Pemkot Bandung Gandeng Ahli Gizi dan Mitra, Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan komitmennya untuk secara signifikan meningkatkan mutu tata kelola dan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa-siswi.

Upaya ini diwujudkan dengan menggandeng para ahli gizi, mitra, serta Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola MBG yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Bogor, pada Senin, 13 Oktober 2025.

“Kita semua harus menjaga agar tidak ada lagi kasus keracunan pada siswa-siswi. Distribusi makanan harus terkelola dengan baik, dan kualitasnya harus terus dijaga,” ujar Erwin

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Buka Peluang KKMP Manfaatkan Aset Pemkot untuk Penguatan Ekonomi Rakyat

Menekankan pentingnya keamanan pangan.

Lebih lanjut, Erwin menyampaikan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kota dan kabupaten merupakan langkah nyata untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

“Semua daerah harus membentuk Satgas MBG, ini akan kita upayakan. Jangan sampai ada kasus keracunan lagi. Tingkatkan kualitas makanan dan pastikan distribusi menu gizi seimbang berjalan dengan baik. Saya yakin semua harus jalan bersama-sama,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan konsolidasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung berencana mendorong penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG.

Baca juga Dinas Pendidikan dan Gerakan Pramuka Kota Bandung Gelar Kursus Orientasi Kepramukaan, Perkuat Sinergi Bentuk SDM Unggul dan Berkarakter

Langkah proaktif ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.

Kegiatan konsolidasi regional yang diselenggarakan di Sentul tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan, termasuk Kepala SPPG, ahli gizi, mitra, serta pemerintah daerah untuk membangun pemahaman bersama dalam peningkatan mutu tata kelola program MBG.

Rapat di Sentul ini merupakan seri ketiga dari rangkaian konsolidasi regional BGN, setelah sebelumnya dilaksanakan di Semarang (untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY) serta di Surabaya (untuk wilayah Jawa Timur).

(Diskominfo Kota Bandung)

Wakil Wali Kota Bandung Buka Peluang KKMP Manfaatkan Aset Pemkot untuk Penguatan Ekonomi Rakyat

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, membuka peluang bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) untuk memanfaatkan aset produktif milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian yang diikuti oleh 151 pengurus KKMP, diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung di Hotel Savoy Homann, pada Selasa (14/10/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Erwin menekankan peran vital koperasi sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat.

“Bimtek ini sangat penting. Tanpa SDM yang kompeten, koperasi akan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Koperasi yang kuat berarti masyarakatnya mandiri, dan koperasi yang profesional berarti ekonomi rakyat berjalan sehat dan berkelanjutan,” ujar Erwin.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Dorong Kader HMI Jadi Pemimpin Berintegritas dan Visioner

Erwin menjelaskan, penguatan koperasi adalah bagian dari komitmen Pemkot Bandung dalam mewujudkan visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

Ia mendorong koperasi untuk bertransformasi menjadi koperasi serba usaha dan memanfaatkan aset Pemkot yang belum terpakai untuk kegiatan produktif, seperti pengelolaan kolam retensi.

“Selama aset pemerintah belum digunakan, koperasi boleh memanfaatkannya. Tapi kalau nanti dibutuhkan untuk kepentingan publik, tentu akan dikembalikan,” tegasnya.

Baca juga Kejari Gelar Acara Penerangan Hukum Bagi Camat Se-Kabupaten Sukabumi

Kegiatan Bimtek ini bertujuan memperdalam pengetahuan pengurus KKMP mengenai manajemen koperasi, tata kelola yang transparan, pelaporan keuangan digital, serta pengelolaan usaha berbasis komunitas.

Erwin berharap Bimtek ini menjadi ruang untuk memperkuat manajemen kelembagaan, menumbuhkan kepemimpinan kolektif, serta menanamkan nilai transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Budhi Rukmana, melaporkan bahwa saat ini sudah ada 33 KKMP yang aktif beroperasi.

