PERANG TOTAL LAWAN NARKOBA: Polda Jabar Gempur 47 Target Operasi, 1.112 Personel Siaga ‘Babat Habis’ Jaringan Hitam

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Jawa Barat tidak lagi sekadar siaga, melainkan telah memasuki mode “perang total” melawan narkoba. Kepolisian Daerah (Polda) Jabar resmi melancarkan operasi besar-besaran Operasi Antik Lodaya 2026, mengerahkan kekuatan elit sebanyak 1.112 personel untuk menyapu bersih peredaran gelap narkotika yang kian meresahkan.

Selama 10 hari penuh (7-16 Oktober 2026), tidak ada tempat bersembunyi bagi para bandar, pengedar, hingga kurir. Polda Jabar telah memetakan dan membidik 47 Target Operasi (TO)—jaringan otak dan tulang punggung peredaran narkoba—untuk dilumpuhkan hingga ke akar-akarnya.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan eksekusi tegas terhadap “darurat narkoba” di wilayah hukumnya.

“Ini adalah pernyataan perang kami terhadap pengedar. Operasi Antik Lodaya adalah wujud komitmen darah dan jiwa kami untuk memberantas narkotika hingga ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti sampai kondisi kamtibmas di Jawa Barat benar-benar steril dari racun ini,” tegas Hendra di Bandung, Minggu (11/10/2026).

Baca juga Disdik Kabupaten Sukabumi Keluarkan SE Terkait Implementasi Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Pada Pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan

Hendra menjamin bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara **terukur namun tanpa kompromi**. Kombinasi antara tindakan preemtif dan preventif di lapangan akan membuat ruang gerak pelaku semakin sempit. “47 target utama sudah kami kantongi. Mereka yang selama ini merasa aman, kini harus bersiap menghadapi keadilan,” tambahnya.

Strategi ‘Hulu ke Hilir’: Tak Ada Ampun bagi Pengendali

Dalam operasi ini, Polda Jabar mengubah strategi dengan pendekatan komprehensif. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Jabar, Kombes Pol. Benny Subandi, memperingatkan bahwa penangkapan tingkat bawah hanyalah langkah awal. Fokus utama kini adalah memenggal kepala jaringan.

“Penanganan parsial sudah tidak zaman. Kami tidak hanya menangkap kurir, kami memburu pengendalinya. Dari mana barang haram ini berasal, siapa yang mendanai, dan bagaimana jalur distribusinya, akan kami bongkar habis,” ujar Benny.

Benny menekankan bahwa setiap pengungkapan kasus wajib dikembangkan (*develop*) untuk menjerat pihak yang selama ini berlindung di balik bayang-bayang. “Kami akan kejar sampai ke sumbernya. Tidak ada impunitas bagi mereka yang merusak generasi bangsa,” tegasnya.

Baca juga DICARI SAMPAI MATI PUN TIDAK ADA!” Mahfud MD Tegaskan Ijazah SMA Gibran Tidak Pernah Ada di Berkas MK, Gugatan Otomatis Gugu”r

Mata-Mata Polisi Masuk ke Ruang Digital

Ancaman narkoba yang bermigrasi ke dunia maya juga menjadi sasaran tembak Operasi Antik Lodaya. Benny mengungkapkan bahwa pengawasan digital diperketat untuk mengintai transaksi-transaksi terselubung di dunia maya.

“Jaringan kejahatan narkotika kini beroperasi di ruang digital, memanfaatkan celah teknologi. Kami perkuat pengawasan siber. Aktivitas mencurigakan di dunia maya akan kami lacak dan kami tindak di dunia nyata,” pungkas Benny.

Masyarakat Jawa Barat diimbau untuk turut serta menjadi mata dan telinga polisi, sementara bagi para pelaku kejahatan, pesan Polda Jabar jelas: “Tinggalkan sekarang, atau kami yang akan menjemput Anda”.

Sumber : Bidang Humas Polda Jabar

Editor : Azi

 

Disdik Kabupaten Sukabumi Keluarkan SE Terkait Implementasi Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Pada Pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Implementasi Permen PUPR pada pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan.

