Skandal Menganga di BUMD Kota Bandung: Dugaan Jual Beli Jabatan Bayangi Perumda Tirtawening!

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Praktek kotor dugaan jual/beli jabatan, yang kini tengah menjadi sorotan tajam dan telah masuk Tahap Penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Bandung di lingkungan internal Pemkot, disinyalir telah merembet dan menggerogoti jantung BUMD Kota Bandung, Perumda Tirtawening, hal tersebut diungkapkan  ardi wibowo, ketua Cakra Crisis Center, kepada Jurnal Tipikor, Senin (15/12).

Lanjutnya, Dugaan skandal ini mencuat ke publik, mencoreng prinsip-prinsip Good Governance dan mencederai ratusan pegawai berprestasi yang karirnya terhambat hanya karena “tidak memiliki uang” meski kompetensi dan profesionalisme mereka tak diragukan.

Indikasi Kuat Transaksional: Penundaan dan Penambahan Jabatan

Sorotan utama diarahkan pada Perumda Tirtawening, di mana keterlambatan pelaksanaan proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas diiringi isu santer keinginan Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk menambah jumlah Direksi dari 4 menjadi 5 orang.

Baca juga “PENUNJUKAN PLT. DIRUT PERUMDA TIRTAWENING EKS-PENSIUNAN: ANCAMAN MAL ADMINISTRASI! BPKP Tuntut KPM Batalkan Keputusan yang Diduga Kuat Menyalahi Aturan”

Langkah ini secara terang-terangan dipertanyakan: Apakah penambahan pos pejabat ini murni kebutuhan organisasi atau semata-mata karpet merah untuk politik transaksional?

Manuver Kontroversial Plt. Direksi: Pengangkatan Pejabat Janggal

Untuk memuluskan dugaan agenda transaksional, Plt. Direksi Perumda Tirtawening dituding telah melakukan serangkaian pengangkatan pejabat tanpa proses dan prosedur yang transparan, menciptakan kegaduhan internal dengan aroma nepotisme dan deal-deal di balik layar.

Temuan yang paling mencolok dan mengundang pertanyaan besar meliputi:

  1. Tiga Jabatan Ganda dengan Gaji Fantastis: Seorang karyawati diangkat sekaligus dalam 3 (tiga) Jabatan Direksi (Direktur Umum, Direktur Pelayanan, dan Direktur Teknik), dengan imbalan gaji yang disinyalir mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
  2. Senior Manajer Super-Rangkapan: Karyawati lain diangkat dalam 3 (tiga) jabatan setingkat Senior Manajer (Senior Manajer K3LH, Plt. Sekretaris Perusahaan, dan Komite Unit Bisnis) dengan gaji yang juga dikategorikan fantastis.
  3. Pensiunan Menduduki Jabatan Aktif: Oknum pegawai yang telah mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) diangkat dalam Jabatan Definitif sebagai Senior Manajer SDM. Pengangkatan ini dinilai melanggar peraturan dan kepatutan karena posisi tersebut seharusnya hanya diisi oleh pegawai yang masih aktif.
  4. Rekam Jejak Bermasalah Promosi Kilat: Seorang oknum dengan pangkat Peneliti Madya, yang diduga pernah terlibat dalam praktek penggelapan uang perusahaan di unit air limbah, diangkat sebagai Plt. Senior Manajer STI.

Pengangkatan ini dipertanyakan karena mengabaikan pegawai lain dengan pangkat lebih tinggi (Peneliti Utama) di internal unit tersebut.

Baca juga IPAR Bongkar Skandal Potongan: Dugaan Setoran Tunjangan Sertifikasi Guru Kemenag Mengalir ke Rekening Pribadi!

Tuntutan Tegas: Transparansi atau Proses Hukum!

Kami menduga keras bahwa praktek jual/beli jabatan di Kota Bandung kini telah meluas hingga ke BUMD, dengan Perumda Tirtawening sebagai korban nyata dari kepentingan politik dan bisnis kotor.

