- Laman 17 dari 256 -

6 Okt 2026

BUKAN SEKADAR PENCURIAN! BEM UI Tuding ‘Teror Politis’ di Balik Penganiayaan Brutal Anggotanya, Desak Polda Metro Bongkar Aktor Intelektual

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendobrak pintu Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2026). Kedatangan mereka bukan untuk menyerahkan laporan biasa, melainkan untuk mengawal dan membongkar kasus penganiayaan berat yang menimpa anggota mereka, Hafidz. BEM UI menegaskan bahwa insiden kekerasan ini adalah bentuk pembungkaman kritik dan sinyal merah bagi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, dengan tegas menolak narasi yang mencoba membatasi kasus ini sebagai tindak pidana pencurian biasa. Menurutnya, kekerasan brutal yang menimpa Hafidz adalah ancaman eksistensial terhadap ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Hafidz, yang dikenal vokal menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, diduga kuat menjadi target intimidasi yang berkaitan erat dengan kerja-kerja perlawanan BEM UI.

“Kasus yang menimpa Hafidz ini bukan sekadar pencurian biasa. Kami melihat ada indikasi kuat penyerangan ini berkaitan dengan kerja-kerja kritis yang kami lakukan,” tegas Fathimah di sela-sela audiensi dan pengawalan kasus di Polda Metro Jaya.

Fathimah menilai, pola kekerasan yang menyasar aktivis mahasiswa ini menunjukkan wajah asli negara yang mundur selangkah. Intimidasi fisik terhadap gerakan sipil tidak boleh dibiarkan normalisasi.

Oleh karena itu, BEM UI tidak akan menerima penyelesaian kasus yang setengah hati. Mereka mendesak jajaran Polda Metro Jaya untuk berhenti bersembunyi di balik penangkapan pelaku lapangan. BEM UI menuntut penyidik untuk bekerja melampaui permukaan, membongkar, dan menyeret ke meja hijau para aktor intelektual yang mengarsiteki teror ini.

Selain menuntut keadilan dan pemulihan bagi korban, BEM UI menyerukan agar negara hadir memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Transparansi dan profesionalisme Polri dalam kasus ini sedang diuji. BEM UI memperingatkan bahwa kasus Hafidz adalah cermin retaknya jaminan konstitusi atas kebebasan berpendapat. Tanpa penanganan hukum yang tuntas, adil, dan berani, teror semacam ini akan menjadi preseden buruk yang terus membayangi dan melegitimasi kekerasan terhadap gerakan mahasiswa serta aktivis kritis di seluruh tanah air.

“Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini sampai akar-akarnya tercabut. Demokrasi tidak dibela dengan diam!” tutup Fathimah.(“)

6 Okt 2026

Tamparan Keras Eril untuk Bandung: Cukup Pembangunan ‘Make Up’, Akui Saja Ruang Publik Kita Masih Sekadar Mimpi!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan tamparan keras sekaligus pengakuan jujur mengenai wajah Kota Bandung saat ini. Menurut Eril, pembangunan kota selama ini terjebak pada ilusi fisik yang hanya mempercantik permukaan, sementara akar persoalan warga sering kali terabaikan.

“Kita harus membangun sesuatu yang lebih dari sekadar *make up*. Karena *make up* mah begitu *teu di-touch up* (tidak di-*touch up*) maka akan turun. Itu yang terjadi selama ini,” tegas Eril dalam pidato pembukaannya pada Pameran Milestone Kota Bandung #3 di Microlibrary Asia Afrika, Senin (5/10/2026) kemarin.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Bandung under leadership Eril tidak lagi ingin terjebak pada proyek-proyek kosmetik kota. Ia mendesak agar seluruh elemen pemerintahan, akademisi, dan masyarakat berhenti melihat kota hanya dari kulit luarnya saja, melainkan berani menyelami persoalan hingga ke akar-akarnya.

Ruang Publik Ideal: Masih Sekadar Mimpi

Lebih menohok lagi, Eril secara terbuka mengakui bahwa impian akan ruang terbuka publik yang sehat, layak, dan manusiawi di tengah himpitan kepadatan permukiman Bandung, belum juga terwujud.

