SABOTASE PROGRAM PRESIDEN: Aroma Korupsi dan Intervensi di Balik Petaka Keracunan Masal MBG Garut!

GARUT, JURNAL TIPIKOR – Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi “Kasih Sayang Ibu Pertiwi” bagi anak bangsa, kini dinodai oleh praktik kotor oknum di lapangan.

Muchtar, Kepala Departemen Intelijen dan Investigasi DPP. Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) membongkar tabir gelap pengimpangan program MBG yang berujung pada keracunan massal 194 siswa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.

Baca juga Prabowo Larang Kabinet “Pamer Kemewahan” Saat Lebaran: Rakyat Sedang Susah, Beri Teladan!

Puskesmas Banjarwangi: Episentrum Pengimpangan

Investigasi internal mengungkap bahwa kekacauan ini bermula dari Puskesmas Banjarwangi. Dua petugas kunci, yakni RbM (Ahli Gizi) dan Ep (Pengawas Keuangan), terpaksa mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas tekanan hebat dan praktik yang tidak sehat.

Beberapa temuan krusial yang mencoreng integritas program ini meliputi:

  • Intervensi Pihak Ketiga: Adanya tekanan dari oknum koperasi yang mendikte kuantitas menu, merampas kemandirian ahli gizi dalam menyusun standar nutrisi.
  • Bancakan Dana (Dugaan Korupsi): Ditemukan indikasi kuat mark-up harga, kualitas bahan baku yang buruk (substandar), serta ketidaksesuaian fatal antara fisik barang dengan dokumen pengadaan.
  • Penyunatan Hak Petugas: Adanya pemotongan gaji petugas secara sepihak tanpa sepengetahuan pengawas keuangan.

Nyawa Siswa Terancam demi Keuntungan Pribadi

Dampak dari manajemen yang korup ini nyata: 194 siswa tumbang. Polisi kini tengah melakukan uji toksikologi dan menelusuri rantai pasok yang diduga kuat terkontaminasi akibat rendahnya standar keamanan pangan demi mengejar keuntungan dari selisih harga.

“Dana MBG berasal dari pajak rakyat dan utang negara! Ini bukan uang untuk dikorupsi. Mereka yang bekerja di dapur MBG harus sadar bahwa setiap butir nasi yang mereka manipulasi adalah pengkhianatan terhadap amanah bangsa,” tegas Muchtar kepada Jurnal Tipikor, Minggu (15/3).

Baca juga “Upeti’ Lebaran Berujung Borgol: KPK Sita Rp610 Juta dari Skandal THR Mencekik Satker di Cilacap

Tuntutan Perbaikan Total

BPKP mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan langkah radikal:

  1. Audit Investigatif: Memeriksa seluruh aliran dana di tingkat Puskesmas dan keterlibatan pihak ketiga (koperasi).
  2. Transparansi Rantai Pasok: Memastikan pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke tingkat sekolah.
  3.  Sanksi Tegas: Memidanakan oknum yang terbukti melakukan korupsi dan intervensi yang membahayakan nyawa anak-anak sekolah.

Program MBG adalah harapan masa depan Indonesia. Jangan biarkan “tangan-tangan kotor” di daerah membunuh program ini demi kepentingan pribadi.

(Yazid)

CELOTEH ” MANG AKJUR”, Politik Pindah Haluan: Ketika Ideologi Bisa Dilipat Seperti Spanduk Kampanye

Belakangan ini, publik kembali disuguhi tontonan klasik dalam panggung politik: kader partai yang mulai “nyebrang”. Mereka yang kemarin berdiri gagah sambil menggelorakan jargon perubahan, hari ini dengan tenang melangkah ke partai lain—kebetulan saja partai yang baru ganti logo.

Entah kebetulan atau memang sekadar penyesuaian arah angin politik.

Fenomena ini sebenarnya bukan cerita baru. Dalam dunia politik kita, ideologi sering kali lebih fleksibel daripada spanduk kampanye. Bisa dilipat, disimpan, lalu dibuka lagi di panggung yang berbeda, dengan warna yang sedikit disesuaikan.

Para politisi tentu punya bahasa yang lebih halus untuk menjelaskan perpindahan itu. Ada yang menyebutnya mencari ruang perjuangan baru, ada yang bilang melanjutkan cita-cita perubahan dari tempat lain. Padahal kalau diterjemahkan secara jujur, sering kali hanya satu kalimat sederhana: di tempat lama, peluang kekuasaan sudah terasa sempit.

