Penulis: Penulis

Selektivitas Akses Media Mencuat: Sebagian Wartawan Dibiarkan Nongkrong di Ruang Humas, Sisanya Disuruh ‘Mengungsi’ ke Lobi. Apakah Ini Standar Baru Transparansi Pemerintah?

BANDUN, JURNAL TIPIKOR – Ironi terbesar dalam dunia hubungan masyarakat (Humas) pemerintah terjadi lagi di Jawa Barat. Bukan karena gagal menyampaikan pesan, melainkan karena terlalu sukses dalam “menyaring” siapa yang berhak mendengar pesan tersebut.

Usai acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat, Kamis (3/9/2026), sebuah drama kecil namun bermakna besar tersaji di balik pintu ruang Humas. Bukannya disambut dengan kopi dan data tambahan, sejumlah wartawan justru mendapat “tiket pulang paksa” dari staf berinisial UN.

Dua Kelas Wartawan: VIP dan “Silakan Keluar”

Skenario ini terasa seperti adegan film distopia birokrasi. Saat beberapa wartawan mencoba mendekati Ketua Tim Humas, Sidik, untuk konfirmasi lanjutan, mereka tidak dihadapkan pada jawaban, melainkan pada pengusiran halus. Staf UN dengan santun—namun tegas—memersilakan wartawan tertentu untuk meninggalkan zona nyaman ruang Humas dan pindah ke ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Yang membuat situasi ini semakin absurd adalah sifatnya yang diskriminatif. Tidak semua wartawan diusir. Sebagian lain tampaknya masih memiliki “kartu sakti” untuk tetap berada di dalam ruangan, mengobrol santai, dan mengakses informasi tanpa hambatan.

“Ini bukan soal sopan santun, ini soal standar ganda,” keluh salah satu wartawan yang terpaksa menunggu di ruang PTSP sambil menggelengkan kepala. “Kami di sini untuk bekerja, bukan untuk main petak umpet. Kenapa kami yang dipilih? Apakah ada daftar hitam media tertentu, atau staf Humas sedang mood-moodan?”

UU Pers: Hiasan Dinding atau Aturan Main?

Tindakan sepihak ini langsung memicu alarm merah bagi para jurnalis. Mereka mengingatkan bahwa ruang Humas adalah jantung transparansi instansi pemerintah, bukan klub eksklusif bagi media favorit.

Salah seorang wartawan dengan nada sinis mempertanyakan kompetensi staf terkait terhadap hukum negara. “Apakah Bapak/Ibu di sana sudah membaca UU Pers Nomor 40 Tahun 1999? Khususnya Pasal 18 ayat (1)? Atau mungkin salinan undang-undangnya tertinggal di lemari arsip bersama naskah pidato pejabat yang belum selesai?” tanyanya tajam.

Ia menekankan bahwa menghalangi wartawan secara melawan hukum bukan sekadar ketidaksopanan administratif, tetapi pelanggaran yang memiliki konsekuensi yuridis. “Menyuruh wartawan pindah ke PTSP tanpa alasan jelas sama saja dengan mengatakan: ‘Kami tidak ingin Anda tahu apa-apa, silakan antri seperti masyarakat umum.'”

Transparansi Semu di Balik Pelantikan

Insiden ini mencuat tepat setelah momentum pelantikan pejabat baru, momen di mana publik seharusnya mendapatkan jaminan bahwa roda birokrasi akan berputar lebih terbuka dan akuntabel. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya: pintu informasi malah dikunci rapat-rapat, hanya dibuka selebar celah untuk mereka yang “disukai”.

Para wartawan menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak konstitusional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Meminggirkan sebagian media berarti meminggirkan hak publik untuk mengetahui kebenaran dari berbagai sudut pandang.

“Hubungan baik antara wartawan dan instansi pemerintah dibangun di atas kepercayaan dan keterbukaan, bukan atas dasar siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus diusir,” tegas narasumber dari kalangan pers.

Hingga berita ini diturunkan, Kanwil Kemenag Jabar masih bungkam seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, dan tidak ada penjelasan mengapa staf berinisial UN merasa berwenang menjadi “gatekeeper” demokrasi mini di ruang kerjanya sendiri.

Apakah ini instruksi pimpinan untuk menjaga image pejabat baru? Atau sekadar inisiatif pribadi staf yang kelelahan menghadapi pertanyaan kritis? Publik menunggu jawabannya. Sementara itu, para wartawan yang “diusir” kini belajar satu hal baru: di era transparansi semu, kadang Anda perlu menjadi media “favorit” agar dianggap layak mendengarkan.

