PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA PEMATANG OBO WUJUD KOMITMEN BERSAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bhatin Solapan, Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Pematang Obo, Kecamatan Bhatin Solapan, telah sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025.

Acara ini menandai tahapan krusial dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2026.

Musrenbang Desa Pematang Obo yang berlangsung di Aula Kantor Desa Pematang Obo bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026, serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga Wakil Walikota Erwin Tinjau Gorong-Gorong di Babakan Ciparay, Tegaskan Bangunan di Atas Saluran Harus Dibongkar

Acara dibuka secara resmi oleh Kasi PMD Kecamatan Bhatin Solapan, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP., yang mewakili Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy. Pembacaan doa disampaikan oleh Ustadz Abdul Manaf, dan sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Saferi Barus.

Pj. Kepala Desa Pematang Obo, Bapak Harzulkifli S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang Desa ini merupakan momen penting dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Musrenbangdes adalah wadah partisipatif untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Senada dengan hal tersebut, Kasi PMD Kecamatan Bhatin Solapan, Bapak Romona Weka Denata, S.STP., menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang Desa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Tujuannya adalah dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Desa Tahun 2026 di pemerintah Desa,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh beragam unsur, termasuk Pj. Kepala Desa Pematang Obo, Sekdes, Ketua BPD beserta anggota, Korcam Pendamping Desa, perwakilan UPT, Kepala Dusun, RT/RW se-Desa Pematang Obo, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Desa Pematang Obo, Perangkat Desa, Ketua BUMDES, Kader Posyandu, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat undangan lainnya.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Pematang Obo dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran, memastikan bahwa program yang akan dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

(Irwansyah)

“Pesuguhan: A Sensoritual Gastrodiplomacy” Hangatkan Asia Africa Youth Forum 2025 di Bandung

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Dentingan sendok logam, gemericik air, dan ketukan ulekan berpadu menciptakan irama yang tak biasa, semakin menghangatkan suasana Pendopo Kota Bandung, Jumat malam (17/10/2025).

Bukan orkestra, bukan gamelan, melainkan musik yang lahir dari dapur, tempat di mana aroma rempah, rasa, dan suara berpadu menjadi satu harmoni yang menenangkan jiwa.

Itulah suasana bagaimana cita rasa, budaya, dan diplomasi berpadu dalam sebuah perhelatan bertajuk “Pesuguhan: A Sensoritual Gastrodiplomacy”, bagian dari rangkaian Asia Africa Youth Forum (AAYF) 2025.

Baca juga Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Acara ini menghadirkan pengalaman kuliner yang bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga mengangkat nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan kerja sama antarbangsa melalui makanan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membuka acara dengan refleksi sederhana mengenai kekuatan cita rasa yang dapat menembus batas bahasa dan perbedaan.

Di hadapan tamu undangan dari berbagai negara, termasuk Rwanda, Guinea, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini, ia menyampaikan bahwa kuliner adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif.

“Saya pernah ke New York dan menyaksikan bagaimana restoran Korea bisa mengubah wajah sebuah jalan. Itulah kekuatan gastrodiplomasi, diplomasi melalui rasa,” ujar Farhan.

“Makanan tradisional seperti bubur hanjeli atau wedang tebu bukan hanya hidangan lokal, tetapi juga simbol ketahanan pangan dan identitas bangsa.”

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Bagi Farhan, “Pesuguhan” adalah ajakan untuk memahami kekuatan rasa: bagaimana satu sendok makanan bisa menghadirkan kedekatan, kepercayaan, bahkan perdamaian.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dessy Ruhati, menjelaskan bahwa sensoritual gastrodiplomacy adalah bentuk diplomasi rasa yang memadukan unsur indra—rasa, aroma, tekstur—dengan nilai spiritualitas seperti syukur, refleksi, dan empati.

“Makanan sederhana seperti tiwul, gatot, cireng, atau papeda membawa jiwa leluhur kita. Dari keterbatasan, lahir kreativitas dan ketangguhan. Itulah semangat sensorial gastrodiplomacy,” jelas Dessy.

