Baznas Kabupaten Sukabumi Serahkan Alat Bantu Gerak untuk Mustahik

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi, baru saja menyalurkan alat bantu gerak berupa Tongkat Kruk dan Kaki Palsu kepada mustahik/penerima manfaat. Acara penyerahan yang berlangsung di kantor Baznas Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (20/11/2025), dihadiri oleh para penerima manfaat, tokoh agama, serta jajaran Baznas.

Wakil Ketua 1 Baznas Kabupaten Sukabumi, H. Muh. Afrizal Adhi P, menjelaskan bahwa bantuan alat bantu gerak ini merupakan bagian dari program Gerak Berkah yang digulirkan Baznas untuk meningkatkan mobilitas warga kurang mampu.

"Kami (Baznas) ingin setiap langkah mereka menjadi lebih ringan, sehingga mereka bisa tetap produktif dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, ujarnya.

Baca juga Pembukaan LDK Angkatan III MTs Negeri 4 Bengkalis Berjalan Sukses: Cetak Calon Pemimpin Muda Madrasah

Lanjutnya, bantuan yang diberikan berupa tongkat kruk dan kaki palsu, disesuaikan dengan kebutuhan masing‑masing penerima. mustahik mengaku sangat terbantu karena dulu mereka harus bergantung pada orang lain untuk bepergian terutama ke pasar. Sekarang, dengan tongkat kruk dan kaki palsu mereka bisa berjalan sendiri lagi.

“Alhamdulillah, bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi mustahik,” ucapnya.

Sebagai Wakil Ketua 1, Afrizal memang ditunjuk dalam kepengurusan Baznas periode 2025‑2030, sebagaimana tercatat dalam pelantikan yang dipimpin Bupati Asep Japar pada September 2025.

Ia menegaskan, komitmen Baznas untuk terus menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, terutama dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Baca juga Saksi Beberkan Unsur Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Kaur

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang siap mendukung program rehabilitasi lanjutan.

Baznas berharap, dengan bantuan alat bantu gerak ini, para mustahik dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

(Rama)

CORONG JABAR: KETUA UMUM KADIN INDONESIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB DAN BERSIKAP TEGAS ATAS KEKISRUHAN DUALISME KADIN JABAR

Bandung, JURNAL TIPIKOR  – Kekisruhan dualisme kepengurusan di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat (Jabar) dinilai sudah mencapai titik kritis.

Presidium Corong Jabar, perhimpunan yang mewadahi politisi, profesi, akademisi, kepala daerah, tokoh, dan budayawan Jawa Barat, mendesak Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, untuk segera turun tangan dan bersikap tegas.

Dualisme ini muncul dari dua hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) yang berbeda: satu menetapkan Almer (Musprov Bogor) dan satu lagi menetapkan Nizar (Musprov Bandung) sebagai Ketua KADIN Jabar terpilih.

Baca juga Rutan Kelas II.B Bengkulu Selatan Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

Ketua Umum Presidium CORONG JABAR, Yusuf Sumpena, S.H., S.Pm., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terhadap kondisi ini.

“KADIN Jabar adalah mitra strategis utama Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya dalam industri, perdagangan, dan pembangunan ekonomi. Kekisruhan dualisme yang berlarut-larut ini sangat menghambat kontribusi positif yang seharusnya diberikan oleh KADIN kepada Pemprov Jabar,” tegas Kang Iyus.

Desakan Sikap Tegas dari KADIN Pusat
Kang Iyus menegaskan bahwa ini adalah kali kedua kekisruhan serupa terjadi di tubuh KADIN Jabar.

Ia menuntut agar Ketua Umum KADIN Pusat beserta jajarannya segera mengambil keputusan final, yaitu memutuskan dan menetapkan secara definitif salah satu dari dua kepengurusan hasil Musprov tersebut.

“Ketua Umum KADIN Pusat, Bapak Anindya Bakrie, harus bersikap tegas. Jangan biarkan kekisruhan ini berlarut-larut, menjadi liar, dan menimbulkan konflik internal organisasi yang semakin buruk,” ujarnya.

