Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) resmi melakukan transformasi besar dalam sistem pengawasan pelayanan publik di tanah air.

Mulai tahun 2025, penilaian kepatuhan yang telah berjalan sejak 2013 resmi berganti menjadi Penilaian Malaadministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Transformasi ini melahirkan Opini Ombudsman RI, sebuah instrumen baru yang dirancang untuk memastikan instansi pemerintah tidak hanya patuh secara administratif, tetapi benar-benar bersih dari praktik malaadministrasi.

Baca juga

Wamenkum Beri Peringatan Keras: Pengakuan Bersalah Bukan “Tiket Bebas” Sidang!

Bukan Sekadar Formalitas Administrative

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa perubahan ini didasari oleh realitas di lapangan. Selama ini, banyak instansi yang tampak baik secara dokumen (pemenuhan 14 komponen standar pelayanan), namun pada praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“Jika pelayanan publik dinilai baik tetapi masih ditemukan malaadministrasi, maka terdapat kesenjangan serius. Inilah yang ingin kami tutup.

Opini Ombudsman RI bergeser pada tata kelola yang substansial: kompetensi, transparansi, akuntabilitas, hingga kepercayaan masyarakat,” ujar Najih di Jakarta, Kamis (29/1).

Baca juga Penerima Manfaat MBG Di Simpenan Sukabumi Diduga Keracunan, Camat “Jangan Main-Main, Ini Menyangkut Nyawa”

Indikator Baru: Fokus pada Kepuasan Rakyat

Berbeda dengan penilaian sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menekankan bahwa opini ini berbasis citizen-centric. Suara masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi variabel penentu yang sangat krusial.

Empat dimensi utama yang akan diukur meliputi:

1. Dimensi Input: Pengetahuan pelaksana, perencanaan, dan pengawasan internal.
2. Dimensi Proses: Persepsi pelaksana dan pengguna terhadap potensi malaadministrasi.
3. Dimensi Output: Kolaborasi data sekunder dari BPS, KemenPANRB, Kemendagri, dan Bappenas.
4. Dimensi Pengaduan: Budaya pengelolaan aduan serta kepatuhan instansi terhadap produk pengawasan Ombudsman (tindakan korektif dan rekomendasi).

Target Luas di Tahun 2025

Langkah berani ini diambil setelah data tahun 2024 menunjukkan 84,16% (494 entitas) berada di Zona Hijau. Meski angka ini tinggi, Ombudsman ingin menggali lebih dalam untuk mengeliminasi potensi maladministrasi yang masih tersembunyi.

Pada tahun 2025, penilaian ini akan menyasar 310 lokus, yang terdiri dari:

• 38 Kementerian & 8 Lembaga.
• 38 Pemerintah Provinsi.
• 56 Pemerintah Kota & 170 Pemerintah Kabupaten.

“Kepatuhan hukum atas produk pengawasan kami adalah bukti nyata kepedulian penyelenggara layanan terhadap kehidupan masyarakat yang bermartabat,” tutup Najih.
Sumber : Antara

Editor : Azi

​JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) dalam UU KUHAP yang baru bukan berarti terdakwa bisa melenggang bebas dari meja hijau. Hal ini disampaikan untuk meluruskan persepsi keliru yang beredar di masyarakat.

​“Di dalam benak orang yang suka protes dan omon-omon enggak jelas itu, dia pikir bahwa yang namanya pengakuan bersalah ini tidak disidang. Salah! Pengakuan bersalah ini tetap diadili,” tegas pria yang akrab disapa Eddy ini dalam Sosialisasi KUHAP di Gedung Kementerian Hukum RI, Jakarta, Kamis (29/1).

Baca juga Mantan Kades Karangtengah Korupsi BLT DD Rp. 1,35 Miliar, Kejari “Digunakan Untuk Nyaleg, Kebutuhan Sehari-Hari Dan Beli Mobil”

​Penyederhanaan Prosedur, Bukan Penghapusan

Eddy menjelaskan bahwa pengakuan bersalah hanya mengubah prosedur pemeriksaan dari acara biasa menjadi acara singkat. Terdakwa tetap wajib menghadap hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

​Keuntungan bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya adalah adanya pengurangan tuntutan pidana oleh Jaksa. Sebagai ilustrasi, Eddy mencontohkan kasus penganiayaan dengan ancaman hukuman tiga tahun yang bisa turun menjadi satu tahun karena adanya pengakuan dan pembayaran ganti rugi.

​Syarat Ketat Plea Bargain

Berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru), mekanisme ini tidak berlaku bagi semua orang. Syaratnya mencakup:

1. ​Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. ​ Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun atau denda kategori V.
3. ​Bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa personel kepolisian yang viral karena melakukan tindakan represif dan tuduhan tak berdasar terhadap pedagang es gabus akan diproses secara tegas.