SE bernomor 400.3.1/7470/SEKRET/2026 Tentang Implementasi Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Pada Pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Deden Sumpena, S.Pd.I., KP., M.Si., pada tanggal 7 Oktober 2026.

SE tersebut memuat 9 poin penting yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Pendidikan penerima program Revitalisasi.

Dalam SE tersebut dijelaskan, dalam rangka menjamin pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan di Kabupaten Sukabumi agar memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, serta sebagai upaya perlindungan terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kerja konstruksi, masyarakat, dan lingkungan sekitar, dengan ini disampaikan agar seluruh satuan pendidikan penerima program Revitalisasi memperhatikan dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Baca juga DICARI SAMPAI MATI PUN TIDAK ADA!” Mahfud MD Tegaskan Ijazah SMA Gibran Tidak Pernah Ada di Berkas MK, Gugatan Otomatis Gugu”r

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap Pengguna Jasa dan Panitia Pembangunan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi wajib menerapkan SMKK. Penerapan tersebut harus menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, serta keselamatan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan penerima program Revitalisasi agar :

1. Mendukung dan memastikan pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi di lingkungan satuan pendidikan menerapkan prinsip keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berkoordinasi dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi dan/atau konsultan pengawas untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan memperhatikan aspek keselamatan konstruksi.

3. Memastikan area pekerjaan konstruksi dipisahkan dan diamankan dari aktivitas peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga sekolah.

4. Memastikan tersedianya rambu-rambu keselamatan, pembatas/pengamanan area pekerjaan, alat pelindung diri bagi tenaga kerja, serta pengaturan akses keluar-masuk lokasi pekerjaan sesuai dengan kondisi dan risiko pekerjaan.

5. Memastikan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sebagaimana dipersyaratkan dalam penerapan SMKK.

6. Berkoordinasi dengan Panitia Pembangunan agar dokumen keselamatan konstruksi yang dipersyaratkan tersedia dan diterapkan sesuai lingkup pekerjaan, antara lain Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP, sesuai tingkat risiko dan ketentuan yang berlaku.

7. Tidak mengizinkan peserta didik atau pihak yang tidak berkepentingan memasuki area pekerjaan konstruksi, termasuk menggunakan bangunan atau fasilitas yang sedang dalam proses Revitalisasi apabila berdasarkan penilaian teknis belum dinyatakan aman.

8. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi apabila ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga sekolah, masyarakat, maupun tenaga kerja, untuk selanjutnya dilakukan koordinasi dan penanganan sesuai kewenangan.

9. Mendokumentasikan pelaksanaan pengamanan dan penerapan keselamatan konstruksi selama pekerjaan Revitalisasi berlangsung sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Baca juga Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Cabang Kabandungan Respon Cepat Aduan Masyarakat Adanya Kebocoran Pipa Distribusi

Sebagai penegasan, penerapan SMKK pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan melalui pelaksanaan dokumen keselamatan konstruksi sesuai lingkup dan kondisi lapangan. Dokumen tersebut harus diperiksa/direviu dan disetujui sesuai ketentuan sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya, Panitia Pembangunan wajib melaporkan pelaksanaan penerapan dokumen keselamatan konstruksi sesuai dengan kemajuan pekerjaan, yang antara lain meliputi laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir serta dilengkapi dokumentasi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(Rama)

DICARI SAMPAI MATI PUN TIDAK ADA!” Mahfud MD Tegaskan Ijazah SMA Gibran Tidak Pernah Ada di Berkas MK, Gugatan Otomatis Gugu”r

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait kelulusan sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah sangat tepat dan kokoh secara hukum. Mantan Ketua MK, Mahfud MD, memastikan dokumen fisik yang selama ini dicari-cari oleh publik, yakni ijazah, memang tidak pernah ada dalam lembar pembuktian di persidangan.

Fakta persidangan di lembaga konstitusi gagal menemukan bukti dokumen setingkat SMA maupun surat penyetaraan pendidikan formal atas nama Wakil Presiden tersebut. Kegagalan menghadirkan berkas otentik ini secara otomatis membuat tuduhan pelanggaran administrasi yang digugat gugur dengan sendirinya di meja hijau.

