Arsip Bulanan: Februari 2026

BATANG, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batang berhasil melakukan pemulihan keuangan daerah dalam jumlah fantastis. Uang sebesar Rp7,3 miliar yang merupakan kelebihan tagihan listrik dari PT PLN (Persero) UP3 Pekalongan resmi dikembalikan ke kas Pemerintah Kabupaten Batang, Sabtu (7/2).

Dana miliaran rupiah tersebut merupakan akumulasi kelebihan bayar rekening listrik Pemkab Batang selama periode Tahun Anggaran 2022 hingga September 2024.

Bermula dari Penyelidikan Pidsus
Kepala Kejari Kabupaten Batang, Raymond Ali, mengungkapkan bahwa pengembalian ini adalah buah dari penyelidikan intensif Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-1447/L.10.11/Fd.1/09/2024.

Baca  juga Kiamat Nuklir Menghantui Dunia: Indonesia Kecam Berakhirnya Perjanjian New START, Desak AS-Rusia Hentikan Kegilaan Perlombaan Senjata

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan celah administratif yang menyebabkan Pemkab Batang membayar lebih dari yang seharusnya.

“Ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang terjadi karena proses validasi ID pelanggan tidak segera ditindaklanjuti, sehingga pembayaran tidak sesuai ketentuan,” tegas Raymond Ali.

Bukan Pidana, Tapi Pelanggaran Administrasi

Meski ditemukan selisih angka yang besar, Raymond menjelaskan bahwa kasus ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, fokus utama Kejaksaan adalah memastikan uang tersebut kembali ke negara (daerah) secepat mungkin.

“Dana ini langsung disetorkan ke kas daerah. Ini adalah wujud nyata penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara,” tambahnya.

Baca juga BURONAN KELAS KAKAP IMPORTASI KW MENYERAH: Bos Blueray Cargo John Field Akhirnya Bertekuk Lutut di KPK!

Apresiasi dari Pemerintah Kabupaten
Pj Bupati Batang, Faiz Kurniawan, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja “senyap” namun efektif dari korps adhyaksa tersebut. Menurutnya, tanpa kawalan dari Kejaksaan, potensi kerugian ini mungkin tidak akan terdeteksi.

“Terima kasih atas upaya luar biasa Kejari Batang. Melalui proses ini, uang sebesar Rp7,3 miliar bisa kembali ke daerah dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Batang,” ujar Faiz.

Langkah ini diharapkan menjadi benchmark bagi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan mendorong penyelesaian masalah melalui pendekatan pemulihan kerugian negara secara preventif.

Sumber : Antara

Editor: Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pelarian John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo (BR) sekaligus aktor intelektual di balik skandal suap dan gratifikasi importasi barang palsu (KW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), resmi berakhir.

Setelah sempat melarikan diri saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) berlangsung, sang “raja kargo” akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK.

“Dini hari tadi, tersangka JF, yang merupakan pemilik PT BR, menyerahkan diri ke KPK,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Baca juga Prabowo: “Kelompok Garong” Serang Balik, Saya Tidak Akan Mundur Setapak Pun!

Pemeriksaan Maraton dan Benang Merah Korupsi

Begitu tiba, JF langsung digiring ke ruang pemeriksaan untuk menjalani interogasi intensif. KPK bergerak cepat untuk menggali keterlibatan pihak lain serta aliran dana haram yang diduga menyumbat pundi-pundi negara lewat jalur impor ilegal.

Kasus ini bermula dari OTT dramatis pada 4 Februari 2026, yang menyeret nama-nama besar di jajaran elit Bea Cukai, termasuk Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal (RZL).

Jejaring “Mafia” Barang KW

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan enam tersangka utama dalam pusaran kasus yang mencoreng institusi di bawah Kementerian Keuangan tersebut:

• Rizal (RZL) – Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC.
• Sisprian Subiaksono (SIS) – Kasubdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC.
• Orlando Hamonangan (ORL) – Kepala Seksi Intelijen DJBC.
• John Field (JF) – Pemilik PT Blueray Cargo (Otak Penyuapan).
• Andri (AND) – Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo.Dedy Kurniawan (DK) – Manajer Operasional Blueray Cargo.

Baca juga Hanya Butuh 60 Menit: Restu Kilat Mahkamah Agung untuk KPK Jebloskan Pimpinan PN Depok ke Sel

Melengkapi “Puzzle” Tersangka

Sebelumnya, lima tersangka lainnya telah lebih dulu mendekam di balik jeruji besi. JF menjadi potongan terakhir dari daftar tersangka awal yang sempat berstatus buron setelah lolos dari sergap tim KPK saat operasi berlangsung.

Dengan menyerahnya JF, KPK kini fokus mendalami modus operandi manipulasi dokumen impor barang KW yang diduga telah berlangsung sistematis dan melibatkan oknum “orang dalam” di posisi-posisi strategis intelijen Bea Cukai.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan di balik penahanan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG).

Ternyata, proses perizinan untuk menahan dua pejabat tinggi peradilan tersebut berlangsung sangat singkat dan tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa komunikasi antara pimpinan KPK dan Mahkamah Agung (MA) terkait izin penahanan ini tuntas dalam waktu kurang dari satu jam.

