GEGER KEMENHUB! KPK Panggil Robby Kurniawan, Staf Ahli Era Dudy Purwagandhi, Terkait Rantai Suap Proyek Kereta Api Raksasa

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Gelombang operasi pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memuncak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memanggil Robby Kurniawan (RK), Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan, sebagai saksi kunci dalam pengembangan kasus dugaan suap besar-besaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Pemanggilan ini menandai perluasan penyidikan yang kini menyentuh lingkaran terdekat pimpinan kementerian pada era sebelumnya, termasuk masa kepemimpinan Dudy Purwagandhi.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama RK selaku Staf Ahli Menhub,” konfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di hadapan awak media di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Baca juga EMAS DI ATAS PUNGGUNG RAKYAT: Ketika Bupati Cianjur Abad ke-19 Berpesta Mewah di Atas Derita Petani Kopi

Jejak Kasus dari OTT 2023 hingga 21 Tersangka

Kasus megaskandal ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dramatis yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini BTP Kelas I Semarang). Sejak saat itu, benang kusut korupsi proyek infrastruktur perkeretaapian mulai terurai satu per satu.

Hingga tanggal 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan total 21 tersangka dan menahan sebagian besar di antaranya. Tak hanya individu, dua korporasi juga telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, menegaskan modus kolusi antara oknum pejabat dan pelaku usaha.

Daftar panjang proyek yang diduga menjadi objek kejahatan ini mencakup:

• Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
• Proyek jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
• Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat.
• Proyek perbaikan perlintasan sebidang lintas Jawa-Sumatera.

Modus Rekayasa Tender Sejak Awal

Berdasarkan temuan sementara, dugaan tindak pidana korupsi ini bukan sekadar suap biasa. Terindikasi kuat adanya pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sistematis. Modus operandi tersebut dijalankan sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender, memastikan proyek bernilai triliunan rupiah jatuh ke tangan konglomerasi tertentu dengan imbalan fee ilegal.

Sebelum pemanggilan Robby Kurniawan, KPK juga telah lebih dulu memeriksa Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal untuk mengklarifikasi peran Sudewo, serta berbagai pejabat tinggi lainnya. Langkah memanggil staf ahli menteri ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa KPK tidak akan berhenti sampai ke akar permasalahan, siapa pun yang terlibat dalam rantai korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan infrastruktur strategis nasional ini.

Publik kini menanti hasil pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan, apakah ia hanya berperan sebagai saksi atau akan terseret menjadi bagian dari daftar tersangka yang terus bertambah.(**)