“KKMP yang paling operasional dan maju ada di wilayah Cibaduyut Kidul dan Kopo. Mereka bahkan sudah bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan Pertamina untuk penyediaan sembako dengan harga lebih terjangkau,” tutur Budhi.

Terkait ketersediaan lahan dan tempat usaha yang legal dan berkelanjutan bagi koperasi, Dinas KUKM saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menyiapkan skema pemanfaatan tanah milik Pemda.

(Diskominfo Kota Bandung)

Kejari Gelar Acara Penerangan Hukum Bagi Camat Se-Kabupaten Sukabumi

Sukabumi, Jurnaltipikor,-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menggelar acara Penerangan Hukum dengan tema “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, bagi Camat se-Kabupaten Sukabumi yang bertempat di Gedung BK3D, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan yang dihadiri para Camat se-Kabupaten Sukabumi ini dalam rangka memperkuat sinergitas antara aparat pemerintahan daerah dan penegak hukum dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Kamtibum) di wilayah masing-masing.

Kepala Sub Seksi (Kasubsi) I Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi, Arief Adhitya Kesuma, S.H., menyampaikan akan pentingnya sinergitas antara aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah kecamatan dalam menjaga ketertiban serta ketentraman di wilayah masing-masing.

“Program ini merupakan agenda berkelanjutan yang telah direncanakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi untuk seluruh kecamatan. Melalui program ini, diharapkan akan terbentuk sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial,”ujarnya.

Baca juga Dinas Pendidikan dan Gerakan Pramuka Kota Bandung Gelar Kursus Orientasi Kepramukaan, Perkuat Sinergi Bentuk SDM Unggul dan Berkarakter

Arief pun menegaskan, bahwa kegiatan penerangan hukum ini tidak hanya bersifat seremonial, akan tetapi menjadi sarana pembinaan dan evaluasi terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

“Ke depan, kami akan mendorong adanya kegiatan lanjutan di tiap kecamatan untuk memantau serta mengevaluasi potensi permasalahan hukum yang terjadi. Dengan begitu, camat dapat berperan lebih aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungannya,”ucapnya.

Arief berharap, para camat di Kabupaten Sukabumi dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayahnya. Dimana, Kolaborasi antara camat dan APH khusunya Kejaksaan Negeri menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan juga kondusif.

“Seluruh Camat wajib berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya,salah satu kuncinya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yaitu para Camat harus berkolaborasi dengan APH,”pungkasnya.

(Rama)

Dinas Pendidikan dan Gerakan Pramuka Kota Bandung Gelar Kursus Orientasi Kepramukaan, Perkuat Sinergi Bentuk SDM Unggul dan Berkarakter

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Dinas Pendidikan Kota Bandung berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Bandung sukses menyelenggarakan Kursus Orientasi Kepramukaan di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 13 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh 368 orang yang terdiri dari para Ketua Majelis Pembimbing Gugus (Mabigus) tingkat PAUD, SD, SMP, MTs, dan MA negeri maupun swasta se-Kota Bandung.

Mengusung tema “Peran Serta Pramuka dalam Menciptakan SDM Unggul Kota Bandung” dan semangat Bandung Scout Move On, kursus ini bertujuan menjadi wadah penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan Gerakan Pramuka untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, cerdas, dan cinta tanah air.

Wakil Wali Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kota Bandung, Erwin, dalam sambutannya meminta Gerakan Pramuka Kota Bandung terus konsisten dalam membina dan menggerakkan peserta didik, khususnya di lingkungan pendidikan.

“Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan ekstrakurikuler, tetapi merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Erwin.

Baca juga Perkuat Pemberdayaan Pemuda, Wakil Wali Kota Erwin Resmikan Youth Space Bandung Kulon

Menurutnya, kegiatan kepramukaan merupakan bentuk kolaborasi nyata dalam membentuk generasi muda yang unggul, tangguh secara mental dan sosial, serta berakhlakul karimah.