(Tim Redaksi)

KUNINGAN, jurnaltipikor.com-Polsek Cibingbin menggelar Apel Masyarakat Peduli Api sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kegiatan tersebut bertempat di halaman Polsek Cibingbin dan turut dihadiri oleh jajaran Perhutani BKPH Cibingbin, BKPH Ciledug, Babinsa, Pol PP, Camat, Kepala Desa dan Linmas. Jum’at (4/9/2026).

Apel Masyarakat Peduli Api ini menjadi salah satu langkah untuk membangun sinergi antara Kepolisian, Perhutani dan elemen lainnya dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah terjadinya kebakaran, khususnya pada musim kemarau yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla. Kapolsek juga memerintahkan jajarannya untuk mengajak warga agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran di kawasan hutan maupun lahan.

Kapolsek Cibingbin Iptu Trisno Pambudi bersama jajaran Perhutani BKPH Cibingbin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kelestarian hutan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

“Pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan siaga serta bersama-sama menjaga hutan agar tetap aman dan lestari,” ujarnya.

Asper KBKPH Cibingbin Kusnadi, S.Hut menyampaikan. “Dengan adanya apel siaga karhutla ini mudah mudahan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita berkolaborasi dengan berbagai elemen untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan,” ucapnya.

Sinergi antara kepolisian, Perhutani, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla sejak dini. Dengan kepedulian dan kesiapsiagaan bersama, potensi kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Polsek Cibingbin juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar kawasan hutan dan tidak membuang puntung rokok atau meninggalkan sumber api yang dapat memicu kebakaran.

(Deden)

KARAWANG Jurnaltipikor.com – Komitmen untuk membawa perubahan nyata terus digaungkan oleh Bakal Calon (Balon) Kepala Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Priatna. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Mekarmaya periode 2026–2034, ia secara tegas mengusung program prioritas penanganan pengangguran sebagai pilar utama visi kepemimpinannya.

Priatna bertekad memanfaatkan 100 hari pertama masa jabatannya jika diberikan mandat oleh masyarakat untuk memfokuskan seluruh daya dan upaya dalam membuka akses serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Fokus 100 Hari Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja

“Fokus utama kami pada 100 hari kerja pertama adalah berusaha menyalurkan dan mencarikan peluang lapangan pekerjaan, khususnya bagi warga Desa Mekarmaya. Kita ingin memastikan potensi SDM warga lokal terserap secara maksimal,” tegas Priatna saat memaparkan komitmen politiknya.

Melalui program terobosan tersebut, Priatna menargetkan transformasi secara menyeluruh agar Desa Mekarmaya terlepas dari zona pengangguran dan bertransformasi menjadi desa yang mandiri serta produktif. Langkah ini dinilainya sebagai hal mendesak demi meningkatkan taraf hidup warga.

Pemuda Bukan Lagi Penonton, Waktunya Menjadi Penggerak

Selain menitikberatkan pada penyerapan tenaga kerja, Priatna juga menyoroti peran penting generasi muda dalam pembangunan desa. Ia menegaskan bahwa kemajuan Desa Mekarmaya membutuhkan aksi nyata dan keberanian dari kaum muda.

“Pemuda hari ini bukan cuma jadi penonton di rumahnya sendiri, tapi harus tampil sebagai penggerak utama perubahan. Kita ingin mengubah wajah Desa Mekarmaya menjadi desa yang produktif, di mana generasi mudanya berdaya, memiliki penghasilan, dan ikut menentukan arah masa depan desanya,” pungkasnya optimis.

(Red)

SUKABUMI,Jurnaltipikor.com – Di tengah hamparan kehidupan pedesaan Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Desa Wisata Hanjeli berubah menjadi ruang perjumpaan yang penuh makna antara pengetahuan akademik dan kearifan masyarakat. Selama dua hari, 4–5 September 2026, sebanyak 103 dosen dari 46 perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia hadir dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kolaborasi ke-8, yang diselenggarakan oleh Universitas Persada Indonesia Y.A.I bekerja sama dengan Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia.

Kehadiran para akademisi dari berbagai perguruan tinggi — terutama dari kawasan Jabodetabek — membawa warna tersendiri bagi kegiatan pengabdian tersebut. Dengan latar belakang keilmuan yang beragam, para dosen tidak sekadar hadir untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat, mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi warga, dan bersama-sama mencari kemungkinan solusi serta peluang yang dapat dikembangkan.