“Daun hijau yang rimbun, taman kota yang menyenangkan, badan sungai yang bersih, dan ruang-ruang publik yang dibangun sebagai pusat interaksi sosial warganya. Hari ini semua itu masih mimpi. Belum terwujud,” ujar Eril dengan nada prihatin.

Bagi Eril, ruang publik bukan sekadar hiasan kota atau tempat berswafoto. Ia adalah urat nadi kesehatan mental, fisik, dan interaksi sosial warga. Kegagalan menyediakan ruang publik yang layak, menurutnya, adalah utang besar pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, Eril menggugat pentingnya literasi dan kritik. Ia tidak ingin pemerintah berjalan sendirian dengan asumsinya sendiri. “Literasi menjadi sesuatu hal yang penting. Sebenarnya suara masyarakat harus kita ikuti. Agar kita bisa mendengar suara yang jernih, akademisi harus menyuarakan suara yang jernih,” pintanya.

Milestone #3: Ruang Refleksi dan Perlawanan terhadap Kelupaan

Kritik dan refleksi keras inilah yang menjadi ruh dari Pameran Milestone Kota Bandung #3 yang mengangkat tema *“Semangat Bandung Kota Kembang yang Tidak Pernah Layu”*. Pameran ini bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah ruang literasi untuk mengenali sejarah, perkembangan taman, dan identitas kota yang perlahan tergerus oleh beton.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Dewi Kania Sari, menjelaskan bahwa tingginya haus masyarakat akan edukasi sejarah kota membuat agenda tahunan yang dimulai sejak 2025 ini kini dipercepat menjadi dua kali penyelenggaraan dalam setahun (2026).

“Pameran ini menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung dari masa kolonial hingga kini, termasuk edukasi toponimi (asal-usul nama) taman. Ini adalah cara kita merawat ingatan agar semangat Kota Kembang tidak layu ditelan zaman,” ujar Dewi.

Awalnya dijadwalkan ditutup pada 18 Oktober 2026, Dewi menyebutkan bahwa pameran akan diperpanjang hingga tiga minggu ke depan jika antusiasme publik tetap membludak.

Pameran ini juga bukan kerja tunggal. Kolaborasi lintas sektor melibatkan perguruan tinggi, komunitas, akademisi, hingga pelaku kreatif. Salah satu sorotan pameran adalah kehadiran teknologi pemindaian tiga dimensi (3D scanning) taman-taman di Bandung, yang membuktikan bahwa sejarah dan ruang publik bisa didokumentasikan dan diperjuangkan dengan cara-cara kekinian.

Melalui pameran ini, Eril kembali mengirimkan pesan utamanya: Bandung tidak butuh make up yang akan luntur saat hujan turun. Bandung butuh akar yang kuat, ruang yang bernapas, dan masyarakat yang kritis.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

6 Okt 2026

GERAK CEPAT POLSEK MANDAU: DUA PRIA DIRINGKUS, 30 PAKET SABU GAGAL EDAR DI “JALUR MAUT” BATHIN SOLAPAN

MANDAU, Jurnal Tipikor – Tak main-main dengan peredaran gelap narkoba, Polsek Mandau kembali menunjukkan taringnya. Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil membekuk dua pria yang kedapatan menguasai puluhan paket narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di lokasi yang kerap menjadi jalur peredaran barang haram, tepatnya di Jl. Duri Dumai Km 11, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Senin malam (05/10/2026).

Kedua tersangka yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah YHM (26), warga Jl. Rejo Sari Km 12, Desa Air Kulim, dan FS (50), warga Desa Sebangar.

Bukti Tak Bisa Dibantah

Berdasarkan informasi cepat dari masyarakat yang dipercaya, Tim Opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyisiran ke lokasi pada pukul 21.00 WIB. Tanpa membuang waktu, petugas langsung mengamankan kedua tersangka yang sedang beraktivitas mencurigakan.

“Setibanya di TKP, tim langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti yang tak sedikit. Total 30 paket narkotika jenis sabu berhasil disita dari tangan keduanya,” ujar sumber Humas Polsek Mandau, Irwansyah Siregar, Selasa (06/10/2026).

