Diduga Proyek Siluman, Ada Apa Dengan SD Islam Mutmainah, Guru-Guru Terkesan Bungkam “Kami Tidak Tahu Pak Terkait Pembangunan”

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Toilet yang berlokasi di SD Islam Mutmainah, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, patut diduga sebagai Proyek Siluman. Pasalnya, di lokasi proyek pembangunan tersebut tidak terpampang papan informasi proyek dan kini proyek tersebut sedang menjadi sorotan publik.

Saat awak media jurnaltipikor.com/ mengunjungi lokasi SD Islam Mutmainah yang berlokasi di Kp. Papisangan Rt. 17 Rw. 05, Desa Pondokkaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Senin 20 Oktober 2025, terlihat sedang ada pembangunan Toilet dan gedung baru untuk dua lokal ruangan. Namun, di lokasi proyek pembangunan tidak terlihat sama sekali adanya papan informasi proyek.

Pemasangan papan informasi proyek diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya, di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pemasangan Papan Informasi Proyek, dan di Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Papan Nama Pekerjaan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Baca juga Polda Gorontalo Torehkan Tinta Emas, Berkat Kerja Luar Biasa Ditreskrimsus Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H.,S.I.K., M.H.

Papan informasi proyek sendiri harus dipasang di lokasi proyek yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat. Isi papan informasi proyek juga harus akurat, jelas, dan mudah dibaca.

Pihak awak media pun mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak sekolah, namun pihak sekolah seakan menutup diri.

Patut diduga, guru-guru pun menutup mata karena saat dikonfirmasi para guru hanya menjawab bahwa kepala sekolah sedang keluar, adapun masalah tentang pembangunan proyek ruang kelas baru dan toilet mereka mengatakan tidak tahu, menahu.

“Maaf Pak, Kepala Sekolah sedang tidak ada. Terkait proyek pembangunan, kami tidak tahu,” ungkap guru-guru yang langsung pergi seakan menghindari awak media.

Baca juga Presiden Prabowo Subianto: Penegakan Hukum Harus Berhati Nurani, Jangan Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah

Prihal proyek pembangunan di SD Islam Mutmainah ini menimbulkan banyak pertanyaan, apakah proyek ini menggunakan anggaran pribadi ataukah anggaran dari pemerintah yang notabene ialah uang rakyat yang semestinya masyarakat tahu terkait penggunaan anggaran tersebut.

Proyek pembangunan sudah berjalan beberapa minggu namun sampai saat awak media ke lokasi pembangunan, papan informasi proyek tidak ada terpampang dan pihak sekolah pun yaitu kepala sekolah belum memberikan tanggapan sampai berita ini ditayangkan.

(Rama)

Polda Gorontalo Torehkan Tinta Emas, Berkat Kerja Luar Biasa Ditreskrimsus Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H.,S.I.K., M.H.

Jakarta,jurnaltipikor.com/,-Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo kembali menorehkan tinta emas di tingkat nasional. Melalui kinerja luar biasa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang dipimpin oleh Kombes Pol. Dr., Maruly Pardede SH., SIK., MH.,. Selaku Direktur, berhasil meraih peringkat I nasional dalam kategori penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tahun 2024 -2025.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kabareskrim Polri, didampingi Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor Polri), Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H., dalam sebuah acara resmi di Jakarta yang dihadiri Para Dirreskrimsus dan perwakilan Polda se-Indonesia.

Dalam sertifikat penghargaan yang diterima, Polda Gorontalo dinilai menunjukkan komitmen kuat, konsistensi, serta kinerja optimal dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi sepanjang tahun 2024- 2025.

Baca juga Presiden Prabowo Subianto: Penegakan Hukum Harus Berhati Nurani, Jangan Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah

Capaian ini menjadi bukti nyata kesungguhan jajaran kepolisian Gorontalo dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berintegritas tinggi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi nasional tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh personel yang tak kenal lelah dalam mengawal penegakan hukum di daerah.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan cambuk semangat bagi kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme dalam setiap penanganan kasus korupsi,” ujar Maruly Pardede dengan penuh keyakinan.

