Saat Bencana Menunggu, Birokrasi Masih ‘Ngopi’: KPK Desak Aceh Bangun dari Mimpi Indahnya Serapan Anggaran TKD

BANDA ACEH, JURNAL TIPIKOR – Di saat langit Aceh masih sering mendung dan ancaman bencana mengintai seperti tamu tak diundang yang enggan pulang, ada satu hal yang tampaknya lebih lambat bergerak daripada siput yang sedang mogok kerja: realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turun tangan, bukan dengan geledah rumah dinas pejabat, tapi dengan sebuah teguran halus yang sebenarnya terdengar seperti teriakan lantang di tengah ketulian birokrasi: “Cairkan uangnya, sebelum bencananya datang duluan.”

Hingga Mei 2026, grafik realisasi anggaran TKD di Aceh masih terlihat datar, seolah-olah uang tersebut sedang bersembunyi di balik tumpukan berkas yang belum ditandatangani. Padahal, dana ini dialokasikan khusus untuk mitigasi dan penanganan bencana—sesuatu yang di Aceh bukan lagi soal “jika”, melainkan “kapan”.

Baca juga “CUMA TUKANG POS USULAN”? Dalih ‘Domain Eksekutif’ Tak Bisa Menutupi Celaka Hukum dalam Pokir Bedah Rumah di Cimahi

Harun Hidayat, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK, dalam keterangannya pada Rabu (20/5), menyampaikan pesan yang bisa diterjemahkan secara bebas sebagai: “Kami tidak butuh alasan, kami butuh aksi.”

“Percepatan realisasi anggaran harus segera dilakukan,” ujar Harun, dengan nada yang mencoba tetap diplomatis meski matanya mungkin sudah lelah melihat laporan yang stagnan. Namun, ia juga menyelipkan peringatan klasik yang sering menjadi tameng bagi kelambatan: “Tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.”

Ah, “prinsip kehati-hatian”. Frasa ajaib yang sering digunakan untuk membenarkan kemalasan struktural. Apakah kehati-hatian berarti menunggu sampai banjir surut sendiri? Atau menunggu tanah longsor selesai berpindah tempat sebelum membeli alat berat?

Baca juga  “SAHRONI ‘GADUNGAN’ VS REALITA: Saat DPR Minta Polisi Usut Penyerangan PWI, Sementara Integritas Sendiri Masih Dipertanyakan Publik”

KPK menyadari betul dilema ini. Di satu sisi, ada urgensi bencana yang tidak mengenal jam kantor. Di sisi lain, ada ketakutan irasional bahwa mencairkan uang terlalu cepat akan memicu audit yang lebih cepat pula. Akibatnya, rakyat Aceh terjepit di antara dua kubu: bencana yang nyata dan birokrasi yang abstrak.

Pemerintah Aceh kini berada di bawah sorotan. Bukan karena korupsi yang sudah terbukti, tapi karena kelambanan yang sudah terasa. Uang TKD bukanlah hiasan neraca keuangan; ia adalah nyawa bagi infrastruktur tangguh bencana, sistem peringatan dini, dan logistik darurat. Setiap hari penundaan adalah hari di mana risiko korban jiwa meningkat.

KPK tidak meminta keajaiban. Mereka hanya meminta agar roda birokrasi dipelumas dengan rasa tanggung jawab, bukan dengan minyak wangi pencitraan. Jika “kehati-hatian” digunakan sebagai alasan untuk tidak bertindak, maka itu bukan kehati-hatian—itu adalah kelalaian yang disengaja.

Baca juga “Surat Kosong, Uang Nyata”: Bupati Tulungagung dan Seni Memeras dengan Tinta Tak Kasat Mata

Aceh tidak butuh janji manis di atas kertas. Aceh butuh beton, obat-obatan, tim penyelamat, dan sistem evakuasi yang berfungsi. Dan semua itu membutuhkan uang yang sudah dialokasikan, namun masih tertidur pulas di rekening negara.

Bangunlah, wahai para pengambil keputusan. Bencana tidak akan menunggu tanda tangan Anda kering.

Tentang KPK:
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang independen yang bertanggung jawab untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain penegakan hukum, KPK juga melakukan pencegahan melalui koordinasi, supervisi, dan edukasi.

Sumber : Antara

Editor : Azi