Mangkir di Panggilan Pertama, KPK Kembali Panggil Mantan Sekdis Cipta Karya Bekasi Terkait Kasus Suap Ijon Proyek

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR-–– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Beni Saputra (BS). Pemanggilan ini dilakukan guna mendalami keterangan saksi dalam kasus dugaan suap “ijon proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Beni Saputra dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (5/1/2026), bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“KPK kembali memanggil saksi BS, selaku wiraswasta atau mantan Sekdis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan oleh penyidik di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Pemanggilan Ulang Akibat Ketidakhadiran Sebelumnya

Pemanggilan hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah Beni Saputra diketahui mangkir pada panggilan sebelumnya, yakni Senin (29/12/2025). Pada kesempatan tersebut, saksi tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada tim penyidik.

Meski telah mengonfirmasi agenda pemeriksaan, KPK belum merinci materi spesifik yang akan didalami dari Beni Saputra. Namun, keterangannya dianggap penting untuk memperkuat konstruksi perkara yang tengah diusut.

Latar Belakang Kasus

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Bekasi terkait praktik suap ijon proyek. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu:

  1. Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi);
  2. HM Kunang (Kepala Desa Sukadami/Ayah Ade Kuswara Kunang);
  3. Sarjan (Pihak Swasta).

Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk mengamankan proyek-proyek di lingkungan pemerintah daerah sebelum proses tender resmi berjalan.

KPK mengimbau kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif memenuhi kewajiban hukum guna kelancaran proses penyidikan demi kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi.

Sumber :

Biro Hubungan Masyarakat KPK

Tragedi Berdarah di RSUD Majalaya: Diduga Masalah Utang, Kepala Kebersihan Aniaya Anak Buah Hingga Tewas

KAB.BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Lingkungan RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, diguncang aksi kekerasan mematikan. Seorang petugas kebersihan, Fikri Ardiansyah (24), ditemukan tewas di gudang rumah sakit pada Minggu (4/1) pagi, setelah dianiaya oleh atasannya sendiri yang berinisial R (43).

Kronologi Kejadian

Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (3/1/2026) malam sekitar pukul 19.30 WIB di lantai 2 gedung RSUD Majalaya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penganiayaan dipicu oleh konflik personal terkait utang piutang sebesar Rp 5 juta yang tak kunjung dilunasi oleh korban kepada pelaku.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya pada Minggu pagi pukul 04.30 WIB di dalam gudang penyimpanan alat kebersihan. Pihak rumah sakit segera melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian yang langsung menurunkan tim Inafis untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Pelaku Menyerahkan Diri

Setelah sempat memicu kegemparan di lingkungan rumah sakit, pelaku R yang menjabat sebagai kepala petugas kebersihan memutuskan untuk menyerahkan diri secara sukarela ke Polresta Bandung.

“Pelaku menyerahkan diri ke Polresta Bandung dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban,” ungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dalam keterangan resminya, Senin (5/1).

Langkah Hukum dan Tindak Lanjut

Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman untuk memastikan apakah ada unsur perencanaan dalam aksi kekerasan tersebut. Beberapa saksi, termasuk rekan kerja dan manajemen rumah sakit, telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

Baca juga Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

Atas perbuatannya, pelaku R terancam dijerat pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan, dengan ancaman hukuman penjara yang signifikan.

Duka di Lingkungan Kerja

Tragedi ini menjadi catatan kelam di awal tahun 2026 bagi RSUD Majalaya. Manajemen rumah sakit diharapkan dapat melakukan evaluasi internal guna memastikan lingkungan kerja yang aman dan mencegah konflik personal antarpegawai berujung pada tindakan anarkis.(*)

Madina Memanas, Aksi Demo Gordang Sambilan Centre Ditanggapi Bantahan Tim Hukum Bupati Madina

MADINA, JURNAL TIPIKOR– Situasi di pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal memanas, saat puluhan massa yang tergabung dalam Gordang Sambilan Centre menggelar aksi unjuk rasa di rumah dinas Bupati Madina dan berlanjut ke Gedung DPRD Madina, Senin (5/1/2026).

Pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul sejak pagi hari dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti kondisi Mandailing Natal yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan meski telah berusia 26 tahun.

Ketua Gordang Sambilan Centre, Miswaruddin Daulay, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Madina, Saipullah Nasution, yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.

“Ketika Pilkada 2024 lalu, masyarakat menaruh harapan besar. Namun belum genap satu tahun menjabat, Madina justru diguncang isu OTT KPK. Ini harus dijelaskan secara terang kepada publik,” teriak Miswaruddin dari atas mobil komando.

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari KPK RI terkait substansi OTT yang mencuat pada Juli 2025, sementara proses penggeledahan dan penyitaan dokumen disebut sudah dilakukan. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Usai berorasi di rumah dinas bupati, massa bergerak menuju Gedung DPRD Madina. Di depan kantor wakil rakyat tersebut, Gordang Sambilan Centre kembali menyampaikan tuntutan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket.

Selain isu OTT, massa juga menyinggung dugaan utang Pilkada 2024 sebesar Rp2,3 miliar untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), dugaan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait mutasi ASN, dugaan pungutan liar jabatan, gratifikasi di OPD, hingga dugaan tekanan terhadap perusahaan perkebunan sawit. Dalam aksinya, massa secara terbuka meminta Saipullah Nasution mundur dari jabatannya sebagai Bupati Madina.

Baca juga Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

Menanggapi rangkaian aksi dan tudingan tersebut, Tim Penasihat Hukum (TPH) Bupati Mandailing Natal melalui Achmad Sandry, S.H., M.Kn, memberikan bantahan tegas.

“Kami menegaskan klien kami, H. Saipullah Nasution, S.H., M.H. dan Atika Azmi Utammi, tidak memiliki utang uang maupun utang politik dalam Pilkada Mandailing Natal 2024. Klaim utang Rp2,3 miliar itu tidak benar karena tidak pernah ada perjanjian utang-piutang,” ujarnya kepada wartawan.

Ia juga membantah keras tudingan keterlibatan kliennya dalam isu OTT KPK, mutasi ASN, pungutan liar jabatan, hingga permintaan fee proyek.

“Seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah. Kami telah melaporkannya secara resmi ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan pemerasan,” tegasnya.

Baca juga Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

Achmad Sandry menambahkan, saat ini Bupati Madina tetap fokus menjalankan roda pemerintahan, pemulihan pascabencana, serta mendukung agenda pemberantasan narkoba di wilayah Mandailing Natal.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Siregar)

 

Proyek Jalan Rp10,3 Miliar Diduga Asal Jadi, L-BPKP Wajo: Fungsi Pengawasan DPRD Lumpuh!

WAJO, JURNAL TIPIKOR – Lembaga Badan Pemantau Kebijakan Publik (L-BPKP) Kabupaten Wajo melontarkan kritik pedas terhadap kinerja DPRD Kabupaten Wajo. Sorotan tajam ini dipicu oleh dugaan buruknya kualitas proyek rekonstruksi jalan beton ruas Talagae–Kading di Desa Balielo, Kecamatan Bola, yang dinilai jauh dari standar spesifikasi teknis.

Proyek yang menelan anggaran fantastis senilai Rp10,3 miliar dari APBD Perubahan TA 2025 ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Hasil pantauan lapangan menunjukkan pekerjaan rabat beton tampak rapuh, permukaan tidak rata, dan sudah mengalami keretakan di beberapa titik meski baru saja dikerjakan.

Kritik Keras terhadap Legislatif

L-BPKP Wajo menegaskan bahwa rusaknya kualitas proyek ini merupakan cermin nyata dari kegagalan fungsi pengawasan di tingkat legislatif.

> “Ini bukan sekadar soal kualitas pekerjaan, tetapi juga kegagalan fungsi pengawasan legislatif. Komisi DPRD yang membidangi infrastruktur patut dipertanyakan, ke mana mereka saat proyek berjalan? Jika komisi DPRD hanya hadir saat pembahasan anggaran namun absen dalam pengawasan lapangan, maka fungsi checks and balances patut disebut lumpuh,” tegas perwakilan L-BPKP Wajo.

