JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan sikap tegas lembaga legislatif terkait dugaan irregularitas di Badan Gizi Nasional (BGN). Pada Rabu (3/6), Dasco secara eksplisit menyatakan bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN adalah ranah murni aparat penegak hukum yang harus berjalan tanpa intervensi politik.
Dasco menekankan bahwa DPR tidak akan menghalangi atau mencampuri proses investigasi tersebut. Menurutnya, integritas penegakan hukum adalah harga mati dalam mengungkap fakta di balik pengelolaan anggaran dan operasional BGN yang kini menjadi sorotan publik.
“Proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung adalah wewenang penuh aparat penegak hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada mereka. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar ketika menyangkut dugaan pelanggaran hukum,” tegas Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6).
Baca juga KPK Gelandong Kepala Imigrasi Jakarta Barat dalam OTT Terkait Suap Izin Tinggal WNA
Namun, sikap “lepas tangan” dari proses penyidikan bukan berarti DPR abai. Sebaliknya, Dasco mengungkapkan bahwa DPR telah melakukan fungsi pengawasan secara serius. Lembaga wakil rakyat tersebut telah menyampaikan sejumlah catatan evaluasi kritis terkait tata kelola BGN langsung kepada pemerintah.
Catatan evaluasi ini diduga kuat menjadi salah satu pemicu atau setidaknya memperkuat dasar bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan langkah-langkah investigasi lebih lanjut, termasuk penggeledahan. Dasco menyiratkan bahwa temuan-temuan selama masa reses dan rapat kerja sebelumnya menunjukkan adanya celah-celah administratif dan manajerial yang berpotensi merugikan negara.
“DPR tidak diam. Kami sudah mengirimkan sinyal keras melalui catatan evaluasi tata kelola BGN kepada pemerintah. Jika ada unsur pidana di dalamnya, maka biarkan hukum berbicara. Ini adalah momen pembuktian bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum,” tambah Dasco.
Baca juga KPK Panggil Pegawai Kemenhub Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api
Langkah Dasco ini sekaligus merespons dinamika politik yang sempat muncul pasca-penggeledahan, di mana berbagai spekulasi beredar mengenai motif di balik tindakan Kejaksaan. Dengan pernyataan ini, Dasco ingin memastikan bahwa fokus publik tetap pada substansi penegakan hukum, bukan pada tarik-ulur kepentingan politik.
Publik kini menunggu transparansi hasil investigasi Kejaksaan Agung, sambil mengamati apakah pemerintah akan segera menindaklanjuti catatan evaluasi DPR untuk melakukan reformasi total dalam struktur dan operasional Badan Gizi Nasional.
(Azi)