Apalagi jika syahwat dan libido politik tidak tersalurkan. Ketika posisi yang diharapkan tak kunjung datang, tiket pencalonan tak kunjung diberikan, atau sekadar merasa kurang diperhatikan oleh elit partai. Ditambah bumbu ketersinggungan—yang dalam politik kadang lebih sensitif daripada harga cabai—maka keputusan pindah partai tiba-tiba terasa seperti langkah ideologis yang sangat mulia.

Padahal publik paham betul. Dalam politik, perpindahan kader sering kali lebih mirip transaksi peluang daripada migrasi gagasan.

Hari ini seseorang bisa menjadi juru bicara paling lantang untuk sebuah partai. Besok, dengan wajah yang sama seriusnya, ia berdiri di podium partai lain sambil menjelaskan bahwa di sinilah tempat perjuangan yang sebenarnya.

Dan publik?
Biasanya hanya bisa tersenyum kecil sambil bergumam: rupanya yang berubah bukan hanya logo partai, tapi juga arah kompas kesetiaan.

Namun begitulah politik. Kita sudah terlalu sering diingatkan oleh pepatah klasik yang terus terbukti kebenarnya: tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi.

Yang benar-benar abadi hanya satu:
kepentingan.

Dan selama kepentingan itu masih menjadi mata angin utama, maka pindah partai bukan lagi peristiwa luar biasa. Ia hanyalah ritual musiman dalam demokrasi kita—seperti spanduk kampanye yang setiap pemilu diganti, tapi tiangnya tetap sama.

Prabowo Larang Kabinet “Pamer Kemewahan” Saat Lebaran: Rakyat Sedang Susah, Beri Teladan!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih untuk menjaga etika kesederhanaan selama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Di tengah situasi bencana nasional dan tekanan krisis global, Kepala Negara melarang keras adanya gelaran open house (gelar griya) yang bersifat mewah dan berlebihan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/03), Presiden menekankan bahwa pejabat negara harus menjadi cermin bagi rakyat dalam menghadapi masa sulit.

“Saya kira harus memberi contoh, open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan. Sudah lah, kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pembantunya.

Baca juga “Upeti’ Lebaran Berujung Borgol: KPK Sita Rp610 Juta dari Skandal THR Mencekik Satker di Cilacap

Menjaga Keseimbangan Ekonomi

Meski melarang kemewahan, Presiden tidak serta-merta menghentikan seluruh agenda perayaan. Ia memahami bahwa kegiatan masyarakat di hari raya merupakan penggerak roda ekonomi yang vital.
“Kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara kita, karena kalau tidak, ekonomi kita juga tidak jalan nanti,” tambahnya. Kebijakan ini diambil untuk memastikan sektor UMKM dan konsumsi rumah tangga tetap mendapat stimulus dari perayaan lebaran, namun tetap dalam koridor kepatutan.

Optimisme di Tengah Isu Negatif

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menepis narasi-narasi negatif yang mencoba menggambarkan kondisi ekonomi nasional dalam keadaan terpuruk. Berdasarkan data dan berbagai indikator terkini, Kepala Negara menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat (on the right track).
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap optimis menatap masa depan ekonomi nasional.

Pesan untuk Pemudik

Menutup arahannya, Presiden memberikan pesan khusus bagi jutaan warga yang akan melaksanakan tradisi mudik ke kampung halaman:

  • Prioritaskan Keselamatan: Menghimbau pemudik untuk menjaga diri dan waspada selama perjalanan.
  • Jaga Kepercayaan: Meminta jajaran kabinet tetap bekerja penuh tanggung jawab dan menjaga stabilitas harga serta keamanan menjelang hari raya.

“Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya, selamat mudik dan jaga diri masing-masing di rumah,” pungkas Presiden.

Sumber
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

“Upeti’ Lebaran Berujung Borgol: KPK Sita Rp610 Juta dari Skandal THR Mencekik Satker di Cilacap

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik culas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menjadikan momen Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai kedok pemerasan terhadap satuan kerja (Satker). Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Jumat (13/3), tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp610 juta yang diduga kuat merupakan hasil “setoran paksa” dari puluhan perangkat daerah.

​Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu malam, bahwa uang tersebut ditemukan terkemas rapi dalam tas di kediaman pribadi salah satu pejabat dan di ruang kerja dinas.

​“Kami mengamankan barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, serta uang tunai Rp610 juta. Uang ini diduga dikumpulkan untuk memenuhi syahwat bagi-bagi THR pribadi Bupati dan pihak eksternal, termasuk Forkopimda,” tegas Asep.

Baca juga KPK Bongkar “Tarif Privilese” Haji: Kursi Tanpa Antre Dijual Rp84 Juta per Jemaah

​Kronologi Pemerasan Berjamaah

​Kasus ini mencuat setelah KPK menerima laporan masyarakat terkait perintah Bupati Cilacap berinisial AUL. Sang Bupati diduga menginstruksikan Sekretaris Daerah SAD untuk menggalang dana demi kepentingan THR pribadi dan relasi eksternal sebelum masa libur Lebaran 2026.

​Untuk memuluskan rencana tersebut, SAD melibatkan tiga asisten daerah—SUM (Asisten I), FER (Asisten II), dan BUD (Asisten III)—untuk memetakan “target pajak” dari 25 perangkat daerah, 2 rumah sakit daerah, dan 20 puskesmas di Cilacap.

​Berdasarkan hasil pembahasan para tersangka:

  • ​Target Total: Rp750 juta.
  • ​Kebutuhan Eksternal (Forkopimda): Diplot sebesar Rp515 juta.
  • ​Target per Satker: Awalnya dipatok Rp75 juta hingga Rp100 juta.

​’Bargaining’ di Tengah Keterbatasan Anggaran

​Dalam realisasinya, praktik ini menemui kendala karena banyak perangkat daerah yang tidak memiliki anggaran. KPK mengungkap adanya proses tawar-menawar (bargaining) layaknya di pasar, di mana setoran yang diterima bervariasi mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta.

​“Ada perangkat daerah yang mengangsur, ada juga yang menawar karena memang tidak ada anggaran. Jika tidak sanggup, mereka harus melapor kepada FER untuk mendapatkan ‘keringanan’ target,” lanjut Asep.

​Tak hanya itu, intimidasi terselubung juga dilakukan melalui penagihan aktif oleh para asisten daerah dengan bantuan Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan bagi Satker yang belum menyetor hingga tenggat 13 Maret 2026.

Baca juga KPK Bongkar “Tarif Privilese” Haji: Kursi Tanpa Antre Dijual Rp84 Juta per Jemaah

​Penetapan Tersangka

​Hingga saat ini, KPK telah menetapkan AUL (Bupati) dan SAD (Sekda) sebagai tersangka utama. Mereka dijerat dengan:

  • ​Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • ​Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 (KUHP).

​Sedangkan tiga pejabat lainnya, FER, SUM, dan BUD, yang turut ditangkap di Cilacap, kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

​KPK sangat menyayangkan praktik pungutan liar ini masih terjadi, terlebih dengan menyasar anggaran pelayanan publik seperti puskesmas dan rumah sakit demi kepentingan seremonial dan pribadi pejabat.

​(Azi)

Ramadhan Berdarah’ bagi Koruptor, Bupati Cilacap Terjaring OTT Ke-9 KPK!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggetarkan panggung politik tanah air di tengah suasana bulan suci. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, resmi terjaring Operasi Tangkap Tanggan (OTT) oleh tim satuan tugas lembaga antirasuah tersebut pada Jumat (13/3/2026).

​Penangkapan ini menandai catatan kelam bagi birokrasi di tahun 2026, di mana Syamsul menjadi “pasien” kesembilan KPK sepanjang tahun ini, sekaligus orang ketiga yang diciduk tepat di bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

​”Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto singkat saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk menentukan apakah Bupati Cilacap akan langsung mengenakan rompi oranye.

Baca juga Bukan Sekadar Ormas: Corong Jabar Jadi ‘Dapur Rekonsiliasi’ Elit dan Pemikir Jawa Barat

​Tren OTT yang Tak Kendur di Bulan Suci

​Penangkapan Bupati Cilacap ini memperpanjang daftar panjang aksi senyap KPK di tahun 2026 yang tergolong sangat agresif. Sebelum Syamsul, dua kepala daerah lainnya sudah lebih dulu “lebaran di rutan” setelah terjaring OTT di bulan Ramadhan tahun ini:

  • ​OTT Ke-7: Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (Diumumkan 3 Maret 2026) terkait korupsi pengadaan jasa outsourcing.
  • ​OTT Ke-8: Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (Diumumkan 10 Maret 2026) terkait suap proyek infrastruktur.

​Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Bupati Cilacap dan pihak terkait lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Publik kini menanti detail konstruksi perkara yang membuat sang Bupati harus berurusan dengan hukum di penghujung masa jabatannya.(Red)

Jelang Idul Fitri 2026 (Pos yan) Dipokok Jengkol Dipenuhi Warga Berfoto Bersama Polisi Yang Bertugas

Mandau Jurnal Tipikor – Pos Pelayanan (Posyan) Idulfitri 2026 di Simpang Pokok Jengkol, Duri, Kabupaten Bengkalis, ramai dikunjungi masyarakat. Sejumlah warga, terutama anak-anak yang datang bersama orang tua, tampak antusias berfoto di lokasi pos pelayanan yang mengusung tema Paw Patrol menjelang arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Pos pelayanan tersebut dijaga oleh petugas gabungan dari kepolisian bersama instansi terkait. Selain memberikan pelayanan kepada para pemudik dan masyarakat, petugas juga melayani warga yang ingin berfoto bersama. Anak-anak terlihat gembira berfoto dengan petugas kepolisian, di antaranya bersama Ipda Allan Kenneth Yohanes beserta personel lainnya.

Selain mengangkat tema Paw Patrol, Polres Bengkalis juga mengusung kampanye Green Policing sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Baca juga Bukan Sekadar Ormas: Corong Jabar Jadi ‘Dapur Rekonsiliasi’ Elit dan Pemikir Jawa Barat

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Shandra Amalia menyampaikan bahwa keberadaan Pos Pelayanan merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya selama masa arus mudik dan meningkatnya aktivitas warga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kami hadir untuk memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif serta arus lalu lintas berjalan lancar. Masyarakat juga dapat memanfaatkan Pos Pelayanan apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan,” ujarnya.

Polres Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan saat berkendara, serta beristirahat apabila merasa lelah selama perjalanan mudik. Selain itu, masyarakat diajak bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Bengkalis.
(Irwansyah Siregar)

Bukan Sekadar Ormas: Corong Jabar Jadi ‘Dapur Rekonsiliasi’ Elit dan Pemikir Jawa Barat

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Di tengah tensi politik yang dinamis dan ketidakpastian ekonomi global, Perhimpunan Corong Jabar Suara Perjuangan resmi menunjukkan taringnya sebagai kekuatan penyeimbang di Jawa Barat.

Bertempat di Rumah Makan Saoeng Pabrik, Bandung, Jumat (13/3), forum ini menggelar konsolidasi strategis yang menyatukan lintas warna politik dalam satu meja.

Pertemuan ini bukan sekadar buka puasa bersama, melainkan momentum bagi para tokoh berpengaruh, mulai dari politisi, akademisi, hingga budayawan untuk merumuskan “resep” persatuan Jawa Barat di tengah badai krisis.

Baca juga Menkeu Bantah Kabinet Gemuk Bebani APBN: Lonjakan Belanja 85,5% adalah Strategi Gas Pol Sejak Awal Tahun

Menolak Label Ormas, Mengusung Politik Gagasan

Ketua Presidium Corong Jabar, Yusup Sumpena, SH, S.PM. (Kang Iyus), menegaskan bahwa wadah ini memiliki posisi unik yang tidak bisa disamakan dengan organisasi massa (ormas) pada umumnya.

“Corong Jabar ini bukan ormas, bukan pula LSM. Ini adalah ‘Dapur Rekonsiliasi’, perhimpunan para pemikir untuk kemajuan Jawa Barat. Kita boleh berbeda warna partai, tapi di sini tujuan kita tunggal: menjaga Jawa Barat tetap aman dan memberikan masukan yang ‘pedas’ namun konstruktif bagi pemerintah,” tegas Kang Iyus.

Saat ini, kekuatan Corong Jabar telah mengakar dengan 161 tokoh yang tersebar dari Pangandaran hingga Bandung Raya, menjadi bukti nyata bahwa kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas sosial di Jabar sedang berada di puncaknya.

