Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait insiden pesta rakyat yang berakhir tragis di Alun-alun Garut pada Jumat, 18 Juli 2025. Tragedi tersebut menelan tiga korban jiwa.

Berbicara di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Sabtu (19/7), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada masalah baginya untuk memenuhi panggilan polisi.

“Enggak ada masalah. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Saya enggak ada masalah,” ujarnya.

Baca juga Anggota Polres Garut, Bripka Cecep Saipul Bahri, Dianugerahi Kenaikan Pangkat Anumerta Menjadi Aipda

Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam rangka mendukung penuh upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

Dedi mengungkapkan bahwa dirinya adalah pribadi yang selalu ingin terbuka, termasuk dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dan menjadi peristiwa hukum.

Penyelidikan mendalam diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti tragedi ini dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.

(AZI)

Garut, JURNAL TIPIKOR– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi kepada almarhum Bripka Cecep Saipul Bahri, anggota Polres Garut, menjadi Aipda Anumerta.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan beliau yang gugur saat menjalankan tugas pengamanan Pesta Rakyat rangkaian pernikahan pejabat di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat, 18 Juli 2025.

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta Almarhum Aipda Cecep Saepul Bahri dengan Nomor : Kep/1085/VII/2025 diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Resor Garut, AKBP Yugi Bayu Hendarto, di rumah duka Perum Guntur Residence, Garut Kota, pada hari Sabtu ini.

Baca juga Dipaksa Kosongkan Gedung Pers oleh Bupati Lucky Hakim, Wartawan Indramayu Melawan

Dalam sambutannya, Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto menyampaikan, “Penghargaan ini adalah wujud penghormatan negara dan institusi atas pengabdian almarhum yang gugur dalam tugas. Semoga dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga yang ditinggalkan.”

Kapolres menambahkan bahwa kenaikan pangkat luar biasa anumerta ini merupakan keputusan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Almarhum Aipda Cecep Saepul Bahri, yang sebelumnya bertugas di Polsek Karangpawitan Polres Garut, gugur saat melaksanakan tugas pengamanan dalam kegiatan Pesta Rakyat di Pendopo Garut.

Kenaikan pangkat anumerta ini menjadi bukti nyata apresiasi Polri terhadap setiap anggotanya yang berdedikasi dan mengorbankan jiwa raga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

(AZI)

INDRAMAYU, JURNAL TIPIKOR – Perintah paksa pengosongan gedung Graha Pers Indramayu (GPI) oleh Bupati Indramayu, Jawa Barat, Lucky Hakim, menuai reaksi keras wartawan. Mereka menilai sikap Lucky Hakim dianggap arogan.

Perintah pengosongan gedung GPI tertuang dalam surat yang ditandatangani Sekda Indramayu, Aep Surahman, sebanyak dua kali. Surat terakhir berisikan teguran keras dan ancaman pengosongan paksa dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ancaman upaya paksa akan dilakukan pada Jumat, 18 Juli 2025.

Ancaman itu pun sontak membuat seluruh wartawan di Kabupaten Indramayu meradang. Mereka siap melakukan perlawanan jika rencana itu benar-benar dibuktikan Pemkab setempat.

Baca juga Ditjen AHU Bergerilya Atasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Papua

Ketua Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, menyebut perintah paksa pengosongan itu tidak memiliki dasar. Sebab, kata dia, gedung GPI bukan aset murni Pemkab Indramayu melainkan aset milik Desa/Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Lainnya, kata Asmawi, Lucky Hakim dinilai tidak menghargai peran wartawan dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Indramayu.

“Gedung GPI itu sengaja dibangun dan disempurnakan oleh bupati-bupati terdahulu. Tujuannya agar terwujud sinergi dan kolaborasi konstruktif untuk bersama memajukan Indramayu. Sekarang, tatanan yang sudah baik itu dirusak oleh bupati saat ini (Lucky Hakim) untuk hal yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” tukas Asmawi.

Baca juga Hasto Kristiyanto Tegaskan Ketidakhadirannya Harun Masiku Bukan Kesalahannya, Minta KPK Segera Tangkap Tersangka

Senada dengan Asmawi, Ketua PWI Kabupaten Indramayu, Dedy Musashi menyatakan perintah paksa pengosongan gedung GPI akan menjadi preseden buruk. Pasalnya, Lucky Hakim dianggap melakukan upaya pembungkaman pers. Ia juga mengatakan, Lucky Hakim tidak menghargai sejarah keberadaan gedung GPI.