“Ketidaktegasan ini berbahaya. KADIN Pusat harus mampu menyelesaikan konflik internal ini. Jangan sampai urusan KADIN Jabar masuk ke ranah hukum yang akan membuat penyelesaiannya semakin berlarut-larut.”

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Insiden Unjuk Rasa Wujud Ketidakpastian

Puncak dari ketidakpastian ini terlihat pada Rabu, 19 November 2025, di mana terjadi unjuk rasa di kantor KADIN Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, oleh salah satu pengurus hasil Musprov.

“Unjuk rasa hari ini, yang menuntut kepastian dan penguasaan kantor KADIN Jabar, adalah perwujudan nyata dari ketidakpastian yang diciptakan oleh KADIN Pusat. Ini semua adalah akibat dari ketidaktegasan Ketua Umum KADIN Pusat dan jajarannya dalam menyelesaikan dualisme kepengurusan KADIN Jabar,” tutup Kang Iyus.

CORONG JABAR berharap KADIN Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang sah agar kepemimpinan KADIN Jabar kembali solid, profesional, dan dapat fokus menjalankan perannya sebagai induk organisasi dunia usaha.

(Her)

Musrenbang Desa Warnajati Bahas RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2026, dan DU‑RKPDesa 2027

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang bertempat di Aula Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (19/11/2025).

Acara ini mengangkat tiga agenda utama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Perubahan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026, serta Daftar Usulan RKPDesa (DU‑RKPDesa) Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, menekankan akan pentingnya menyesuaikan RPJMDesa agar dapat menyerap aspirasi terbaru warga dan mendukung program pemerintah pusat dan juga daerah.

"Perubahan RPJMDesa menjadi landasan bagi kami untuk menyusun RKPDesa tahun 2026 yang lebih terarah, sekaligus menyiapkan usulan DU‑RKPDesa tahun 2027 agar pembangunan desa tetap berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Musrenbang Desa Warnajati dihadiri oleh Camat Cibadak, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua MUI, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dan perangkat desa. Diskusi berlangsung interaktif, dengan masukan mengenai peningkatan infrastruktur jalan, pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Desa, dan program kesehatan berbasis posyandu.

Hilmi berharap, kegiatan Musrenbang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat keamanan dalam mewujudkan Warnajati yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga, kegiatan ini dapat menghasilkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan warga masayrakat,” pungkasnya.

(Rama)

CORONG JABAR MENDESAK PEMPROV DAN PEMKOT/PEMKAB SERIUS ATASI SAMPAH, HENTIKAN SALING SALAHKAN!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Persoalan sampah di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, terus menjadi polemik yang tak terhindarkan.

Menanggapi kondisi kritis ini, Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena S.H., yang akrab disapa Kang Iyus, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Bandung Raya untuk serius mencari solusi berkelanjutan dan menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab.

Krisis Sampah di Bandung Raya:

Kebutuhan TPA Berkelanjutan
Kota Bandung, dengan populasi sekitar 2.591.763 jiwa dan luas wilayah 167,31 km², tidak terhindarkan menghasilkan sekitar 1.800 ton sampah setiap hari.

Angka fantastis ini jelas menuntut adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mampu menampung sampah secara berkelanjutan.

“Kuota ritasi di Sarimukti sudah mulai dibatasi. Kepala Daerah Provinsi Jabar dan Kepala Daerah Bandung Raya harus segera mencari solusi terbaik. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, baik rumah tangga, pengusaha, maupun perkantoran,” tegas Kang Iyus.

Baca juga CORONG JABAR: RUPS BANK BJB HARUS TEMPATKAN DIREKSI DAN KOMISARIS PROFESIONAL, BEBAS DARI UNSUR POLITIS!

Ia menekankan bahwa polemik ini harus segera diselesaikan di tingkat pemerintahan.

“Saya mengingatkan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Jabar jangan sampai saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Saya harap pemerintah provinsi dan daerah Bandung raya duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Ini harus serius ditindaklanjuti demi kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Kang Iyus juga menyarankan agar kepala daerah segera berkonsolidasi dengan para tokoh dan ahli sampah yang kompeten untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan solutif.