Baca juga Kejaksaan Agung Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Kasus Korupsi CPO Sebesar Rp13,255 Triliun

Maruly Pardede pun menegaskan, bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi besar bagi Ditreskrimsus Polda Gorontalo untuk terus menjadi garda terdepan dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi.

Dengan torehan prestasi tersebut, Polda Gorontalo menegaskan posisinya sebagai institusi yang berkomitmen kuat dalam mendukung Program Pemerintah menuju Indonesia emas.

(Rama)

Presiden Prabowo Subianto: Penegakan Hukum Harus Berhati Nurani, Jangan Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan perlunya penegakan hukum di Indonesia yang adil dan berhati nurani, serta menghindari praktik “tumpul ke atas, tajam ke bawah.” Menurutnya, menghukum masyarakat kecil dengan hukuman yang lebih berat adalah perbuatan zalim.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada hari Senin.

Presiden Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa kasus hukum yang menimpa masyarakat kecil, seperti penangkapan seorang anak SD karena mencuri ayam dan seorang ibu yang ditangkap karena mencuri pohon.

“Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa ada apa ngejar, iya kan. Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu, ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Baca juga Kejaksaan Agung Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Kasus Korupsi CPO Sebesar Rp13,255 Triliun

Presiden meminta seluruh jajaran penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, untuk memiliki hati dan empati, serta berpihak membela rakyat kecil yang lemah.

“Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim itu, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu,” tegasnya.

Presiden Prabowo bahkan menceritakan bahwa ia telah memanggil anak SD tersebut ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, dan memberikannya beasiswa sebagai bentuk kepedulian.

Kepala Negara berharap peristiwa penegakan hukum yang tidak adil tersebut tidak terulang lagi. Apalagi, di tengah perkembangan teknologi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengadukan berbagai peristiwa, bahkan langsung kepada Presiden.

“Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke Presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya.

Baca juga Poltracking: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Merata di Seluruh Wilayah Indonesia

Saya harus membela mereka, saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela, membela yang lemah,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran terkait, khususnya Kejaksaan Agung, atas kegigihan dan kerja kerasnya dalam bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan.

Presiden meyakini bahwa seluruh penegak hukum di Indonesia memiliki keberanian untuk mengelola kekayaan negara dengan baik demi kesejahteraan rakyat.

Sumber :
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Presiden RI
Jakarta.

Kejaksaan Agung Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Kasus Korupsi CPO Sebesar Rp13,255 Triliun

Jakarta,  JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia secara resmi menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dan turunannya senilai Rp13,255 triliun kepada negara.

Penyerahan uang pengganti ini dilaksanakan secara simbolis di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya.

Baca juga Riverside Forest FC Juara Liga 4 Piala Bandung Utama 2025, Gulung Bina Pakuan 5-0 Kompetisi Amatir Bangkit, Pemkot Bandung Janjikan Liga 4 Jadi Agenda Rutin

Meskipun nilai total yang diserahkan mencapai Rp13,255 triliun, Jaksa Agung menjelaskan bahwa dalam penyerahan simbolis hari ini, uang yang ditunjukkan hanya sebesar Rp2,4 triliun dikarenakan adanya keterbatasan tempat.

Uang pengganti tersebut berasal dari tiga grup perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi CPO ini, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Rincian Pengembalian dan Status Kekurangan Dana

Total kerugian perekonomian negara akibat kasus korupsi CPO ini sejatinya mencapai Rp17 triliun. Adapun rincian uang pengganti yang telah dikembalikan hingga saat ini adalah:

  1. Wilmar Group: Rp11,88 triliun
  2. Musim Mas Group: Rp1,8 triliun
  3. Permata Hijau Group: Rp1,86 miliar
  4. Total Pengembalian: Rp13,255 triliun

Jaksa Agung mengungkapkan bahwa terdapat selisih uang sebesar Rp4,4 triliun yang masih belum dikembalikan oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Kedua grup tersebut mengajukan penundaan pembayaran.
Sebagai jaminan atas kekurangan dana tersebut, Kejagung meminta kedua grup perusahaan untuk menyerahkan aset berupa kebun sawit.