Dedy menjelaskan, gedung GPI sebelumnya bernama Balai Wartawan. Gedung itu dibangun pada 1985. Saat itu, Pemkab Indramayu memberikan apresiasi kepada wartawan karena ikut mendorong pembangunan menyusul diperolehnya penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha.

“Balai Wartawan lalu diresmikan oleh gubernur Jawa Barat saat itu, Yogie S Memet. Kemudian disempurnakan oleh bupati-bupati Indramayu, hingga masa bupati Nina Agustina. Sekarang saat Lucky Hakim menjabat bupati, malah seenaknya ingin memberangus sejarah kewartawanan,” tegas dia.

Sementara itu, sampa saat ini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Indramayu Lucky Hakim. Namun Kepala Bidang Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Yus Rusmadi, mengatakan gedung GPI rencananya akan digunakan untuk kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

“Pak bupati ingin melakukan penataan dan pendataan aset daerah sesuai perintah Kemendagri dan KPK. Khusus untuk gedung GPI rencananya akan digunakan untuk kantor BPOM,” ujar dia.(Sn)

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa tidak ada penutupan tempat ibadah di wilayah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi yang beredar dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ketua FKUB Kabupaten Sukabumi, H. Daden Sukendar, menjelaskan bahwa lokasi yang dimaksud bukanlah tempat ibadah melainkan sebuah vila.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Yang ada di lokasi tersebut bukan rumah ibadah, melainkan vila,” tegas H. Daden Sukendar, Minggu (13/7/2025).

Baca juga LPSK Layani Lebih dari 10.000 Permohonan Perlindungan di Tahun 2024, Bukti Kepercayaan Publik Meningkat

Hal senada disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cidahu, Ismail, S.Ag. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

“Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Di lokasi itu tidak ada tempat ibadah, hanya bangunan vila,” ujar Ismail.

Baik FKUB maupun MUI berharap, masyarakat tetap menjaga kerukunan antar umat beragama serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Terbitnya pemberitaan "Penggunaan Anggaran Dana Desa Karang Tengah Tahun 2024 Diduga Fiktif" yang ditayangkan oleh salahsatu media online mendapat respons dari Kepala Desa Karang Tengah Agung Pratama Putra, S. IP., dengan dilayangkannya surat somasi.

Karena dianggap merugikan, Kades Karang Tengah, Agung Pratama Putra, S.IP., melalui kuasa hukumnya Law Firm Agus Muslim & Kukun Kurniansyah (AMKK), melayangkan somasi kepada redaksi dan wartawan salah satu media online di Sukabumi, Jawa Barat, dengan dugaan pencemaran nama baik.

Dimana Somasi tersebut dilayangkan akibat buntut dari penayangan berita "Penggunaan Anggaran Dana Desa Karang Tengah Tahun 2024 Diduga Fiktif". Isi beritanya terkait anggaran senilai Rp. 23 juta yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaan 2024 yang dialokasikan untuk pengadaan buku bacaan dan honorarium penjaga perpustakaan/taman baca desa.

Baca juga Lorensus Tampubolon SH, MH Serap Aspirasi Warga Titiantui KM 2 dalam Reses DPRD Bengkalis

Agung menyampaikan, bahwa anggaran untuk pengadaan buku bacaan atau fasilitas terkait perpustakaan belum pernah di alokasikan Pemdes Karang Tengah selama Agung menjabat.

“November 2023 saya baru menjabat. Artinya, Baru setahun lebih saya menjabat. Selama saya menjabat, belum pernah menganggarkan pengadaan buku ataupun fasilitas terkait perpustakaan. Kalau rak buku di desa itu sudah ada sejak 2014,” ungkap Agung kepada awak media, Minggu(13/07/2025).

Lanjut Agung, adapun terkait anggaran senilai Rp.23 juta yang berhubungan dengan perpustakaan, itu di alokasikan untuk insentif guru ngaji bukan perpustakaan an sich atau yang berhubungan dengan buku.

“Di Desa itu ada bidang pendidikan, dan turunannya ada sub kegiatan perpustakaan, turunannya lagi bisa dianggarkan untuk pengadaan buku, meubeuler, atau sarana prasarana termasuk insentif guru ngaji juga masuk dalam kegiatan perpustakaan. Jadi, mungkin dilihat ada perpustakaan, disangkanya ada anggaran perpustakaan, tapi kan kita belum anggarkan. Saya tekankan, anggaran yang Rp. 23 juta itu untuk insentif guru ngaji,” bebernya.

Baca juga Kapolda Jabar Pimpin Acara Pisah Sambut PJU Dan Kapolres Dilingkungan Polda Jabar

Agung menambahkan, kalau mau menanyakan soal anggaran Desa Karang Tengah, silahkan. Saya akan jelaskan secara terperinci, informasinya bisa langsung didapatkan dari sumber terpercaya dan akurat.