🤝 SUASANA TERBUKA, MASYARAKAT JADI BAGIAN UTAMA

Kegiatan berlangsung dalam suasana yang terbuka, hangat, dan partisipatif. Masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap percakapan, bukan sekadar pendengar atau objek kegiatan. Berbagai unsur warga yang berperan sebagai penggerak desa turut hadir dan menyampaikan aspirasi, tantangan, serta harapan mereka secara langsung.

Para mitra yang terlibat antara lain: PKK, pelaku UMKM keripik, Pokdarwis, pengelola homestay, pengurus Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia, pelaku usaha beras dan bubur Hanjeli, kader Posyandu dan staf Puskesmas, guru PAUD dan TK, Gapoktan Hanjeli, pelaku UMKM aksesori Hanjeli, serta kader Bank Sampah.

DIALOG DUA ARAH: ILMU DAN PENGALAMAN SALING MELENGKAPI

Dalam diskusi yang berjalan dinamis, masyarakat menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan nyata di lapangan — mulai dari pengembangan usaha, pemasaran produk, peningkatan kualitas layanan wisata, pengelolaan pertanian hanjeli, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan. Para dosen mendengarkan dengan saksama, kemudian memberikan perspektif dan masukan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.

Pendekatan ini menciptakan pertukaran pengetahuan dua arah: dunia akademik memperoleh pemahaman mendalam tentang realitas kehidupan masyarakat desa, sementara warga mendapatkan wawasan dan alternatif solusi yang terstruktur tanpa menghilangkan kearifan lokal yang sudah dimiliki. Solusi yang dirumuskan diharapkan berakar pada kondisi nyata desa, sehingga dapat diterapkan dan bertahan dalam jangka panjang.

🌾 HANJELI: PANGAN LOKAL MENJADI HARAPAN EKONOMI BERSAMA

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah Hanjeli, tanaman pangan lokal yang menjadi identitas sekaligus potensi ekonomi Desa Wisata Hanjeli. Beras dan bubur hanjeli, serta berbagai produk olahan dan kreatif berbasis hanjeli, menjadi bahan diskusi untuk dikembangkan lebih jauh — dari segi diversifikasi produk, kemasan, pemasaran, hingga integrasinya dengan paket wisata desa.

Para peserta juga berkesempatan mengunjungi berbagai lokasi dan menikmati atraksi yang ada di desa wisata tersebut. Pengalaman langsung ini memperkuat pemahaman para akademisi bahwa kekuatan utama desa wisata terletak pada masyarakat, budaya, dan kearifan lokalnya, bukan sekadar pemandangan alam semata.

MENJADI AWAL KERJA SAMA YANG BERKELANJUTAN

Bagi Universitas Persada Indonesia Y.A.I, kegiatan ini adalah wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Sementara bagi Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia, kolaborasi ini membuka peluang jejaring dan perspektif baru untuk pengembangan desa wisata yang lebih maju dan mandiri.

Kehadiran 46 perguruan tinggi dengan beragam disiplin ilmu membuka ruang untuk kerja sama lanjutan — baik dalam bentuk penelitian, pendampingan, maupun program pengabdian yang berkelanjutan. Desa Wisata Hanjeli bukan sekadar lokasi kegiatan, melainkan titik temu di mana ilmu pengetahuan dan kearifan lokal bersatu untuk membangun masa depan desa yang lebih baik.

Dari dialog yang terbuka, dari pendengaran yang saling menghargai, lahirlah harapan yang lebih kuat: ketika perguruan tinggi hadir sebagai mitra dan masyarakat diberi ruang untuk berkarya, perubahan positif akan tumbuh — bermula dari desa, untuk manfaat yang lebih luas.

(Tim Liputan / Desa Wisata Hanjeli, Sukabumi)

SUKABUMI,Jurnaltipikor.com – Bukan perkara kecil ketika 103 dosen dari 46 perguruan tinggi berkumpul di sebuah desa untuk satu tujuan: menghadirkan ilmu pengetahuan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Itulah yang terjadi di Desa Wisata Hanjeli, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kolaborasi ke-8 yang digelar pada 4–5 September 2026.

Diselenggarakan oleh Universitas Persada Indonesia Y.A.I bekerja sama dengan Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia, kegiatan tersebut menjadi momentum istimewa bagi lahirnya kolaborasi lintas perguruan tinggi dalam mengembangkan potensi desa. Para dosen yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan Jabodetabek, datang dengan latar belakang keilmuan yang beragam untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan melihat dari dekat denyut kehidupan Desa Wisata Hanjeli.