“Karena situasinya, mungkin perekonomian, kami bisa menunda, tetapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan kelapa sawit kepada kami. Jadi, kebun sawitnya, perusahaannya, adalah menjadi tanggungan kami untuk yang Rp4,4 triliun-nya,” terang Jaksa Agung.

Baca juga Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Rayakan Setahun Pemerintahan, Paparkan Capaian dan Prioritas

Meskipun demikian, Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejagung akan tetap menuntut agar kedua grup tersebut membayar kekurangannya tepat waktu, guna menghindari berkepanjangan dan memastikan kerugian segera dikembalikan kepada negara.

Penegakan Keadilan Ekonomi untuk Rakyat

Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup dengan menyatakan bahwa keberhasilan Kejagung dalam memulihkan kerugian negara ini bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

“Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat,” tutup Jaksa Agung.(*)

Riverside Forest FC Juara Liga 4 Piala Bandung Utama 2025, Gulung Bina Pakuan 5-0 Kompetisi Amatir Bangkit, Pemkot Bandung Janjikan Liga 4 Jadi Agenda Rutin

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Riverside Forest FC tampil perkasa dan memastikan diri sebagai juara Liga 4 Piala Bandung Utama 2025 setelah menundukkan Bina Pakuan dengan skor telak 5–0 pada laga final yang digelar di Stadion Sidolig, Minggu (19/10).

Kemenangan ini menutup rangkaian turnamen amatir yang disambut antusias oleh ribuan suporter di Kota Bandung.

Sejak kick-off, Riverside Forest langsung mengambil inisiatif serangan dan mendominasi permainan. Keunggulan cepat membuat mereka semakin percaya diri, sementara Bina Pakuan kesulitan keluar dari tekanan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 5–0 menegaskan superioritas Riverside di partai puncak.

Ribuan pasang mata dari berbagai wilayah Kota Bandung memadati tribun Stadion Sidolig sejak sore hari, menyaksikan atmosfer persaingan yang kental. Bina Pakuan harus puas sebagai runner-up, sementara posisi juara ketiga diraih tim Fanshop yang mengalahkan UPI pada perebutan tempat ketiga.

Baca juga Poltracking: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Merata di Seluruh Wilayah Indonesia

Komitmen Pembinaan dari Wali Kota
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, turut hadir menyaksikan pertandingan dan menyerahkan trofi kepada para pemenang.

Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta dan pendukung, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjadikan Liga 4 sebagai agenda rutin pembinaan sepak bola.

“Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan Liga 4 Piala Bandung Utama 2025. Selamat kepada Bina Pakuan sebagai runner up dan Riverside sebagai juara pertama.

Pemerintah Kota Bandung berjanji tahun depan 2026 akan ada lagi Liga 4,” ujar Farhan.

Baca juga Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Rayakan Setahun Pemerintahan, Paparkan Capaian dan Prioritas

Farhan menilai turnamen ini adalah motor kebangkitan kompetisi amatir yang berbasis kecamatan, yang bertujuan melahirkan local heroes baru dan menghidupkan kembali budaya sepak bola di tingkat akar rumput.

“Setiap klub mewakili wilayahnya. Ini akan melahirkan kebanggaan lokal sekaligus menghidupkan atmosfer seperti era perserikatan. Klub yang bertanding ini kan mewakili kecamatan, jadi ada kebanggaan kedaerahan yang hidup kembali,” jelasnya.

Menyadari sepak bola sebagai olahraga paling populer dan memiliki kekuatan sosial besar, Farhan menegaskan Pemkot Bandung berkomitmen memberi ruang kompetisi berjenjang, mulai dari tingkat amatir hingga pembinaan usia muda.

Ia menyebut Liga 4 sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter dan pembangunan olahraga di Kota Bandung.