Baca juga DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan ‘Hantu’: 313 Pasal Diketok Palu tapi Teksnya Tak Bisa Dibaca, Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Mahfud MD menegaskan bahwa ketidakadaan berkas tersebut bersifat mutlak berdasarkan hasil temuan dan pemeriksaan para hakim konstitusi. Keberadaan dokumen pelengkap seperti sertifikat kehadiran (certificate of attendance) dan rincian transkrip nilai tidak memengaruhi atau mengubah keputusan para hakim. Seluruh berkas pendukung itu dinilai tidak memiliki bobot hukum yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas.

“Jadi ijazah tidak ada dan pasti tidak ada. Dicari sampai mati pun tidak akan ada ijazah. Meskipun dalam pembuktian kita lihat ada certificate of attendance, ada transkrip, tapi hakim MK dalam putusannya menilai bahwa itu tidak setara. Itu tidak setara ijazah, itu tidak setara dengan ijazah SMA, dan bukan bukti kelulusan,” tegas Mahfud MD dalam keterangannya yang dilansir dari tayangan YouTube Kompas TV.

Mahfud menjelaskan, dokumen yang ada dalam berkas perkara hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian atau kemampuan yang setara, namun sama sekali bukan merupakan bukti kelulusan atau penyetaraan ijazah SMA secara formal. Dengan demikian, dalil gugatan yang mempersoalkan kelulusan tersebut tidak memiliki pijakan bukti hukum yang kuat.

Keputusan MK ini menutup spekulasi publik dan menegaskan bahwa proses konstitusional telah berjalan sesuai dengan koridor pembuktian hukum yang ketat dan objektif. (Red)

 

Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Cabang Kabandungan Respon Cepat Aduan Masyarakat Adanya Kebocoran Pipa Distribusi

Sukabumi, jurnaltipikor.com,-Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM) Kabupaten Sukabumi Cabang Kabandungan menunjukkan respon cepat dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.

Kepala Cabang Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Cabang Kabandungan, Ilmar Saepurahman, bergerak cepat setelah menerima laporan warga terkait adanya kebocoran pipa distribusi yang terjadi di samping ruas jalan Kabandungan-Cipeuteuy.

Begitu aduan diterima, tim teknis langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan. Langkah tanggap ini dilakukan untuk meminimalisir kehilangan air serta agar pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu.

“Kami selalu siaga 24 jam menerima aduan masyarakat. Begitu ada laporan kebocoran, langsung kami tindak lanjuti. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan prima,” ujar Ilmar Saepurahman, Jum’at, (09/10/2026)

Baca juga DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan ‘Hantu’: 313 Pasal Diketok Palu tapi Teksnya Tak Bisa Dibaca, Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Dengan penanganan yang cepat, kebocoran pipa berhasil diatasi dan distribusi air kembali normal.

Warga pun mengapresiasi kesigapan Perumda AM TJM Cabang Kabandungan yang tidak menunda-nunda penanganan laporan dari masyarakat.

Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi mengimbau kepada seluruh pelanggan, apabila menemukan kebocoran pipa, air keruh atau gangguan pelayanan lainnya, agar segera melapor ke kantor cabang terdekat atau melalui layanan pengaduan resmi.

(Rama)

Wali Kota Cimahi Ngatiyana: PAW DPRD Jaga Keberlangsungan Fungsi Representasi Rakyat

Cimahi, JURNSL TIPIKOR – Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pelantikan anggota DPRD Kota Cimahi melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan bagian penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan dan representasi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ngatiyana dalam peresmian PAW anggota DPRD Kota Cimahi sisa masa jabatan 2024-2029 di Gedung Paripurna DPRD, Rabu (7/10/2026).

“PAW bukan sekadar mengisi kekosongan, tetapi upaya memastikan fungsi representasi rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan optimal,” ujar Ngatiyana.

Ia berharap anggota DPRD yang baru dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut dapat melanjutkan amanah sebelumnya dan berkontribusi bagi pembangunan Kota Cimahi.

Baca juga DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan ‘Hantu’: 313 Pasal Diketok Palu tapi Teksnya Tak Bisa Dibaca, Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Ngatiyana mengingatkan pentingnya tiga fungsi DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut harus dijalankan secara kuat, objektif dan kritis untuk memastikan program pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Ketika seseorang duduk di DPRD, yang dibawa bukan hanya nama partai, tetapi suara dan harapan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak eksekutif dan legislatif membangun hubungan yang harmonis.