“Saya ini di desa bukan cari uang, justru spending uang di desa, bisa assessement profesi saya seperti apa. Saya bekerja murni untuk mensejahterkan masyarakat Karang Tengah,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Pemerintah Desa (Pemdes) Tamansari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, sedang melaksanakan pembangunan jalan desa di 3 titik lokasi dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap 2 tahun anggaran 2025.

Dimana, jalan desa menjadi elemen vital dalam pembangunan wilayah pedesaan. Tidak hanya sebagai sarana mobilitas, jalan desa juga menjadi penghubung utama yang memudahkan akses pendidikan, layanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, hingga penggerak roda prekonomian masyarakat.

Pembangunan di 3 titik lokasi tersebut salah satunya adalah pembangunan jalan desa di kawasan Kp. Lembur Singkur Rt. 008 Rw. 003 dengan menggunakan metode shansheet sepanjang 500 Meter dengan anggaran sebesar Rp. 83.100.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap 2 tahun anggaran 2025.

Baca juga KPK Tunda Penahanan Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi karena Kondisi Kesehatan

Pembangunan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Desa dalam membenahi infrastruktur.

Saat ditemui dilokasi proyek, Kamis (10/07/2025), Kepala Desa Tamansari Arya Sapei, menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan bentuk respons pemerintah desa terhadap aspirasi warga. Dimana, Jalan ini merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan permukiman warga antar desa.

“Ditahap 2 ini kami melaksanakan pembangunan jalan desa di tiga titik lokasi yaitu di pinang gading, Kp. cilangkob, dan di Kp. Lemsing,” ungkapnya.

Baca juga Demam Berdarah Dengue Masih Mengancam, Pemkot Bandung Gencarkan Upaya Preventif Berbasis Komunitas dan Teknologi

Lanjut Pei, untuk pembangunan jalan yang saat ini dikerjakan yang paling berat pengerjaannya yaitu di Kp. Lemsing karena jalan ini sudah lama tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 dan saat ini kita bangun. Jalan dikampung lemsing ini merupakan jalan penyambung dua desa antara desa Tamansari dan desa cicareh.

“InsyaAllah, jika pekerjaan jalan ini sudah selesai maka masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya akan menempuh jarak lebih dekat dan nyaman dalam menjalankan aktifitas prekonomian, pendidikan dan yang terpenting saat membawa masyarakat ke pusat pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Pei pun mengajak kepada masyarakat, untuk turut menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah direalisasikan.

“Saya selaku Kepala Desa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Karena pembangunan ini bukan hanya untuk dinikmati hari ini saja akan tetapi untuk jangka panjang,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Hujan deras yang melanda wilayah kecamatan Bojonggenteng mengakibatkan longsor yang menerjang 2 unit rumah warga dan merenggut 1 korban jiwa, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, (09/07/2025) sekitar Pukul. 02.00 dinihari.

Saat dikonfirmasi awak media jurnaltipikor.com/, Pemerintah Desa (Pemdes) Bojonggenteng melalui Sekertaris Desa (Sekdes) Bojonggenteng mengatakan bahwa kejadian longsor terjadi pada rabu sekitar Pukul. 02.00 malam, dimana cuaca pada saat itu sedang dilanda hujan deras.

"Material longsoran dari tebing belakang rumah menimpa 2 unit Rumah dilokasi berbeda dan membuat 3 orang penghuni rumah tertimbun," ungkapnya.

Baca juga PT. Karyabangun Sendyko Gunakan Material Ilegal. Pembangunan Jaringan Irigasi DI Gilireng Kiri 1 Kabupaten Wajo Dikecam Ketua CCW Wajo.

Lanjutnya,rumah yang terkena longsor yaitu:
1. Rumah milik Ibu Yuyu (45 Th) yang berlokasi di Kp. Bojonggenteng Rt. 02 Rw. 01.
2. Rumah Ibu Ita (51 Th) yang berlokasi di Kp. Babakan Rt. 17, Rw. 06.
Adapun untuk korban yang tertimbun :
1. Ugi (13 Th), kondisi saat ini sedang mendapat perawatan di RSUD Sekarwangi
2. Said (8 Th), kondisi saat ini sedang mendapat perawatan di RSUD Sekarwangi
3. Ibrahim (13 Th) meninggal dunia.

“Untuk Kondisi 2 unit rumah yang dihantam material longsoran kondisinya rusak Berat,” ucapnya.