Baca juga Asia Afrika Festival Dinilai Kemenparekraf sebagai Event Ideal yang Lengkap dan Berkelanjutan

Penghargaan Individu dan Dukungan Kemanusiaan

Pada kesempatan yang sama, panitia juga mengumumkan sejumlah penghargaan individu:

  • Top Skor: Enjang Rohiman (Fanshop) dengan 12 gol.
  • Pemain Terbaik: Rifki Dika Tama (Riverside Forest FC).
  • Best Goalkeeper: M. Fadli (Riverside Forest FC), yang tampil gemilang dan menggagalkan dua penalti di laga final.
  • Best Supporter: Born Dead Brigade, kelompok suporter Riverside Forest FC.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Farhan juga menyampaikan pesan kemanusiaan.

Ia menyebut bahwa semangat kejuaraan ini juga menjadi bentuk solidaritas moral warga Bandung bagi Palestina.

“Kita tunjukkan semangat kejuaraan ini juga sebagai dukungan moral kita untuk Palestina,” tutupnya.

Dukungan terhadap sepak bola lokal ini juga disebut Farhan sejalan dengan agenda pembinaan olahraga di tingkat provinsi, di mana Bandung akan mengambil peran dalam gelaran Liga Jawa Barat yang akan dibuka di Garut dalam waktu dekat.

(Diskominfo Kota Bandung)

Poltracking: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Merata di Seluruh Wilayah Indonesia

Jakarta,  JURNAL TIPIKOR – Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun terakhir tersebar merata di semua wilayah di Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, dalam rilis survei secara daring pada Minggu, 19 Oktober 2025, menyatakan, “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah.”

Secara garis besar, survei ini mencatat 78,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, yang terdiri dari 9,8 persen sangat puas dan 68,3 persen cukup puas. Sementara itu, 19,3 persen responden menyatakan tidak puas.

Baca juga Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Rayakan Setahun Pemerintahan, Paparkan Capaian dan Prioritas

Kepuasan Tertinggi di Jawa Timur dan Luar Jawa

Berdasarkan wilayah, tingkat kepuasan tertinggi dicatatkan di Jawa Timur dengan 85,4 persen. Disusul oleh Kalimantan (83,9 persen) dan Sumatera (83,2 persen). Di wilayah lain, kepuasan juga tinggi: Jawa Barat (78,7 persen), Jakarta-Banten (77,1 persen), Sulawesi (72,4 persen), Jawa Tengah-DIY (70,7 persen), Bali-Nusa Tenggara (67,2 persen), dan Maluku-Papua (63,1 persen).

Alasan Kepuasan dan Ketidakpuasan
Responden yang merasa puas menyebutkan alasan utama, yaitu:

  1. Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa (18,8 persen).
  2. Bantuan pemerintah tepat sasaran (12,3 persen).
  3.  Program MBG (10,4 persen).
    Di sisi lain, responden yang tidak puas menyampaikan alasan utama terkait isu ekonomi:
  4. Ekonomi belum stabil (26,7 persen).
  5. Bantuan tidak tepat sasaran (15,7 persen).
  6. Kasus korupsi (8,9 persen).

“Lima alasan ini yang kami rekam penting masukan buat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hanta.

Baca juga Kejaksaan Agung Sita Rumah Tersangka TPPU dan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Mohammad Riza Chalid

Tingkat Kepuasan Berdasarkan Bidang
Survei ini juga mengukur tingkat kepuasan di berbagai bidang, dengan hasil tertinggi pada:

  1. Pendidikan (79 persen).
  2. Kesehatan (76,6 persen).
  3. Pertahanan dan Keamanan (75,5 persen).

Bidang yang mencatat tingkat kepuasan terendah adalah Ekonomi dengan 57,4 persen. Bidang lainnya, Hukum dan Pemberantasan Korupsi (68,2 persen) serta Politik dan Stabilitas Nasional (65,7 persen) juga berada di bawah 70 persen.

“Dari semua bidang-bidang, itu bidang ekonomi yang selalu paling rendah, yaitu 57,4 persen tingkat kepuasan di bidang ekonomi. Ini mungkin menjadi saran masukan pada pemerintahan sekarang yang menjadi penilaian publik,” pungkas Hanta.

