CIMAHI, JURNAL TIPIKOR — Isu pengadaan seragam dan atribut khusus di lingkungan sekolah, khususnya jenjang SMP Negeri, kini sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat Kota Cimahi. Sorotan utama tertuju pada praktik penjualan seragam dan atribut yang dinilai berharga tinggi serta proses penetapan harganya tidak dilakukan secara terbuka dan transparan.
Masyarakat menyampaikan kekhawatiran terutama karena biaya seragam dan atribut menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih berat. Tanpa adanya informasi yang jelas mengenai perhitungan biaya, standar kualitas, serta mekanisme penetapan harga, muncul keraguan yang luas di masyarakat: apakah harga yang ditetapkan sudah wajar, atau justru membebani secara berlebihan?
Merespons hal yang sedang ramai ini, suara masyarakat pun bersatu mendesak agar Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan segera turun tangan untuk melakukan pembinaan sekaligus perbaikan sistem secara menyeluruh kepada seluruh satuan pendidikan.
Langkah perbaikan yang diharapkan antara lain:
1. Diwajibkan transparansi — Rincian harga, bahan, dan perhitungan biaya seragam serta atribut harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh orang tua siswa;
2. Larangkan pemaksaan pembelian — Sekolah tidak boleh mewajibkan membeli seragam atau atribut di tempat tertentu dengan harga yang ditetapkan sepihak;
3. Tetapkan standar wajar — Buat pedoman batas harga wajar dan spesifikasi seragam agar tidak terjadi penarikan biaya yang berlebihan;
4. Pembinaan dan pengawasan rutin — Lakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan agar memahami aturan, serta lakukan pengawasan berkala agar tidak ada praktik yang merugikan warga;
5. Beri ruang bagi yang kurang mampu — Pastikan ada kebijakan yang tidak memberatkan keluarga kurang mampu, termasuk mengizinkan penggunaan seragam bekas yang layak atau bantuan seragam secara merata.
Prinsipnya sederhana: Pendidikan tidak boleh disertai beban biaya tersembunyi yang tidak transparan. Sekolah adalah tempat menanamkan kejujuran dan keterbukaan, maka pengelolaan kebutuhan siswa pun harus menjadi teladan.
Masyarakat berharap Pemkot Cimahi segera menindaklanjuti isu yang sedang ramai ini dengan langkah nyata, agar kebijakan seragam dan atribut di sekolah kembali adil, transparan, dan tidak membebani rakyat.
Dengan makin banyaknya permasalahan didunia pendidikan di Kota Cimahi. Maka, Walikota dan dan Wakil Walikota Cimahi segera perbaiki sistem di Disdik Kota Cimahi dan juga kompetensi jajaran Disdik Kota Cimahi
(Adhe)