Baca juga KPK Bongkar “Tarif Privilese” Haji: Kursi Tanpa Antre Dijual Rp84 Juta per Jemaah

Kritik Bijak di Tengah Badai Global

Tokoh Jawa Barat, Agung Suryamal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengingatkan bahwa kedewasaan berdemokrasi adalah kunci menghadapi tekanan ekonomi nasional yang terdampak konflik internasional.

“Kritik itu jantung demokrasi, tapi harus proporsional dan bijak. Jangan sampai memicu perpecahan di saat rakyat butuh kebersamaan untuk bertahan dari dampak ekonomi global,” ujar Agung.

Mewujudkan Jawa Barat Istimewa
Senada dengan hal itu, Presidium Corong Jabar, Drs. H. Cucu Sutara, M.M., mengajak seluruh anggota memperkuat benteng internal. Ia menekankan bahwa keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah, sebagaimana visi Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, harus menjadi fondasi utama.

“Jawa Barat harus jadi daerah istimewa dengan menjunjung kearifan lokal. Konsolidasi ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua,” kata Cucu.

Pesan Persatuan Jelang Idulfitri
Sebagai penutup, Kang Iyus menyampaikan pesan perdamaian bagi seluruh masyarakat Jawa Barat menjelang akhir Ramadan.

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Mari kembali ke fitrah, saling memaafkan, dan jadikan semangat dari Saoeng Pabrik ini sebagai fondasi persaudaraan yang tak tergoyahkan demi kedamaian Jawa Barat,” pungkasnya.

(Her)

KPK Bongkar “Tarif Privilese” Haji: Kursi Tanpa Antre Dijual Rp84 Juta per Jemaah

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik lancung di balik pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan adanya pungutan sebesar 5.000 dolar AS (sekitar Rp84 juta) per jemaah sebagai “biaya percepatan” untuk melompati antrean haji.

Pungutan ilegal ini dikumpulkan dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) oleh staf Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama, Rizky Fisa Abadi (RFA).

Baca juga Menkeu Bantah Kabinet Gemuk Bebani APBN: Lonjakan Belanja 85,5% adalah Strategi Gas Pol Sejak Awal Tahun

Modus Operasional: Menjual Antrean (T0/TX)

Berdasarkan penyidikan, RFA diduga menjalankan instruksi dari Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (Staf Khusus Menteri Agama) untuk melonggarkan kebijakan terkait status T0 atau TX—kode bagi jemaah yang bisa berangkat langsung tanpa masa tunggu.

“Ada sejumlah uang yang harus dibayar atas privilese yang diterima. Kenapa? Tidak harus antre. Kalaupun antre, bisa loncat orang lain,” tegas Asep Guntur dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3).

Baca juga ROMPI ORANYE UNTUK MANTAN MENAG: KPK Resmi Tahan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Penyimpangan bermula saat RFA menentukan kuota untuk 54 PIHK terpilih guna menyerap 640 kuota haji khusus tambahan. Alih-alih mengikuti prosedur ketat, kuota tersebut justru dijadikan komoditas dengan imbalan fee yang mengalir ke sejumlah pejabat tinggi.

Aliran Dana ke Pucuk Pimpinan
Hasil pemeriksaan KPK menunjukkan bahwa uang hasil “jual-beli” kursi haji tersebut tidak hanya berhenti di tingkat teknis.

RFA diduga mendistribusikan imbalan tersebut kepada:

  • Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) selaku Menteri Agama.
  • Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
  • Sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama.

Kerugian Negara dan Status HukumkKasus yang mulai disidik sejak Agustus 2025 ini mencatatkan angka kerugian negara yang fantastis. Meski perhitungan awal sempat menyentuh angka Rp1 triliun, audit terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima KPK pada 27 Februari 2026 mengonfirmasi nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka utama, yakni Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex. Upaya perlawanan melalui praperadilan yang diajukan Yaqut telah resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Maret 2026.

Terhitung sejak 12 Maret 2026, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk proses hukum lebih lanjut.

(Red)

Menkeu Bantah Kabinet Gemuk Bebani APBN: Lonjakan Belanja 85,5% adalah Strategi Gas Pol Sejak Awal Tahun

JAKARTA JURNAL TIPIKOR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lonjakan signifikan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada awal tahun 2026 merupakan langkah strategis yang disengaja (by design).