Selain puluhan paket sabu yang siap diedarkan, polisi juga menyita barang bukti lain yang mengindikasikan aktivitas transaksi, yakni:
1. 30 Paket Narkotika jenis Sabu.
2. 1 Unit Handphone.
3. 1 Botol kecil warna hitam (tempat sabu).
4. Uang tunai Rp 1.550.000.
5. 1 Dompet kecil warna hitam.
6. 3 Plastik pack.

Jaringan DPO Terdeteksi

Dari interogasi awal, terungkap bahwa barang haram tersebut diperoleh dari jaringan yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). YHM mengaku mendapatkan 1 bungkus (6 paket) dari inisial JE dan 1 bungkus (14 paket) dari inisial DA. Sementara itu, FS mengaku mendapatkan 10 paket sabu dari inisial DE.

“Ketiga pemasok (JE, DA, dan DE) kini masih dalam pengejaran ketat tim kami. Tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau,” tegas Irwansyah.

Ancaman Hukuman Berat

Kini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Mandau guna proses penyidikan lebih lanjut. Mereka terancam jerat Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara yang berat.

Polsek Mandau mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi kebersihan lingkungan dari bahaya laten narkotika.

(Irwansyah Siregar/Humas)

6 Okt 2026

MENOHOK! Jaksa: Manipulasi Ijazah Jokowi oleh Roy Suryo Hancurkan Kredibilitas Presiden dan Sesatkan Publik

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Jaksa Penuntut Umum (JPU) melontarkan kritik tajam dan menohok terhadap terdakwa Roy Suryo di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (5/10/2026). Dalam tanggapannya atas perlawanan hukum yang diajukan pihak terdakwa, JPU menegaskan bahwa aksi manipulasi digital terhadap ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan tindakan sistematis yang menghancurkan kredibilitas kepala negara dan menyesatkan kepercayaan publik.

Sidang yang dimulai pukul 11.20 WIB ini menampilkan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY, yang duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan setelan jas hitam formal, didampingi oleh jajaran kuasa hukumnya.

Dalam pembacaan tanggapannya, JPU secara eksplisit menyebut adanya dua entitas yang menjadi korban langsung dari perbuatan terdakwa: masyarakat luas dan Presiden Jokowi sendiri.

“Ketika terdakwa dengan sengaja memanipulasi file gambar ijazah secara digital menggunakan *Error Level Analysis* (ELA) secara serampangan, merekayasa visual piksel, memotong gambar, dan menyebarkan seolah-olah itu adalah data otentik yang membuktikan ijazah asli saksi korban adalah palsu, maka dua entitas yang secara langsung dan seketika menjadi korban adalah masyarakat yang disesatkan kepercayaannya,” tegas jaksa di depan majelis hakim.

Jaksa menambahkan, pihak yang paling menderita kerugian langsung adalah pemilik dokumen asli yang sah, yakni Ir. H. Joko Widodo. “Identitas, reputasi, dan kredibilitasnya dicatut, dihancurkan, dan dirugikan akibat manipulasi dokumen elektronik yang mengatasnamakan atau merujuk pada dirinya secara melawan hukum,” sambung jaksa dengan nada tegas.

Rekayasa Digital dengan Niat Jahat (Mens Rea)

Dalam dakwaannya, JPU menguraikan fakta materiil yang menunjukkan bahwa Roy Suryo secara aktif dan sistematis memanfaatkan piranti lunak komputasi, seperti *Error Level Analysis* dan *Face Comparison ELA*. Alat-alat ini diduga digunakan untuk memotong, merekayasa, dan menampilkan dokumen elektronik tersebut di layar televisi nasional serta berbagai kanal siar populer, seperti Akbar Faizal Uncensored, Speak Up, ILC, dan platform lainnya.

Tindakan ini, menurut JPU, dilakukan dengan mens rea atau niat jahat yang jelas, yakni agar audiens percaya bahwa dokumen elektronik yang disajikan merupakan kebenaran yang otentik, padahal telah direkayasa.