Yusril menjamin bahwa hukum akan berlaku adil, baik bagi masyarakat maupun aparat yang menyalahi wewenang.

“Baik ditindak dengan penegakan disiplin maupun pelanggaran etik, sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/01).

Baca juga Sikat Korupsi! Polresta Pati Pasang Badan Kawal OTT KPK terhadap Bupati

Wewenang Besar, Tanggung Jawab Besar

Yusril menekankan bahwa meskipun polisi memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan penangkapan, penahanan, hingga penyidikan, kewenangan tersebut tidak boleh disalahgunakan secara sewenang-wenang.

• Tindakan Internal: Aparat yang melakukan kesalahan, tindakan berlebihan, atau aksi di luar hukum akan ditindak sesuai tingkat kesalahannya.
• Himbauan Masyarakat: Menko meminta warga tetap menghormati institusi penegak hukum, namun tidak perlu khawatir jika terjadi malapraktik tugas di lapangan.
• Keadilan Prosedural: “Penahanan itu adalah kewenangan kepolisian, namun jika ada kesalahan, mereka pun dapat ditindak,” tegasnya.

Fakta Lapangan: Es Gabus Aman, Tuduhan “Spon” Terbantah

Kasus ini bermula saat anggota TNI-Polri di Johar Baru menangkap pedagang es gabus bernama Suderajat karena dituduh menjual produk berbahan spon PU Foam.

Namun, hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri menyatakan:

• Negatif Bahan Berbahaya: Tidak ditemukan material spon atau bahan kimia berbahaya.
• Layak Konsumsi: Produk dinyatakan aman bagi masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri, mengonfirmasi bahwa pedagang telah dipulangkan dan diberikan ganti rugi atas barang dagangan yang disita.

Baca juga Wamenkum Tegaskan Korban Tabrak Jambret di Sleman Adalah Pembelaan Terpaksa: “Barang Masih di Tangan Pelaku, Selesai Cerita!”

Pihak aparat yang terlibat pun telah menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kesimpulan prematur yang merugikan martabat pedagang tersebut.

Tentang Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:
Lembaga ini berfungsi mengoordinasikan penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, memastikan setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, memberikan pernyataan tegas terkait insiden viral di Sleman, DIY, di mana seorang korban menabrak pelaku jambret hingga tewas.

Pria yang akrab disapa Eddy ini menilai tindakan tersebut secara hukum masuk dalam kategori pembelaan terpaksa (noodweer).

Dalam sosialisasi KUHP dan KUHAP baru bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) di Jakarta, Rabu, Eddy mematahkan keraguan publik mengenai status hukum korban yang melawan.

Properti adalah Hak yang Dilindungi
Menurut Eddy, pembelaan diri tidak melulu soal nyawa atau serangan fisik. Hukum memberikan ruang bagi warga negara untuk mempertahankan hak miliknya.

“Pembelaan terpaksa itu kan tidak hanya terhadap tubuh, tidak hanya terhadap nyawa, tapi juga terhadap properti atau hak milik,” tegas Eddy.

Beliau menjelaskan kunci utama dari legalitas tindakan tersebut adalah posisi barang bukti:

• Masih dalam Kekuasaan Pelaku: Jika barang korban masih dibawa lari oleh jambret, maka tindakan mengejar dan melumpuhkan adalah sah secara hukum pidana.
• Pengecualian: Jika pelaku sudah membuang barang curian namun tetap diserang secara fatal, maka situasinya bisa berubah secara hukum.

Baca juga Sapu Bersih Oknum Jaksa: Kejagung Tunjuk Plh. Gantikan Tiga Kajari yang Terjaring Satgas SIRI

Rujukan Hukum Klasik

Eddy memperkuat argumennya dengan merujuk pada literatur hukum pidana klasik, Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht.

Ia mengilustrasikan kasus ini seperti pemilik rumah yang memergoki pencuri. Selama pencuri membawa lari barang milik tuan rumah, pengejaran dan upaya paksa untuk mengambil kembali barang tersebut adalah tindakan yang wajar dan dilindungi undang-undang.

Kilas Balik Kasus

Peristiwa ini bermula saat Hogi Minaya, yang mengendarai mobil Xpander, mengejar dua penjambret (RDA dan RS) yang merampas barang milik istrinya di Sleman. Aksi kejar-kejaran tersebut berakhir dengan kedua pelaku menabrak tembok dan tewas di tempat.

Meskipun sempat memicu polemik hukum, pihak kepolisian kini telah menempuh mekanisme Restorative Justice (RJ) dan melakukan mediasi antar pihak guna menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara berkeadilan.

Sumber : Antara

Editor : Azi