Baca juga Diduga Beberapa Oknum ASN Di Kantor Camat Tetap Malas Ngantor, Dan Abaikan PP 94 Tahun 2021

Ia menekankan bahwa pendekatan ini lahir dari kekayaan kuliner Nusantara dan menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas antarbangsa.

Dessy juga memaparkan peran penting kuliner dalam ekonomi kreatif Indonesia, yang kini menjadi sektor strategis penggerak perekonomian nasional. Menurutnya, kuliner adalah salah satu pilar utama ekonomi kreatif yang terus berkembang, dengan lebih dari 80 persen pelakunya adalah milenial dan Gen Z.

Berbagai program seperti Indonesia Spice Up the World, Creative Culinary Hubs, dan Bangga Buatan Indonesia menjadi wadah untuk memperkenalkan kuliner Nusantara ke pasar global.

Kolaborasi antara Kemenparekraf dan Kementerian Luar Negeri juga telah melahirkan inisiatif Gastro Diplomacy Local Experience yang melibatkan perwakilan asing untuk belajar langsung tentang kuliner Indonesia.

“Melalui rasa, aroma, dan cerita, mereka menemukan kekuatan sejati dari cita rasa dan kebersamaan. Di sanalah sensorial itu dimulai — bukan di lidah, tapi di hati,” tutup Dessy.

(Diskominfo Kota Bandung)

Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan. Untuk mewujudkan Bandung yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan, dibutuhkan kebijakan yang adaptif, inovatif, serta kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong inovasi di bidang lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berpartisipasi aktif dalam seminar bertajuk “Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pasundan (Unpas) bekerja sama dengan Envmission, pada Jumat, 17 Oktober 2025, di Aula Suradiredja, Kampus I Unpas Jalan Lengkong.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Anak Yatim Piatu di Wanajaya Cisolok

Seminar ini menghadirkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai narasumber utama, yang membahas arah kebijakan serta inovasi pengelolaan sampah di Kota Bandung.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Unpas dan Envmission atas penyelenggaraan kegiatan ini. Tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini,” ujar Erwin.

Ia menegaskan, Pemkot Bandung telah menyiapkan berbagai langkah strategis dan konkret. Beberapa di antaranya seperti penyesuaian kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah, penerapan edukasi Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) secara masif dari sumbernya, Pengembangan Kampung Bebas Sampah (KBS) di tingkat kecamatan dan RW, Inovasi pengolahan sampah organik, serta Pemanfaatan maggot untuk penguraian sampah organik.

“Bandung berkomitmen menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan. Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan.

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Semoga kolaborasi ini dapat menjadikan Bandung semakin bersih dan berkelanjutan,” tambah Erwin.

Sementara itu, Akademisi dari Fisip Unpas, Dr. Mira Rosana, menyoroti pentingnya peran dunia pendidikan dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu lingkungan.

“Perguruan tinggi bukan hanya pusat ilmu, tetapi juga motor perubahan sosial. Lewat forum seperti ini, kami ingin mendorong munculnya gagasan baru dalam tata kelola lingkungan perkotaan,” jelasnya.

Dari sisi inovasi teknologi, Hikamiul Haq Ridwan dari Envmission menekankan pentingnya pendekatan berbasis digital dan partisipasi publik dalam sistem pengelolaan sampah modern.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Buka Peluang KKMP Manfaatkan Aset Pemkot untuk Penguatan Ekonomi Rakyat

Envmission, lanjutnya, terus mendorong masyarakat agar berperan aktif melalui sistem digitalisasi pengelolaan sampah yang transparan dan efisien.

Melalui kegiatan ini, Fisip Unpas berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan solusi konkret untuk pengelolaan sampah di Kota Bandung.