Perbuatan materiil tersebut dinilai jaksa telah memenuhi unsur pidana dalam dakwaan, yakni melakukan manipulasi, penciptaan, dan perubahan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik.

“Bahwa atas hal tersebut, dakwaan penuntut umum telah dengan jelas menguraikan fakta-fakta yang nyata-nyata atau fakta materiil dengan memperhatikan unsur-unsur pasal dakwaan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana,” pungkas jaksa dalam sidang.

Sidang dilanjutkan dengan agenda berikutnya, di mana publik menantikan apakah majelis hakim akan mengabulkan atau menolak eksepsi dan perlawanan yang diajukan oleh tim pertahanan Roy Suryo di tengah dakwaan JPU yang dinilai sangat kuat dan terstruktur ini.(*)

5 Okt 2026

KPK Geber Bos Swasta, Bongkar ‘Pesta’ Gratifikasi Rp37 Miliar Eks Sekjen MPR: Main Mata Lewat Akun Titipan!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengetuk palu keras dalam membongkar dugaan praktik korupsi yang melibatkan petinggi legislatif. Hari ini, Senin (5/10/2026), penyidik OTP menyeret dua direktur perusahaan swasta untuk menguliti modus operandi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono, yang diduga ‘menyerok’ uang negara hingga Rp37,8 miliar.

Langkah KPK ini menegaskan bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi para vendor nakal yang menjadikan kantor wakil rakyat sebagai ladang bisnis pribadi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik hari ini memeriksa EN, Direktur Utama PT Navia Berkah Bersama, dan IS, mantan Dirut PT Syahravaraz Trans Cargo. Keduanya digelandang ke Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang diduga kuat menjadi pemberi gratifikasi.

“Saksi EN dan IS hadir. Kedua saksi didalami terkait dugaan pemberian barang dan uang, baik yang diberikan secara langsung kepada tersangka MC (Ma’ruf Cahyono) maupun melalui orang kepercayaannya,” tegas Budi di Jakarta, Senin, (5/10).

Pemeriksaan terhadap kedua bos swasta ini menjadi kunci untuk membongkar jaringan ‘setan’ yang allegedly mengalir di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Penyidik tidak hanya mencari tahu siapa yang memberi, tetapi juga bagaimana cara Ma’ruf Cahyono mencuci uang haram tersebut agar tak terendus.

Sementara itu, dua saksi lain dari pihak swasta berinisial AZ dan ZKA mangkir dengan alasan sakit. “Penyidik akan koordinasikan dan jadwalkan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

Modus ‘Main Mata’ dan Akun Titipan

Kasus ini bukan kasus gratifikasi receh. KPK menduga Ma’ruf Cahyono telah mengubah fungsi pengawasan dan administrasi di Setjen MPR menjadi mesin pencetak uang. Total gratifikasi yang diduga diterima mencapai angka fantastis, Rp37,8 miliar.

Yang lebih memprihatinkan, modus yang digunakan sangat terstruktur. Ma’ruf diduga tidak hanya menerima uang tunai, tetapi juga bermain di sektor pasar modal dan perbankan dengan cara yang licik.

“Penerimaan tersebut diduga berasal dari pemberian langsung maupun tidak langsung dari para vendor, kemudian berupa akun perdagangan pada perusahaan pialang, serta melalui rekening dengan menggunakan nama orang lain,” ungkap Budi.

Praktik menggunakan rekening titipan (nominee) dan akun pialang ini mengindikasikan upaya sistematis untuk mengaburkan jejak aset dan menghindari deteksi dini atas kekayaan yang tidak wajar.

Jejak Penahanan

Ma’ruf Cahyono telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Juli 2025, setelah penyidikan dibuka pada 20 Juni 2025. Puncaknya, pada 9 Juli 2026 lalu, KPK resmi menahan Ma’ruf di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih.

Kini, KPK terus memburu aliran dana dan mengamankan bukti-bukti tambahan dari para rekanan proyek. Publik menagih janji reformasi birokrasi, namun kasus ini justru menjadi tamparan keras bahwa ‘oknum’ di lingkaran kekuasaan masih berani bertransaksi dengan uang rakyat.