Oleh sebab itu, kami menuntut: KPM dan Manajemen Perumda Tirtawening wajib segera memberikan penjelasan dan klarifikasi publik, disertai bukti-bukti konkret bahwa seluruh proses pengangkatan pejabat tersebut telah sesuai prosedur, etika, dan prinsip Good Corporate Governance (GCG), Tegas Ardi

Jika tuntutan transparansi ini diabaikan, kami akan tanpa ragu meneruskan perkara dugaan transaksi jual/beli jabatan di Perumda Tirtawening ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH), mendesak agar segera ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan penyidikan, serupa dengan kasus jual/beli jabatan yang kini bergulir di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Tujuannya jelas: Memastikan BUMD hadir untuk melayani rakyat, bukan menjadi ladang transaksi politik bagi sekelompok elite, Tutupnya

(Her)

IPAR Bongkar Skandal Potongan: Dugaan Setoran Tunjangan Sertifikasi Guru Kemenag Mengalir ke Rekening Pribadi!

DEPOK, JURNAL TIPIKOR  – Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR) melayangkan sorotan tajam atas dugaan praktik pemotongan tunjangan sertifikasi yang menimpa sejumlah guru Agama Kristen di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok.

Praktik ini diduga melibatkan oknum yang terafiliasi dengan struktur Kemenag setempat, dengan bukti transfer dana yang diminta disetorkan ke rekening pribadi.

Ketua Umum IPAR, Obor Panjaitan, menegaskan bahwa praktik tersebut adalah bentuk penyimpangan serius terhadap tata kelola keuangan negara dan hak guru. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya bukti transfer, komunikasi tertulis, serta kesaksian para guru yang mengaku diminta menyetor sejumlah uang setiap kali dana sertifikasi dicairkan.

“Ini bukan soal besar atau kecilnya uang, tetapi soal tata kelola negara. Tunjangan sertifikasi adalah hak guru yang bersumber dari keuangan negara. Jika ada permintaan setoran ke rekening pribadi tanpa dasar hukum, maka itu bermasalah,” ujar Obor, Sabtu (13/12).

Baca juga Harta Kekayaan Bupati Pesawaran Nanda Indira Diperiksa Kejati Lampung Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Dendy Ramadhona

Dalih “Sukarela” Dimentahkan IPAR
Meskipun pihak terkait mengklaim pungutan ini bersifat “sukarela”, IPAR mencatat setoran tersebut dilakukan secara berulang dan terstruktur, mengikuti siklus pencairan tunjangan.

Obor Panjaitan menolak keras dalih sukarela tersebut, mengingat adanya relasi kuasa antara pejabat dan guru, serta ketiadaan dasar hukum tertulis.

“Dalam hukum administrasi negara, Obor menegaskan, tidak dikenal istilah sumbangan sukarela yang diminta oleh pejabat kepada penerima layanan publik, apalagi jika: ”

  1. Memiliki pola dan dilakukan berulang.
  2. Dikaitkan langsung dengan proses pencairan hak negara.
  3. Disalurkan melalui rekening pribadi (inisial RN) yang diketahui memiliki posisi dalam struktur pelayanan keagamaan Kemenag Kota Depok.

“Jika memiliki pola, dilakukan berulang, dan dikaitkan dengan proses sertifikasi, maka dalih sukarela tidak dapat dijadikan pembenaran,” tegasnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Kawal Ketat Implementasi Dana Desa di Bali, Target Nol Korupsi 2028

Laporan Resmi dan Desakan Audit Internal

IPAR juga menyayangkan adanya upaya nonformal yang mengarah pada permintaan agar persoalan ini tidak diberitakan, yang menurut mereka justru memperkuat urgensi pengawasan publik.

Atas temuan ini, IPAR memastikan akan segera melayangkan laporan resmi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Kami mendorong Kementerian Agama melakukan audit internal dan penertiban serius. Ini penting untuk melindungi hak guru sekaligus menjaga integritas institusi,” pungkas Obor.

Ditegaskan kembali, dalam sistem administrasi negara, pejabat atau pihak yang berada dalam rantai kewenangan pelayanan publik dilarang menerima uang apa pun dari penerima layanan melalui rekening pribadi. Setiap penerimaan dana negara wajib memiliki dasar hukum, mekanisme resmi, dan pertanggungjawaban institusional.