Metodologi Survei

Survei Poltracking Indonesia ini dilakukan pada tanggal 3–10 Oktober 2025 dengan populasi Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.220 orang.

Wawancara dilakukan secara tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

(Antara)

Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Rayakan Setahun Pemerintahan, Paparkan Capaian dan Prioritas

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada hari Senin, 20 Oktober 2025.

Sidang ini digelar bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Sidang Kabinet Paripurna besok akan menjadi momentum bagi Presiden untuk memaparkan secara rinci berbagai capaian yang telah berhasil diraih pemerintah, serta program-program prioritas yang telah terealisasi dan dampaknya bagi masyarakat.

“Nanti besok akan ada Sidang Kabinet Paripurna, nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Seskab Teddy usai meninjau program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Minggu (19/10/2025).

Baca juga Kejaksaan Agung Sita Rumah Tersangka TPPU dan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Mohammad Riza Chalid

Teddy menekankan bahwa dalam satu tahun terakhir, banyak program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga mengungkapkan keyakinan bahwa seluruh program tersebut akan terus diarahkan menuju perbaikan yang lebih baik, sejalan dengan harapan dan cita-cita Presiden.

“Ke depannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” tambahnya.

Baca juga Asia Afrika Festival Dinilai Kemenparekraf sebagai Event Ideal yang Lengkap dan Berkelanjutan

Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi pertemuan penting bagi jajaran Kabinet Merah Putih, menyusul Sidang Paripurna terakhir yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2025.

Masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh tepat pada 20 Oktober 2025, menandai satu tahun sejak keduanya dilantik di Gedung DPR/MPR, di hadapan para legislator serta Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.(*)

Kejaksaan Agung Sita Rumah Tersangka TPPU dan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Mohammad Riza Chalid

JAKARTA,  – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyita satu unit rumah milik tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Mohammad Riza Chalid (MRC).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penelusuran aset.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan penyitaan terhadap satu bidang tanah beserta dan bangunan yang diduga merupakan hasil dan atau sarana kejahatan atas nama tersangka MRC,” kata Anang dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (18/10).

Baca juga Asia Afrika Festival Dinilai Kemenparekraf sebagai Event Ideal yang Lengkap dan Berkelanjutan

Anang menjelaskan bahwa langkah penyitaan ini bertujuan untuk memperkuat bukti keterlibatan Riza Chalid dalam kasus TPPU dan tindak pidana asal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Rumah yang disita berlokasi di Jalan Hang Lekir XI Blok H/2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bangunan tersebut tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anak dari Riza Chalid, Kanesa Ilona Riza.

Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung akan terus bergerak menelusuri aset hasil uang korupsi milik Riza guna memperkuat bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca juga “Pesuguhan: A Sensoritual Gastrodiplomacy” Hangatkan Asia Africa Youth Forum 2025 di Bandung

Diketahui, Muhammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Riza Chalid, salah satunya adalah menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina, yakni memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak, padahal PT Pertamina pada saat itu belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM.

Selain jeratan kasus korupsi, Riza juga dijerat dengan kasus TPPU sejak 11 Juli 2025. Saat ini, Kejaksaan Agung tengah memburu keberadaan bos minyak tersebut lantaran yang bersangkutan diketahui tidak berada di Indonesia.

(Azi)

Asia Afrika Festival Dinilai Kemenparekraf sebagai Event Ideal yang Lengkap dan Berkelanjutan

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Asia Afrika Festival (AAF) di Kota Bandung mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) karena dinilai sebagai contoh ideal penyelenggaraan acara yang lengkap dan berkelanjutan.

Festival ini dianggap telah memenuhi empat unsur penting yang harus dimiliki sebuah event berhasil.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Rizky Handayani Mustafa, mengungkapkan bahwa AAF merupakan event yang komplet karena memiliki empat unsur utama, yaitu:

  1. Hiburan (Entertainment): Mampu menarik minat dan antusiasme masyarakat.
  2. Pembelajaran (Education): Memberikan nilai tambah dan memperkaya wawasan.
  3. Keterlibatan (Engagement): Menghadirkan partisipasi dari berbagai daerah dan negara.
  4. Pemberdayaan (Empowerment): Memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

“Sebuah event yang berhasil harus punya keempat unsur itu agar memberi manfaat nyata,” ujar Rizky Handayani.