Sekdes pun mewakili Pemdes Bojonggenteng mengucapkan keprihatinannya dan belasungkawa terhadap korban yang terkena musibah longsor. Dan Pihak pemerintah desapun menghimbau masyarakt agar lebih berhati-hati terutama saat hujan deras ataupun saat terjadi cuaca ekstrem lainnya melanda.

“Kami pemerintah Desa Bojonggenteng turut prihatin dan berbelasungkawa pada warga kami yang terkena musibah longsor, dan kamipun akan membantu semaksimal mungkin. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terutama saat cuaca ekstrem melanda,”pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR,-Program 100 hari kerja, Bupati Wakil Bupati Sukabumi gelar Launching Pemasangan air bersih gratis bagi masyarakat yang dipusatkan di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (08/07/2025).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., Wakil Bupati H. Andreass, S.E., Direktur Utama (Dirut) Perumdam Tirta Jaya Mandiri, H. Moh. Kamaludin Zen, SH., MM., dan tamu undangan lainnya.

Program pemasangan air bersih gratis ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih yang layak.

Baca juga Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Kembali Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi Chromebook

Melalui Perumdam TJM, pemerintah kabupaten sukabumi memastikan bahwa program ini akan menjangkau warga yang selama ini belum mendapatkan air bersih.

Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, M.M.,menyampaikan bahwa program ini tidak hanya merupakan pencapaian dalam 100 hari kerja, akan tetapi juga merupakan langkah awal menuju peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pemasangan jaringan air bersih ini dilaksanakan oleh PDAM dan itu gratis buat rumahtangga yg berpenghasilan rendah.ditahun ini target kita 6.000 SR dan baru terpasang 1500 SR,” ungkapnya.

Baca juga Pemkot Bandung dan Bank Indonesia Jabar Perkuat Komitmen Wujudkan Bandung sebagai Kota Sport Tourism dan Digital

Lanjutnya, dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dimana, Air bersih itu merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Air bersih tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk peningkatan kualitas hidup.

“Semoga masyarakat bisa segera menikmati manfaatnya dan kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik,” tutupnya.

Dilokasi yang sama, Direktur Utama Perumdam TJM, H. Moh. Kamaludin Zen, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan teknis di lapangan serta memastikan layanan air bersih berjalan dengan baik.

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah menggenjot program pemasangan saluran air bersih sebagai bagian dari target 100 hari kerja Bupati Sukabumi. Dari target sebanyak 6.000 SR, hingga saat ini baru terealisasi sekitar 1.500 SR pemasangan.” ungkap Kamaludin

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah di Rancasari, Pastikan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan

Program ini bertujuan untuk mempercepat akses air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air layak.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan target secepat mungkin. Dan kami butuh kerjasama dari masyarakat serta lintas sektor agar program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,”pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimis target 6.000 SR di tahun ini bisa terpenuhi.

(Ikbal)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, telah melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mendorong perubahan nama beberapa entitas geografis dan fasilitas publik yang dinilai lebih mencerminkan identitas dan sejarah Sunda.

Surat ini juga menyoroti perubahan nama RS Al Ihsan menjadi RS Welas Asih pada 19 Juni 2025, yang merupakan aset penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah keputusan Mahkamah Agung.

“Perubahan nama dapat memperkuat struktur dan budaya suatu organisasi, terutama jika organisasi tersebut belum sepenuhnya berkembang atau selaras dengan jati dirinya,” ujar Andri Perkasa Kantaprawira dalam suratnya.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Empat Kepala Dinas Baru, Tekankan Tanggung Jawab Berat di Tengah Tantangan Kota

Ia berharap perubahan nama RS Al Ihsan menjadi RS Welas Asih akan membawa perbaikan signifikan dalam manajemen pelayanan, teknologi, sumber daya manusia, dan layanan sesuai dengan ketetapan Gubernur.

Dalam surat terbukanya, Gerakan Pilihan Sunda mengajukan beberapa pertimbangan dan usulan yang menjadi kewenangan Gubernur, yaitu:

• Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat: Diusulkan agar Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan, baik secara keseluruhan maupun sebagai nama alternatif (citer title) dalam Undang-Undang Provinsi Jawa Barat terbaru. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa nama “Jawa Barat” tidak lagi sesuai dengan letak geografisnya, mengingat Provinsi Banten kini berada di bagian barat Pulau Jawa.
• Pertukaran Nama Jalan: Mengusulkan pertukaran nama Jalan Diponegoro (lokasi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat) menjadi Jalan Wastukencana. Sebaliknya, Jalan Wastukencana yang memiliki aset TNI diusulkan menjadi Jalan Diponegoro. Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan bahwa Prabu Wastukencana adalah Maharaja yang memerintah terlama (140 tahun) dan banyak sejarawan mengidentifikasikannya sebagai Prabu Siliwangi. Era pemerintahannya dikenal sebagai masa keemasan Sunda Galuh yang adil dan makmur tanpa bencana. “Prasasti Kawali secara tegas menyatakan bahwa segala makhluk, dari manusia hingga alam, bersyukur atas Raja yang adil. Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Sunda dapat menjadi model pemerintahan yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan melakukan pembangunan berkelanjutan, menjadi rahmat bagi seluruh alam,” tambahnya.
• Prioritas Nama Sunda dalam Perizinan Baru: Mendesak Pemerintah Jawa Barat untuk menerbitkan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, dilanjutkan dengan Perda dan Keputusan Bupati/Walikota, agar nama-nama yang tidak sesuai dengan “nature and culture” Tatar Sunda dapat diganti. Yang terpenting, untuk perizinan baru seperti zona industri, perumahan, perhotelan, dan wilayah wisata, diutamakan penggunaan nama yang sesuai dengan budaya Sunda atau toponiminya.

“Pernyataan dan surat terbuka ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, S.H., M.H.,” kata Andri Perkasa Kantaprawira.

Ia juga mengajak organisasi paguyuban yang memiliki pemikiran serupa untuk bersama-sama memperjuangkan masalah simbolik marwah Sunda ini melalui saluran demokrasi dan ketatanegaraan yang berlaku.

(Red)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, harapan besar menyelimuti dunia usaha di Tanah Pasundan.

Corong Jabar, sebuah presidium yang menghimpun politisi, akademisi, dan tokoh Jawa Barat, menekankan pentingnya Musprov ini dalam mencetak Ketua Kadin Jabar yang berkualitas, berintegritas, memiliki rekam jejak mumpuni, serta akses nasional dan internasional.

Sektor perekonomian Indonesia saat ini tengah dalam masa pertumbuhan pesat, baik di tingkat domestik maupun internasional, dengan beragam jenis usaha yang beroperasi secara fokus.

Kadin, sebagai wadah yang merangkul pengusaha dari seluruh sektor industri, perdagangan, dan jasa—baik skala besar maupun kecil, dari sektor negara, koperasi, hingga swasta—memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional.

Baca juga KPK Panggil Wakil Ketua DPRD OKU, Mantan Pj. Bupati, dan Sejumlah Pejabat Lain dalam Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR OKU

Peran Kadin meliputi advokasi kebijakan, penyediaan informasi bisnis, pelatihan, dan fasilitasi perdagangan.
Seperti diketahui, Anindya N. Bakrie secara resmi menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029, berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Kadin pada 14 September 2024 di Jakarta.

Provinsi Jawa Barat, dengan potensi ekonominya yang besar, sangat membutuhkan Kadin yang solid sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, Kadin Jabar akan segera melaksanakan Musprov, dengan Agung Suryamal, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, ditunjuk sebagai Caretaker Kadin Jabar untuk mempersiapkan Musprov tersebut.

Baca juga KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan, Panggil Lima Saksi

Yusuf Sumpena SH.Spm, atau akrab disapa Kang Iyus, Ketua Presidium Corong Jabar, menyayangkan kevakuman yang sempat dialami Kadin Jabar. Padahal, keberadaan organisasi ini sangat vital dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat.

“Kadin Jabar harus solid. Keberadaan Kadin Jabar sangat penting sebagai mitra strategis bisnis Pemprov Jabar,” tegas Kang Iyus

Ia menambahkan, “Sebuah organisasi pengusaha semua sektor baik skala besar dan kecil ini ada di Kadin Jabar.”
Besar harapan bahwa Musprov Kadin Jabar mendatang akan membawa perubahan signifikan bagi perekonomian Jawa Barat.

Baca juga Kejaksaan Agung Limpahkan Lima Tersangka Kasus Suap Putusan CPO dan Perintangan Penanganan Perkara Korupsi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Siapa pun ketua Kadin Jabar yang terpilih nantinya, Kang Iyus menekankan bahwa sosok tersebut harus memiliki visi dan misi yang profesional, mampu memimpin dan memfasilitasi para pengusaha.

“Selain itu, Kadin Jabar ke depan perlu sosok ketua yang memiliki pengalaman berorganisasi, rekam jejak yang berkualitas, dan punya jaringan internasional.

Karena saat ini Jabar memerlukan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Jawa Barat,” pungkas Kang Iyus.

(AZI)