Pemerintah Kota Bandung, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui program pembinaan di sekolah dan kemitraan untuk memperkuat nilai-nilai gotong royong, disiplin, dan cinta tanah air di kalangan pelajar.

“Semoga melalui Kursus Orientasi Kepramukaan ini, para peserta dapat memiliki pandangan yang sama dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung yang semakin unggul dan berkarakter,” tambahnya.

Baca juga “Bukan Hanya Nadiem, Ada Hasto dan Tom Lembong!” – Ibu Nadiem Kecewa Praperadilan Ditolak, Singgung Nama Besar di Balik Jeruji

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Kota Bandung, Heri Hermawan, meyakini bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk SDM dan generasi yang unggul serta berkarakter.

“Gerakan Pramuka memiliki peran strategis khususnya dalam membentuk generasi Z yang pintar, kritis, dan berkepribadian luhur,” ucap Heri.

“Tujuan utama pramuka adalah membangun karakter yang kuat, menanamkan semangat cinta tanah air dan NKRI, serta menumbuhkan keterampilan hidup yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga GEBRAKAN HUKUM: KEJAGUNG NYATAKAN PENYIDIKAN NADIEM SAH SETELAH PRAKTIK PERADILAN DITOLAK PN JAKSEL!

Melalui kegiatan ini, Gerakan Pramuka bersama Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan karakter khususnya di lingkungan pendidikan.

Semangat Bandung Scout Move On diharapkan menjadi dorongan baru bagi seluruh pembina dan peserta didik untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kota Bandung.

(Diskominfo Kota Bandung)

“Bukan Hanya Nadiem, Ada Hasto dan Tom Lembong!” – Ibu Nadiem Kecewa Praperadilan Ditolak, Singgung Nama Besar di Balik Jeruji

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Drama hukum yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mencapai babak mengejutkan. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, ibu Nadiem, Atika Algadri, melontarkan pernyataan keras yang menyeret nama-nama besar di kancah politik.

Dalam keterangan pers usai sidang putusan di PN Jaksel, Senin (13/10), Atika Algadri secara eksplisit menyebut nama Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, mengisyaratkan bahwa kasus yang menimpa putranya hanyalah puncak dari gunung es.

“Nadiem hanya salah satu contohnya, sebab terlalu banyak orang-orang lain yang diperlakukan seperti ini. Ada Pak Hasto, Tom Lembong, banyak sekali. Minta dibantu doanya aja,” ujar Atika dengan nada getir.

Baca juga GEBRAKAN HUKUM: KEJAGUNG NYATAKAN PENYIDIKAN NADIEM SAH SETELAH PRAKTIK PERADILAN DITOLAK PN JAKSEL!

Pernyataan ini sontak memanaskan suasana, seolah menyiratkan adanya dugaan pola perlakuan hukum yang serupa terhadap tokoh-tokoh terkemuka.
Atika Algadri menegaskan keyakinannya akan integritas putranya.

“Kami tahu bahwa anak kami bersih menjalankan seluruh pekerjaannya, kariernya itu dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa.” Ia juga berharap penegak hukum dapat berdiri tegak di atas kebenaran.

Sementara itu, Ayah Nadiem, Nono Anwar Makarim, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas penolakan praperadilan tersebut. Namun, ia memastikan keluarga akan terus berjuang dan memuji keteguhan sang putra. “Untung sekali bahwa Nadiem berdiri kuat sekali sampai hari ini, dia bisa bertahan lama kuat sekali,” ucap Nono.

Baca juga KPK UNGKAP FOKUS PEMERIKSAAN KOMISARIS INHUTANI V YANG SEMPAT TERJARING OTT: KLARIFIKASI KERJA SAMA DUA PERUSAHAAN

Penolakan Praperadilan: Jalan Panjang Nadiem Dimulai

Keputusan Hakim Tunggal PN Jaksel, I Ketut Darpawan, yang menolak permohonan praperadilan tersebut secara otomatis membuka jalan bagi proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Ia diduga merencanakan penggunaan produk Google dalam pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada 2020, sebelum proses pengadaan resmi dimulai.

Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kini, dengan ditolaknya upaya praperadilan dan disinggungnya nama-nama penting lain oleh pihak keluarga, fokus publik akan tertuju pada kelanjutan penyidikan kasus Nadiem dan implikasi dari pernyataan ibunya terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia.

(Azi)

GEBRAKAN HUKUM: KEJAGUNG NYATAKAN PENYIDIKAN NADIEM SAH SETELAH PRAKTIK PERADILAN DITOLAK PN JAKSEL!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jaksa Agung (Kejagung) memberikan tanggapan tegas menyusul penolakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Keputusan ini secara de facto memperkuat langkah Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan tersebut.

“Kami menghormati putusan tersebut, (putusan) sekaligus juga menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,” kata Anang.

Baca juga KPK UNGKAP FOKUS PEMERIKSAAN KOMISARIS INHUTANI V YANG SEMPAT TERJARING OTT: KLARIFIKASI KERJA SAMA DUA PERUSAHAAN

Menurut Anang, keputusan PN Jaksel ini menjadi penegasan bahwa penetapan tersangka dan penahanan Nadiem Makarim telah sah secara hukum acara pidana.

Menanggapi putusan ini, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan melanjutkan proses penyidikan hingga tuntas.

“Tentunya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan kami akan memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara objektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Baca juga “BANDUNG BUKAN MILIK OLIGARKI!” Ratusan Massa ‘Aliansi Bandung Melawan’ Desak Wali Kota Segera Buka ‘Police Line’ di Kebun Binatang Bandung, Tuntut Hormati Putusan MA dan Warisan Sejarah 9 Dekade

Seperti diketahui, Nadiem Makarim mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.

Kuasa hukum Nadiem menilai penetapan tersangka cacat hukum karena dilakukan tanpa minimal dua bukti permulaan yang disertai pemeriksaan calon tersangka, sebagaimana disyaratkan Pasal 184 KUHAP juncto Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Namun, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan menolak permohonan tersebut. Hakim menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan Kejagung telah dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum.

“Secara formal, termohon (Kejagung) telah memiliki empat alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan pemohon (Nadiem Makarim) sebagai tersangka,” ujar Ketut Darpawan.

Baca juga DARURAT RADIASI CIKANDE: TAK CUKUP DEKONTAMINASI, KASUS CESIUM-137 RESMI NAIK TAHAP PENYIDIKAN!

Selain itu, Hakim juga menegaskan bahwa penahanan terhadap Nadiem Makarim sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Penolakan praperadilan ini menjadi momentum bagi Kejagung untuk mempercepat penuntasan kasus yang menyeret nama mantan pejabat tinggi negara tersebut.

(AZI)

KPK UNGKAP FOKUS PEMERIKSAAN KOMISARIS INHUTANI V YANG SEMPAT TERJARING OTT: KLARIFIKASI KERJA SAMA DUA PERUSAHAAN

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengklarifikasi fokus pemeriksaan terhadap Komisaris PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP), yang sempat diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan.

Meskipun RBP sempat terjaring dalam OTT pada 13 Agustus 2025 namun tidak ditetapkan sebagai tersangka, KPK tetap memanggil dan memeriksanya.

“Pemeriksaan terhadap RBP selaku Komisaris PT Inhutani V, Kamis (9/10), penyidik mengklarifikasinya terkait kerja sama Inhutani dengan PT PML,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (13/10).