“Boleh berbeda pandangan, tetapi jangan berbeda dalam tujuan untuk membangun Kota Cimahi,” pungkasnya.

(Adhe)

DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan ‘Hantu’: 313 Pasal Diketok Palu tapi Teksnya Tak Bisa Dibaca, Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Sebuah preseden berbahaya dan mencium aroma kegelapan baru saja terjadi di Gedung DPR RI. Selasa lalu (6/10/2026), palu ketok pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan telah dibunyikan. Namun, di balik gemuruh tepuk tangan paripurna, terdapat fakta mencengangkan: **tidak ada satu pun buruh atau pengusaha yang bisa membaca utuh apa yang sebenarnya baru saja disahkan.**

RUU yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diklaim oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebagai “jawaban atas keluhan buruh”. Namun, narasi manis tersebut rontok seketika oleh realitas di lapangan: salinan UU tersebut hingga hari ini, empat hari pasca-pengesahan, masih **raib** dari akses publik.

Alasan yang dilontarkan pun terdengar absurd bagi nalar hukum yang sehat: masih perlu diharmonisasikan.

Baca juga TANAH JALAN DAN TAMAN KLININGAN: KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG KUKUHKAN HAK AHLI WARIS PEMILIK, PEMKOT DAPAT ANGGARKAN GANTI RUGI

Harmonisasi Pasca-Sahkan? Sebuah Lelucon

Bagaimana mungkin sebuah undang-undang disahkan secara politis, padahal secara teknis redaksionalnya belum final? Apakah DPR mengesahkan “janji” dan bukan “teks”?

Ketiadaan akses terhadap teks UU ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah pembungkaman demokrasi. Buruh yang katanya “dilindungi” dan pengusaha yang katanya “dijamin kepastian hukumnya”, kini sama-sama ditelanjangi dalam kegelapan. Mereka dipaksa tunduk pada aturan main yang bahkan bentuk wajahnya saja belum bisa mereka lihat.

Buruh dan Pengusaha: Sama-Sama Jadi Sandera

Menteri Yassierli mungkin merasa telah menyelesaikan tugasnya dengan mengakomodasi tuntutan buruh di atas kertas. Namun, ketakutan merayap di kalangan serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha. Bocoran informasi mengenai pasal-pasal yang “tersembunyi” ini mengindikasikan adanya muatan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Jika buruh khawatir hak normatifnya tergerus oleh definisi-definisi baru yang elastis, pengusaha justru khawatir dengan beban ketidakpastian investasi yang makin ruwet. Ketika kedua ujung tombak ekonomi ini sama-sama cemas, maka bisa dipastikan: **UU ini cacat desain.

Baca juga SKANDAL KUANSING MEMANAS! KPK Seret Kadis PUPR dan PMPTSP, Bongkar ‘Lingkaran Setan’ Jual Beli Jabatan

Lantas, Siapa yang Diuntungkan?

Dengan disahkannya UU “siluman” ini, pertanyaan krusialnya bukan lagi tentang perlindungan pekerja, melainkan: Cui bono? Siapa yang untung?

Jika buruh tidak bisa membaca haknya, dan pengusaha tidak bisa membaca kewajibannya, maka satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki akses di belakang layar.

UU ini menguntungkan para pemburu rente regulasi yang akan bermain di area abu-abu tafsir pasal. Ia menguntungkan elit yang menginginkan fleksibilitas pasar tenaga kerja tanpa pengawasan publik yang ketat. Dan yang paling pasti, UU ini menguntungkan status quo ketidakpastian, di mana rakyat kecil dan pelaku usaha harus terus-menerus waswas menunggu “bisikan” dari pasal-pasal yang baru akan dibuka nanti.

DPR RI telah mengkhianati prinsip transparansi. Mengesahkan UU tanpa teks yang bisa diakses publik adalah tindakan Legislasi Gelap. Kami menuntut agar teks utuh RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dibuka segera hari ini juga, sebelum rakyat menyadari bahwa mereka baru saja ditipu oleh kata-kata “Pelindungan”.

