REVOLUSI EKONOMI BANDUNG: Farhan Deklarasikan ‘Perang’ pada Status Quo, UMKM Wajib Naik Kelas, PKL Tak Lagi Terpinggirkan!
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tidak main-main dalam membangun fondasi ekonomi kota. Mengguncang status quo, Farhan secara resmi mendeklarasikan “Revolusi Ekosistem UMKM” untuk memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Kembang tidak lagi terjebak di zona nyaman, melainkan dipaksa dan difasilitasi untuk **naik kelas secara brutal dan berkelanjutan**.
Komitus besi ini ditegaskan Farhan saat memimpin langsung peresmian Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama di Hotel Grandia Bandung, Kamis (5/11/2026) lalu.
“UMKM adalah jantung perekonomian Bandung. Tapi jantung ini harus kita buat lebih kuat, lebih sehat, dan lebih agresif. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama. Penguatan produksi, akses modal, hingga pemasaran harus terintegrasi. Pemerintah, perbankan, dunia usaha, dan komunitas harus bergerak dalam satu komando,” tegas Farhan di hadapan ratusan pelaku usaha dan mitra strategis.
PKL Diakui, Ruang Publik Tetap Disetir
Salah satu terobosan paling *menohok* dari Farhan adalah pandangannya yang segar dan pragmatis terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Alih-alih memusuhi atau menggusur, Farhan secara resmi mengkategorikan PKL sebagai entitas bisnis yang memiliki karakter dan model usaha tersendiri.
“PKL itu model bisnis yang sah. Kita ingin mempertahankan karakteristik mobilitas mereka, tapi ruang publik tidak boleh disandera. Prinsipnya tegas: datang bersih, pulang bersih. Pedagang dapat rezeki, masyarakat dapat ruang yang nyaman. Ini win-win solution yang akan kita kawal,” pungkas Farhan.
**Rantai Pasok: Pelaku Besar Wajib Jadi Mitra, Bukan Predator**
Farhan juga menyoroti tajam masalah klasik UMKM: mahalnya dan sulitnya bahan baku. Ia mendesak pelaku usaha besar untuk turun gunung memastikan rantai pasok, khususnya pangan, berjalan mulus. Bagi Farhan, usaha besar harus menjadi mitra yang menjamin distribusi, bukan membiarkan UMKM terpukul oleh fluktuasi harga pasar.
Tiket Emas: Wajib Halal dan QRIS
Menghadapi pasar yang semakin kejam, Farhan memberikan “pekerjaan rumah” yang tak bisa ditawar: Sertifikasi Halal dan adopsi QRIS.
“Sertifikasi halal bukan sekadar stempel, ini adalah jaminan kepercayaan dan daya saing. Begitu juga QRIS. Era transaksi tunai yang lambat sudah usai. Dengan QRIS, warung kopi di sudut Bandung pun bisa melayani turis mancanegara. Kita harus siap menjemput bola,” tandasnya.
**Fesyen dan Sepatu: Kuasai Dalam Negeri, Baru Hantam Pasar Global**
Menyadari kekuatan lokal, Farhan menargetkan sektor fesyen (khususnya busana muslim/muslimah) dan industri sepatu lokal sebagai ujung tombak ekspor. Namun, ia mengingatkan satu hal krusial: “Kuasai dulu pasar domestik. Jadikan Bandung sebagai etalase utama. Kalau di negeri sendiri sudah menang, baru kita hantam pasar ekspor.”
Inkubator: Bukan Sekadar Formalitas
Melalui Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi, Farhan memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam sebagai regulator. Pemkot Bandung akan turun tangan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim usaha yang “berdarah-darah” dalam arti positif—kompetitif, profesional, dan berjejaring luas.
“Program inkubasi ini adalah ruang tempa. Saya ingin melihat UMKM Bandung keluar dari sini bukan sebagai pedagang kecil, tapi sebagai CEO dari bisnisnya sendiri. Mari kita buktikan, Bandung bukan hanya kota tempat mampir, tapi pusat inkubator ekonomi yang mengekspor nilai,” tutup Farhan.
Dengan deklarasi ini, ekosistem ekonomi Bandung bersiap menghadapi era baru di mana kolaborasi adalah harga mati, dan inovasi adalah satu-satunya jalan untuk bertahan.
Sumber : Humas Pemerintah Kota Bandung
Editor : Azi
