Rutan Manna Salurkan Bansos untuk Warga Sekitar dalam Rangka HUT ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu yang berdomisili di sekitar area Rutan, Jumat (14/11). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti HUT ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Penyaluran bantuan berupa paket sembako tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Manna, Muhamad Nur, didampingi Kepala Subseksi Pengelolaan serta petugas pengelolaan lainnya. Total sebanyak 10 paket sembako diberikan kepada warga yang dinilai membutuhkan dukungan, sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus memperkuat hubungan baik antara Rutan dan masyarakat sekitar.

Kegiatan dimulai pukul 14.00 WIB dan berlangsung lancar serta tertib. Karutan Manna menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud hadirnya Rutan Manna dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bakti Imipas.

“Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan masyarakat penerima, dan semoga sinergi serta hubungan baik antara Rutan Manna dan lingkungan sekitar semakin kuat,” ujar Muhamad Nur.

Baca juga CORONG JABAR: RUPS BANK BJB HARUS TEMPATKAN DIREKSI DAN KOMISARIS PROFESIONAL, BEBAS DARI UNSUR POLITIS!

Kegiatan ini juga didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta laporan pelaksanaan kegiatan sosial Rutan Manna.

Dengan terselenggaranya pembagian Bansos ini, Rutan Manna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi sosial kepada masyarakat.

( JS – Siprian )

CORONG JABAR: RUPS BANK BJB HARUS TEMPATKAN DIREKSI DAN KOMISARIS PROFESIONAL, BEBAS DARI UNSUR POLITIS!

Bandung,  JURNAL TIPIKOR – Lembaga Perhimpunan Corong Jabar (Politisi, Kepala Daerah, Akademisi, Profesi, dan Tokoh Jawa Barat) mendesak para pemegang saham Bank BJB untuk memastikan bahwa penempatan jajaran Direksi dan Komisaris yang baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang dilakukan secara profesional dan transparan, serta terlepas dari intervensi atau unsur politis apapun.

Desakan ini disampaikan menyusul kekosongan posisi Direktur Utama Bank BJB, serta posisi direksi dan dua komisaris yang dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memerlukan perhatian serius dari pemegang saham.

BJB: Uang Rakyat, Tanggung Jawab Moral dan Profesional

Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, S.H., Spm., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menekankan bahwa Bank BJB adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vital milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang harus dijaga bersama.

“BJB adalah milik kita semua, mayoritas pemegang saham tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Jabar (38.52%) dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat (24.15%). Ini artinya uang rakyat yang dikelola. Bank BJB bukanlah perusahaan firma atau koperasi, jadi penempatan pemimpinnya jangan asal-asalan dan jangan ada unsur politis maupun titipan politisi,” tegas Kang Iyus.

Baca juga Mutasi, Sekda Lantik Kadis PMD dan 2 Pejabat Fungsional Pemkab Kepahiang

Kriteria Pemimpin BJB yang Harus Dipenuhi

Kang Iyus menambahkan bahwa kekosongan jabatan saat ini, serta permasalahan yang terjadi sebelumnya, harus menjadi pelajaran. Ia berharap RUPS menempatkan pemimpin yang memiliki standar tinggi dan kapabilitas yang teruji.

“Saya berharap penempatan Dirut dan jajaran direksi serta komisaris harus profesional, paham banking business and banking management, memiliki integritas tinggi, kapabilitas, dedikasi, dan track record yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Hal ini krusial karena dana yang dikelola adalah uang rakyat, dan nasabahnya mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya masyarakat Jawa Barat.

Baca juga Pasar Wisata Desa Pangalengan Raih Sertifikat SNI Pasar Rakyat, Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan

Apresiasi untuk OJK dan Harapan ke Depan

Dalam kesempatan ini, keluarga besar Corong Jabar juga menyampaikan duka cita mendalam: “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kami turut berduka cita atas wafatnya Direktur Utama BJB Bapak Yusuf Sa’adudin. Semoga almarhum husnul khotimah,” ucap Kang Iyus.

