Rp240 Triliun untuk Perut Bangsa: Pemerintah Gontorkan Dana Fantastis demi 72 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis di 2027
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tidak ada kompromi dalam perang melawan stunting dan degradasi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah resmi mengunci pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Angka kolosal ini bukan sekadar statistik birokrasi, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa nutrisi adalah hak dasar, bukan privilese.
Anggaran raksasa ini didedikasikan hampir seluruhnya untuk menyokong kelangsungan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total dana tersebut, struktur alokasi menunjukkan ketegasan pemerintah untuk meminimalisir kebocoran administratif: 97 persen atau sekitar Rp232,88 triliun langsung disuntikkan ke sektor Pemenuhan Gizi Nasional.
Dana senilai ratusan triliun rupiah ini akan menjadi nyawa bagi puluhan juta penerima manfaat. Sasarannya jelas dan mendesak: anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita—kelompok rentan yang selama ini sering terpinggirkan dalam akses nutrisi berkualitas.
Baca juga Kurangi Ketergantungan pada Tengkulak, PKM UPI Y.A.I Kembangkan Wisata Edukatif Margaluyu
Hanya 3 Persen untuk Birokrasi
Di tengah sorotan publik terhadap besarnya pos belanja pegawai di instansi pemerintah, BGN menampilkan anomali yang menarik. Hanya sekitar 3 persen dari total anggaran, atau setara Rp7,08 triliun, yang dialokasikan untuk operasional dan manajemen lembaga, termasuk belanja pegawai.
Meski terlihat besar secara nominal, alokasi gaji ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia di garis depan. Dana ini diperlukan untuk membayar gaji dan tunjangan puluhan ribu kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka adalah ujung tombak yang memastikan piring makan anak-anak Indonesia tidak kosong.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa desain anggaran ini sengaja dibuat “ramping” di bagian atas agar “gemuk” di bagian bawah.
“97 persennya adalah untuk makan, untuk program makannya. Jadi operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu,” tegas Sudaryono, membantah narasi miring tentang pemborosan birokrasi.
Melampaui Target RPJMN
Dengan suntikan dana ini, BGN menargetkan lebih dari 72 juta orang akan menerima manfaat langsung pada tahun 2027. Angka ini secara signifikan melampaui target dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), menunjukkan ambisi pemerintah untuk melakukan intervensi gizi secara masif dan menyeluruh.
Secara konklusif, penetapan anggaran Rp240,20 triliun ini adalah bukti konkret komitmen negara. Di saat banyak program hanya berhenti di atas kertas, BGN memilih jalan lain: mengubah uang negara menjadi kalori, protein, dan mikronutrien yang masuk ke dalam tubuh generasi penerus bangsa. Ini bukan sekadar belanja barang; ini adalah investasi darurat untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dari ancaman stunting dan kemiskinan gizi.(*)