KPK berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri aset-aset yang telah disita sebelumnya terkait kasus ini.

(Azi)

5 Okt 2026

Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Rahmad S.I.KOM Sosialisasi Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis

Bhatin Solapan ,Jurnal Tipikor
Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Rahmad S.I.KOM menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Sosialisai BPJS Ketenagakerjaan.

Rahmad S.I.KOM mengatakan, Raperda tersebut disusun untuk melindungi pekerja formal dan terutama informal di kabupaten Bengkalis karena selama ini mereka belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Terutama pekerja informal ya, seperti ojek, pedagang kaki lima, marbot masjid, dan lain-lain tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya , Senin (5/10/2026).

Dengan penyusunan raperda yang nantinya menjadi Perda tersebut, pihaknya menginginkan agar BPJS Ketenagakerjaan pekerja informal tersebut bisa dicover oleh pemerintah.

“Kita ingin di Perda nanti BPJS ketenaga kerjaan bisa dicover oleh APBD kata politisi PDIP Rahmad S.I.KOM

Menurutnya, dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut masa depan mereka akan terjamin karena dananya bisa tercover oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat

Atas hal tersebut, penyusunan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS)itu sangat penting karena selama ini para pekerja informal pasti tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menjamin masa depannya.

“Kalau BPJS Kesehatan mereka pasti sudah punya ya, nah mereka tidak punya BPJS Ketenagakerjaan, makanya kita akan perjuangkan mereka dengan Perda,” ucapnya.

Rahmad S.I.KOM Anggota DPRD mengatakan, penyusunan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS tersebut akan dikebut agar pekerja informal diKsbupaten Bemgkalis bisa segera menikmati BPJS Ketenagakerjaan.

“Sekarang masih tahap penyusunan, kita akan usahakan Raperda ini bisa selesai secepatnya,” kata anggota DPRD Rahmad ,S.I.KOM

Turut hadir kepala cabang BPJS ketenaga kerjaan Duri Fino Ardi ,dan Boby setiawan putra sebagai bidang penyuluhan BPJS ketenaga kerjaan,kepala desa petani Rasikun SMn,ketua BPD,Azwar Efendi,Bhabinkantibmas Polsek Mandau Aiptu Hidayat,tokoh agama,tokoh tender getah Mesjid Al iklas, Ulim,serta masyarakat anggota BPJS ketenaga kerjaan .

Acara di adakan dikediaman halaman rumah kepala desa petani Rasikun,SMn di kampung bukit KUD desa petani berlangsung hikmad
Semua saran telah disampaikan oleh kepala cabang BPJS ketenaga kerjaan Duri menghimbau agar masyarakat ikut menjadi peserta BPJS dan biaya iyuran perbulan 18,600 tiap peserta .

Masa usia peserta BPJS ketenaga kerjaan 65 tahun perorang dan usia muda 17 tahun.

Kepala cabang BPJS duri memberikan santun kepada peserta BPJS ketenaga kerjaan yang telah meninggal diwakili oleh suami peserta Tio Sinaga berjumlah 42 juta kepada ahli waris

Tio Sinaga memberikan testimoni kepada masyarakat agar ikut menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan untuk bisa terbantu meringankan masalah perobatan apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan kerja atau mau pergi kerja baik dirumah atau di tempat kerja ,ucapnya .
(Irwansyah Siregar )

5 Okt 2026

KARUT-MARUT BEA CUKAI: Gedung Merah Putih Kembali ‘Menelan’ Pejabat Eselon, KPK Seret Direktur Fasilitas Kepabeanan!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Luka menganga di tubuh institusi pengawal pintu gerbang perdagangan negara ini belum juga kering. Jaring penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini semakin melilit ke lingkaran atas. Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Susila Brata, resmi dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Senin (5/10/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari pendalaman kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersejarah di lingkungan Bea Cukai.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama SB (Susila Brata) selaku Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai,” tegas Budi kepada awak media, Senin.

