Bandung, JURNAL TIPIKOR– Menguatnya perhatian publik terhadap dinamika hubungan kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A.Tarmizi, S.E., menyampaikan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, perbedaan pandangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sesuatu yang wajar sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun apabila berkembang menjadi disharmoni yang berkepanjangan, maka dampaknya dapat meluas terhadap tata kelola pemerintahan.
“Dari perspektif kebijakan publik, masyarakat tidak memilih individu secara terpisah, melainkan memilih pasangan kepala daerah yang menawarkan visi, misi, dan program kerja secara bersama-sama. Oleh karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi bahwa seluruh janji politik yang disampaikan pada masa kampanye dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang solid dan saling mendukung,” ujar A.Tarmizi kepada Jurnal Tipikor, Rabu (8/7).
Menurutnya, dampak pertama dari disharmoni kepemimpinan biasanya dirasakan oleh birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi mengalami kebingungan dalam menerjemahkan arah kebijakan apabila koordinasi antarpimpinan tidak berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, hingga penyerapan anggaran yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, birokrasi berisiko mengalami fragmentasi loyalitas, di mana sebagian aparatur lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena khawatir terhadap dinamika politik internal. Situasi seperti ini dapat menurunkan efektivitas organisasi pemerintahan dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Dalam perspektif politik, disharmoni juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Publik tentu berharap energi pemerintah difokuskan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pengangguran, penataan kota, pengelolaan sampah, kemacetan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan investasi, bukan tersita oleh konflik internal elit pemerintahan,” tegasnya.
BPKP menilai bahwa janji politik bukan sekadar komitmen moral, tetapi merupakan kontrak politik antara kepala daerah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan langkah pemerintahan harus diarahkan pada pencapaian target-target pembangunan yang telah dijanjikan saat kampanye.
Di sisi lain, Ahmad Tarmizi menegaskan bahwa perbedaan pendapat tidak selalu berdampak negatif. Apabila dikelola secara profesional, perbedaan justru dapat menghasilkan kebijakan yang lebih matang melalui mekanisme diskusi, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang objektif. Yang harus dihindari adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi konflik yang menghambat jalannya pemerintahan.
BPKP mengajak seluruh unsur Pemerintah Kota Bandung untuk mengedepankan semangat kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan kolektif demi menjaga stabilitas birokrasi serta memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan politik. Masyarakat menilai keberhasilan pemerintah bukan dari seberapa besar dinamika politik yang terjadi, tetapi dari seberapa nyata hasil pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang mereka rasakan,” tutup Ahmad Tarmizi.
BPKP akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan konstruktif guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Her)