(Red)
Narahubung:
Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR)
Ketua Umum: Obor Panjaitan

Serma Sunarto, Babinsa Desa Sundawenang Dukung Gerakan Hijau Bersama Melalui Penanaman Pohon

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Babinsa Desa Sundawenang, Serma Sunarto, anggota Koramil 0607-12/Parungkuda, melaksanakan kegiatan Gerakan Hijau Bersama berupa penanaman pohon sebagai upaya mendukung lingkungan yang berkelanjutan yang berlokasi di Kp. Sirna Bakti RT. 51 RW. 21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (14/12/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerusakan alam khususnya di wilayah Desa Sundawenang.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain
Ketua Umum JARNAS-PH (Jaringan Nasional Pemuda Hijau) Dr. Borlak, S.SOS.,M.M., Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, S.H.,M.M.,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Nunung Nurhayati, S.Sos.,KP.,M.Si., Forkopimcam Parungkuda,Camat Bojonggenteng, Kepala Desa Sundawenang, OKP, para Pelajar dan Warga Desa Sundawenang.

Baca juga Kapolsek Parungkuda Hadiri Acara Penanaman Pohon Yang Digelar Jarnas‑PH di Kampung Sirnabakti

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum JARNAS-PH, Dr. Borlak, menyampaikan
“Gerakan Hijau Bersama ini merupakan wujud nyata kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman pohon hari ini adalah investasi alam bagi generasi yang akan datang,” ujar Dr. Borlak.

Sementara itu, Danramil 0607-12/Parungkuda menyampaikan bahwa TNI melalui Koramil dan Babinsa akan selalu siap mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kami mendukung penuh kegiatan penanaman pohon ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan alam serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di wilayah binaan,” tegas Danramil Parungkuda.

Bac juga Jarnas-PH Sukabumi Gelar Kegiatan Penanaman Pohon Di Sundawenang Parungkuda Dihadiri Sekda Sukabumi

Camat Parungkuda juga mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan Gerakan Hijau Bersama ini mencerminkan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI-Polri, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Semoga pohon yang ditanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan Desa Sundawenang,” ungkap Camat Parungkuda.

Babinsa Desa Sundawenang Serma Sunarto menegaskan, bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI AD terhadap kelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat.

(Rama)

Kapolsek Parungkuda Hadiri Acara Penanaman Pohon Yang Digelar Jarnas‑PH di Kampung Sirnabakti

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Kapolsek Parungkuda, AKP. Erman, S.H., turut serta dalam acara penanaman pohon yang diselenggarakan oleh Jarnas‑PH di Kp. Sirnabakti Rt 51 Rw 21, Kanan Kiri Sungai (Kakisu) Cipamatutan, Sub DAS Cicatih, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Minggu (14/12/2025).

Kegiatan yang melibatkan Forkopimda, Forkopimcam Parungkuda, Forkopimcam Bojonggenteng, OKP, Warga, para Pelajar, dan sejumlah organisasi lingkungan yang diberi tema "Gerkan Hijau Bersama Penanaman Pohon Untuk Lingkungan Berkelanjutan" itu bertujuan memperkuat penghijauan di daerah aliran sungai Sub DAS Cicatih.

AKP.  Erman, menyampaikan peran aktif kepolisian dalam mendukung program pelestarian alam.

"Kami dari kepolisian berkomitmen membantu menjaga kelestarian lingkungan, karena keamanan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya sangat bergantung pada alam yang sehat," ujarnya.

Baca juga Jarnas-PH Sukabumi Gelar Kegiatan Penanaman Pohon Di Sundawenang Parungkuda Dihadiri Sekda Sukabumi

AKP. Erman pun berpesan, supaya pohon-pohon yang sudah ditanam dapat dijaga dan dirawat dengan baik agar dapat tumbuh dan cepat besar sehingga dapat dirasakan manfaatnya.Ia pun berharap, aksi serupa dapat terus berlanjut demi menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Sukabumi.

“Saya himbau dan berpesan kepada masyarakat agar dapat menjaga pohon yang sudah ditanam supaya ke depan dapat dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh kita tapi juga oleh anak cucu kita dimasa depan,” pungkasnya.

