh bantuan program pemerintah,"ujar Lutfi.

Baca juga Forkopimda Kabupaten Sukabumi Monitoring Kesiapan Pengamanan Dan Kelancaran Natal 2025

Lanjutnya, rumah Abah Dudin dan Ema Epon berukuran sekitar 4 x 6 meter, dan terlihat kerusakan-kerusakan di beberapa bagian rumah, atap bocor, dinding rapuh, dan lantai lembap, menjadi kondisi sehari-hari yang harus mereka hadapi. Saat hujan turun, air pun masuk ke dalam rumah. Sehingga, mereka kesulitan hanya sekedar mencari tempat tidur yang layak. Dengan keterbatasan ekonomi, Bah Dudin dan Ema Epon pun mengaku tidak sanggup memperbaiki rumah tersebut.

“Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pasangan ini bekerja sebagai tukang potong rumput dengan penghasilan sekitar Rp.20.000 perhari. Namun, pekerjaan tersebut tidak menentu. Ketika tidak ada yang memperkerjakan, mereka terpaksa mengandalkan belas kasih keluarga dan tetangga untuk sekadar bisa makan,” Jelasnya.

Lutfi menambahkan, di tengah gencarnya pemerintah menggulirkan berbagai macam program bantuan sosial, Bah Dudin dan Ma Epon tercatat tidak pernah menerima bantuan apapun. Mereka tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk BPJS Kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun bantuan beras yang disalurkan secara berkala.

“Ini sungguh ironis. Ketika pemerintah dengan gencar menggulirkan berbagai program bantuan, masih ada warga yang termarginalkan seperti ini,” Ucap Lutfi.

Baca juga Sekda Sukabumi Pimpin Rakor Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan Juga Harga Pangan

Lutfi pun mengajak seluruh pihak, khususnya para pemangku kebijakan, untuk kembali menggunakan hati nurani dalam menjalankan amanah jabatan.

“Mari kita bicara dengan hati nurani, mumpung masih diberi ruang dan kesempatan dalam jabatan. Pakailah jabatan itu demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, jangan karena kepentingan politik hati nurani kita menjadi buta, sehingga bersikap tidak adil dan diskriminatif,” tegasnya.

Lutfi pun menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah terkait, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi, agar keluarga Bah Dudin dan Ma Epon segera mendapatkan bantuan, baik berupa perbaikan hunian maupun dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

“Kami dari DPD JWI Sukabumi Raya akan segera mengambil langkah yaitu berkoordinasi langsung dengan Pemdes, Kecamatan, Pemda bahkan hingga Pemprov, agar Bah Dudin dan Ema Epon dapat segera terbantu,” pungkasnya.

Kasus ini pun dapat menjadi pengingat, bahwa masih ada warga miskin yang luput dari pendataan dan perhatian pemerintah. Adanya kondisi masyarakat seperti ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang sangat membutuhkan.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., bersama Kapolres Sukabumi, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, serta Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP.,melakukan monitoring ke sejumlah gereja di wilayah Palabuhanratu, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran ibadah menjelang perayaan Natal 2025.

Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, S.E.,menyampaikan bahwa hasil pemantauan menunjukkan seluruh persiapan perayaan Natal di gereja-gereja yang dikunjungi berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah, dari hasil monitoring hari ini semuanya berjalan lancar. Ada empat gereja yang kami tinjau dan persiapannya cukup matang. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Natal berjalan khidmat dan lancar,” ujarnya.

Baca juga Sekda Sukabumi Pimpin Rakor Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan Juga Harga Pangan

Wabup menegaskan, bahwa pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah Natal.

“Kami Pemerintah Daerah, didampingi Kapolres Sukabumi, Dandim 0622, dan Ketua DPRD, siap mengamankan perayaan Natal 2025. Kami mengucapkan selamat merayakan Natal, semoga berjalan lancar, aman, dan penuh sukacita,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si.,memastikan situasi keamanan di wilayah hukum Polres Sukabumi, khususnya di Palabuhanratu dalam kondisi aman dan kondusif.

“Kami pastikan, pengamanan berjalan optimal sehingga umat dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman,” singkatnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, S.H.,M.M., pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Singkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan dalam Rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, bertempat di Pendopo Kabupaten Sukabumi, pada Rabu, (24/12/2025).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II), Puji Widodo, menyampaikan bahwa hasil pemantauan bahan-bahan pokok masih stabil walaupun ada beberapa komoditi pangan yang naik.

