Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa minuman berpemanis yang dijual dan dikonsumsi langsung di tempat, seperti es teh manis di warung-warung, tidak akan dikenakan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, hari Senin (17/11/2025).

“Ini tidak termasuk minuman yang dijual dan dikonsumsi langsung di tempat, misalnya warung. Jadi, kalau kita minum es teh manis, itu bukan cakupan MBDK,” tegas Febrio.

Baca juga Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Fokus pada MBDK Siap Minum dan Konsentrat EceranPungutan cukai MBDK akan difokuskan pada produk-produk yang berbentuk minuman siap minum (ready to drink) atau konsentrat untuk eceran yang dikemas.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan cukai MBDK yang sempat tertunda selama beberapa tahun.

Cukai MBDK yang telah masuk dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ini dirancang sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih yang berisiko memicu berbagai penyakit seperti diabetes dan obesitas.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Kehati-hatian dan Koordinasi Erat
Meskipun cukai MBDK telah diterapkan di 15 yurisdiksi di dunia, Kemenkeu akan berhati-hati dalam implementasinya di Indonesia. Pemerintah sangat memprioritaskan momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak terganggu.

BajRapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Febrio Kacaribu menyatakan, penerapan kebijakan ini akan dilakukan saat ekonomi Indonesia dinilai sudah lebih stabil, yaitu pada tahun 2026.

Koordinasi erat akan dilakukan dengan Kementerian Perindustrian mengingat sektor makanan dan minuman adalah sektor padat karya yang menyerap hingga 6,3 juta pekerja.

Acuan Cukai di Kawasan ASEAN
Dalam penetapan kebijakan, pemerintah akan mengacu pada penerapan serupa di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste.

“Rata-rata (nilai cukai MBDK) yang diterapkan di kawasan ASEAN itu sekitar Rp1.771 per liter,” ungkap Febrio.

Angka tersebut akan menjadi acuan bagi Kemenkeu untuk menetapkan kebijakan secara bertahap, menjadikannya sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pengendalian konsumsi.

(Red)