(Rama)

Jarnas-PH Sukabumi Gelar Kegiatan Penanaman Pohon Di Sundawenang Parungkuda Dihadiri Sekda Sukabumi

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Jaringan Nasional Pemuda Hijau (Jarnas-PH) Sukabumi menggelar kegiatan Gerakan Hijau Bersama "Penanaman Pohon Untuk Lingkungan Berkelanjutan", sebagai bentuk dari Penanaman pohon, edukasi lingkungan, dan aksi kolaboratif pemuda yang berlokasi di Kp. Sirnabakti Rt. 51 Rw. 21, Kanan Kiri Sungai (Kakisu) Cipamatutan Sub DAS Cicatih, Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (14/12/2025).

Acara dihadiri Bupati Sukabumi yang diwakili Sekda H. Ade Suryaman, S.H.,M.M., Pengurus Pusat JNPH,  DR. G. Borlak, S.SOS.,M.M., beserta jajaran, Forkopimda, Forkopimcam Parungkuda, Forkopimcam Bojonggenteng, OKP, para pelajar, masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan tersebut digelar karena sejalan dengan program penghijauan nasional maupun daerah dalam mendukung pelestarian lingkungan serta meningkatkan peran pemuda dalam aksi keberlanjutan.

Baca juga Kadis DLH Kabupaten Sukabumi Hadiri Acara Gerakan Hijau Bersama Penanaman Pohon Untuk Lingkungan Berkelanjutan di Kp. Sirnabakti

Pengurus Pusat Jaringan Nasional Pemuda Hijau (PP JNPH), DR. G. Boerlak, S.Sos.,M.M., menyampaikan bahwa, Jaringan Nasional Pemuda Hijau (Jarnas-PH) mengajak seluruh Pemuda Indonesia untuk menjadi bagian dari gerakan nyata menyelamatkan bumi melalui kegiatan Penanaman Pohon Untuk Lingkungan Berkelanjutan.

“Kegiatan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap krisis lingkungan yang semakin nyata yaitu deforestasi, degradasi lahan, banjir, longsor, hingga dampak perubahan iklim. Sebagai agen perubahan, pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk bertindak sekarang demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,”ujarnya.

Lanjutnya, untuk target besar kegiatan ini yaitu menanam minimal 1.000 pohon di tiga wilayah Jawa Barat diantaranya Cirebon, Bogor, dan Sukabumi, sekaligus memperkuat jejaring pemuda peduli lingkungan di tingkat daerah hingga Nasional.

Baca juga Harta Kekayaan Bupati Pesawaran Nanda Indira Diperiksa Kejati Lampung Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Dendy Ramadhona

“Saya berharap, dengan terlaksananya kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat konservasi, mempertemukan para pemangku kepentingan, akademisi, komunitas, dan juga generasi muda untuk berdiskusi, berbagi inspirasi, serta membangun komitmen bersama demi pelestarian alam untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan,”tutup Boerlak.

Dilokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Ade Suryaman, S.H.,M.M., menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Jarnas-PH atas kegiatan penanaman pohon yang digelar di wilayah Kabupaten Sukabumi.

“Saya atasnama pribadi dan Pemkab Sukabumi mengucapkan terimakasih kepada Jarnas-PH sudah membantu untuk menanam pohon di kabupaten sukabumi khususnya dikecamatan parungkuda,” ucapnya.

Baca juga Puluhan Pegawai BPK Jateng-DIY Diusir dari Museum Keraton Surakarta

Ade Suryaman pun berharap agar kedepannya penanaman pohon bisa tersebar kewilayah-wilayah yang lain di Sukabumi.

“Semoga kedepannya tidak hanya di wilayah sini tetapi bisa disebar ke wilayah-wilayah yang lain. Kita tau bersama, bahwa hari ini bukan hanya diwilayah Kabupaten Sukabumi tapi juga diwilayah Sumatra dan Aceh sudah kejadian banjir. Termasuk, di Kabupaten Sukabumi kemarin tgl 4 Desember terjadi banjir di Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak dan ada beberapa kecamatan yg lain.dengan penanaman pohon mudah mudahan bisa mengurangi hal tersebut dimasa yang akan datang,” pungkasnya.

