KPK “Gulung” Tiga Korporasi Tambang: Jejak Hitam Gratifikasi Dolar di Lingkaran Rita Widyasari

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghentak publik dengan langkah agresif dalam menuntaskan skandal besar di Kalimantan Timur.

Lembaga antirasuah tersebut resmi menetapkan tiga perusahaan tambang raksasa sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RW).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan babak baru dari penyidikan panjang terkait aliran dana “gelap” dari setiap metrik ton produksi batu bara di wilayah Kutai Kartanegara.

“KPK menetapkan tiga tersangka korporasi, yaitu PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS),” ujar Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Baca juga “The Crazy Rich” Is Back: Sempat Dicopot Karena Kontroversi, Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Modus Operandi: Upeti Per Metrik Ton

Berdasarkan penyidikan, ketiga perusahaan tersebut diduga kuat berperan aktif bersama Rita Widyasari dalam praktik penerimaan gratifikasi.

Skandal ini mencuat setelah penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana sebesar 5 dolar AS per metrik ton batu bara yang diproduksi di wilayah tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari rentetan perkara yang menjerat Rita sejak 2017, yang meliputi:

• Suap Izin Lahan: Suap Rp6 miliar dari PT Sawit Golden Prima.
• Pencucian Uang (TPPU): Rita dan Khairudin (Komisaris PT Media Bangun Bersama) ditetapkan tersangka TPPU pada 2018.
• Penyitaan Aset Mewah: Hingga Juni 2024, KPK telah menyita 91 kendaraan, 30 jam tangan mewah, serta lahan seluas ribuan meter persegi.

Pesan Tegas untuk Korporasi

Penetapan status tersangka pada PT SKN, PT ABP, dan PT BKS per Februari 2026 ini menunjukkan komitmen KPK bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada individu, tetapi juga menyasar entitas bisnis yang mencari keuntungan melalui jalur korupsi.

Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi sektor industri sumber daya alam agar menjalankan bisnis sesuai koridor hukum tanpa harus “menyiram” pejabat publik dengan gratifikasi.

(Azi)