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Detail Proyek dan Pelaksana

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek ini dikerjakan oleh CV Yusma Perdana yang beralamat di Jalan Andi Jaja No. 36, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua. Dengan nilai kontrak mencapai belasan miliar rupiah, L-BPKP menilai tidak ada ruang toleransi bagi kontraktor untuk menghasilkan pekerjaan yang mengecewakan publik.

Tuntutan Audit Investigatif

L-BPKP Wajo menilai pembiaran ini berpotensi merugikan keuangan negara dan menghilangkan asas manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai langkah konkret, L-BPKP Wajo mengeluarkan tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendesak BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap fisik proyek.
  2. Menuntut Pertanggungjawaban DPRD Wajo atas lemahnya pengawasan yang menyebabkan ruang penyimpangan anggaran terbuka lebar.
  3. Laporan Resmi: L-BPKP akan segera melaporkan temuan ini secara formal dan membuka hasil temuan lapangan kepada publik sebagai bentuk tekanan moral.

“Uang rakyat bukan untuk proyek coba-coba. Jika DPRD gagal mengawasi, maka publik berhak menuntut pertanggungjawaban,” tutup pernyataan resmi tersebut. (Tim)

Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung RI membeberkan peran mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1).

Dalam persidangan tersebut, Nadiem didakwa telah membuka jalan bagi mantan anggota Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, untuk melakukan intervensi dengan “menitipkan nama-nama pengusaha” dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2021.

Kronologi Intervensi Proyek

JPU Roy Riady menjelaskan bahwa dugaan praktik lancung ini bermula saat Agustina menemui Nadiem dan mantan pejabat Kemendikbudristek, Hamid Muhammad, guna membahas pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2021. Pertemuan terjadi di sekitar periode pembahasan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

“Agustina menanyakan apakah kolega-koleganya bisa dilibatkan dalam proses pengadaan. Terdakwa Nadiem merespons dengan mengarahkan agar hal teknis dibicarakan lebih lanjut kepada Hamid Muhammad,” ungkap JPU dalam persidangan.

Baca juga Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi pertemuan kepada Direktur Jenderal terkait. Melalui komunikasi pesan singkat, sejumlah pejabat di Kemendikbudristek akhirnya menerima daftar nama pengusaha yang diminta oleh Agustina untuk mengerjakan proyek tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang muncul dalam dakwaan antara lain:

 

  • PT Bhinneka Mentaridimensi (Hendrik Tio)
  • PT Tera Data Indonusa/Axioo (Michael Sugiarto)
  • PT Zyrexindo Mandiri Buana (Timothy Siddik)

Total Kerugian Negara Mencapai Rp2,18 Triliun

Nadiem Makarim didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Ibrahim Arief, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan (DPO).

Baca juga Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

Berdasarkan perhitungan jaksa, total kerugian keuangan negara mencapai Rp2,18 triliun, dengan rincian:

  • Rp1,56 Triliun terkait penyimpangan program digitalisasi pendidikan.
  • Rp621,39 Miliar ($44,05 juta USD) akibat pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak bermanfaat dan tidak diperlukan.

Selain itu, JPU menyebutkan adanya dugaan aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang diterima oleh terdakwa Nadiem melalui mekanisme yang melibatkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).

Ancaman Pidana

Atas perbuatannya, Nadiem Makarim didakwa melanggar:

 

  1. Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
  2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa pada jadwal persidangan berikutnya.

Tentang Kasus:

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK (Chromebook) tahun anggaran 2020-2022 yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan dan melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.(*)

 

Indonesia Masuki Era Baru Hukum Pidana: Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional Mulai Diberlakukan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Memasuki awal tahun 2026, Indonesia secara resmi memulai babak baru dalam sejarah yurisprudensi nasional dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Langkah ini menandai berakhirnya ketergantungan hukum pidana Indonesia pada warisan kolonial dan beralih ke sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Pembaruan hukum yang disebut sebagai “Indonesian Way” ini mengedepankan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif. Hukum kini diposisikan bukan sekadar sebagai alat penghukum, melainkan sarana pemulihan relasi sosial dan perlindungan martabat manusia.