Adapun tujuan digelarnya kegiatan tersebut diantaranya, Memberikan peran pemuda sebagai agen perubahan dalam penghijauan berkelanjutan, Menambah jumlah pohon di area yang membutuhkan penghijauan, Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, Memberikan edukasi tentang perawatan pohon yang berkelanjutan, dan Memperkuat semangat kolaboratif para pihak yaitu Pemerintah, Dunia Usaha, akademisi, LSM/NGO, Komunitas, Insan Media, dan juga Masyarkat.

(Rama)

Kadis DLH Kabupaten Sukabumi Hadiri Acara Gerakan Hijau Bersama Penanaman Pohon Untuk Lingkungan Berkelanjutan di Kp. Sirnabakti

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, S.Sos.,KP.,M.Si.,hadir dalam acara “Gerakan Hijau Bersama Penanaman Pohon Untuk Lingkungan Berkelanjutan” yang berlangsung di Kp. Sirnabakti, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (14/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh pelajar, warga setempat, serta perwakilan lembaga dan OPD.

Gerakan menanam pohon di Indonesia telah menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, penebangan liar, dan kebakaran hutan, gerakan menanam pohon menjadi salah satu langkah paling nyata dalam menjaga kelestarian alam serta mengurangi dampak pemanasan global.

Kepala Dinas DLH Kab. Sukabumi, Nunung Nurhayati, S.Sos.,KP.,M.Si. (Poto : Dok. Jurnal Tipikor)

Saat diwawancara awak media jurnaltipikor.com/ dilokasi, Kadis DLH Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, menyampaikan akan pentingnya penanaman pohon sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

"Kegiatan hari ini sangat mendukung upaya kita untuk melindungi alam. Semoga tujuan dan cita‑cita ini dapat tercapai, sekaligus menjadi edukasi bagi anak‑anak pelajar dan juga masyarakat agar terus peduli pada lingkungan," ujarnya.

Baca juga Harta Kekayaan Bupati Pesawaran Nanda Indira Diperiksa Kejati Lampung Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Dendy Ramadhona

Nunung menambahkan, bahwa DLH Kabupaten Sukabumi secara rutin melaksanakan penanaman pohon setiap tahun, berkolaborasi dengan lembaga lain dan OPD.

“Saya berharap, pohon yang sudah ditanam dapat dijaga dengan baik sehingga alam tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita,” tutup Nunung.

Acara diakhiri dengan penanaman pohon bersama secara simbolis.

18 HARI PASCABENCANA, 82 DESA DI ACEH TENGAH MASIH TERISOLIR

Banda Aceh, JURNAL TIPIKOR – Upaya penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, masih menghadapi tantangan berat. Delapan belas hari setelah bencana banjir dan tanah longsor pada 25 November 2025, sebanyak 82 desa yang tersebar di tujuh kecamatan masih terisolir akibat terputusnya akses darat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah, Mustafa Kamal, pada Sabtu (13/12), mengonfirmasi bahwa akses untuk kendaraan roda empat belum sepenuhnya terbuka ke desa-desa tersebut.

“Ada 82 desa lagi yang memang belum bisa diakses menggunakan kendaraan roda empat,” ujar Mustafa Kamal.

Baca juga Harta Kekayaan Bupati Pesawaran Nanda Indira Diperiksa Kejati Lampung Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Dendy Ramadhona

Kesulitan Akses dan Distribusi Logistik

Kondisi akses yang parah menyebabkan distribusi bantuan logistik, terutama beras, menjadi sangat sulit. Pemerintah daerah kini sangat bergantung pada transportasi udara (heli dropping) untuk menyalurkan bantuan kepada puluhan ribu warga yang terdampak.

“Kesulitannya saat ini beras diangkut via udara. Ada yang sama sekali belum bisa diakses kecuali drop logistik pakai heli,” tambahnya.