Sementara itu, Sekda dalam arahannya mengatakan, bahwa berdasarkan pantauan di Pasaran untuk stok pangan tersedia dan stabil.

"Komoditi harga pangan seperti minyak goreng, daging ayam ras dan cabai rawit menjadi concern Pemerintah. Untuk itu, kita akan terus mengecek harga dilapangan, sementara pasokan beras cukup stabil," ungkapnya.

Baca juga Posko Nataru Kementerian Pekerjaan Umum 2025/2026 Exit Toll Bocimi Parungkuda Berikan Layanan Prima

Menurut Sekda, Pemkab Sukabumi akan terus menjaga harga pangan dan memastikan ketersediaannya bagi masyarakat agar tetap terpenuhi terutama menjelang Nataru, Ramadhan dan Idul Fitri.

“Saya berharap, Stok Pangan benar-benar terjaga dengan baik supaya tidak terjadi Inflasi,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025/2026 di Exit Toll Bocimi siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang melakukan perjalanan selama liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Saat diwawancara awak Media jurnaltipikor.com/ dilokasi Posko, pihak Kementerian PU, Warso, menyampaikan, bahwa posko nataru kementerian PU sudah siap memberikan pelayanan yang prima menjelang libur Nataru. Ia pun menjelaskan, posko sudah dilengkapi dengan fasilitas dan personel yang memadai untuk menangani kebutuhan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.

"Kementerian PU secara keseluruhan telah menyiapkan 492 posko Nataru di seluruh Indonesia, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026," ujar Warso.

Lanjutnya, posko-posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan kondisi infrastruktur, dan juga respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Di Exit Toll Bocimi, posko Nataru dilengkapi dengan Ruang Laktasi, Tempat Bermain Anak, layanan darurat, seperti mobil derek, ambulans, dan kendaraan rescue. Selain itu, juga tersedia Disaster Relief Unit (DRU) yang siap dikerahkan untuk menangani kondisi darurat,” Bebernya.

Warso pun menekankan, bahwa keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan Nataru 2025/2026.

“Kami memastikan, bahwa infrastruktur jalan nasional berfungsi optimal selama periode Nataru,” Ucapnya.

Baca juga Wujudkan Desa Berwawasan Lingkungan, Pemdes Petani Gelar Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos

Warso menambahkan, masyarakat dapat menghubungi Call Center 158 atau 0822-8885-8884 untuk mendapatkan informasi dan bantuan selama perjalanan.

“Silahkan hubungi Call Centre kami untuk mendapatkan informasi serta bilamana ada kendala selama diperjalanan yang membutuhkan bantuan,” pungkasnya.

(Rama)

KOTA BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Ancaman krisis pangan dan bencana ekologis di depan mata memaksa pemerintah mengambil langkah ekstrem. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi “menabuh genderang perang” terhadap alih fungsi lahan sawah yang kian masif.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/12/2025), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membongkar data mengejutkan: sebanyak 269 kabupaten/kota di Indonesia masih “bebal” karena belum memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam Perda RTRW mereka.

Sanksi Tegas: Moratorium KKPR Hingga Februari 2026

Menteri Nusron menegaskan tidak akan ada lagi kompromi. Pemerintah daerah diberi tenggat waktu hingga Februari 2026 untuk menuntaskan identifikasi lahan sawah. Selama proses ini berlangsung, “keran” perizinan dikunci rapat.

“Selama database lahan belum tersedia, kami berlakukan moratorium penerbitan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) di atas lahan sawah. Tidak ada izin keluar, baik dari pusat maupun daerah,” tegas Nusron.

Baca juga KPK Bongkar Praktik Ijon Proyek di Pemkab Bekasi: Bupati, Ayah, dan Pihak Swasta Resmi Ditahan

Ia juga mewajibkan setiap alih fungsi lahan di perdesaan harus dibayar tunai dengan penggantian Lahan Baku Sawah (LBS) baru guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Dedi Mulyadi: “Saya Pilih Mencegah Bencana!”
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyambut kebijakan pusat dengan nada yang lebih keras. Di tengah kondisi hutan Jawa Barat yang kritis—hanya tersisa 22,54% dari target ideal 30%—KDM menyatakan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi.