Baca juga “Pesuguhan: A Sensoritual Gastrodiplomacy” Hangatkan Asia Africa Youth Forum 2025 di Bandung

Lebih lanjut, festival tahun ini menunjukkan komitmennya sebagai event ramah lingkungan (sustainable event) dengan menyediakan water station untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional pariwisata yang menjadikan sustainability sebagai prinsip utama.
Selain aspek keberlanjutan,

Kemenparekraf juga mendorong agar AAF dapat terus dikembangkan sebagai event berbasis Intellectual Property (IP). Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan budaya yang diselenggarakan dapat memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami ingin kolaborasi ini membuat Indonesia naik kelas sebagai destinasi event internasional,” tegas Rizky.

Baca juga Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Rizky Handayani berharap festival ini dapat mendorong peningkatan signifikan dalam kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, serta meningkatkan pengeluaran wisatawan (spending).

“Siapa pun yang datang ke Bandung pasti membeli makanan, oleh-oleh, dan produk khas. Bandung sudah jadi pusat inovasi kuliner dan cinderamata,” pungkasnya, sembari menambahkan,

“Semoga festival ini terus memberi dampak nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bandung dan sekitarnya.”

(Diskominfo Kota Bandung)

Kemeriahan Asia Africa 2025 di Bandung Sedot Antusiasme Tinggi Warga dan Delegasi Internasional

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Perhelatan akbar Konferensi Asia Afrika (KAA) 2025 di Kota Bandung menyedot antusiasme luar biasa dari masyarakat yang memadati kawasan Jalan Asia Afrika pada Sabtu malam (18/10).

Kemeriahan acara ini semakin memperkuat posisi Bandung sebagai kota sejarah yang lekat dengan semangat solidaritas global.

Acara dibuka dengan meriah oleh penampilan tarian energik dari Ega Robot Ethnic Percussion asal Kota Kembang, menambah semarak perhelatan Asia Africa Forum (AAF) 2025.

Antusiasme datang dari berbagai kalangan, termasuk Engkus Kusnadi (65), seorang warga yang hadir bersama isteri dan cucunya. “Meriah banget ini, saya ajak isteri dan cucu ke sini sambil kulineran,” tuturnya di Jalan Asia Afrika.

Baca juga Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Ia memanfaatkan momentum ini sebagai sarana “healing” yang ekonomis, cukup dengan datang dan menikmati berbagai pagelaran kesenian sambil jajan.
Warga lainnya, Nadya (29), menilai AAF 2025 ini begitu meriah dan memuji Kota Bandung yang selalu menghadirkan acara unik dan menarik.

“Seru ini, apalagi dengan Bandung dikenal sebagai kota sejarah Asia Afrika, jadi lebih lekat lagi sambil edukasi,” ungkapnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi magnet bagi masyarakat lokal, tetapi juga dihadiri oleh delegasi-delegasi dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Rwanda, Arab Saudi, Guinea, Bangladesh, Seychelles, Egypt, Bahrain, Thailand, Libya, Algeria, Srilanka, Jordan, hingga India.

Baca juga “Pesuguhan: A Sensoritual Gastrodiplomacy” Hangatkan Asia Africa Youth Forum 2025 di Bandung

Tak hanya itu, AAF 2025 turut dimeriahkan oleh seni budaya dari perwakilan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, menunjukkan kekayaan budaya Nusantara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Y. Ahmad Brilyana, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa tingginya antusiasme ini menunjukkan bahwa semangat dan nilai-nilai KAA masih relevan dan dihidupi oleh masyarakat, sekaligus memperkuat citra Bandung sebagai destinasi budaya dan sejarah dunia.

(Diskominfo Kota Bandung)