Kang Iyus memberikan apresiasi tinggi kepada OJK atas tindakannya yang selektif dalam menentukan jajaran direksi dan komisaris BJB sebelumnya.

“Saya memberikan apresiasi kepada OJK yang telah selektif. Dan saya berharap BJB, dengan kepemimpinan yang profesional nanti, harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Jawa Barat,” tutup Kang Iyus.

Tentang Bank BJB:

Bank BJB (Bank Jabar Banten) didirikan pada 20 Mei 1961, berkantor pusat di Bandung, dan saat ini memiliki 65 kantor cabang, 314 kantor cabang pembantu, dan lebih dari 1.500 ATM, melayani masyarakat Jawa Barat dan Banten.

Tentang Corong Jabar:

Lembaga Perhimpunan yang terdiri dari Politisi, Kepala Daerah, Akademisi, Profesi, dan Tokoh Jawa Barat, berfokus pada pengawasan dan kontribusi terhadap pembangunan dan tata kelola di Jawa Barat.

(Azi)

DPD IWO I Kabupaten Sukabumi Gelar Syukuran dan Santunan Anak Yatim di Kantor Baru

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia ( DPD IWO I ) Kabupaten Sukabumi kembali mengadakan acara syukuran sekaligus santunan kepada anak‑anak yatim piatu dikantor barunya yang beralamat di Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A 06, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Jum'at (14/11/2025).

Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT salah satunya yaitu DPD IWO I Kabupaten Sukabumi kini memiliki kantor baru dan sekaligus merupakan bentuk kepedulian dan juga kecintaan terhadap anak-anak yatim piatu.

"Semoga kegiatan pemberian santunan ini dapat menumbuhkan rasa empati serta mempererat tali silaturahmi antara wartawan, pejabat daerah, dan juga masyarakat," ucapnya.

Baca juga Taman Kolam Wisata Desa Lokasi Baru Diduga Mangkrak Habiskan Anggaran Ratusan Juta Kepala Desa dan Pengurus Bumdes Tidak Sejalan Negara Dirugikan

Lanjut Heriyadi, DPD IWO I Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan sosial secara rutin.

“Do’akan kami, agar kami bisa istiqomah dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga, kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk bisa berbagi kebaikan sehingga menjadikan Sukabumi lebih bersinergi serta penuh keberkahan,” harapnya.

Tidak lupa, selaku ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi pun mengucapkan banyak terimakasih kepada para donatur yang sudah peduli kepada anak-anak yatim piatu. Ia pun mendoakan para donatur semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah serta penuh keberkahan.

“Terimakasih banyak kepada para donatur yang sudah sayang kepada anak-anak yatim piatu, semoga Allah membalas dengan berlipat ganda apa yang sudah diberikan untuk anak-anak yatim piatu,” pungkasnya

Acara pun ditutup dengan do’a dan sesi foto bersama serta meninggalkan kesan hangat dan semangat kebersamaan yang kuat di antara semua yang hadir.

(Rama)

Taman Kolam Wisata Desa Lokasi Baru Diduga Mangkrak Habiskan Anggaran Ratusan Juta Kepala Desa dan Pengurus Bumdes Tidak Sejalan Negara Dirugikan

Seluma, JURNAL TIPIKOR — Dugaan kasus ketidakseimbangan antara Kepala Desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan pengelolaan Bumdes program taman kolam wisata yang dianggarkan diduga mencapai Rp. 400 juta tidak berjalan mangkrak menimbulkan kecurigaan tentang pengelolaan anggaran Dana yang di realisasikan.