Menanggapi aturan yang sering kali dianggap terlalu fleksibel dan memicu alih fungsi lahan, KDM memberikan pernyataan menohok:

“Kalau hari ini kondisinya darurat. Pilih taat pada aturan (yang membolehkan alih fungsi) atau pilih menangani bencana? Saya pilih mencegah bencana!” tegas KDM.

Baca juga Aktivis Anak Bangsa Soroti Dugaan Penyelewengan Rp1,88 Miliar pada Proyek Gedung RSKGM Kota Bandung

Pemprov Jabar menargetkan revisi Perda Penataan Ruang tuntas pada Januari mendatang. KDM juga mendesak Kementerian PU segera menetapkan batas sempadan sungai agar sertifikat tanah yang melanggar aturan bisa segera dicabut.

Jawa Barat dalam Status Siaga Lingkungan
Data dari Ditjen PKTL Kementerian Kehutanan menambah potret buram kondisi alam Jabar. Luas hutan saat ini hanya sekitar 760.000 hektare. Angka ini jauh di bawah batas aman untuk menyerap air dan mencegah banjir bandang atau longsor.

Sebagai langkah darurat, Kementerian Kehutanan berkomitmen tidak akan mengeluarkan izin lokasi maupun izin lingkungan apapun tanpa rekomendasi “lampu hijau” dari Gubernur Jawa Barat.

Baca juga Jaga Stabilitas Pasca OTT KPK, Gubernur Jabar Tunjuk dr. Asep Surya Atmaja Jadi Plt. Bupati Bekasi

Infografis Teks untuk Media Sosial (Slide/Carousel)

Slide 1: JUDUL

DARURAT LAHAN: Izin Bangunan di Atas Sawah DISKOR! 🛑

Menteri ATR/BPN & Gubernur Jabar ambil langkah ekstrem selamatkan sisa lahan tani.

Slide 2: DATA MIRIS
* 269 Kota/Kabupaten belum punya aturan lindungi sawah (KP2B).
* 139 Wilayah gagal penuhi target minimal lahan sawah.
* Hutan Jabar Kritis: Sisa 22,54% (Target 30%).
Slide 3: KEBIJAKAN “REDAF” (Reaksi Darurat Periferal)

* Moratorium KKPR: Gak ada izin baru di atas sawah sampai Februari 2026!
* Wajib Ganti Sawah: Bongkar sawah di desa? Wajib ganti lahan baru!
* Audit Sertifikat: Sertifikat di sempadan sungai terancam DICABUT.

Slide 4: QUOTE PEDAS KDM
“Pilih taat pada aturan atau pilih menangani bencana? SAYA PILIH MENCEGAH BENCANA!”
— Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Slide 5: CALL TO ACTION
Setuju lahan sawah dikunci total dari mal & perumahan?

Ketik “SETUJU” di kolom komentar! 👇
Apakah Anda ingin saya menyesuaikan nada bicaranya agar lebih formal atau justru lebih bombastis untuk gaya “clickbait” media sosial lainnya?

Sumber : Humas Pemprov. Jabar

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem media yang sehat melalui peningkatan kualitas jurnalis. Bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pemdaprov Jabar menjadwalkan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada tahun 2026 mendatang.

Pelaksanaan UKW tersebut direncanakan berlangsung di dua titik strategis, yakni Kota Bandung dan Kabupaten Majalengka. Kota Bandung akan menjadi lokasi pembuka yang dijadwalkan pada Februari 2026.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Bayu Rahkmana, menyampaikan bahwa wartawan merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendistribusikan informasi kepada publik. Oleh karena itu, standar kompetensi yang mumpuni menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh pemerintah.

“Kami mendukung media dalam bentuk peningkatan kompetensi. Pemdaprov Jabar menganggap wartawan sebagai rekan kerja dalam menyebarkan informasi, sehingga kompetensinya perlu dipikirkan secara serius,” ujar Bayu dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pers di Kantor Diskominfo Jabar, Jumat (19/12/2025).