Baca juga Disdikbud Bengkulu Segera Buka Seleksi Kepala Sekolah Non-Reguler

Pertanyaan Besar Mengenai Aset TPPAS Jabar

Corong Jabar menyoroti lambatnya tindak lanjut terhadap aset-aset TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) yang sudah direncanakan sejak lama.

  • Legok Nangka: Proyek TPPAS seluas sekitar 82,5 Ha yang telah menguras APBD Provinsi Jabar hampir Rp 2 triliun. Infrastruktur sudah siap sejak 2019, namun proyek ini baru diprediksi aktif pada tahun 2029.
  • Leuwi Gajah dan Jelekong: Dua lokasi lain yang telah direncanakan namun hingga kini tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Urusan TPAS tidak hanya berfokus pada Sarimukti saja. Jawa Barat memiliki aset yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun, di antaranya lokasi Leuwi Gajah, Legok Nangka, dan Jelekong. Ini harus ditindaklanjuti,” ujar Kang Iyus.

Lamanya proses aktivasi TPPAS Legok Nangka yang melewati masa dua Gubernur menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas perencanaan di tingkat provinsi dan daerah.

Baca juga Pemerintah Provinsi Bengkulu Usulkan Tambahan Kuota Gas LPG 3

Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam UU No. 18 Tahun 2008

Kang Iyus mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, kewenangan dan tanggung jawab berada di tangan pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah.

  1. Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar retribusi kepada pemerintah melalui dinas terkait.
  2. Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai regulator harus turut bertanggung jawab dan memberikan solusi, bukan hanya memberikan punishment (hukuman).

“Pemerintah Pusat dan provinsi harus turut bertanggung jawab juga dan memberikan solusi, jangan hanya bisa memberikan punishment saja tidak mempertimbangkan fakta sosial dan demografis, dan geografis serta kondisi lapangan,” tegas Kang Iyus menutup pernyataannya.

(Her)

CORONG JABAR: RUPS BANK BJB HARUS TEMPATKAN DIREKSI DAN KOMISARIS PROFESIONAL, BEBAS DARI UNSUR POLITIS!

Bandung,  JURNAL TIPIKOR – Lembaga Perhimpunan Corong Jabar (Politisi, Kepala Daerah, Akademisi, Profesi, dan Tokoh Jawa Barat) mendesak para pemegang saham Bank BJB untuk memastikan bahwa penempatan jajaran Direksi dan Komisaris yang baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang dilakukan secara profesional dan transparan, serta terlepas dari intervensi atau unsur politis apapun.

Desakan ini disampaikan menyusul kekosongan posisi Direktur Utama Bank BJB, serta posisi direksi dan dua komisaris yang dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memerlukan perhatian serius dari pemegang saham.

BJB: Uang Rakyat, Tanggung Jawab Moral dan Profesional

Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, S.H., Spm., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menekankan bahwa Bank BJB adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vital milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang harus dijaga bersama.

“BJB adalah milik kita semua, mayoritas pemegang saham tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Jabar (38.52%) dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat (24.15%). Ini artinya uang rakyat yang dikelola. Bank BJB bukanlah perusahaan firma atau koperasi, jadi penempatan pemimpinnya jangan asal-asalan dan jangan ada unsur politis maupun titipan politisi,” tegas Kang Iyus.

Baca juga Mutasi, Sekda Lantik Kadis PMD dan 2 Pejabat Fungsional Pemkab Kepahiang

Kriteria Pemimpin BJB yang Harus Dipenuhi

Kang Iyus menambahkan bahwa kekosongan jabatan saat ini, serta permasalahan yang terjadi sebelumnya, harus menjadi pelajaran. Ia berharap RUPS menempatkan pemimpin yang memiliki standar tinggi dan kapabilitas yang teruji.