(Diskominfo Kota Bandung)

PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA TAMBUSAI BATANG DUI: WUJUD KOMITMEN BERSAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bhatin Solapan, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bhatin Solapan, pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Acara krusial ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang Desa Tambusai Batang Dui yang bertempat di Aula Kantor Desa Batang Dui bertujuan utama untuk membahas, menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026, serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Anak Yatim Piatu di Wanajaya Cisolok

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Arsya Fadillah, Pj. Kepala Desa Tambusai Batang Dui, Desy Susanty, S.H., Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, pendamping desa, UPT, Kepala Dusun, RT/RW, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Desa Tambusai Batang Dui, Perangkat Desa, Ketua BUMDES, kader posyandu, tokoh pemuda, tokoh agama, serta seluruh masyarakat undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Desy Susanty, S.H., menyampaikan bahwa Musrenbangdes ini merupakan momen penting dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Diharapkan seluruh usulan prioritas dapat menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes dan selanjutnya diusulkan ke tingkat kecamatan maupun Bengkalis. Semua usulan yang disampaikan oleh setiap masyarakat melalui RT/RW dan dusun di Musrenbangdes hari ini akan ditampung,” jelasnya.

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Arsya Fadillah, menegaskan komitmennya untuk membangun Desa Tambusai Batang Dui. “Kepada masyarakat sampaikanlah usulan dan aspirasi, terkait 10 prioritas insyaallah kita akan upayakan,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si., menyampaikan bahwa Musrenbang Desa adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Tujuannya adalah dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Desa Tahun 2026 di pemerintah Desa Tambusai Batang Dui,” tutur Camat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Kepala Desa Tambusai Batang Dui, Desy Susanty, S.H., Ketua BPD, dan Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Tambusai Batang Dui dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

(Irwansyah)

DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Anak Yatim Piatu di Wanajaya Cisolok

Sukabumi,jurnaltipikpr.com,-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO-I) Kabupaten Sukabumi kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menggelar acara santunan bagi anak-anak yatim piatu di Kp. Cisalada RT. 004 RW. 002, Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jum’at (17/10)2025).

Acara ini dihadiri oleh Pemerintah Desa Wanajaya yang diwakili Kepala Dusun, Jojo dan anak-anak yatim piatu di wilayah Kp. Cisalada.

Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan bahwa acara santunan ini digelar dalam rangka memberikan bantuan dan juga dukungan kepada anak-anak yatim piatu. Ia pun berharap melalui kegiatan santuan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kepedulian sosial.

“Alhamdulillah, saat ini kami dari DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi dapat berbagi kepada anak-anak yatim piatu di Lampung Cislada. Semoga kegiatan ini mendapat Ridho dadi Allah SWT,” ujarnya.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Bagikan Santunan dan Baju Pramuka kepada Anak-Anak Yatim Piatu

Dilokasi yang sama, pemerintah Desa wanajaya yang diwakili oleh Kepala Dusun, jojo, menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPD IWO I Kabupaten Sukabumi atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Wanajay khususnya kepada anak-anak yatim piatu di kampung cisalada.

“terimakasih kepada DPD IWO I Kabupaten Sukabumi yang sudah memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di wilayah kami, semoga DPD IWO I Kabupaten Sukabumi semakin jaya dan juga penuh keberkahan,” pungkasnya.

Dengan digelaenya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap anak-anak yatim piatu dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Santunan ini merupakan salah satu program DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi anak-anak yatim piatu.

(Rama)

KPK Dalami Pengadaan LNG Pertamina, Periksa Mantan Sekretaris Perusahaan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (Persero) untuk periode 2011 hingga 2021. Upaya pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi.

Pada Kamis (16/10), KPK memeriksa mantan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Pertamina (Persero), Tajudin Noor (TN), sebagai saksi.

“Saksi didalami terkait dengan proses-proses pengadaan dari LNG tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/10).

Selain Tajudin Noor, KPK juga melakukan pendalaman materi yang sama saat memeriksa saksi lainnya, yakni TAH selaku Business Development Manager PT Bayu Buana Gemilang.

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair ini mulai disidik KPK sejak 6 Juni 2022. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014, Karen Agustiawan, sebagai tersangka pada 19 September 2023.

Karen divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 24 Juni 2024. Mahkamah Agung (MA) kemudian memperberat vonis tersebut menjadi 13 tahun penjara pada 28 Februari 2025.

Baca juga Diduga Beberapa Oknum ASN Di Kantor Camat Tetap Malas Ngantor, Dan Abaikan PP 94 Tahun 2021

Perkembangan terkini, KPK pada 2 Juli 2024 telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus yang sama, yakni mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirut Pertamina Yenni Andayani dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. Keduanya lantas ditahan oleh KPK pada 31 Juli 2025.