Baca juga.Anggota DPR Azis Subekti: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transparansi Penanganan Perkara

Poin-Poin Utama Pembaruan Hukum:

  • Pidana Alternatif: Melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok bagi tindak pidana ringan. Penjara kini menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium), terutama bagi pelaku pertama kali atau perkara dengan dampak terbatas.
  • Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM): UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) mewajibkan penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam proses pemeriksaan tersangka untuk mencegah intimidasi dan penyiksaan.
  • Keadilan Restoratif: Adanya pengakuan eksplisit terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan yang fokus pada pemulihan korban dan keseimbangan masyarakat.
  • Akses Bantuan Hukum: Memperkuat peran advokat sejak tahap awal pemeriksaan untuk menjamin hak-hak tersangka terlindungi secara maksimal.

Raihan Muhammad, pegiat HAM dan pemerhati kebijakan publik, menyatakan bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum di lapangan.

“Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi. ‘Indonesian Way’ akan kehilangan maknanya jika pidana alternatif dan keadilan restoratif hanya diterapkan secara selektif. Konsistensi aparat dan pengawasan publik adalah kunci agar hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan pelindung masyarakat,” ujar Raihan dalam keterangannya.

Baca juga Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

Pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas sebelumnya telah melakukan serangkaian langkah internalisasi dan pengawalan indeks pembangunan hukum guna memastikan keseragaman pemahaman antarlembaga penegak hukum sebelum undang-undang ini berlaku sepenuhnya.

Pembaruan ini diharapkan tidak hanya menjadi perubahan teks undang-undang semata, tetapi menjadi instrumen transformatif yang memperkuat demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan meneguhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia melalui sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.(*)

 

Warga Desak Polres Kaur Tuntaskan ‘Utang’ Kasus OTT Dinas Pendidikan Tahun 2017

KAUR, BENGKULU, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Kabupaten Kaur kembali menyoroti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan pada tahun 2017 lalu. Hingga memasuki awal tahun 2026, kasus yang melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Kaur tersebut dinilai masih menyisakan “rahasia” yang belum terungkap sepenuhnya.

Meskipun saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan A (Kepala Sekolah Dasar) dan J (Konsultan), warga menilai penegakan hukum berhenti di tingkat bawah. Muncul pertanyaan besar di tengah publik mengenai keterlibatan oknum petinggi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur kala itu yang hingga kini seolah tak tersentuh hukum.

Tuntutan Keadilan dan Transparansi

Kulman, salah seorang warga Kabupaten Kaur, secara tegas meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Kaur, untuk membuka kembali berkas perkara tersebut. Ia menilai ada ketimpangan dalam penyelesaian kasus yang sudah berjalan hampir sembilan tahun ini.

“Kenapa hanya kepala sekolah dan konsultan yang terkena, sedangkan petinggi di Dinas Pendidikan tidak ada yang kena? Kami berharap pihak berwajib dapat menindaklanjuti kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat diadili sesuai hukum yang berlaku,” ujar Kulman dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Rekam Jejak Penindakan

Berdasarkan catatan masyarakat, Polres Kaur sebenarnya memiliki rekam jejak yang cukup baik dengan melakukan tiga kali OTT pada periode tersebut. Dua di antaranya dinilai sukses dan memuaskan publik. Namun, OTT di sektor pendidikan tahun 2017 ini justru menjadi pengecualian yang meninggalkan kekecewaan mendalam bagi warga.

Harapan Pemulihan Kepercayaan Publik

Penyelesaian kasus ini dianggap krusial bukan hanya demi hukum, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan penegak hukum di Kabupaten Kaur.

“Kami ingin melihat keadilan dan transparansi yang nyata dalam pengelolaan pendidikan. Kami berharap pihak berwajib dapat memenuhi harapan kami agar integritas daerah ini tetap terjaga,” pungkas Kulman.