Baca juga SKANDAL TRANSPARANSI! DOKUMEN UU BUMN TERBARU ‘HILANG’, MK DESAK PEMERINTAH SEGERA UNGGAH AGAR RAKYAT BISA AKSES HAK KONSTITUSIONAL

Sementara itu, seorang saksi lainnya yang diperiksa pada tanggal yang sama, yakni pihak swasta berinisial KAM, dikonfirmasi terkait informasi yang bersangkutan mengenai penyerahan uang kepada pihak penyelenggara negara dalam kasus ini.

Kasus ini berawal dari OTT pada 13 Agustus 2025. Sehari setelahnya, pada 14 Agustus 2025, KPK resmi menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan di lingkungan Inhutani V.

Tiga tersangka yang telah ditetapkan adalah:

  1. * Djunaidi (DJN), Direktur PT PML (tersangka pemberi suap).
  2. Aditya (ADT), Staf Perizinan SBG (tersangka pemberi suap).
  3. Dicky Yuana Rady (DIC), Direktur Utama Inhutani V (tersangka penerima suap).

Pada penetapan tersangka, KPK juga mengumumkan penyitaan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, Rp8,5 juta, dan dua unit kendaraan roda empat.

(Azi,)

SKANDAL TRANSPARANSI! DOKUMEN UU BUMN TERBARU ‘HILANG’, MK DESAK PEMERINTAH SEGERA UNGGAH AGAR RAKYAT BISA AKSES HAK KONSTITUSIONAL

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan teguran keras kepada pemerintah terkait transparansi dokumen hukum.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, secara gamblang meminta pemerintah untuk segera mengunggah dokumen resmi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru disahkan, agar masyarakat luas dapat mengaksesnya.

Permintaan mendesak ini disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi UU BUMN di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin. Ironisnya, sidang tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej.

“Pak Eddy (sapaan Wakil Menteri Hukum), tolong segera di-upload (unggah) undang-undangnya. Kita sudah cari tiga hari ini, ini di mana ini barang kan sudah sejak lama disebutkan disahkan, tapi tidak muncul,” tegas Saldi, menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan dokumen publik tersebut.

Baca juga DARURAT RADIASI CIKANDE: TAK CUKUP DEKONTAMINASI, KASUS CESIUM-137 RESMI NAIK TAHAP PENYIDIKAN!

Menurut Saldi, pengunggahan dokumen undang-undang segera setelah disahkan Presiden adalah kewajiban konstitusional.

Hal ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui dan, jika merasa dirugikan, mengajukan uji materi.

“Begitu disahkan Presiden, itu kan harus dipublikasi untuk memenuhi tahapan terakhir dari pembentukan undang-undang. Jadi, tolong segera, ya, Prof. Eddy, agar orang-orang ini punya ruang juga kalau merasa ada hak konstitusional yang terlanggar, jadi segera mereka tunaikan juga,” ucapnya,

Baca juga “BANDUNG BUKAN MILIK OLIGARKI!” Ratusan Massa ‘Aliansi Bandung Melawan’ Desak Wali Kota Segera Buka ‘Police Line’ di Kebun Binatang Bandung, Tuntut Hormati Putusan MA dan Warisan Sejarah 9 Dekade

Menekankan pentingnya Akses publik demi tegaknya hukum.

Sebelum teguran keras ini, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa UU BUMN yang diuji materi oleh para pemohon (yaitu UU Nomor 1 Tahun 2025) telah diubah dan diganti dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang disahkan setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU BUMN pada 2 Oktober 2025.

Berdasarkan perubahan tersebut, pemerintah berdalih bahwa permohonan uji materi yang bergulir di MK (Perkara Nomor 38, 43, 44, 80/PUU-XXIII/2025) telah kehilangan objek.

“Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal yang dimohonkan oleh para pemohon mengalami perubahan dalam UU Perubahan Keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2025,” kata Eddy.

“Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025… maka permohonan perkara a quo (tersebut) menjadi kehilangan objek,” sambungnya.