Pemeriksaan saksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK untuk menuntaskan penyidikan kasus pengadaan LNG Pertamina.

(AZI)

KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi di Polres Tulungagung, Jawa Timur, pada 16 Oktober 2025.

Pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan dari tersangka Wawan Kristiawan (WK), seorang pihak swasta dari Tulungagung, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,

mengonfirmasi bahwa saksi-saksi yang dipanggil adalah saksi-saksi untuk meringankan tersangka WK. “Ini memang lazim dilakukan, dan memang dibutuhkan juga untuk mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi tersebut,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (17/10).

Baca juga Diduga Beberapa Oknum ASN Di Kantor Camat Tetap Malas Ngantor, Dan Abaikan PP 94 Tahun 2021

Kelima saksi yang diperiksa tersebut meliputi:

  1. AGS, pihak kelompok masyarakat (pokmas) Sekar Arum.
  2. HAD, pihak pokmas Margo Joyo.
  3. HAR, pihak pokmas Karanggayam Makmur.
  4. AR, pihak pokmas Maju Mapan.
  5. SUB, Kepala Desa Sidomulyo.

Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan kasus korupsi dana hibah Jatim.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penetapan 21 tersangka baru pada 2 Oktober 2025, sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan pada Desember 2022 yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, Sahat Tua Simanjuntak.

Total 21 tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan perkara ini terdiri dari empat tersangka penerima suap, termasuk Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, serta 17 tersangka pemberi suap dari kalangan anggota DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD kabupaten, mantan Kepala Desa, dan sejumlah pihak swasta dari berbagai kabupaten di Jawa Timur, termasuk Wawan Kristiawan (WK).

Pengembangan penyidikan ini terus dilakukan untuk mengungkap secara tuntas dugaan korupsi dalam pengucuran dana hibah yang sementara ini teridentifikasi terjadi di sekitar delapan kabupaten di Jawa Timur.

Sumber : Antara

Diduga Beberapa Oknum ASN Di Kantor Camat Tetap Malas Ngantor, Dan Abaikan PP 94 Tahun 2021

Kaur Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II Pasal 4 tentang kewajiban, dinyatakan antara lain PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

‎Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Oleh karenanya dengan adanya peran ini, kehadiran PNS sangat dibutuhkan guna melayani kepentingan masyarakat pada umumnya.

‎Dengan adanya aturan izin tidak masuk kerja bagi PNS membuat pegawai harus berhati-hati dalam laporan kehadiran mereka. Sanksi dan hukuman yang berlaku, mulai dari hukuman ringan hingga berat jadi pengingat bahwa ASN adalah pelayan publik.

Baca juga Guru Honor Bodong Resmi Dilaporkan Ke Polres Kaur

‎Untuk menunjang ASN dalam mematuhi aturan disiplin yang sudah dibuat, diperlukan teknologi yang lebih tepat. Salah satu cara terbaik adalah menggunakan sistem presensi online pegawai.

‎Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya sistem presensi PNS selama ini masih menggunakan cara lama seperti sidik jari. Untuk itu, sistem absensi online Pegawai Negeri Sipil menjadi solusi untuk kelemahan sistem yang selama ini banyak digunakan di instansi pemerintahan. Presensi online pegawai pemerintah juga memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi ASN dalam bekerja sebagai abdi negara.

‎Seperti diketahui di Kabupaten Kaur belum lama ini, ada beberapa oknum ASN yang bekerja tidak tepat waktu, dan tentu hal ini sangat menggangu lancarnya masyarakat didalam berurusan terhadap pihak pemerintah dan sudah barang tentu hal ini sangat merugikan negara.

Baca juga KPK Sita 18 Aset Tanah Tersangka Jamal Shodiqin di Karanganyar, Total Aset yang Disita Kini 44 Bidang

‎Hal ini dibuktikan dengan beredarnya video Kantor Camat Tetap yang hanya dihuni oleh dua orang oknum ASN pada saat jam kerja yang diunggah di akun Facebook atas nama “Amli” yang diketuai adalah seorang Wartawan di Kabupaten Kaur, yang pada saat itu ingin bersilaturahmi ke Kantor Camat Tetap.