Kepala Desa Lokasi Baru. Wahyudi saat dimintai keterangan Tim awak media, terkait masalah pengelolaan BUMDES dan LPJ, menyampaikan bahwa program taman kolam wisata memang tidak berjalan mangkrak sampai hari ini.”Untuk masalah taman kolam wisata itu memang tidak berjalan mangkrak sampai hari ini, saya kurang paham karena bukan masa saya yang menjabat waktu itu adalah masa kades yang lama,”ujarnya pada hari Rabu,16 Juli 2025, di ruang kerjanya di kantor desa.

Lebih lanjut Wahyudi menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan taman kolam wisata dan pagar itu diduga memang betul diperkirakan mencapai. Rp. 400 juta yang dialokasikan.”Dan terkait dengan PAD desa sampai sekarang tidak ada masuk ke desa dan program sekarang yang berjalan adalah sewa tenda dan penggemukan sapi, juga simpan pinjam. Namun jangankan PAD, LPJ-nya aja untuk laporan dari Bumdes belum ada, tahun 2024 ada tambahan dana sekitar. 40 juta langsung ke rekening Bumdes”katanya.17/juli//25.

Baca juga Mutasi, Sekda Lantik Kadis PMD dan 2 Pejabat Fungsional Pemkab Kepahiang

Sementara itu, ketua Bumdes desa lokasi baru, menjelaskan bahwa untuk program taman kolam wisata memang tidak berjalan dan yang berjalan adalah penggemukan sapi dan sewa tenda serta simpan pinjam.”Untuk legalitas, lengkap akta notaris ada semua dokumen lengkap,”paparnya saat ditemui di kediamannya.

Terkait masalah PAD desa dan LPJ, ketua BUMDES menyatakan bahwa sudah serah terima ke desa dan banyak yang diundang saat penyerahan LPJ dan PAD tahun 2024 sebesar Rp.6 juta rupiah.”Pak Kades juga tahu waktu penyerahan hadir, dan saya kan baru jadi ketua BUMDES. Mana yang saya tahu dan saya terima itulah yang dapat saya jelaskan,”ujarnya.

Dengan demikian, ada pertanyaan tentang transparansi dan pengelolaan Bumdes di Desa Lokasi Baru Dugaan ketidakseimbangan antara kepala desa dan pengurus Bumdes menimbulkan kesan tidak transparan dan perlu diusut lebih lanjut. Anggaran dana ratusan juta untuk taman kolam yang dikelola BUMDES Desa Lokasi Baru diduga mangkrak.

Oleh karena itu, pihak yang berwenang diharapkan dapat meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Dugaan kerugian keuangan negara akibat pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan tidak transparan perlu diusut lebih lanjut.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

Mutasi, Sekda Lantik Kadis PMD dan 2 Pejabat Fungsional Pemkab Kepahiang

Kepahiang, JURNAL TIPIKOR – Sempat menuai pertanyaan lantaran hasil seleksi terbuka ( Selter ) tak kunjung keluar, Kamis 13 November 2025 petang Pemkab Kepahiang melantik 1 pejabat eselon II sesuai hasil lelang jabatan Seleksi Terbuka ( Selter ) jabatan pimpinan tertinggi Pratama ( JPTP )

Yakni, Kadis PMD, Zaili, SE. Ikut dilantik, 2 Pejabat Fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang. Yakni, Sheila Zahira dan Tio Refaldo keduanya selaku Pengawas Penyenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama.

Saat melantik langsung ketiga pejabat eselon II tersebut, Sekda Kepahiang, DR. Hartono meminta pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri di tempat barunya.

Baca juga Heru: Melalui pendidikan, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat kita dapat melanjutkan perjuangan para Pahlawan

Pejabat yang dilantik juga diminta segera menunaikan tugas sebagaimana yang telah diamanahkan. "Mutasi jabatan adalah hal yang biasa, Sebagai salah satu bentuk penyegaran." Kata Sekda.

Di Kabupaten Kepahiang, informasi akan adanya mutasi telah berhembus kencang sejak awal bulan.