Koresponden: Jusri

 

Anggota DPR Azis Subekti: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transparansi Penanganan Perkara

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR-– Anggota DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa upaya reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus diarahkan pada pembenahan sistem penanganan perkara yang lebih terbuka. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan alur proses hukum, batas waktu penanganan, hingga akses informasi yang mudah bagi pelapor maupun korban.

Azis menyoroti fenomena “pilih kasih” dalam kecepatan penanganan kasus yang selama ini menjadi sorotan publik. Ia menilai adanya ketidakkonsistenan di mana suatu kasus bisa diproses sangat cepat, sementara kasus lainnya berjalan lambat atau bahkan mengendap tanpa kejelasan.

“Situasi semacam itu bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan indikasi bahwa standar dan prosedur belum sepenuhnya transparan dan konsisten. Negara tidak boleh ragu membenahi institusi penegak hukumnya sendiri,” ujar Azis di Jakarta, Sabtu (3/1).

Baca juga Sekjen PBB Peringatkan AS: Tindakan Militer di Venezuela Ciptakan Preseden Berbahaya

Dukungan Terhadap Tim Reformasi Polri

Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap kepastian hukum, Azis mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia menganggap ini sebagai titik awal krusial untuk memastikan kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional.

“Polri adalah wajah negara yang paling sering ditemui warga, mulai dari razia lalu lintas hingga penanganan pidana. Pengalaman masyarakat berinteraksi dengan aparat menentukan apakah negara hadir sebagai pelindung atau justru sebaliknya,” tambahnya

Melampaui Penindakan Individu

Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa reformasi tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum yang melanggar. Ia menilai pola pelanggaran yang berulang menunjukkan adanya masalah pada sistem, bukan sekadar individu.

“Reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan: bagaimana kewenangan dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja ketika terjadi penyimpangan,” tegas Azis.

Baca juga Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Soroti Pengesahan KUHP Baru: Lima Poin Krusial Dinilai Mengancam Demokrasi

Ia juga mengingatkan bahwa penguatan pengawasan, baik internal maupun eksternal, jangan disalahartikan sebagai upaya melemahkan institusi. Sebaliknya, pengawasan yang kredibel justru akan melindungi mayoritas anggota Polri yang telah bekerja dengan integritas tinggi.

Poin Utama Usulan Reformasi Azis Subekti:

  1. Transparansi Proses: Kejelasan alur dan timeline penanganan perkara.
  2. Akses Informasi: Kemudahan bagi pelapor dan korban untuk memantau perkembangan kasus.
  3. Pembenahan Sistem: Mengubah mekanisme pengambilan keputusan agar tidak terjadi disparitas penanganan kasus.
  4. Penguatan Pengawasan: Menciptakan fungsi kontrol yang mampu mendeteksi penyimpangan secara dini.

“Reformasi Polri bukan isu internal semata, melainkan agenda publik karena dampaknya langsung dirasakan oleh kehidupan sehari-hari rakyat,” pungkasnya.(*)

 

Sekjen PBB Peringatkan AS: Tindakan Militer di Venezuela Ciptakan Preseden Berbahaya

WASHINGTON, JURNAL TIPIKOR – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela. Guterres menilai langkah tersebut berisiko menciptakan “preseden berbahaya” dalam tatanan hubungan internasional.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Sabtu (3/1), Sekjen PBB menegaskan bahwa perkembangan situasi saat ini merupakan sinyal yang mengkhawatirkan bagi stabilitas global.

“Terlepas dari situasi yang terjadi di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujar Dujarric dalam pernyataan resminya.

Baca juga Menyambut 2026: Survei Mengungkap 5 Pilar Utama Resolusi Masyarakat untuk Hidup Lebih Berkualitas

Pelanggaran Hukum Internasional

Guterres menyoroti ketidakpatuhan terhadap aturan main internasional dalam krisis ini. Pihaknya sangat prihatin bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak lagi dihormati dalam upaya penyelesaian konflik di negara Amerika Selatan tersebut.

Selain itu, pimpinan tertinggi PBB tersebut memperingatkan bahwa eskalasi yang terjadi baru-baru ini dapat memicu dampak berantai yang merugikan stabilitas kawasan secara luas.