“Saya berharap penempatan Dirut dan jajaran direksi serta komisaris harus profesional, paham banking business and banking management, memiliki integritas tinggi, kapabilitas, dedikasi, dan track record yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Hal ini krusial karena dana yang dikelola adalah uang rakyat, dan nasabahnya mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya masyarakat Jawa Barat.

Baca juga Pasar Wisata Desa Pangalengan Raih Sertifikat SNI Pasar Rakyat, Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan

Apresiasi untuk OJK dan Harapan ke Depan

Dalam kesempatan ini, keluarga besar Corong Jabar juga menyampaikan duka cita mendalam: “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kami turut berduka cita atas wafatnya Direktur Utama BJB Bapak Yusuf Sa’adudin. Semoga almarhum husnul khotimah,” ucap Kang Iyus.

Kang Iyus memberikan apresiasi tinggi kepada OJK atas tindakannya yang selektif dalam menentukan jajaran direksi dan komisaris BJB sebelumnya.

“Saya memberikan apresiasi kepada OJK yang telah selektif. Dan saya berharap BJB, dengan kepemimpinan yang profesional nanti, harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Jawa Barat,” tutup Kang Iyus.

Tentang Bank BJB:

Bank BJB (Bank Jabar Banten) didirikan pada 20 Mei 1961, berkantor pusat di Bandung, dan saat ini memiliki 65 kantor cabang, 314 kantor cabang pembantu, dan lebih dari 1.500 ATM, melayani masyarakat Jawa Barat dan Banten.

Tentang Corong Jabar:

Lembaga Perhimpunan yang terdiri dari Politisi, Kepala Daerah, Akademisi, Profesi, dan Tokoh Jawa Barat, berfokus pada pengawasan dan kontribusi terhadap pembangunan dan tata kelola di Jawa Barat.

(Azi)

DPD IWO I Kabupaten Sukabumi Gelar Syukuran dan Santunan Anak Yatim di Kantor Baru

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia ( DPD IWO I ) Kabupaten Sukabumi kembali mengadakan acara syukuran sekaligus santunan kepada anak‑anak yatim piatu dikantor barunya yang beralamat di Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A 06, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Jum'at (14/11/2025).

Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT salah satunya yaitu DPD IWO I Kabupaten Sukabumi kini memiliki kantor baru dan sekaligus merupakan bentuk kepedulian dan juga kecintaan terhadap anak-anak yatim piatu.

"Semoga kegiatan pemberian santunan ini dapat menumbuhkan rasa empati serta mempererat tali silaturahmi antara wartawan, pejabat daerah, dan juga masyarakat," ucapnya.

Baca juga Taman Kolam Wisata Desa Lokasi Baru Diduga Mangkrak Habiskan Anggaran Ratusan Juta Kepala Desa dan Pengurus Bumdes Tidak Sejalan Negara Dirugikan

Lanjut Heriyadi, DPD IWO I Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan sosial secara rutin.

“Do’akan kami, agar kami bisa istiqomah dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga, kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk bisa berbagi kebaikan sehingga menjadikan Sukabumi lebih bersinergi serta penuh keberkahan,” harapnya.

Tidak lupa, selaku ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi pun mengucapkan banyak terimakasih kepada para donatur yang sudah peduli kepada anak-anak yatim piatu. Ia pun mendoakan para donatur semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah serta penuh keberkahan.

“Terimakasih banyak kepada para donatur yang sudah sayang kepada anak-anak yatim piatu, semoga Allah membalas dengan berlipat ganda apa yang sudah diberikan untuk anak-anak yatim piatu,” pungkasnya

Acara pun ditutup dengan do’a dan sesi foto bersama serta meninggalkan kesan hangat dan semangat kebersamaan yang kuat di antara semua yang hadir.

(Rama)

Camat Parungkuda Hadiri Musdes Langensari 2025 Terkait Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2026

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Kepala Desa Langensari, Anda Supriadi, menggelar acara Musyawarah Desa (Musdes) Tahun 2025 terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Desa, pada Kamis (13/11/2025).

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Parungkuda, Asep Sumantri, S.IP.,M.Si.,Kepala Desa beserta jajaran, Ketua BPD, Ketua MUI Desa Langensari, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, serta tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat.

