JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Tekanan integritas kembali menghantui pengelolaan dana jaminan sosial nasional. Pasca berakhirnya nota kesepahaman (MoU) antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2026, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, memimpin delegasi tinggi ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (8/7). Kunjungan ini bukan sekadar formalitas perpanjangan kerjasama, melainkan sinyal darurat untuk menutup celah fraud atau kecurangan dalam ekosistem pembiayaan kesehatan yang selama ini rentan disusupi praktik korupsi.
Prihati menegaskan bahwa keterlambatan dalam memperbarui payung hukum kerjasama tersebut menciptakan urgensi yang tidak bisa ditawar. “Kami sudah lama ber-MoU dan itu berakhir di Maret 2026 sehingga ada urgensi untuk segera melanjutkan. Kami hadir hari ini tentunya untuk memperpanjang itu,” ujar Prihati di hadapan media.
Di balik pernyataan diplomatis tersebut, tersirat pengakuan bahwa tanpa pengawasan ketat dari lembaga antirasuah, miliaran rupiah dana iuran peserta berpotensi bocor. Oleh karena itu, dalam MoU yang akan diperbaharui ini, BPJS Kesehatan berkomitmen melakukan pembersihan total terhadap praktik kecurangan. Kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga menindak tegas setiap indikasi penyimpangan.
Salah satu senjata baru yang akan diluncurkan adalah implementasi PANCEK (Panduan Cegah Korupsi) versi KPK. BPJS Kesehatan akan mengadopsi pedoman identifikasi risiko korupsi yang disusun bersama KPK untuk memetakan titik-titik rawan dalam rantai pelayanan kesehatan. Selain itu, jumlah penyuluh antikorupsi di internal BPJS akan ditambah secara signifikan dengan bantuan teknis dari KPK.
Namun, langkah paling krusial adalah penegakan ulang Whistleblowing System (WBS). Prihati membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelapor, sekaligus memberikan peringatan keras bagi oknum nakal. “Kami akan tegakkan lagi. Mana saja kasus yang harus sampai KPK, kami akan teruskan,” ancamnya tegas. Ini adalah pesan jelas bahwa BPJS Kesehatan tidak lagi bersedia menjadi “penampung” kasus-kasus yang seharusnya masuk ranah pidana korupsi.
Komitmen ini didasari oleh prinsip pertanggungjawaban moral dan legal atas dana publik. “Komitmen-komitmen tersebut dilakukan untuk meningkatkan integritas sekaligus mempertanggungjawabkan satu rupiah dana yang dikelola untuk kepentingan pembiayaan kesehatan,” tambah Prihati.
Baca juga BPKP: Disharmoni Kepemimpinan di Kota Bandung Jangan Sampai Mengorbankan Kepentingan Publik
Sikap tegas BPJS Kesehatan diamini oleh Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono. Ia mengonfirmasi bahwa kunjungan Dirut BPJS Kesehatan dan jajarannya memang bertujuan untuk meningkatkan intensitas kerja sama pencegahan korupsi. “Memang kedatangan Pak Dirut dan jajaran adalah dalam rangka peningkatan kerja sama antara KPK dengan BPJS Kesehatan, khususnya terkait dengan pencegahan antikorupsi,” kata Eko.
Dengan diperbaruinya MoU ini, mata publik kini tertuju pada eksekusi nyata. Apakah PANCEK dan WBS yang digembar-gemborkan mampu membendung kebocoran dana triliunan rupiah, atau hanya menjadi pajangan birokrasi baru? Waktu akan menjawab, namun satu hal pasti: era toleransi terhadap fraud di tubuh BPJS Kesehatan telah berakhir.
(Red)