TANPA SEKAT: RUANG AKADEMIK TERBUKA DI TENGAH DESA

Selama dua hari, suasana desa berubah menjadi ruang akademik terbuka. Tidak ada sekat ruang kuliah, tidak ada jarak antara dosen dan masyarakat. Diskusi berlangsung hangat bersama para pelaku dan penggerak desa untuk membicarakan persoalan, kebutuhan, sekaligus peluang yang dapat dikembangkan bersama.

Berbagai kelompok mitra terlibat aktif dalam kegiatan ini, antara lain:

– PKK dan kader desa
​
– Pelaku UMKM keripik, beras & bubur Hanjeli, serta aksesori Hanjeli
​
– Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelola homestay
​
– Pengurus Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia
​
– Gapoktan Hanjeli
​
– Kader Posyandu dan staf Puskesmas
​
– Guru PAUD dan TK
​
– Kader Bank Sampah

SETIAP SUARA DIDENGAR, SETIAP PERSOALAN DICARI SOLUSINYA

Mereka membawa cerita yang berbeda. Pelaku UMKM berbicara tentang pengembangan usaha dan pemasaran. Pengelola wisata membahas cara meningkatkan kualitas destinasi dan pengalaman wisatawan. Pengelola homestay melihat peluang untuk meningkatkan pelayanan. Kelompok pertanian membicarakan pengembangan Hanjeli, sementara kelompok pendidikan, kesehatan, dan lingkungan menyampaikan kebutuhan masyarakat dari bidang masing-masing.

Semua persoalan tersebut kemudian dipertemukan dengan perspektif akademik para dosen. Diskusi diarahkan bukan sekadar untuk menemukan masalah, melainkan untuk mencari solusi dan peluang baru yang realistis serta dapat dikembangkan bersama.

HANJELI: DARI PANGAN LOKAL MENJADI IDENTITAS DAN EKONOMI DESA

Hanjeli menjadi salah satu titik penting dalam seluruh percakapan tersebut. Di Desa Wisata Hanjeli, tanaman pangan lokal itu telah berkembang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Beras dan bubur Hanjeli menjadi contoh bagaimana hasil pertanian dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Kreativitas masyarakat juga terlihat melalui berbagai produk dan aksesori yang menjadikan Hanjeli sebagai inspirasi.

Potensi tersebut membuka ruang yang sangat luas. Hanjeli dapat dikembangkan sebagai produk pangan, komoditas ekonomi, materi edukasi, bagian dari ekonomi kreatif, sekaligus atraksi wisata. Dengan inovasi dan pengelolaan yang tepat, Hanjeli bukan hanya dapat menjadi produk yang dijual, tetapi juga dapat menjadi cerita yang dibawa pulang oleh wisatawan.

Para peserta juga menikmati berbagai atraksi yang ditawarkan Desa Wisata Hanjeli. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para akademisi untuk merasakan langsung pengalaman wisata sekaligus mengamati potensi yang dapat diperkuat. Interaksi dengan masyarakat memperlihatkan bahwa kekuatan desa wisata bukan hanya terletak pada tempat, tetapi pada manusia, cerita, budaya, produk, dan aktivitas yang hidup di dalamnya.

KOLABORASI 46 PERGURUAN TINGGI: KEKUATAN DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG

Kehadiran 103 dosen dari 46 perguruan tinggi menjadi bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat kini dapat dilakukan melalui kekuatan kolaborasi. Berbagai disiplin ilmu yang hadir memungkinkan persoalan desa dilihat dari beragam perspektif dan membuka peluang lahirnya program yang lebih terintegrasi.

Bagi Universitas Persada Indonesia Y.A.I, kegiatan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus komitmen untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan pemberdayaan masyarakat. Sementara bagi Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia, kegiatan tersebut menjadi momentum memperluas jejaring dan membangun gagasan baru untuk pengembangan Desa Wisata Hanjeli.

AWAL DARI KERJA SAMA YANG BERKELANJUTAN

Lebih jauh, PkM Kolaborasi ke-8 diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan. Hasil diskusi dan pendampingan dapat dikembangkan melalui penelitian, pendidikan, inovasi, maupun pengabdian lanjutan yang melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat.

Dari Hanjeli, satu pesan kuat kembali ditegaskan: desa memiliki potensi besar ketika masyarakat diberi ruang untuk berkembang dan perguruan tinggi hadir sebagai mitra.

Hari itu, 46 perguruan tinggi tidak sekadar mengirimkan 103 dosen ke Sukabumi. Mereka membawa gagasan, pengetahuan, dan semangat kolaborasi untuk kemudian dipertemukan dengan kekuatan terbesar Desa Wisata Hanjeli — masyarakatnya sendiri.

(Tim Liputan )