(Red)

Bandung Makin Aman! Wakil Ketua DPRD Apresiasi Langkah Terobosan Polrestabes Bandung Lewat Aplikasi INTI KRESNA

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Langkah berani dan responsif ditunjukkan Polrestabes Bandung dalam menjaga kondusivitas wilayah Kota Kembang. Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran inovasi teknologi informasi intelijen bertajuk Aplikasi INTI KRESNA. Inovasi ini dinilai menjadi “senjata baru” yang ampuh dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berbasis digital.

Peluncuran resmi aplikasi canggih ini berlangsung khidmat di Aula Polrestabes Bandung pada Kamis (8/10/2026), dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Dedi Supriyadi, S.I.K., serta disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung dan para pemangku kepentingan kunci.

Deteksi Dini dan Respons Cepat: Bukan Lagi Sekadar Wacana

Aplikasi INTI KRESNA dirancang khusus untuk memodernisasi tata kelola informasi intelijen melalui pemanfaatan teknologi digital mutakhir. Sistem ini bergerak di atas enam pilar utama yang sangat krusial: Komprehensif, Rahasia, Efektif, Sinergi, Nyata, dan Akuntabel.

Toni Wijaya menegaskan bahwa era modern menuntut kepolisian untuk beradaptasi dengan potensi gangguan keamanan yang kian kompleks. Kehadiran INTI KRESNA menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga.

“Aplikasi ini adalah langkah progresif yang luar biasa. Dengan pemanfaatan teknologi intelijen digital ini, deteksi dini dan mitigasi potensi gangguan kamtibmas tidak lagi memakan waktu lama. Kita bisa mengidentifikasi kerawanan dan mengeksekusi penanganan secara jauh lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegas H. Toni Wijaya.

Dorong Pelayanan Publik dan Sinergi ‘Polisi Bersama Masyarakat’

Lebih lanjut, Toni menekankan bahwa dampak positif dari kehadiran INTI KRESNA tidak hanya berhenti pada aspek penegakan hukum dan pengamanan semata, melainkan harus menyentuh kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi canggih ini hendaknya menjadi katalis untuk mempererat hubungan emosional dan kolaboratif antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen kota.

“Teknologi canggih harus diimbangi dengan penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Ketika sistem informasinya kuat, koordinasi lintas sektor berjalan padu, dan partisipasi aktif warga meningkat, Kota Bandung akan menjadi ruang yang jauh lebih aman, nyaman, dan kondusif untuk siapa saja,” pungkasnya.

Dengan hadirnya INTI KRESNA, Kota Bandung kini melangkah lebih maju dalam membangun benteng keamanan modern berbasis data dan keterlibatan publik.

Narahubung Media: Humas DPRD Kota Bandung Gedung DPRD Kota Bandung, Jl. Sukabumi No. 30, Bandung Website: dprd.bandung.go.id

MUNTAHKAN ABU HITAM PEKAT, ANAK KRAKATAU ERUPSI! BADAN GEOLOGI: STERILKAN RADIUS 2 KM!

Kolom abu tebal setinggi 250 meter menyelimuti langit Selat Sunda. Status Waspada, masyarakat dan wisatawan dilarang keras mendekat.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Langit Selat Sunda mendadak mencekam. Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan taringnya pada Jumat sore dengan melontarkan muntahan abu vulkanik hitam pekat setinggi 250 meter dari puncak gunung. Peristiwa ini memaksa Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan peringatan keras bagi siapa pun yang berada di perairan dan pesisir Selat Sunda.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengonfirmasi bahwa amukan alam ini tercatat tepat pada pukul 16.17 WIB.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu, cokelat, hingga hitam dengan intensitas tebal yang condong bergerak ke arah utara dan barat laut,” tegas Lana dalam keterangan resminya, Jumat. Akibatnya, tinggi kolom abu vulkanik membumbung mencapai kurang lebih 407 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Baca juga TANAH JALAN DAN TAMAN KLININGAN: KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG KUKUHKAN HAK AHLI WARIS PEMILIK, PEMKOT DAPAT ANGGARKAN GANTI RUGI

Rekaman seismograf menangkap getaran dahsyat dari perut bumi dengan amplitudo maksimum mencapai 39 milimeter. Erupsi ini tidak terjadi sesaat, melainkan menyembur dengan durasi 3 menit 46 detik, dan aktivitasnya masih terus berlangsung saat laporan ini disusun.