Daerah yang masih sulit ditembus akses darat tersebut meliputi:

  • Kecamatan Bintang (20 desa)
  • Kecamatan Ketol (9 desa)
  • Kecamatan Celala (17 desa)
  • Kecamatan Kute Panang (3 desa)
  • Kecamatan Silihnara (3 desa)
  • Kecamatan Rusip Antara (11 desa)
  • Kecamatan Linge (19 desa)

Baca juga Puluhan Pegawai BPK Jateng-DIY Diusir dari Museum Keraton Surakarta

Secara total, kawasan yang terisolir ini dihuni oleh 54.975 warga yang kini sangat mengharapkan bantuan logistik dapat segera didistribusikan secara merata. Meskipun beberapa desa sudah bisa diakses dengan kendaraan roda dua, kondisi lumpur yang tebal tetap menjadi hambatan utama.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat pembersihan material longsor dan lumpur guna memulihkan akses darat sesegera mungkin.

(Red)

Harta Kekayaan Bupati Pesawaran Nanda Indira Diperiksa Kejati Lampung Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Dendy Ramadhona

BANDAR LAMPUNG, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memanggil dan memeriksa Bupati Pesawaran, Nanda Indira, terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan suaminya, Eks Bupati Pesawaran Dendy Ramadhona.

Pemeriksaan ini berfokus pada penelusuran aset dan harta kekayaan Nanda Indira yang terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Bupati Nanda Indira diperiksa oleh penyidik Kejati Lampung pada Kamis, 11 Desember 2025. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari kasus korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2022 yang menjerat Dendy Ramadhona dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 8,2 miliar.

Baca juga Puluhan Pegawai BPK Jateng-DIY Diusir dari Museum Keraton Surakarta

💰 Total Harta Kekayaan Mencapai Rp 11,7 Miliar Lebih

Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Bupati Nanda Indira tercatat mencapai Rp 11.770.407.708 (Rp 11,7 miliar lebih). Harta tersebut terbagi dalam lima kategori utama, yang kini menjadi fokus penyelidikan untuk mendalami dugaan keterkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan suaminya.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Nanda Indira:

Rincian Aset Tanah, Bangunan, dan Kendaraan

Penyidik Kejati Lampung dilaporkan menyoroti rincian aset Tanah dan Bangunan serta Alat Transportasi yang nilainya mendominasi total kekayaan Bupati Nanda Indira:
1. Harta Tanah dan Bangunan (Total Rp 9.630.000.000)
* Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/320 m2 di Bandar Lampung: Rp 1.400.000.000 (Hasil sendiri)
* Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di Bandar Lampung: Rp 2.215.000.000 (Warisan)
* Tanah Seluas 354 m2 di Bandar Lampung: Rp 885.000.000 (Hasil sendiri)
* Tanah Seluas 426 m2 di Bandar Lampung: Rp 2.215.000.000 (Hasil sendiri)
* Tanah dan Bangunan Seluas 505 m2/336 m2 di Bandar Lampung: Rp 2.915.000.000 (Hibah tanpa akta)
2. Harta Alat Transportasi dan Mesin (Total Rp 936.000.000)
* Mobil Toyota Alphard Tahun 2018: Rp 450.000.000 (Hasil sendiri)
* Mobil Merc Benz GL 400 AT (XI66) CKD Tahun 2014: Rp 370.000.000 (Hasil sendiri)
* Motor Yamaha Tahun 2015: Rp 6.000.000 (Hasil sendiri)
* Motor Harley Davidson Touring Tahun 2010: Rp 110.000.000 (Hasil sendiri)

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah ada aset yang diperoleh dari aliran dana hasil tindak pidana korupsi SPAM yang dilakukan oleh Dendy Ramadhona.

Hingga berita ini diturunkan, Kejati Lampung belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan terhadap Bupati Pesawaran Nanda Indira.(Red/Aswin TV)

SDN Tajurbuntu Menggelar Gotong Royong Opsih di Jeda SAS

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR-Gotong Royong Bersama untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Indah, SDN Tajurbuntu Menggelar Gotong Royong Bersama untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Indah
Jum’at, (12/12/2025)

SDN Tajurbuntu Kec. Pancalang mengadakan kegiatan gotong royong bersama siswa-siswi, para guru, wali murid dan staf sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan seluruh halaman sekolah dari sampah, rumput-rumput liar, dan segala macam kotoran yang menumpuk.

