Masyarakat Siak Soroti Pemanfaatan Aset Strategis 5.444 Hektar untuk Masa Depan

SIAK, JURNAL TIPIKOR– Masyarakat Kabupaten Siak kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap aset daerah seluas 5.444 hektar yang dinilai sangat strategis.

Aset ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian lokal, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan di kalangan generasi muda Siak.

Seorang tokoh masyarakat, yang dikenal vokal dalam isu aset daerah, Farizal sapaan akrabnya menegaskan bahwa lahan seluas 5.444 hektar ini bukan aset biasa.

“Lahan seluas 5.444 hektar ini berada di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga memungkinkan untuk disandari kapal tanker bermuatan besar,” ujarnya.

Baca juga Wabup Garut dan Suami Siap Diperiksa Terkait Insiden Pesta Rakyat yang Menelan Korban Jiwa

Ia menambahkan bahwa mendapatkan lahan seluas ini di lokasi strategis tersebut sangatlah sulit, bahkan dengan dana sekalipun.

“Apalagi sekarang, saat kita sedang butuh pemasukan untuk APBD dari berbagai sumber,” imbuhnya.

Beberapa tokoh sentral yang berperan dalam pengadaan Lahan KITB (Kawasan Industri Tanjung Buton) ini adalah Arwin AS (mantan Bupati Siak), serta beberapa individu lainnya seperti Endang Sukarelawan, Irvan Gunawan, dan almarhum Khairuddin Yunus (mantan Ketua DPRD).

Tokoh Masyarakat Kabupaten Siak Farizal, S.E., M.Ba (Poto Dok. Jurnal Tipikor)

Tokoh masyarakat tersebut juga mendesak agar potensi ini segera dimanfaatkan tanpa penundaan. “Tidak ada kata ‘Tunggulah, nanti kita benahi’. Sekarang waktunya kita bertindak,” tegasnya.

Baca juga Dipaksa Kosongkan Gedung Pers oleh Bupati Lucky Hakim, Wartawan Indramayu Melawan

Kawasan ini diyakini memiliki nilai ekonomi dan geostrategis yang sangat tinggi, dengan potensi besar untuk menjadi katalisator kemajuan daerah.

Pemanfaatannya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan sektor industri dan bisnis baru yang berpihak pada anak negeri, khususnya anak-anak muda dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan pengawasan pengelolaan aset ini, sang tokoh bahkan pernah membentangkan spanduk protes di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap potensi penyalahgunaan aset dan panggilan moral untuk tata kelola yang lebih bersih.

Pertanyaan: Bagaimana menurut Anda, langkah konkret apa yang sebaiknya diambil pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan aset strategis ini benar-benar membawa manfaat maksimal bagi Kabupaten Siak?

(Irwansyah)

Didampingi kuasa hukum. Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan Kejagung terkait dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun.

Jakarta, Jurnal Tipikor,- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (15/7/2025).

Nadiem akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook tahun 2019-2023.

Pantauan awak media Selasa (15/7/2025), Nadiem Makarim ditemani sejumlah tim kuasa hukum saat menyambangi Gedung Bundar, Kejagung, sekitar pukul 08.57 WIB. Nadiem turut didampingi Hotman Paris, salah satu kuasa hukumnya.

Baca juga Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Kembali Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi Chromebook

Nadiem terlihat mengenakan kemeja bernuansa cokelat muda dengan celana kain berwarna gelap. Dia tampak membawa sebuah tas hitam berukuran sedang. Sedangkan Hotman mengenakan setelan jas hitam mencolok.

Baik Nadiem maupun Hotman tak berbicara apa pun mengenai pemeriksaan lanjutan hari ini. Nadiem hanya melempar senyum kepada wartawan sambil mengatupkan tangan.

Hotman pun demikian, hanya tersenyum menjawab semua pertanyaan awak media. Mereka kemudian berlalu meninggalkan wartawan untuk menuju ruang pemeriksaan.

Baca juga 10 Perusahaan meramaikan Job Fair 2025 di depan halaman SMK Sandikta. Alumni menyambut dengan antusias.

Adapun Nadiem sejatinya diperiksa pada Selasa (8/7/2025) pekan lalu. Namun Nadiem absen dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

Pemeriksaan Nadiem Sebelumnya

Nadiem diperiksa untuk pertama kalinya pada Senin (23/6/2025) lalu. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam yang mengklarifikasi Nadiem dalam kapasitasnya sebagai menteri pada saat proyek pengadaan laptop senilai Rp 9,9 triliun itu dijalankan.

“Kemudian terkait dengan substansinya bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Senin (23/6/2025).

“Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp 9,9 triliun dalam proyek pengadaan Chromebook ini,” lanjutnya.

Selain itu, penyidik mengonfirmasi Nadiem soal rapat yang terjadi pada 6 Mei 2020. Rapat itu terkait dengan kajian teknis pengadaan laptop yang akan diterapkan.

“Ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitannya dengan rapat yang terjadi pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu sudah dilakukan sejak bulan April,” kata Harli.

Baca juga KPK Periksa Anggota DPRD Kota Blitar dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim

Rapat itu dinilai janggal karena tak lama setelahnya muncul keputusan untuk melakukan pengadaan laptop Chromebook. Padahal, lanjutnya, dalam dalam kajian teknis yang digelar pada April 2020, Chromebook dianggap tak efektif.

“Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis (pengadaan laptop) itu kan sudah dilakukan sejak bulan April 2020. Lalu pada akhirnya diubah di bulan, kalau saya nggak salah, di bulan Juni atau Juli,” jelas Harli.

 

****Rwn

10 Perusahaan meramaikan Job Fair 2025 di depan halaman SMK Sandikta. Alumni menyambut dengan antusias.

Bekasi, jurnal Tipikor- Kehadiran beberapa perusahaan di arena Job Fair SMK Sandikta Kota Bekasi yang di gelar Sabtu (21/06/2025) menjadi ajang jalan pintas mencari kerja bagi sejumlah alumni SMA/SMK Yayasan Sandikta.

Job Fair berlangsung satu hari didepan halaman sekolah SMK Sandikta, mulai jam 08.00 hingga jam 12.00 melibatkan 10 perusahaan yang ada di kota Bekasi. Para alumni SMA/SMK Sandikta dan undangan termonitor di kepanitiaan yang hadir kurang lebih sekitar 150 Alumni.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Sandikta, Dr. Heru Priatna, M.Pd., saat diwawancarai awak media kupas merdeka di ruangannya mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang tahunan bagi para siswa SMA/SMK Sandikta untuk memahami dunia kerja dengan lebih baik.

“Acara Job Fair ini merupakan wadah bagi siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja,harus siap terjun ke masyarakat dan dapat diterima di lingkungan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” kata heru. Senin (14/7/2025)

Baca juga KPK Periksa Anggota DPRD Kota Blitar dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim

Dengan adanya Job Fair ini, para siswa diharapkan dapat lebih memahami dunia kerja serta memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

“Berbagai perusahaan yang berpartisipasi dalam acara ini juga membuka peluang kerja dan memberikan informasi terkait kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor,” jelas Heru.

Acara ini menjadi momentum penting tahunan bagi para siswa SMA/ SMK Sandikta dalam menyiapkan diri menghadapi dunia kerja yang terus berkembang.

“Dengan bimbingan dari sekolah dan dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan lulusan SMA/SMK semakin siap bersaing di dunia industri dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah maupun nasional,” Pungkasnya.

 

****Rwn

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Tegaskan Biaya Perjalanan Istri ke Eropa Sepenuhnya dari Dana Pribadi

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman hari ini menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang negara yang digunakan untuk membiayai perjalanan istrinya ke Eropa.

Penegasan ini disampaikan Maman usai bertemu dengan Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Marjono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7).

“Saya sampaikan satu rupiah pun tidak ada dari uang negara, satu rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya,” ujar Menteri Maman.

Baca juga Wali Kota Bandung Ajukan Perubahan APBD 2025, Fokus pada Harmonisasi Visi Pembangunan Daerah dan Pusat

Pernyataan ini merupakan respons terhadap polemik yang muncul akibat beredarnya surat berkop Kementerian UMKM terkait permohonan dukungan dari beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Eropa untuk kegiatan istrinya selama periode 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Surat tersebut sempat menuai kecaman dari warganet karena istri Menteri Maman, Agustina Hastarini, bukanlah pejabat publik di kementerian.

Menteri Maman secara transparan menjelaskan bahwa seluruh biaya perjalanan, termasuk tiket pesawat, akomodasi, serta transportasi dan konsumsi, dibiayai sepenuhnya dari rekening pribadi istrinya.

“Saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya, itu satu. Kedua, uang makan, dan untuk katering istri saya makan di sana, dan sewa kendaraan, dari rekening istri saya pribadi,” jelasnya.

Baca juga Mahkamah Konstitusi Hapus Larangan “Kegiatan Lain” bagi Pemantau Pemilu, Perkuat Kepastian Hukum

Lebih lanjut, Maman menambahkan bahwa pemesanan hotel untuk istrinya di Eropa juga menggunakan dana pribadi dan telah dilunasi sejak bulan Mei lalu.

“Artinya, tidak ada sedikit pun niat kami dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapa pun. Itu dulu ya, jadi saya mohon kepada teman-teman karena ini sudah menyangkut harga diri saya,” tegas Menteri Maman, mengindikasikan komitmennya terhadap integritas dan transparansi.

Menteri Maman tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 15.05 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 16.02 WIB. Kedatangannya merupakan inisiatif pribadi untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai klarifikasi atas polemik yang beredar dan viral di media sosial.

(Azi)