Baca juga KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka Pemerasan, Satu Pejabat Kejaksaan Buron

Mendorong Ekosistem Media yang Sehat
Berdasarkan data Dewan Pers, hingga akhir tahun 2024, tercatat sekitar 30.000 jurnalis di Indonesia telah memiliki sertifikat kompetensi. Langkah Pemdaprov Jabar ini diharapkan dapat menambah jumlah jurnalis bersertifikasi, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Selain melalui UKW, dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan media massa diwujudkan melalui:

1. Keterbukaan Informasi Publik: Membuka akses informasi seluas-luasnya bagi jurnalis.
2. Edukasi Masyarakat: Memastikan informasi yang sampai ke tangan publik bersifat mencerdaskan dan objektif.
3. Keberlanjutan Industri: Menjaga ekosistem media tetap tumbuh meski di tengah tantangan alokasi anggaran.

“Alokasi anggaran tahun ini mungkin berkurang, tetapi semoga tidak mengurangi kualitas pemberian informasi kepada masyarakat. Fokus kita tetap mencoba mencerdaskan masyarakat,” tambah Bayu.

Baca juga Heboh! Warga MBG Bakar Fasilitas Polsek Usai Isu Tangkap Lepas Narkoba

Harapan Regulasi dan Keberlangsungan Media
Senada dengan hal tersebut, Plt. Ketua PWI Jabar, Ahmad Syukri, menyambut baik inisiatif pemerintah. Ia berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada peningkatan skill individu, tetapi juga menyentuh aspek struktural.

“Kami berharap pemerintah ikut campur tangan mendukung keberlangsungan kehidupan media. Implementasi nyatanya bisa berupa pembentukan regulasi yang mendukung eksistensi dan kesehatan industri media massa,” kata Ahmad Syukri.

Melalui sinergi antara Pemdaprov Jabar dan PWI, diharapkan pers di Jawa Barat dapat terus bertransformasi menjadi pilar demokrasi yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, dan objektif.(*)

Kontak Media:

Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Polres Sukabumi menggelar apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Lodaya 2025 untuk pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Apel berlangsung di Mapolres Sukabumi, pada Jumat (19/12/2025).

Acara tersebut dipimpin langsung Kapolres Sukabumi, AKBP Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si.

Ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait mengikuti apel tersebut. Hadir pula Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E.,Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Agung Ariwibowo, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi.

Baca juga Persiapan Hadapi Bhayangkara FC, Beckham Putra Usung Misi Bangkit di GBLA

Dalam apel itu, Kapolres Sukabumi bersama Dandim 0622 dan Wakil Bupati Sukabumi melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan dan sarana prasarana pendukung operasi.

Dalam sambutannya, Kapolres Sukabumi, AKBP Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si
,membacakan amanat Kapolri yang menegaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan tahapan akhir untuk memastikan kesiapan personel dan perlengkapan Operasi Lilin 2025. Operasi ini ditujukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kapolri menyebut perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi agenda nasional yang rutin digelar setiap tahun dan berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat hampir 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain lonjakan mobilitas, potensi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian. BMKG memprediksi adanya sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026 dan meningkatkan risiko bencana alam selama periode Nataru.

“Situasi ini menuntut kesiapsiagaan ekstra, baik dari aspek pengamanan, pelayanan, maupun respons cepat di lapangan, agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman,” demikian amanat Kapolri.

Baca juga Bekasi Gempar! KPK Jaring Bupati Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan

Secara nasional, Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan dan didukung 2.903 pos pengamanan, pelayanan, serta pos terpadu yang disiagakan untuk mengamankan lebih dari 44 ribu objek vital, termasuk gereja, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan kawasan wisata.

Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Lilin harus adaptif terhadap dinamika di lapangan, termasuk potensi bencana alam yang saat ini mulai terjadi di sejumlah wilayah Sukabumi.

“Beberapa wilayah sudah terdampak bencana. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar pengamanan Nataru tetap berjalan tanpa mengabaikan penanganan bencana,” ujarnya.

Baca  juga Bawaslu Madina Raih Penghargaan dari KIP Sumut Kategori Penyelenggara Pemilu Informatif

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025. Ia meminta seluruh personel tetap fokus, menjaga koordinasi, serta cepat merespons setiap perkembangan situasi di lapangan.

“Kita ingin memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan terbaik. Koordinasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menentu,” kata Wabup.

Wabup juga mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesehatan personel agar pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang, dapat berlangsung optimal selama periode Natal dan Tahun Baru.

Usai apel gelar pasukan, kegiatan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti miras dalam rangka Cipta Kondisi Menjelang Nataru.

(Rama)