Tak sendirian, dua pihak swasta berinisial JM dan BT juga turut diseret ke meja pemeriksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam dunia penyidikan KPK, pemanggilan pejabat setingkat direktorat sebagai saksi seringkali menjadi “lampu kuning” bahwa jaring korupsi sedang ditarik semakin ketat ke pusat kekuasaan.

Membongkar ‘Bangkai Gajah’ OTT Februari

Panggilan terhadap Susila Brata menegaskan bahwa kasus ini bukanlah kejahatan kerah putih biasa, melainkan sindikat sistemik yang mengakar. Bermula dari OTT pada Februari 2026 yang mengguncang publik, KPK terus membongkar “bangkai gajah” korupsi di tubuh Bea Cukai.

Pada 21 Juli 2026, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru, menandakan bahwa modus dan aktor di balik layar jauh lebih masif dari yang dibayangkan. Negara dirampok dari jalur resmi melalui kolusi apik antara oknum aparat dari level Kanwil hingga seksi penindakan, yang bermain cantik dengan pemain logistik swasta.

Hingga 26 Agustus 2026, setidaknya delapan tersangka telah resmi dijerat. Daftar ini seperti peta sebaran “penyakit” di tubuh Bea Cukai yang membuktikan bahwa korupsi terjadi dari hulu hingga hilir:

Oknum Aparat yang Menyalahgunakan Wewenang:

1. Rizal – Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat
2. Sisprian Subiaksono – Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai
3. Orlando Hamonangan – Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai
4. Budiman Bayu Prasojo – Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai
5. Gatot Heroe Hernanda– Kepala Kantor Bea Cukai Kediri

Pemain Swasta yang Terlibat Sindikat:

6. John Field– Pemilik Blueray Cargo
7. Dedy Kurniawan– Manajer Operasional Blueray Cargo
8. Andri – Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo

Publik Menanti: Saksi atau Tersangka Berikutnya?

Fakta bahwa oknum intelijen, penindakan, hingga kepala kantor wilayah turut terseret dalam kasus ini menunjukkan bahwa fungsi *check and balance* di internal Bea Cukai telah lumpuh demi melayani kepentingan kelompok.

Pemanggilan Direktur Fasilitas Kepabeanan hari ini menjadi ujian bagi KPK: apakah langkah ini hanya sekadar pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas, atau akan menjadi tiket masuk berikutnya bagi Susila Brata ke ruang tahanan KPK?

Publik kini menanti dengan cemas. Jangan biarkan pintu gerbang ekonomi negara ini terus dijaga oleh mereka yang justru menjadi serigala berbulu domba. (Azi)

5 Okt 2026

Bandung “Tantang” Paris Fashion Week! Grand Final Putri Hijabfluencer 2026 Tegaskan Posisi sebagai Kiblat Modest Fashion Dunia

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Panggung Grand Final Putri Hijabfluencer Indonesia 2026 di Ballroom Trans Luxury Hotel, Minggu (4/10) malam, bukan sekadar ajang kontes kecantikan. Lebih dari itu, malam tersebut menjadi deklarasi keras bahwa Kota Bandung siap mengambil alih takhta sebagai barometer modest fashion dunia, menyaingi pusat fesyen Eropa.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia—dan khususnya Bandung—memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki negara lain. Berdasarkan pengalamannya berkeliling ke Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa, Farhan menegaskan bahwa pageant khusus hijab dengan ekosistem kreatif seperti di Indonesia adalah satu-satunya di dunia.

“Saya belum menemukan ajang yang secara khusus menampilkan hijab seperti ini di negara mana pun. Ini adalah satu-satunya di dunia! Harus dipertahankan dan dikembangkan, jangan sampai kita kalah oleh Paris Fashion Week yang baru mulai meraba-raba *modest fashion*,” tegas Farhan di hadapan ratusan tamu undangan dan finalis.

Farhan memandang hijab bukan lagi sekadar penutup aurat, melainkan kanvas inovasi. Ia mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan memberikan “nilai tambah” yang mampu menstimulasi rasa dan pikiran.

“Hijab adalah medium karya seni. Setiap kreator harus melihat ini sebagai peluang emas untuk menjadikan hijab sebagai karya fesyen terbaik yang lahir dari rahim Kota Bandung,” tambahnya.