Baca juga Perkuat Pemberdayaan Pemuda, Wakil Wali Kota Erwin Resmikan Youth Space Bandung Kulon

Meskipun pemerintah berpendapat permohonan kehilangan objek karena adanya UU baru, ketidaktersediaan dokumen UU Nomor 16 Tahun 2025 justru menghambat masyarakat dan MK untuk memastikan kebenaran klaim tersebut dan memicu pertanyaan besar soal transparansi dalam proses legislasi dan publikasi di Indonesia.

Sumber : Antara

DARURAT RADIASI CIKANDE: TAK CUKUP DEKONTAMINASI, KASUS CESIUM-137 RESMI NAIK TAHAP PENYIDIKAN!

Kementerian LHK dan Bareskrim Gencarkan Perburuan Sumber Cesium, Impor Besi-Baja Sementara Dihentikan

Serang, JURNAL TIPIKOR– Pemerintah menaikkan status penanganan kasus paparan radiasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dari penyelidikan menjadi Penyidikan.

Langkah tegas ini diambil menyusul penilaian serius pemerintah terhadap dampak luas yang mengancam keselamatan publik.

Baca juga “BANDUNG BUKAN MILIK OLIGARKI!” Ratusan Massa ‘Aliansi Bandung Melawan’ Desak Wali Kota Segera Buka ‘Police Line’ di Kebun Binatang Bandung, Tuntut Hormati Putusan MA dan Warisan Sejarah 9 Dekade

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, hari ini di Serang menegaskan bahwa akselerasi hukum ini adalah bagian integral dari upaya terpadu pemerintah untuk menuntaskan kasus.

“Dari sisi hukum, hari ini status penanganan kasus telah dinaikkan oleh penyidik Bareskrim Polri, dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Menteri Hanif.

Dua Skenario Sumber Radiasi Diburu
Penelusuran sumber radiasi Cs-137 kini difokuskan pada dua skenario utama yang sedang didalami secara serius oleh Bareskrim:

  1. Importasi Bahan Berbahaya: Kemungkinan berasal dari importasi scrap besi dan baja yang terkontaminasi bahan radioaktif.
  2. Kebocoran Komersial: Potensi kebocoran atau pelimbahan dari penggunaan Cesium-137 untuk kepentingan komersial.

Menteri Hanif menambahkan, tim penyidik Bareskrim telah diperluas dan mendapat dukungan dari Badan Intelijen Negara (BIN) serta BAPETEN.

“Semua lini dilakukan penyelidikan secara seksama untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi di Republik ini,” tegasnya.

Baca juga Perkuat Pemberdayaan Pemuda, Wakil Wali Kota Erwin Resmikan Youth Space Bandung Kulon

Regulasi Diperketat, Impor Distop Sementara

Selain proses hukum, pemerintah langsung mengambil langkah regulasi ekstrem untuk mencegah terulang.

“Kementerian Lingkungan Hidup telah menghentikan sementara importasi scrap baja dan besi. Kementerian Perdagangan juga menghentikan importasi sampai ada penataan tata laksana yang lebih ketat,” ungkap Menteri Hanif.

Dekontaminasi di 10 Titik

Di lapangan, langkah dekontaminasi dan pembersihan telah dilakukan di sepuluh titik yang teridentifikasi terpapar. Pemerintah menargetkan pembersihan unit-unit yang tercemar rampung dalam satu minggu, sementara pembersihan menyeluruh ditargetkan selesai dalam waktu paling lama satu bulan.

Masyarakat diimbau untuk bersabar menunggu hasil investigasi. Pemerintah berkomitmen penuh menuntaskan kasus ini hingga tuntas demi menjamin keamanan publik dan menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan lingkungan di Indonesia.

(Azi)

“BANDUNG BUKAN MILIK OLIGARKI!” Ratusan Massa ‘Aliansi Bandung Melawan’ Desak Wali Kota Segera Buka ‘Police Line’ di Kebun Binatang Bandung, Tuntut Hormati Putusan MA dan Warisan Sejarah 9 Dekade

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Bandung Melawan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Balai Kota Bandung pada hari Senin (13/10).