Informasi diperoleh dalam waktu dekat Pemkab akan melakukan mutasi massal. Adapun pelantikan Kadis PMD dan 2 Pejabat Fungsional yang baru saja dilakukan ini, adalah sebagai pendahuluan. "Ya, semua sedang dipersiapkan," singkat Sekda.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

Heru: Melalui pendidikan, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat kita dapat melanjutkan perjuangan para Pahlawan

Bekasi, JURNAL TIPIKOR — SMK Sandikta kota Bekasi menggelar upacara peringatan hari sumpah pemuda ke-97 dan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

Acara dimulai dengan upacara bendera sekira pukul 07.00 Wib yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMK Sandikta, Dr. Heru Priatna, M.Pd

Dilokasi terpantau seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan berkumpul untuk mengikuti upacara bendera sekaligus serangkaian acara yang dirancang untuk mengenang jasa para pahlawan dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan di kalangan generasi muda.

Baca juga Pasar Wisata Desa Pangalengan Raih Sertifikat SNI Pasar Rakyat, Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 mengusung tema “Kenali diri, gali potensi dan raih prestasi di generasi Z”, kata Heru.

Heru mengatakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan merupakan momen penting untuk mengingat jasa para pejuang muda Indonesia dalam meraih kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat pemuda Indonesia.

“Hari Sumpah pemuda dan Hari Pahlawan bukan hanya sekadar mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di era modern, yaitu melalui pendidikan, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat,” kata dia

Setelah upacara, siswa-siswi mengikuti seminar dialog interaktif menghadirkan narasumber Sandra Novita salah satu finalis None Jakarta dan moderator Refara.

Baca juga Ketua SPPG Dapur Padang Petron kaur Selatan Terkesan bungkam Tidak transparan, Soal Anggaran Dana gizi di pertanyakan.

Dalam sesi seminar ini, para siswa diajak untuk berdialog dan mengambil pelajaran yang berharga dari narasumber.

Selain itu Heru menambahkan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momen berharga bagi seluruh keluarga besar SMK Sandikta untuk merenungkan makna perjuangan dan kepahlawanan. Dengan semangat yang terbarukan, SMK Sandikta berkomitmen untuk terus melahirkan generasi muda yang tidak hanya berkompeten secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, ujarnya.

 

****Rwn

Pasar Wisata Desa Pangalengan Raih Sertifikat SNI Pasar Rakyat, Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan

KABUPATEN BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pasar Wisata Desa Pangalengan secara resmi mendapatkan pengakuan atas standar dan kualitas pelayanannya melalui perolehan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 tentang Pasar Rakyat.

Penyerahan sertifikat ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung beserta jajaran.

Momen penting ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan JABAR KABISA “Abdi Nagri Ngawula Rakyat”.

Baca juga Ketua SPPG Dapur Padang Petron kaur Selatan Terkesan bungkam Tidak transparan, Soal Anggaran Dana gizi di pertanyakan.

Pencapaian ini menjadi langkah nyata dan sebuah kemajuan signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam komitmennya meningkatkan kualitas dan standar pelayanan di seluruh pasar rakyat. Dengan diraihnya predikat SNI,

Pasar Wisata Desa Pangalengan telah teruji memenuhi berbagai kriteria kelayakan, mulai dari aspek kebersihan, kesehatan, keamanan, hingga kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang.

“Sertifikasi SNI ini adalah bukti komitmen kami untuk terus bertransformasi,” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah.

“Ini bukan hanya soal pengakuan, tetapi tentang bagaimana kita memastikan bahwa pasar rakyat bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, tertib, dan pada akhirnya mampu mendukung serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal.”

Penyerahan sertifikat yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung beserta jajaran (Poto : Jurnal Tipikor)

Dengan standarisasi ini, Pasar Wisata Desa Pangalengan diharapkan dapat semakin memperkuat posisinya, tidak hanya sebagai pusat ekonomi warga tetapi juga sebagai destinasi wisata yang representatif di kawasan Pangalengan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pedagang untuk bersama-sama menjaga standar yang telah dicapai dan terus berinovasi demi mewujudkan pasar rakyat yang modern, bersih, dan berdaya saing tinggi.