Ledakan Kreativitas dan Ambisi Go Global

Sementara itu, Pemilik Albis Group sekaligus Anggota DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengungkapkan bahwa gelaran tahun ini menandakan lonjakan signifikan dalam minat generasi muda terhadap fesyen muslim. Jika pada awal penyelenggaraan hanya tercatat 1.000 pendaftar, tahun ini angka tersebut meledak menjadi 3.000 pendaftar dari seluruh penjuru Nusantara.

Dari ribuan pendaftar, 63 finalis terbaik dari 22 provinsi telah bertarung membuktikan bahwa *modest fashion* Indonesia memiliki kelas dunia.

“Bandung itu *Paris van Java*, dan insyaallah akan menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Kami tidak hanya berbicara soal panggung, tapi soal dampak ekonomi. Ini meningkatkan PAD dan menggerakkan roda ekonomi kreatif,” ujar Indri.

Indri juga membocorkan strategi besar Albis Group yang telah membawa industri fesyen muslim Bandung menembus pasar Eropa hingga mendapat undangan istimewa di Jeddah. Ia mengajak Pemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu mendukung misi “Bandung *Go Global*”.

“Insyaallah dimulai dari Bandung yang mensupport kami, kita bawa *modest fashion* Indonesia merajai pasar global,” tutup Indri.

Komitmen Pemkot Bandung untuk terus menjadi tuan rumah pada tahun depan menjadi sinyal kuat bahwa Bandung tidak akan berhenti berinovasi hingga label “Kiblat Fesyen Muslim Dunia” resmi disematkan pada Kota Kembang.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

5 Okt 2026

Bupati Sukabumi Hadiri Upacara Peringatan HUT TNI Ke-81, “Momentum Kuatkan Sinergitas TNI Dan Masyarakat”

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Alun-alun Palabuhanratu, Senin (5/10/2026). Upacara dipimpin Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo.

Upacara dihadiri Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., unsur Forkopimda, Forkopimcam, serta organisasi kemasyarakatan.

Peringatan HUT ke-81 TNI mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Tema tersebut menegaskan bahwa kemanunggalan dan kepercayaan rakyat menjadi kekuatan utama TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Dandim menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan geopolitik, disrupsi teknologi hingga ancaman hibrida.

Karena itu, TNI dituntut terus memperkuat budaya pengabdian PRIMA, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Nilai tersebut menjadi landasan bagi prajurit dalam meningkatkan kemampuan, membangun sinergi lintas sektor, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman.

Panglima TNI juga menekankan empat hal kepada seluruh personel, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga soliditas TNI serta sinergitas lintas instansi, memegang teguh netralitas dan hukum, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana dan dinamika keamanan wilayah.

Melalui momentum HUT ke-81, TNI diharapkan semakin profesional, modern dan dekat dengan rakyat, sekaligus mampu menjaga kedaulatan serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

Usai mengikuti upacara, Bupati Sukabumi H Asep Japar mengatakan momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat pentingnya memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Dengan momentum HUT TNI ini, mudah-mudahan di Kabupaten Sukabumi khususnya, kita semakin solid dan kuat antara TNI dengan masyarakat dalam membangun Kabupaten Sukabumi yang mubarokah,” ungkapnya.

Bupati berharap sinergi TNI dan masyarakat terus terjaga sehingga dapat memperkuat NKRI sekaligus mendukung pembangunan daerah.

(Rama)

4 Okt 2026

Tinggalkan Mental ‘Disuapi’, ARS University Bakar Semangat 595 Mahasiswa Baru: “Perguruan Tinggi Bukan Tempat Menunggu Perintah!

Mengusung tema “Bara Rona”, Rektor ARS University Prof. Purwadhi menegaskan era ospek perpeloncoan telah mati, digantikan oleh orientasi karakter yang mencetak pemimpin berintegritas di tengah badai digitalisasi.

