Calon Direktur PT KITB Berstatus Terlapor, Publik Desak Digugurkan: “Jangan Jadikan BUMD Tameng Kepentingan”

Siak, JURNAL TIPIKOR – Proses seleksi Direktur (PT KITB) kini berada dalam sorotan tajam publik. Desakan agar panitia seleksi bertindak tegas menguat setelah salah satu kandidat diketahui berstatus terlapor dalam dugaan kasus jual beli proyek fiktif.

Tokoh masyarakat Siak, Farizal, secara terbuka meminta agar calon yang tengah berhadapan dengan proses hukum dipertimbangkan serius untuk digugurkan dalam tahapan seleksi, hal tersebut disampaikannya kepada media, Selasa (24/2)

Menurutnya, kemampuan profesional memang penting, namun integritas dan kredibilitas moral adalah syarat mutlak untuk memimpin BUMD strategis.

Baca juga Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi Pimpin Kegiatan Ansyithoh Ramadhan 1447 H

Ia mengingatkan, pengalaman pahit PT KITB selama satu dekade terakhir — mulai dari dicabutnya status PSN, bangkrutnya PT SS yang meninggalkan utang, praktik jual beli lahan kawasan, hingga ambruknya pelabuhan industri — merupakan bukti kegagalan kepemimpinan yang tidak berlandaskan moralitas dan integritas.

“Jabatan direksi BUMD bukan jabatan politis dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan organisasi atau partai. Kita mau menyehatkan BUMD ini dan memajukan Kawasan KITB dengan figur yang berintegritas dan teruji moralnya. Ini bukan ajang balas jasa politik,” tegas Farizal.

Ia juga mengingatkan anggota DPRD agar tidak ikut cawe-cawe dalam proses seleksi. Legislator diminta menjaga netralitas dan tidak membangun opini publik seolah-olah kandidat tertentu sudah layak hanya karena kedekatan organisasi atau politik.

Baca juga Pemerintah Ultimatum Penerima LPDP: “Jangan Makan Uang Pajak Tapi Menghina Negara!”

Dugaan DP Rp200 Juta di Kawasan RAPP

Salah satu kandidat calon direksi PT KITB dilaporkan ke atas dugaan pekerjaan fiktif oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan (RAPP).

Kasus ini bermula dari dugaan pemberian uang muka (DP) sebesar Rp200 juta untuk sebuah pekerjaan yang dijanjikan. Namun setelah dana diterima, pekerjaan tersebut disebut tidak pernah terealisasi. Pihak perusahaan yang merasa dirugikan akhirnya menempuh jalur hukum.

Kanit Reskrim Polsek Tualang, Iptu Alan Arief, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil dan meminta klarifikasi terhadap yang bersangkutan pada 23 Januari 2026. Saat ini perkara masih dalam tahap penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

Meski belum ada putusan hukum tetap, fakta bahwa salah satu kandidat direksi BUMD strategis sedang diperiksa aparat penegak hukum dinilai sudah cukup menjadi alarm serius bagi panitia seleksi.

Baca juga Sahroni Murka, Nyawa Pelajar Tual Melayang: “Polri Jangan Jadi Algojo di Jalanan!”

Dukungan HIPMI dan Oknum DPRD Dipertanyakan

Di tengah proses hukum yang berjalan, dukungan terhadap kandidat tersebut justru mengalir dari internal (HIPMI) Siak.

Ketua Dewan Kehormatan BPC HIPMI Siak, Sujarwo, menyebut pencalonan tersebut sebagai representasi kesiapan kader HIPMI memimpin BUMD.

Namun dukungan terbuka itu menuai kritik. Sejumlah pihak menilai organisasi dan politisi seharusnya menahan diri karena kasus yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan jual beli proyek fiktif.

Mereka mengingatkan bahwa dukungan politis di tengah penyelidikan dapat mencederai netralitas lembaga DPRD serta membangun legitimasi publik yang keliru.

“BUMD bukan tempat uji coba loyalitas organisasi. Ini menyangkut uang rakyat dan masa depan investasi daerah,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga Tangis Yatim Piatu di Majalaya: Rumah Dibongkar, Pembeli Hilang Tanpa Jejak!

Ujian Integritas Pemerintah Daerah

PT KITB merupakan BUMD strategis yang diharapkan menjadi motor penggerak investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Publik menilai, seleksi direktur kali ini merupakan ujian nyata komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional.

Jika panitia seleksi tetap meloloskan kandidat yang tengah berperkara hukum, terlebih dengan dugaan jual beli proyek fiktif, maka kepercayaan publik terhadap proses seleksi dan komitmen good corporate governance akan dipertaruhkan.

Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan oleh Polsek Tualang masih berlangsung. Masyarakat kini menunggu dan terus memantau keberanian serta ketegasan panitia seleksi: apakah akan berpihak pada integritas dan kepentingan daerah, atau justru tunduk pada tekanan dukungan politik.(*)