(Azi)

Ketua SPPG Dapur Padang Petron kaur Selatan Terkesan bungkam Tidak transparan, Soal Anggaran Dana gizi di pertanyakan.

Kaur, JURNAL TIPIKOR – Dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terletak di desa Padang petron Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, mencuat ke permukaan setelah ketua SPPG, Andi Suganda, enggan memberikan informasi terkait besaran anggaran keuangan yang dikelola setiap dua minggu.

Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan media setempat, yang menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama terkait dengan dana yang dialokasikan untuk program-program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Rabu 12/11/2025

Menurut sumber yang dapat dipercaya, upaya konfirmasi yang dilakukan oleh sejumlah wartawan terkait rincian anggaran SPPG selalu menemui jalan buntu. Andi Suganda sebagai ketua SPPG terkesan menghindar dan tidak memberikan jawaban yang memadai.

“Kami sudah berulang kali mencoba meminta informasi terkait anggaran SPPG, namun ketua SPPG selalu enggan memberikan jawaban yang jelas. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan,” ujar salah seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga Camat Parungkuda Hadiri Musdes Langensari 2025 Terkait Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2026

Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat SPPG merupakan garda terdepan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, terutama di wilayah Kaur Selatan. Dana yang dikelola oleh SPPG seharusnya digunakan secara transparan dan akuntabel untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menanggapi situasi ini, sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati tata kelola pemerintahan yang baik mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan melakukan investigasi. Mereka menilai bahwa ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana publik dapat memicu terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami berharap pihak berwenang, seperti Inspektorat atau aparat penegak hukum, dapat segera melakukan audit terhadap pengelolaan dana SPPG di Kaur Selatan. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, pelaku harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.

Baca juga Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Desak Kejari Segera Periksa Walikota Bandung dan PERUMDA Pasar Juara

Transparansi dalam pengelolaan dana publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

Camat Parungkuda Hadiri Musdes Langensari 2025 Terkait Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2026

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Kepala Desa Langensari, Anda Supriadi, menggelar acara Musyawarah Desa (Musdes) Tahun 2025 terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Desa, pada Kamis (13/11/2025).

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Parungkuda, Asep Sumantri, S.IP.,M.Si.,Kepala Desa beserta jajaran, Ketua BPD, Ketua MUI Desa Langensari, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, serta tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat.

Acara yang berlangsung hangat ini mengangkat dua agenda utama yaitu review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup usulan penambahan masa jabatan kepala desa, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2026.

Baca juga Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Desak Kejari Segera Periksa Walikota Bandung dan PERUMDA Pasar Juara

Kedua dokumen tersebut menjadi landasan strategis bagi pembangunan desa, menyesuaikan visi jangka menengah dengan kebijakan kabupaten dan nasional, serta memastikan alokasi dana desa yang tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Camat Asep menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan.

“Dengan menambah masa jabatan kepala desa, kita berharap kepemimpinan dapat berlanjut dan program‑program pembangunan dapat dijalankan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga Kades Sumber Makmur Laporkan Beberapa Oknum Wartawan Ke APH

Sementara itu, Kepala Desa Langensari, Anda Supriadi, menambahkan bahwa RKPDes 2026 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Musyawarah ditutup dengan diskusi terbuka, di mana tokoh MUI, Bhabinkamtibmas, dan Bhabinsa memberikan masukan terkait prioritas program.

Kesepakatan akhir akan dituangkan dalam peraturan desa tentang perubahan RPJMDes dan penetapan RKPDes 2026.

Acara ini menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Langensari yang lebih maju, bersinergi, dan penuh keberkahan.