Langkah ini diambil untuk memastikan dampak ekonomi dari stimulus pemerintah terasa lebih merata dan tidak hanya menumpuk di penghujung tahun.

Bantahan Terhadap Isu “Kabinet Gemuk”

Menanggapi spekulasi publik mengenai membengkaknya anggaran akibat struktur Kabinet Merah Putih, Menkeu Purbaya memberikan klarifikasi tegas di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Ia menyatakan bahwa akselerasi ini bukan karena jumlah instansi, melainkan perubahan pola eksekusi anggaran.

“Enggak (membengkak karena banyaknya K/L). Karena sekarang belanja kami desain supaya dampaknya merata sepanjang tahun. Di awal tahun, kami desak K/L untuk belanja lebih cepat dari tahun lalu,” ujar Purbaya.

Rapor Realisasi Anggaran per Februari 2026

Hingga 28 Februari 2026, pemerintah mencatatkan akselerasi belanja yang agresif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy):

  • Belanja K/L: Terealisasi Rp155,0 triliun (10,3% dari target), melonjak tajam 85,5% yoy.
  • Belanja Non-K/L: Terealisasi Rp191,0 triliun (11,7% dari target), tumbuh 49,4% yoy.
  • Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Mencapai Rp346,1 triliun, tumbuh 63,7% yoy.
  • Transfer ke Daerah (TKD): Terealisasi Rp147,7 triliun, naik 8,1% yoy.

Secara total, Belanja Negara telah terserap sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8% dari target, mencatatkan kenaikan 41,9% yoy.

Baca juga PKBM Karya Sejahtera Diduga Memiliki WB Fiktif, Warga “Tidak Pernah Melihat Yang Belajar”

Keseimbangan Fiskal dan Defisit

Di sisi penerimaan, negara berhasil mengumpulkan Rp358 triliun (11,4% dari target APBN), tumbuh positif 12,8% yoy. Namun, akibat akselerasi belanja yang masif di awal tahun, APBN per 28 Februari 2026 mencatatkan:

Pemerintah optimistis bahwa percepatan belanja di kuartal I ini akan menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat lebih awal, sekaligus menghindari inefisiensi anggaran yang sering terjadi akibat fenomena “belanja kebut semalam” di akhir tahun.

(Azi)

TNI–Polri dan Instansi Sukabumi Gelar Apel Operasi Ketupat 2026 Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H tingkat Polres Sukabumi Kota dilaksanakan di Halaman Terminal Type A KH. Ahmad Sanusi, Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai unsur instansi pemerintah, TNI, Polri, serta stakeholder terkait.
(Kamis,12/03/2026)

Dalam kegiatan tersebut, Dandim 0607/Kota Sukabumi Letkol Czi Indra Gunawan S.T., M.M turut hadir memenuhi undangan bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo, S.H., S.I.K., M.H, Wakapolres Kompol Fajri Abiyaa S.H., S.I.K, serta para perwakilan instansi terkait lainnya.

Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo. Dalam amanatnya disampaikan bahwa apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Baca juga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Kapolres Sukabumi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen dan sinergitas lintas sektor dalam memberikan rasa aman, nyaman, tertib, dan lancar bagi masyarakat selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri.

Kapolres juga menyampaikan bahwa Polri bersama TNI dan stakeholder terkait akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan sebanyak 161.243 personel gabungan di seluruh Indonesia.
Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 14 hingga 19 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 24 hingga 29 Maret 2026.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

Baca juga PKBM Karya Sejahtera Diduga Memiliki WB Fiktif, Warga “Tidak Pernah Melihat Yang Belajar”

Meski sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun pemerintah tetap mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat melalui berbagai kebijakan, seperti diskon tarif tol, tiket transportasi umum, hingga kebijakan work from anywhere.

Selain pelaksanaan apel gelar pasukan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemusnahan minuman keras dan knalpot tidak standar sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Tidak hanya itu, dilakukan pula pengecekan kondisi bus serta pemeriksaan kesehatan para sopir guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan.

Melalui kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 ini diharapkan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait semakin solid dalam menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik maupun arus balik Lebaran.

Dengan kesiapan yang matang, diharapkan masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 H dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga.
(Pendim,0607)