“Tidak susah. Mungkin enggak sampai satu jam komunikasi antara pimpinan KPK dengan MA. Alhamdulillah, Bapak Ketua MA (Sunarto) memberikan izin untuk KPK melanjutkan proses penegakan hukum terhadap dugaan suap ini,” tegas Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam.

Baca juga KPK Obrak-Abrik Sarang Suap Bea Cukai: Tumpukan Uang Tunai Disita dari Markas DJBC hingga Blueray Cargo!

Bukti Kuat, MA Beri “Lampu Hijau”

Efisiensi proses ini didasari oleh paparan alat bukti yang solid. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, secara langsung menjelaskan kecukupan alat bukti dan peran strategis kedua hakim tersebut dalam skandal suap sengketa lahan kepada Ketua MA.

“Dijelaskan terkait kecukupan minimal dua alat bukti dan peran-peran mereka. Pak Ketua MA sangat mendukung proses yang KPK lakukan,” tambah Asep.

Langkah cepat ini merupakan bentuk ketaatan KPK terhadap Pasal 101 UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP), yang mewajibkan izin Ketua MA sebelum melakukan penahanan terhadap seorang hakim.

Baca juga Undangan Eksklusif Trump: Singapura Pertimbangkan Kursi di ‘Dewan Perdamaian’ Global

Kronologi Skandal Suap Lahan

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 5 Februari 2026 di wilayah Depok, Jawa Barat.

Dari tujuh orang yang diamankan, KPK resmi menetapkan lima tersangka utama dalam pusaran suap pengurusan sengketa lahan, yaitu:

• I Wayan Eka Mariarta (EKA) – Ketua PN Depok.
• Bambang Setyawan (BBG) – Wakil Ketua PN Depok.
• Yohansyah Maruanaya (YOH) – Juru Sita PN Depok.
• Trisnadi Yulrisman (TRI) – Direktur Utama PT Karabha Digdaya (Anak usaha Kemenkeu).
• Berliana Tri Kusuma (BER) – Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.

Sinergi Antar-Lembaga

Selain dukungan dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (KY) melalui Wakil Ketuanya, Desmihardi, juga telah menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini dan melakukan tindakan tegas sesuai kewenangan lembaga dalam menjaga kehormatan hakim.

Penahanan ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi “mafia peradilan,” bahkan di level pimpinan pengadilan sekalipun. KPK memastikan akan terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang melibatkan aset di bawah naungan Kementerian Keuangan ini.(***)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat menguliti skandal dugaan suap dan gratifikasi impor barang palsu (KW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pada Jumat (6/2), tim penyidik melakukan penggeledahan maraton di sejumlah titik krusial, mulai dari kantor pusat otoritas kepabeanan hingga markas perusahaan logistik PT Blueray Cargo.

Hasilnya, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti yang menguatkan dugaan praktik lancung di instansi tersebut.

“Dalam penggeledahan ini, tim menyita dokumen terkait kepabeanan dan impor, dokumen keuangan, barang bukti elektronik, serta uang tunai,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta.

Baca juga Prabowo “Pinang” Australia: Perkuat Guru Indonesia demi Revolusi Pendidikan di Sekolah Baru

Penyisiran Hingga ke Rumah Tersangka

Tak hanya menyasar kantor institusi dan perusahaan, KPK juga menggeledah kediaman pribadi tiga tersangka utama untuk mencari jejak aliran dana panas:

• Rizal (RZL) – Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC.
• Sisprian Subiaksono (SIS) – Kasubdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC.
• John Field (JF) – Pemilik PT Blueray Cargo.

Kronologi Skandal Impor Barang KW

Kasus ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 4 Februari 2026. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka dari total 17 orang yang sempat diamankan.

Daftar Tersangka dari Lingkungan DJBC:

• Rizal (RZL): Kakanwil DJBC Sumbar/Eks Direktur Penindakan & Penyidikan.
• Sisprian Subiaksono (SIS): Kasubdit Intelijen Penindakan & Penyidikan.
• Orlando Hamonangan (ORL): Kepala Seksi Intelijen.

Daftar Tersangka dari Pihak Swasta (Blueray Cargo):

• John Field (JF): Pemilik (Berstatus Buron/Masih dalam pengejaran).
•  Andri (AND): Ketua Tim Dokumentasi Importasi.
• Dedy Kurniawan (DK): Manajer Operasional.

Baca juga KARDUS HARAM DI PARKIRAN HOTEL: KPK Bongkar Skandal Restitusi Pajak Rp48 Miliar di Banjarmasin

Satu Tersangka Masih Buron

Saat ini, lima tersangka telah resmi mendekam di sel tahanan KPK. Namun, John Field (JF), sang pemilik Blueray Cargo, masih dalam perburuan intensif. JF diketahui berhasil meloloskan diri saat tim KPK melakukan rangkaian operasi senyap dua hari lalu.

KPK memperingatkan pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan tersangka JF agar kooperatif, karena tindakan merintangi penyidikan memiliki konsekuensi hukum yang berat.

(Azi)