Seruan Dialog dan HAM

Menanggapi tensi yang kian memanas, Guterres mendesak seluruh pihak terkait di Venezuela untuk segera menurunkan ketegangan dan mengutamakan jalan diplomasi.

“Sekretaris Jenderal mendesak semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif dengan menghormati secara penuh hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum,” tambah pernyataan tersebut.

PBB tetap pada posisi bahwa solusi jangka panjang untuk Venezuela hanya dapat dicapai melalui kesepakatan politik internal yang menjunjung tinggi hukum, tanpa adanya intervensi militer asing yang melampaui mandat Piagam PBB.

Sumber: Sputnik / RIA Novosti

Resmi: John Herdman Ditunjuk Sebagai Pelatih Kepala Timnas Indonesia dan Timnas U-23

JAKARTA,JURNAL TIPIKOR – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) secara resmi mengumumkan penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala baru Tim Nasional Senior Indonesia sekaligus Timnas U-23. Pelatih asal Inggris ini hadir untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan pascapemecatan Patrick Kluivert pada Oktober 2025 lalu.

Kehadiran Herdman diharapkan menjadi angin segar serta membawa revolusi taktik bagi skuad Garuda. Dikenal dengan filosofi permainan modern, Herdman memiliki formasi andalan 3-4-2-1 yang menitikberatkan pada intensitas pressing tinggi dan transisi cepat.

Rekam Jejak Emas: Dari Olimpiade hingga Piala Dunia

John Herdman bukanlah nama baru di kancah sepak bola internasional. Ia memiliki portofolio luar biasa dalam membangun fondasi tim nasional:

  • Awal Karier: Memulai langkah sebagai pelatih tim junior Selandia Baru (2003–2005).
  • Kesuksesan di Kanada (Putri): Membawa timnas putri Kanada ke Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih dua medali perunggu Olimpiade berturut-turut (London 2012 dan Rio 2016).
  • Kebangkitan Kanada (Putra): Menjabat sebagai pelatih timnas senior dan U-23 Kanada sejak 2017. Puncaknya, ia berhasil mengantarkan Kanada kembali ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun.

Baca juga Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Soroti Pengesahan KUHP Baru: Lima Poin Krusial Dinilai Mengancam Demokrasi

Statistik dan Pengalaman Klub

Selama 2.090 hari memimpin timnas putra Kanada, Herdman menorehkan catatan impresif dengan rerata 1,98 poin per pertandingan. Dari 58 laga, ia berhasil mengamankan 36 kemenangan.

Sebelum menerima pinangan PSSI, Herdman sempat menjajal kemampuannya di Major League Soccer (MLS) bersama Toronto FC (2023–2024). Di sana, ia memimpin 46 pertandingan dengan mencatatkan 17 kemenangan dan mengumpulkan rerata 1,2 poin per pertandingan.

Tabel Ringkasan Karier John Herdman

Periode

Tim/Klub

Prestasi Utama

2003 – 2005

Selandia Baru (Junior)

Pengembangan bakat muda

2006 – 2016

Kanada (Putri)

2 Medali Perunggu Olimpiade

2018 – 2023

Kanada (Putra)

Lolos Piala Dunia 2022

2023 – 2024

Toronto FC (MLS)

Rerata 1,2 Poin/Laga

2026 – Sekarang

Indonesia

Pelatih Kepala Senior & U-23

Periode

Tim/Klub

Prestasi Utama

2003 – 2005

Selandia Baru (Junior)

Pengembangan bakat muda

2006 – 2016

Kanada (Putri)

2 Medali Perunggu Olimpiade

2018 – 2023

Kanada (Putra)

Lolos Piala Dunia 2022

2023 – 2024

Toronto FC (MLS)

Rerata 1,2 Poin/Laga

2026 – Sekarang

Indonesia

Pelatih Kepala Senior & U-23

“Kami percaya pengalaman internasional John Herdman dan kemampuannya dalam membangkitkan tim yang sedang tertidur akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah Asia dan dunia,” ujar perwakilan PSSI.

(Red)