‎Pada saat Wartawan itu tiba di Kantor Camat Tetap, waktu menunjukkan lebih kurang pukul 01.45 wib. Namun, yang ditemukan hanya ada dua orang oknum ASN yang hadir, diketuai mereka adalah staf di Kantor Camat Tetap tersebut.

‎Dalam unggahan akun facebook tersebut, tampak Wartawan itu lagi meminta konfirmasi terhadap dua orang oknum ASN yang bekerja di Kantor Camat Tersebut.

‎”Jam berapa masuk kerja lagi habis jam istirahat pak, kok nggak ada orangnya”, Tanya Wartawan tersebut.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Buka Peluang KKMP Manfaatkan Aset Pemkot untuk Penguatan Ekonomi Rakyat

‎‎Oknum ASN tersebut langsung menjawab dengan lugas dan menunjukkan wajah yang agak sedikit tersinggung, “Ini orang, sambil menunjuk ke arah dadanya, kalau masuk kerja lagi habis jam istirahat kami masuk pukul 01.00 wib”, Sampainya.

‎Lanjut oknum ASN, “Kami yang bertugas di sini ada 17 orang, tapi ada kegiatan di Padang Kempas”, Pungkasnya.

‎Dengan adanya kejadian ini, kami atas nama masyarakat Kabupaten Kaur mohon agar kiranya Bapak Bupati Kaur dapat lebih memperhatikan dan membina serta menindak tegas para oknum ASN di Kabupaten Kaur yang malas ngantor serta suka membandel dalam bekerja sebagai abdi negara, khususnya di Kabupaten Kaur yang kita cintai ini.

‎Red. (JS)

ASN Hingga Komunitas Bersatu dalam Gerakan Beberesih Bandung 2025

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gerakan Beberesih Bandung yang dilaksanakan serentak di kawasan Alun-alun Bandung, Alun-alun Ujungberung, dan seluruh wilayah di 30 kecamatan se-Kota Bandung pada Rabu, 15 Oktober 2025, berlangsung meriah dan menunjukkan solidaritas tinggi.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-215 Kota Bandung.

Aksi bersih-bersih ini tidak hanya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung, tetapi juga sejumlah komunitas, menegaskan kembali kesadaran kolektif bahwa kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama.

Baca juga Pemkot Bandung Gencarkan Upaya Kawasan Asia-Afrika Jadi Warisan Dunia UNESCO

Salah satu komunitas yang turut berpartisipasi adalah Forum Club Motor Bandung (FCMB) dan MPH Kota Bandung. Mereka menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan kegiatan beberesih di sekitar Lapas Banceuy.

“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung lebih nyaman,” ujar Dewan Pembina MPH Community Indonesia, Sony Teguh Prasatya.

Antusiasme juga ditunjukkan oleh para ASN Pemkot Bandung. Salah satunya, Lingga P. Gahara, yang menekankan pentingnya peran serta warga. “Kita ingin memastikan Bandung tidak hanya bersih dari sampah, tapi juga bersih dari perilaku yang merusak lingkungan.

Kebersihan adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah,” ujar Lingga.

Baca juga Pelaksanaan Musrenbang Desa Wujud Komitmen Bersama dalam Pembangunan Desa Balai Makam

Lingga menambahkan, “Tahun 2025 adalah tahun spesial bagi Bandung. Ini kesempatan kita menunjukkan bahwa kekuatan solidaritas dan persaudaraan tercermin dalam aksi hari ini.”

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat meninjau di Alun-alun Kota Bandung, menuturkan bahwa gerakan Beberesih Bandung 2025 ini merupakan penguatan kembali kesadaran kolektif.

“Kolaborasi adalah kunci. Ketika pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan warga bergerak bersama, maka tak ada permasalahan yang terlalu besar untuk diselesaikan,” tegasnya.

Baca juga KPK Sita 18 Aset Tanah Tersangka Jamal Shodiqin di Karanganyar, Total Aset yang Disita Kini 44 Bidang

Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya kebersihan menjelang perhelatan internasional. Menurutnya, Kota Bandung tengah bersiap menjadi tuan rumah Festival Asia Afrika 2025, yang akan kembali menempatkan Bandung di mata dunia.