Aksi ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap upaya pengambilalihan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) yang dinilai mengabaikan sejarah, hukum, dan kepentingan publik.

Massa bergerak dalam long march dari Kebun Binatang Bandung menuju Balai Kota dengan menggunakan ratusan kendaraan bermotor dan satu mobil komando, menyerukan tuntutan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera bertindak adil.

Baca juga Aliansi Bandung Melawan Kecam Keras Penggusuran Bandung Zoo: Krisis Ruang Hijau, Pelanggaran HAM, dan Pengabaian Hukum

Dalam orasinya, Aliansi ini mendesak Wali Kota Bandung untuk menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap dan segera membuka ‘police line’ yang dipandang telah membungkam hak pengelolaan sah yang telah berlangsung selama lebih dari sembilan dekade.

“Selama lebih dari sembilan dekade, Kebun Binatang Bandung, yang dikelola oleh keluarga Ema Bratakoesoema dan Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), telah menjadi ruang hidup, warisan sejarah, dan simbol keterikatan warga kota dengan alam dan satwa,” ujar Asep Sanusi, Perwakilan Civil Society.

Aliansi menilai bahwa kawasan konservasi ini kini terancam dijadikan komoditas investasi.

Tolak Oligarki, Tegakkan Keadilan Hukum

Penempatan ‘police line’ di kawasan Bandung Zoo dianggap sebagai simbol pembungkaman terhadap hak pengelolaan sah yang telah berjalan lebih dari 90 tahun.

Baca juga BPKP Soroti Penutupan Kebun Binatang Bandung: Potensi “Ketidaktepatan Fatal” Ancaman Kesejahteraan Satwa

Aliansi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung sudah jelas dan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada alasan bagi Pemkot dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menunda pelaksanaannya.

“Kami menolak keras segala bentuk pengambilalihan yang mengabaikan sejarah, hukum, dan aspirasi warga Bandung,” tegas Mochamad Ilyas, perwakilan Mahasiswa dari BEM Bandung, dalam orasinya.

Ia menambahkan, “Pemerintah Kota Bandung seharusnya berpihak pada keadilan dan keberlanjutan, bukan tunduk pada kepentingan oligarki yang bersembunyi di balik narasi pembangunan. Bandung bukan milik elit modal; Bandung adalah milik rakyatnya.”

Tuntutan Utama Aliansi Bandung Melawan:

  1. Wali Kota Bandung harus bertindak adil dan mendengarkan aspirasi warga, bukan hanya kepentingan oligarki.
  2. Hormati sejarah Kebun Binatang Bandung yang telah dikelola keluarga Ema Bratakoesoema selama lebih dari 90 tahun.
  3. Police line di Bandung Zoo harus segera dibuka, kembalikan pengelolaan pada pewaris sah Yayasan Margasatwa Tamansari.
  4. BPKAD dan Pemkot harus segera akui dan jalankan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
  5. Mendesak Menteri Kehutanan Cq Dirjen KSDAE turun tangan dan melakukan mediasi yang berpihak pada perlindungan pelestarian kawasan serta satwa.
  6. Kebijakan harus berlandaskan keberlanjutan lingkungan dan hak asasi warga atas ruang hijau.

Aliansi juga menyerukan kepada media untuk mengedepankan jurnalisme ekologis dan memberitakan krisis ini secara proporsional.

“Kebun Binatang Bandung harus dipulihkan sebagai ruang hijau publik, ruang edukasi ekologis, dan ruang budaya rakyat Bandung,” pungkas salah satu perwakilan.

Tentang Aliansi Bandung Melawan:
Aliansi Bandung Melawan adalah gabungan elemen masyarakat, aktivis, dan warga Kota Bandung yang berkomitmen untuk menjaga warisan sejarah, ruang hijau publik, dan hak-hak warga atas kota yang sehat dan berkeadilan.

(Her)