Acara yang berlangsung hangat ini mengangkat dua agenda utama yaitu review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup usulan penambahan masa jabatan kepala desa, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2026.

Baca juga Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Desak Kejari Segera Periksa Walikota Bandung dan PERUMDA Pasar Juara

Kedua dokumen tersebut menjadi landasan strategis bagi pembangunan desa, menyesuaikan visi jangka menengah dengan kebijakan kabupaten dan nasional, serta memastikan alokasi dana desa yang tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Camat Asep menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan.

“Dengan menambah masa jabatan kepala desa, kita berharap kepemimpinan dapat berlanjut dan program‑program pembangunan dapat dijalankan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga Kades Sumber Makmur Laporkan Beberapa Oknum Wartawan Ke APH

Sementara itu, Kepala Desa Langensari, Anda Supriadi, menambahkan bahwa RKPDes 2026 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Musyawarah ditutup dengan diskusi terbuka, di mana tokoh MUI, Bhabinkamtibmas, dan Bhabinsa memberikan masukan terkait prioritas program.

Kesepakatan akhir akan dituangkan dalam peraturan desa tentang perubahan RPJMDes dan penetapan RKPDes 2026.

Acara ini menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Langensari yang lebih maju, bersinergi, dan penuh keberkahan.

(Rama)

Groundbreaking Pembangunan Gedung Karlinah RS DKH, Wabup “Mitra Strategis Perkuat Layanan Kesehatan”

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., melakukan groundbreaking pembangunan Gedung Karlinah Rumah Sakit (RS) DKH Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin, (10/11/2025). Bangunan yang direncanakan akan rampung di akhir 2026, untuk meningkatkan kapasitas layanan.

Dalam kesempatan tersebut, H. Andreas, S.E., mengatakan bahwa RS DKH Cibadak telah menjadi mitra strategis pemerintah. Terutama, dalam memperkuat sistem layanan kesehatan.

"Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan cepat, ramah, dan profesional, RS DKH Cibadak telah menunjukan dedikasi dan komitmen yang luar biasa," ujarnnya.

Baca juga PENANAMAN POHON SERENTAK POLSEK MANDAU BERSAMA PRAMUKA SAKA BHAYANGKARA BENGKALIS

Kehadiran RS DKH menjadi momentum peningkatan pelayanan kesehatan di Sukabumi.

“Kehadiran RS DKH menjadi momentum pelayanan kesehatan di Sukabumi yang semakin meningkat, terjaga,dan terjamin,” ucapnya.

Lanjutnya, kehadiran Gedung Karlinah diharapkan dapat memperluas layanan, menambah fasilitas unggulan, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan profesional.

“Semoga pembangunan ini berjalan lancar, tepat waktu,dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Baca juga KPK Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Enam Jabatan PNS, Tahap Selanjutnya Penulisan Makalah

Di lokasi yang sama, Direktur Utama DKH Hospitals Group, Satria Muhammad Wilis menyampaikan, pembangunan gedung ini diyakini akan berdampak luar luar biasa bagi masyarakat Sukabumi khususnya.

“Pembangunan gedung ini impactnya akan luar biasa,” ungkapnya.

Dirinya pun bercerita, nama Karlinah di gedung tersebut merupakan neneknya yang sekaligus istri Wakil Presiden RI ke 4 Umar Wirahadi Kusumah.

“Karlinah ini merupakan nama nenek kami. Secara kebetulan, Sukabumi merupakan kampung halaman beliau,” bebernya

Sementara itu, Direktur RS DKH Cibadak, dr. Nadya Yosvara menambahkan, pembangunan gedung ini sebagai wujud nyata untuk terus maju dan berkembang memberikan pelayanan kesehatan di Sukabumi.

“Melihat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, kami ingin terus meningkatkan mutu pelayanan. Salah satunya, memberikan kenyaman pasien yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

(Rama)

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali Hadiri Peringatan Hari Pahlawan di Monumen Palagan Bojongkokosan

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjadi salah satu tokoh utama yang hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Monumen Palagan Bojongkokosan, Parungkuda, pada Senin (10/11/2025).