“Kita ingin memperlihatkan bahwa semangat ‘Spirit of Bandung’ tahun 1955 – semangat solidaritas, perdamaian, dan persaudaraan antarbangsa – tetap hidup dalam tindakan kita hari ini,” tutupnya.

(Diskominfo Kota Bandung)

Pemkot Bandung Gencarkan Upaya Kawasan Asia-Afrika Jadi Warisan Dunia UNESCO

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat langkah untuk menjadikan Kawasan Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai Warisan Dunia UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization).

Upaya strategis ini diwujudkan melalui Simposium Pengusulan Kawasan Konferensi Asia Afrika sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO yang digelar di Hotel Savoy Homann, Kamis 16 Oktober 2025.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa proses pengajuan ke UNESCO merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Hari ini Disbudpar menyelenggarakan simposium untuk mulai mengumpulkan dokumentasi dan melanjutkan upaya kita mendaftarkan Kawasan Konferensi Asia Afrika sebagai Memory of the World di UNESCO. Targetnya dalam lima tahun ke depan bisa masuk status tentatif,” ujar Farhan.

Baca juga Pelaksanaan Musrenbang Desa Wujud Komitmen Bersama dalam Pembangunan Desa Balai Makam

Farhan menuturkan, proses menuju pengakuan UNESCO harus dilalui dengan disiplin dan konsistensi, termasuk melalui lembaga seperti ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) yang menjadi jembatan ke Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri.

Saat ini, Pemkot Bandung fokus memastikan warisan fisik dan nilai-nilai sejarah di kawasan KAA tetap terjaga dengan baik.

“Tugas pemerintah saat ini adalah memastikan agar peninggalan fisik dan nilai-nilai sejarah di kawasan ini tidak hilang. Jangan sampai wajah Kota Bandung ditentukan oleh selera penguasa, tapi oleh kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.

Baca juga Disperdagin Kabupaten Bandung Percepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lewat Sosialisasi Model Bisnis Perdagangan

Ia menekankan pentingnya tata ruang dan perlindungan cagar budaya di sepanjang ruas Jalan Asia-Afrika.

Kawasan yang menjadi saksi sejarah KAA 1955 itu harus dikelola dengan visi jangka panjang yang berpihak pada pelestarian sejarah dan penguatan karakter kota.

“Aturan tata ruang, perlindungan cagar budaya, dan potensi ekonomi kawasan harus berjalan beriringan. Ini bukan hanya menjaga bangunan, tapi menjaga jati diri bangsa,” imbuh Farhan, seraya berharap simposium ini dapat menghasilkan rumusan strategis untuk mendukung pengajuan resmi ke UNESCO.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menjelaskan bahwa simposium ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kota Bandung dalam melestarikan warisan budaya yang memiliki Outstanding Universal Value.

“Melalui simposium ini, kita ingin memperkuat justifikasi ilmiah dan historis dari kawasan KAA serta menghimpun dukungan multisektoral sebelum diajukan ke Tentative List Nasional dan UNESCO,” ungkap Adi.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Buka Peluang KKMP Manfaatkan Aset Pemkot untuk Penguatan Ekonomi Rakyat

Simposium yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan para pakar dari Kementerian Kebudayaan RI, Kementerian Luar Negeri, akademisi, hingga tim ahli cagar budaya tingkat nasional.

Peserta akan membahas empat sesi utama, mulai dari pengakuan warisan budaya dunia hingga strategi pengelolaan tapak sejarah Konferensi Asia Afrika.

Adi menambahkan, hasil simposium akan dirangkum dalam 20 dokumen strategis berisi rekomendasi dan materi presentasi yang akan menjadi dasar pengajuan resmi ke UNESCO. Hasil kegiatan juga akan dipublikasikan secara luas.

“Kami berharap upaya ini dapat berjalan sukses dan membawa kawasan Konferensi Asia Afrika menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO, sekaligus memperkuat identitas Bandung sebagai kota sejarah dan budaya dunia,” pungkasnya.

(Diskominfo Kota Bandung)