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – ARS University tidak main-main dalam mencetak generasi penerus. Melalui gelaran Orientasi Mahasiswa Baru (OrientARS) yang dirangkai dengan PKKMB Tahun Ajaran 2026/2027, kampus ini secara tegas mendeklarasikan “kematian” mentalitas pasif. Mengusung tema “Bara Rona, Menyalakan Api Semangat”, ratusan mahasiswa baru langsung dihadapkan pada tamparan realitas dunia perguruan tinggi: berhenti menjadi siswa yang menunggu disuapi, dan mulailah menjadi mahasiswa yang mandiri.

Membuka acara secara resmi, Rektor ARS University, Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd., tidak basa-basi menyampaikan pesan keras kepada para mahasiswa baru. Ia menegaskan bahwa transisi dari SMA/SMK ke perguruan tinggi adalah sebuah lompatan besar yang menuntut nyali dan kemandirian tingkat tinggi.

“Mahasiswa tidak lagi hanya menerima arahan secara langsung sebagaimana siswa di sekolah. Memasuki dunia perguruan tinggi, Anda dituntut untuk lebih mandiri dalam belajar, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab penuh atas pilihan yang dibuatnya. Perguruan tinggi bukan tempat menunggu perintah!” tegas Prof. Purwadhi.

Pernyataan tegas ini disaksikan langsung oleh jajaran petinggi ARS University, meliputi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. H. A. Rohendi, MH., MM., Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Inovasi Ign. Wiseto P. Agung, PhD., serta Wakil Rektor Bidang PPM dan Kampus Berdampak Maxi Ary, M.Kom., PhD., beserta para Dekan dan Ketua Program Studi.

Karakter adalah Senjata Bertahan Hidup

Di tengah gempuran era digitalisasi yang rawan menggerus etika, Prof. Purwadhi mengingatkan bahwa kecerdasan akademik tanpa karakter adalah bom waktu. Oleh karena itu, *“Bara Rona”* bukan sekadar slogan pembuka semester, melainkan fondasi *ARS Culture* yang harus mendarah daging dalam diri setiap ARSnesia.

“Nilai-nilai dan budaya yang dianut di ARS University Bandung meliputi *We Are Family* yang menjunjung kebersamaan, Delivering The Best untuk selalu memberikan yang terbaik, dan Continuous Improvement yang berkomitmen pada perbaikan diri terus-menerus,” paparnya.

Lebih lanjut, sang Rektor menekankan bahwa fondasi ini harus ditopang oleh tiga nilai inti: Integritas (kejujuran dan tanggung jawab), Empati (kepedulian humanis), dan Profesionalisme (standar kompetensi tinggi). “Ini adalah senjata Anda untuk berdaya saing global,” tambahnya.

Senada dengan sang Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik, Dr. Ade Mubarok, M.Kom., MM., menegaskan bahwa ARS University telah lama mengubur istilah “ospek” yang lekat dengan konotasi negatif dan perpeloncoan. OrientARS kini bertransformasi total menjadi ruang inkubasi karakter yang edukatif dan humanis.

“Tahun ini kita menyambut 595 pejuang baru: 414 dari program S1/D3 dan 181 dari Pascasarjana. Pada intinya kami menekankan bahwa kehidupan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada nilai akademik. Kami di sini untuk mengembangkan *hard skill, soft skill, character skill*, serta etika sebagai bekal utama di kampus dan dunia kerja,” tandas Ade.

Materi ‘Keras’ dan Krusial di Hari Pertama

Keseriusan ARS University dalam membentuk benteng moral mahasiswa dibuktikan melalui kurikulum orientasi yang tajam dan relevan dengan isu kebangsaan serta keselamatan. Pada hari pertama, mahasiswa langsung dibekali materi Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Jati Diri Bangsa, dan Kesadaran Bela Negara oleh Ir. H. Ferdiasyah Muhammad, MT.

Tak kalah krusial, isu perlindungan dan kepedulian humanis juga menjadi sorotan utama melalui materi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus yang disampaikan oleh Ari Saprudin, SM.

Dengan kombinasi antara tuntutan kemandirian yang keras dan nilai-nilai humanis yang mendalam, ARS University telah menyalakan Bara Rona. Api semangat ini kini berada di tangan 595 mahasiswa baru, siap membakar rintangan dan menerbitkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. (Red)