Acara yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan" tersebut dipimpin oleh Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M.,dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Forkopimda, Forkopimcam, tokoh agama, serta ratusan tamu undangan lainnya dari berbagai kalangan.

"Semangat pahlawan tidak akan pernah padam. Dari Palagan Bojongkokosan, kita warisi semangat juang dan ketulusan untuk terus mengabdi bagi negeri." Kata Budi Azhar.

Baca juga Pemda Sukabumi Gelar Peringatan Hari Pahlawan Di Monumen Palagan Bojongkokosan Parungkuda

Budi Azhar juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk bersatu membangun daerah yang lebih maju, bersinergi, dan penuh keberkahan.

“Mari, kita bersama‑sama wujudkan Kabupaten Sukabumi yang lebih maju, bersinergi, dan penuh keberkahan,” ajaknya.

Upacara pun berlangsung khidmat dengan pembacaan pesan‑pesan pahlawan, penghormatan kepada veteran, serta penyerahan piagam penghargaan kepada keluarga pahlawan.

Baca juga Sinergitas Kewilayahan, Bupati Sukabumi “Perkuat Koordinasi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah”

Kehadiran Budi Azhar di Monumen Palagan Bojongkokosan menegaskan, komitmen DPRD Kabupaten Sukabumi dalam melestarikan nilai‑nilai kepahlawanan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

Pemda Sukabumi Gelar Peringatan Hari Pahlawan Di Monumen Palagan Bojongkokosan Parungkuda

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Lapangan Monumen Palagan Bojongkokosan, Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (10/11/2025).

Tahun ini Hari Pahlawan mengusung tema" Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”.

Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M.,menjadi inspektur Upacara dan Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali membacakan pesan-pesan pahlawan.

Baca juga Sinergitas Kewilayahan, Bupati Sukabumi “Perkuat Koordinasi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah”

Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia. Didalam amanat ditegaskan para pahlawan mengajarkan bahwa kemerdekaan lahir dari keberanian, semangat, keikhlasan kejujuran dan kebersamaan.

“Ada tiga hal yang dapat kita teladani dari pahlawan bangsa, pertama, kesabaran, karena dari kesabaran lahir kemenangan, kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa gesa tapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan”

Kedua, semangat mengutamakan kepentingan bangsa sebagai kehormatan sejati dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

” yang ketiga, visioner pandangan jauh ke masa depan, untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan generasi penerus, karena itu tanggungjawab kita untuk meneruskan cita cita para pahlawan”

Baca juga Dituduh Selingkuh Oleh Oknum Wartawan Dalam Pemberitaan Beberapa Waktu Lalu, Kepala Desa Sumber Makmur Akan Lapor Ke Penegak Hukum

Dengan semangat perjuangan, semua harus bahu membahu memastikan tak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan.

” kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan tidak akan sia sia, dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih serta malayani lebih tulus, kini giliran kita menjaga agar api perjuangan tidak pernah padam”

Diakhir sambutan, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengucapkan selamat memperingati hari pahlawan nasional, dan mengajak mengaktualisasikan nilai nilai perjuangan para pahlawan dalam kehidulan sehari hari.

“Teruslah semangat, terus mengabdi pada negeri, semangat bekerja dan berinovasi memberi karya bermanfaat bagi masyarakat, serta bersinergi wujudkan sukabumi mubarakah” tegasnya.

Baca juga Dugaan Korupsi Menghantam Diskominfo Bandung! BPKP Sorot Tajam Anggaran Kemitraan Media Miliar Rupiah: “Transparansi adalah Harga Mati”

Dipenghujung acara, Bupati Sukabumi didampingi Wakil Bupati menyerahkan penghargaan serta kadeuduh kepada keluarga besar pahlawan dan perintis kemerdekaan

Tampak hadir, Sekretaris daerah, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, tokoh Alim ulama, tokoh masyarkat, unsur pemuda dan undangan lainnya.

(Rama)