(Rama)

Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Desak Kejari Segera Periksa Walikota Bandung dan PERUMDA Pasar Juara

BANDUNG RAYA, JURNAL TIPIKOR – Menjelang rencana aksi damai pada Jumat, 14 November 2025, Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung untuk tidak tebang pilih dan segera memeriksa Walikota Bandung serta jajaran PERUMDA Pasar Juara terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Aliansi yang terdiri dari LSM PMPR Indonesia, APPSINDO, LSM Maung Kaboa, Cakra Crisis Center, LSM GEBRAK, RAGA (Rumah Aspirasi Warga), serta Para Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung, akan menggelar aksi di Kantor Kejari Kota Bandung dan Kantor Walikota Bandung.

Aksi ini bertujuan mengawal penegakan supremasi hukum demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih di Kota Bandung.

Baca juga Dugaan Korupsi Menghantam Diskominfo Bandung! BPKP Sorot Tajam Anggaran Kemitraan Media Miliar Rupiah: “Transparansi adalah Harga Mati”

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kejari Kota Bandung beserta jajarannya atas komitmen dan tindakan nyata yang telah dimulai.

Tindakan tersebut termasuk pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait dugaan penyimpangan wewenang dan jual beli jabatan dalam proses rotasi, mutasi, dan pengisian kekosongan jabatan.

Kami juga menghargai langkah Kejari dalam memeriksa:

  • Oknum Anggota DPRD Kota Bandung yang juga Ketua salah satu Partai Politik.
  • Orang dekat Wali Kota Bandung yang diduga terlibat transaksi jual beli jabatan.

Seiring dengan itu, Aliansi juga mencatat upaya Kejari memanggil Jajaran Direksi dan Staf Perumda Pasar Juara Kota Bandung serta Direktur salah satu PT di Pasar Ciroyom. Hal ini memberikan harapan besar bagi para pedagang pasar tradisional akan terwujudnya tata kelola perusahaan yang bersih dari KKN.

Sebagai rekam jejak, Aliansi telah beberapa kali mendatangi KPK RI dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) sepanjang tahun 2025 (17 Maret, 10 April, dan 1 Oktober) untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang di Perumda Pasar Juara dan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandung.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

PERNYATAAN SIKAP

Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKODIA) Tahun 2025, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan MENYATAKAN SIKAP:

  1. Meminta Kepala Kejari Kota Bandung konsisten dan tegas terhadap dugaan penyimpangan wewenang dan KKN.
  2. Mendesak Kejari Kota Bandung agar tidak tebang pilih dan segera memeriksa Wali Kota Bandung terkait dugaan penyimpangan wewenang dan jual beli jabatan.
  3. Mendesak Kejari Kota Bandung untuk segera menetapkan tersangka dan mengadili kasus dugaan jual beli jabatan yang melibatkan Orang Dekat Wali Kota dan Oknum Anggota DPRD.
  4. Mendesak Kejari Kota Bandung untuk kontinyu memanggil dan memeriksa Perumda Pasar Juara Kota Bandung atas dugaan KKN di Pasar Ciroyom, Pasar Cihaurgeulis, Pasar Gede Bage, serta Pasar Cijerah secara transparan.
  5. Mendesak Kejari Kota Bandung memeriksa Perumda Pasar Juara terkait seluruh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak Ketiga yang diduga merugikan negara.
  6. Mendesak Kejari Kota Bandung memeriksa Wali Kota Bandung selaku pihak penanggung jawab (KPM) terkait realisasi rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Pemkot 2024, khususnya kerja sama Perumda Pasar dengan swasta pengelola Pasar Baru.

Menurut Koordinator Aksi, Asep Undang & Luky Avianto, pernyataan sikap ini akan disampaikan langsung ke Kejaksaan Agung RI dan KPK RI di Jakarta pada hari Senin, 17 November 2025.
“Kami akan sekaligus audiensi dalam rangka persiapan peringatan HARKODIA yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2025,” tutupnya.

(Her)