Saksi Beberkan Unsur Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Kaur

Kaur, JURNAL TIPIKOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kaur menghadirkan empat saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Kamis, 20 November 2025.

Dalam sidang ini, saksi ahli pidana menyatakan unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi.

Saksi ahli hukum pidana dari Unihaz Bengkulu, Dr. Hamza Hatrick, menyebut unsur korupsi terlihat dari penyalahgunaan uang negara yang diduga dinikmati para terdakwa.

Baca juga Akibat Perubahan Aturan, Keberangkatan CJH Bengkulu Selatan Tahun 2026 Tertunda

Menurutnya, unsur penyalahgunaan jabatan dan perbuatan melawan hukum juga terpenuhi dalam perkara ini.

“Ada kerugian negara akibat perjalanan dinas yang nyatanya tidak pergi, selain itu para terdakwa ini melakukan penyalahgunaan kekuasaan maka dari itu unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi,” ungkap Hamza.

Selain ahli, JPU menghadirkan tiga saksi lain, yakni pemilik biro travel Ruri, Pitono, serta mantan Sekwan DPRD Kaur, Kastilon. Saksi Ruri mengaku mengenal para terdakwa sejak beberapa kali bertemu dalam kegiatan di Jakarta maupun saat bimtek.

“Saya diminta buat jasa agen travel, saya kenal para terdakwa ini karena bertemu di Jakarta atau kadang bertemu di bimtek, di sanalah mereka meminta untuk buat agen travel supaya saya dapat proyek dan bisa pencarian.

Baca juga Kantor Imigrasi Bengkulu Saat Mendeportasi WNA Asal Turki Belum lama ini.

Untuk hotel dan juga tagihan itu kadang tidak jelas, ada waktu itu lebih uang dari hotel, saya serahkan pada bendahara melalui Pak Aprianto dan saya ada fee dan fee itu jasa travel saya,” ungkap Ruri.

Saksi Pitono memberikan keterangan serupa. Ia menyebut pola pembayaran perjalanan dinas para anggota dewan dan pegawai Setwan Kaur sering tidak jelas.

“Saya sudah ada agen travel kemudian diajak kerja sama, untuk pembayaran kadang tidak jelas bayar apa, dan berapa,” jelas Pitono. Ia juga mengaku pernah diminta menandatangani dokumen kontrak fiktif.

Sementara itu, saksi Kastilon menyatakan tidak mengetahui detail perkara. Ia hanya diminta mengembalikan TGR Rp13 juta pada 2023.

“Saya tidak banyak tahu tentang perkara ini. Yang jelas saya punya TGR 13 juta itu saja,” ungkap Kastilon.

Baca juga Integritas & Transparansi Jaminan Kualitas Pendidikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Beri Materi di Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran PAUD Se-Jabar

JPU Kejari Kaur, Al-Farabi, menegaskan keterangan para saksi memperkuat dakwaan dugaan korupsi perjalanan dinas. Ia menyebut terdapat fakta aliran dana dari sisa pembayaran hotel kepada bendahara.

“Kami nilai apa yang terungkap pada persidangan ini menguatkan dakwaan dan untuk fakta-fakta lainnya bahwa lebih dari uang untuk hotel itu disetor ke bendahara,” jelas Al-Farabi.

Terpisah, Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Sopian Siregar, menilai saksi-saksi yang dihadirkan juga harus diperiksa lebih lanjut karena ikut membuat dokumen perjalanan dan menerima pembayaran.

“Kami nilai pada sidang ini para saksi ini terlibat seperti para agensi. Mereka menerima uang pidana dan itu salah maka harus diperiksa dan bertanggung jawab. Kalau untuk mantan sekwan jelas dia PA pada 2023 dan memegang anggaran Rp1,4 miliar, maka ini harus didalami juga,” tutup Sopian.

(SM)