Dalam kegiatan gotong royong ini, seluruh siswa-siswi, bapak dan ibu guru bekerja sama untuk memungut sampah, mencabut rumput-rumput liar, dan membersihkan segala macam sampah yang menumpuk di seluruh area sekolah. Dengan semangat gotong royong, mereka bekerja dengan penuh kebersamaan dan keikhlasan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman.

Baca juga Puluhan Pegawai BPK Jateng-DIY Diusir dari Museum Keraton Surakarta

Juju Juhro, S.S,os selaku kepala Sekolah menuturkan. “Kegiatan gotong royong ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dengan membersihkan sampah dan mencabut rumput-rumput liar di seluruh area sekolah, lingkungan sekolah akan tampak lebih terawat dan menyenangkan. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan kepada siswa-siswi,” ujarnya.

Melalui kegiatan gotong royong ini, SDN Tajurbuntu Kec Pancalang ingin mengajarkan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan kepada seluruh warga sekolah. Dengan lingkungan sekolah yang bersih dan indah, siswa-siswi akan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar dengan baik.

(Deden)

Puluhan Pegawai BPK Jateng-DIY Diusir dari Museum Keraton Surakarta

Solo, JURNAL TIPIKOR — Puluhan pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah-DIY dilaporkan diusir dari Museum Keraton Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (13/12) sore, saat tengah melaksanakan pekerjaan revitalisasi dan konservasi.

Insiden ini terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, ketika petinggi Lembaga Dewan Adat (LDA)—kelompok yang mendukung SISKS Pakubuwana XIV Mangkubumi—sedang berada di Jakarta memenuhi undangan Kementerian Kebudayaan.

Kronologi Pengusiran dan Kunci Pintu Diganti
Menurut salah satu pegawai BPK X, Aldila, ia bersama tim yang berjumlah antara 20 hingga 25 orang sedang bertugas di dalam museum, meneruskan pekerjaan konservasi yang telah berjalan selama sebulan terakhir.

“Tiba-tiba beberapa oknum yang tidak kami kenal mengusir atau menyuruh kami pergi dari museum,” kata Aldila.

Baca juga Kejaksaan Agung Kawal Ketat Implementasi Dana Desa di Bali, Target Nol Korupsi 2028

Karena merasa situasi di dalam ruangan menjadi tidak nyaman, Aldila dan timnya memilih untuk menuruti permintaan tersebut dan segera keluar dari museum. Mereka mengaku tidak menerima penjelasan mengenai alasan pengusiran itu.

Setelah tim BPK X keluar, pintu Museum Keraton Surakarta kemudian dikunci dan digembok, menyebabkan peralatan dan bahan kerja mereka masih tertinggal di dalam.

“Mereka mengunci semua pintu dengan gembok. Peralatan kami semua, barang-barang kami masih ada di dalam,” tambahnya.

Aldila telah melaporkan peristiwa ini ke kantornya dan menunggu arahan lebih lanjut dari BPK Wilayah X.

Baca juga BAHAYA JUAL BELI JABATAN MENGANCAM BIROKRASI! BPKP: PELAKU DAN PENYUAP HARUS DIPENJARA, KARENA JELAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Bantahan dari Kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya

Secara terpisah, Juru Bicara SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, KPA Singonagoro, membantah bahwa telah terjadi pengusiran. Ia menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan adalah bagian dari upaya penggantian kunci-kunci Keraton agar kabinet bentukan SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, yang disebut Babadan, dapat bekerja dengan baik.

“Jadi tidak ada pengusiran. Bisa dilihat, orang-orang di sana masih ada kok,” ujar KPA Singonagoro.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya meminta pekerja dari BPK X untuk pulang lebih awal karena adanya rencana penggantian gembok pintu sebagai bagian dari pembenahan. “Tapi kalau pengusiran, tidak ada,” katanya.

KPA Singonagoro memastikan pihak SISKS Pakubuwana XIV Purbaya terbuka untuk berkoordinasi. Ia mempersilakan tim BPK X untuk kembali masuk ke museum dengan berkoordinasi bersama pengageng yang bersangkutan, seperti GKR Devi untuk urusan Museum.(*)