Bandung, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) melontarkan kritik keras terhadap kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat yang dinilai semakin memprihatinkan. Krisis sampah yang terus terjadi, overload TPA Sarimukti, hingga sorotan terhadap tata kelola proyek di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat disebut sebagai alarm kegagalan sistem yang tidak boleh dianggap biasa.
Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, S.E, menilai persoalan sampah di Jawa Barat hari ini ibarat lingkaran setan: sampah terus menumpuk, masyarakat terus mengeluh, namun proyek dan anggaran terus berjalan seolah semuanya baik-baik saja.
“Jangan sampai publik melihat pengelolaan lingkungan hidup hanya sibuk melahirkan proyek, sementara persoalan sampahnya tetap abadi. Sampah menggunung, anggaran berjalan, tapi solusi nyata nyaris tak terlihat,” tegas Tarmizi, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, kondisi TPA Sarimukti yang terus dibebani kiriman sampah dari Bandung Raya menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.
“Kalau TPA terus overload, pengiriman sampah dibatasi, masyarakat terancam darurat sampah, lalu apa sebenarnya yang sudah dikerjakan selama ini? Jangan sampai DLH hanya hebat di atas kertas laporan, tapi lemah di lapangan,” sindirnya.
BPKP juga menyoroti berbagai isu tata kelola proyek lingkungan hidup yang belakangan menjadi perbincangan publik. Menurut Tarmizi, sektor lingkungan hidup sangat rawan dijadikan area basah proyek karena nilai anggarannya besar namun pengawasannya sering kali lemah.
“Lingkungan hidup jangan dijadikan komoditas proyek tahunan. Rakyat butuh udara bersih dan pengelolaan sampah yang benar, bukan sekadar seremoni program dan papan proyek,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal teknis sampah, tetapi sudah menyangkut tanggung jawab hukum dan moral pemerintah daerah terhadap keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Undang-undang sudah jelas mengatur kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Kalau masalah terus berulang setiap tahun, maka publik wajar bertanya: ini ketidakmampuan atau memang ada sistem yang sengaja dibiarkan nyaman dalam kekacauan?” katanya tajam.
BPKP mendesak:
- audit menyeluruh terhadap tata kelola proyek DLH Jabar,
- Evaluasi total sistem pengelolaan sampah regional,
- Transparansi penggunaan anggaran,
- serta pengawasan ketat terhadap proyek-proyek lingkungan hidup.
Baca juga Dari Suku Cadang ke Skema: BPKP Mencium Pola Sistemik di Balik Proyek DLH Jabar
Menurut BPKP, tanpa keberanian melakukan pembenahan total, Jawa Barat hanya akan mewariskan gunungan sampah, pencemaran lingkungan, dan beban krisis kepada generasi mendatang.
“Jangan tunggu lingkungan rusak total baru sibuk mencari kambing hitam. Sebab ketika sampah sudah lebih cepat tumbuh daripada solusi pemerintah, itu tandanya ada yang salah dalam cara negara mengurus lingkungan,” tutup Tarmizi.
(Yazid)