Mengingat potensi bahaya lontaran material vulkanik yang mengancam nyawa, Badan Geologi menetapkan status Gunung Anak Krakatau pada Level II (Waspada).

Lana memberikan instruksi tegas tanpa kompromi terkait keselamatan nyawa: “Masyarakat, pengunjung, wisatawan, hingga pendaki dilarang keras mendekati atau melakukan aktivitas apa pun dalam radius dua kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.”

Langkah sterilisasi radius 2 km ini diambil untuk mengantisipasi risiko fatal akibat hujan abu dan lontaran material pijar.

Baca juga MANGKIR DUA KALI BERUNTUN, ‘DEDI CONGOR’ GUNAKAN ALASAN SAKIT SEBAGAI TAMENG? KPK: JERAT TERSANGKA TINGGAL MENUNGGU WAKTU!

Sebagai informasi, luas daratan Anak Krakatau saat ini telah mencapai 341,5 hektare, melampaui luasnya sebelum tragedi longsor bawah laut pada tahun 2018 silam. Kondisi ini menuntut kewaspadaan ekstra dari semua pihak.

Badan Geologi memastikan tim pemantau akan terus siaga 24 jam mengawasi pergerakan seismik dan aktivitas kawah secara berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan warga pesisir Selat Sunda dan mencegah adanya korban jiwa akibat kelalaian mengabaikan batas aman radius bahaya.

Masyarakat di pesisir Selat Sunda diimbau untuk tetap tenang, tidak terpancing isu liar (hoaks), dan selalu mengikuti arahan resmi dari Badan Geologi serta pemerintah daerah setempat.

Sumber:
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Badan Geologi, Kementerian ESDM

 

TANAH JALAN DAN TAMAN KLININGAN: KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG KUKUHKAN HAK AHLI WARIS PEMILIK, PEMKOT DAPAT ANGGARKAN GANTI RUGI

Bandung, JURNAL TIPIKOR . Kejaksaan Negeri Bandung telah mengeluarkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang menegaskan keabsahan hak kepemilikan atas tanah yang kini dipergunakan sebagai jalan dan taman di kawasan Jalan Kliningan, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Tanah seluas 8.540 m² tersebut tercatat sah atas nama almarhumah Hj. Nyi Mas Oneng Rukmini, sehingga Pemerintah Kota Bandung dapat segera menganggarkan dan membayarkan ganti rugi kepada ahli waris.

Berdasarkan dokumen resmi bernomor surat B-30/O.2.10/Gs.2/03/2014 tertanggal 21 Februari 2014, tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandung menegaskan bahwa tanah Blok Sayang Kaak, Kohir Nomor 413, Persil 9b S.II, tercatat sah atas nama Hj. Oneng Mas Roekayah sesuai Surat Keterangan Camat Lengkong Nomor 593/06-Kec.Lkg tanggal 6 Februari 2013. Hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dalam Peta Bidang Tanah Nomor PBT: 1953/2013 mencatat luas lahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum tersebut sebesar 8.540 m² — terbagi 1.668 m² untuk taman dan 6.872 m² untuk jalan.

Permasalahan ini bermula dari kekeliruan pengalihan tanah pada masa 1970-an, ketika pihak tertentu keliru menjual lahan yang sebenarnya milik Hj. Oneng Rukmini. Janji ganti rugi yang disampaikan oleh pihak yang keliru menjual lahan tersebut tidak pernah dipenuhi, sehingga perkara ini sempat melintasi jalur penyelesaian melalui Gubernur Jawa Barat, pengadilan, hingga permohonan pendapat hukum oleh Pemerintah Kota Bandung.

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Legal Opinion ini juga menegaskan bahwa hingga penyusunan dokumen tersebut, tanah yang dimaksud tidak dalam status sengketa yang menghalangi pembayaran ganti rugi — sebagaimana ditegaskan pula oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam surat jawabannya tertanggal 5 Juni 2013.

Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Bandung merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bandung segera menganggarkan dan menyalurkan hak ganti rugi kepada ahli waris Hj. Nyi Mas Oneng Rukmini. Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa tanah milik warga yang dipergunakan untuk kepentingan publik berhak mendapatkan penggantian yang layak, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ahli waris berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Bandung agar keadilan yang tertunda puluhan tahun akhirnya terwujud.

(Adhe)

MANGKIR DUA KALI BERUNTUN, ‘DEDI CONGOR’ GUNAKAN ALASAN SAKIT SEBAGAI TAMENG? KPK: JERAT TERSANGKA TINGGAL MENUNGGU WAKTU!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tuntas mafia di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan tampaknya menemui manuver klasik. Pejabat Fungsional Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi, yang lekat dengan julukan ‘Dedi Congor’, kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, Jumat (9/10/2026).

Lagi-lagi, alasan sakit dijadikan tameng untuk menghindari tajamnya pertanyaan penyidik, tepat di saat isyarat kuat beredar bahwa KPK bakal segera menyeretnya sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa Ahmad Dedi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai pihak terkait di Gedung Merah Putih KPK hari ini.

“AD tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Yang bersangkutan konfirmasi sedang dalam kondisi sakit,” tegas Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat.(9/10).

Baca juga SKANDAL KUANSING MEMANAS! KPK Seret Kadis PUPR dan PMPTSP, Bongkar ‘Lingkaran Setan’ Jual Beli Jabatan

Namun, pola absensi Dedi Congor ini memunculkan bau-bau tak sedap. Ini bukan pertama kalinya oknum aparatur sipil negara (ASN) tersebut “sakit mendadak” saat jadwal pemeriksaan tiba. Sebelumnya, pada 22 September 2026, Dedi juga mangkir dengan dalih yang persis sama. Di tengah sinyal kuat KPK yang tengah mempersiapkan surat penetapan tersangka baginya, manuver mangkir dua kali berturut-turut ini dinilai sebagai upaya kekanak-kanakan untuk mengulur waktu.

KPK menegaskan, alasan kesehatan tidak akan menjadi celah bagi siapapun untuk lolos dari jerat hukum. Penyidik dipastikan akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan, atau mengambil langkah paksa jika yang bersangkutan terus menunjukkan itikad buruk untuk menghindar.

Sementara Dedi bermain kucing-kucingan, KPK terus menggeber dan mempersempit ruang gerak para oknum di tubuh Bea Cukai serta jaringan pengusaha nakal yang bermain di belakangnya.

Baca juga PANGKAT BUKANLAH DEWA: KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO BERI ‘TAMPARAN’ MORAL BAGI JAJARAN POLRI

Pada Senin (5/10), KPK telah menginterogasi Direktur Fasilitas Kepabeanan Kemenkeu Susila Brata. Dua hari berselang, Kamis (8/10), giliran Komisaris PT Karya Putra Prima (JS) dan pihak PR Dua Tiga Jepara (AM) yang diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, sejumlah pihak swasta berinisial JM, BT, TAC, dan IC (ibu rumah tangga) turut absen dari panggilan KPK.

Kasus korupsi di lingkungan Bea Cukai ini bukanlah kasus receh. Berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) spektakuler pada Februari 2026, KPK telah mengembangkan perkara ini melalui dua surat perintah penyidikan pada 21 Juli 2026.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka yang merupakan gabungan oknum pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, yakni:
1. Rizal (Kakanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)
2. Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intelijen Bea Cukai)
3. Orlando Hamonangan (Kasi Penindakan II Bea Cukai)
4. John Field (Pemilik Blueray Cargo)
5. Dedy Kurniawan (Manajer Operasional Blueray Cargo)
6. Andri (Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo)
7. Budiman Bayu Prasojo (Kasi Intelijen Cukai Bea Cukai)
8. Gatot Heroe Hernanda (Kakantur Bea Cukai Kediri)

Dengan terus bertambahnya nama-nama yang diperiksa, karpet merah korupsi di sektor kepabeanan ini dipastikan akan segera digulung tuntas. Bagi Dedi Congor, waktu untuk bermanuver di balik alasan sakit tampaknya tinggal menghitung hari. Jeruji besi telah menanti.(Azi)