DPMPTSP Kota Bandung Gelar FGD, Perkuat Strategi Percepatan Perizinan Berbasis Risiko Sesuai PP No. 28 Tahun 2025

Bandung, JURNAL TIPIKOR — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sukses menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Pemenuhan Jangka Waktu Penerbitan Perizinan Sesuai PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Acara ini berlangsung di Hotel Grandia pada hari Selasa, 18 November 2025, dan menjadi wadah strategis bagi Pemerintah Kota Bandung untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan demi mendukung iklim investasi yang kondusif.

Dukungan Penuh dari DPRD dan Penegasan Koordinasi Lintas Sektor
FGD ini dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, S.H., serta berbagai pemangku kepentingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, termasuk Disdik, Disnaker, dan Dishub.

Baca juga Rutan Manna Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

Dalam sambutannya, Kurnia Solihat memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPMPTSP. Ia menekankan bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan berkualitas harus direspons dengan kolaborasi kuat.

“Keinginan masyarakat yang ingin pelayanannya cepat dan berkualitas harus menjadi energi bagi kita semua untuk terus berbenah. Pemerintah kota, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat kolaborasi agar proses perizinan semakin sederhana, pasti, dan memenuhi kebutuhan publik,” ujar Kurnia Solihat.

Kepastian Waktu dan Implementasi Perizinan Berbasis Risiko
Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, S.H., menegaskan bahwa percepatan dan kepastian waktu penerbitan perizinan adalah kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Percepatan dan kepastian waktu penerbitan perizinan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,” jelas Eric.

Baca juga Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Ia menambahkan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar-OPD guna merumuskan langkah konkret agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih cepat, berkualitas, dan berdaya saing.

Acara ini juga menghadirkan Direktur Deregulasi Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dendy Apriandi, yang berpartisipasi melalui teleconference.

Dendy Apriandi memberikan arahan penting mengenai implementasi perizinan berbasis risiko di daerah serta pentingnya konsistensi dalam pemenuhan standar waktu layanan.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Melalui FGD ini, DPMPTSP Kota Bandung berkomitmen untuk terus berbenah dan memastikan bahwa pelayanan perizinan di Kota Bandung berjalan efektif, transparan, dan berkualitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025.

(Humas DPRD Kota Bandung)

DAPODIK MENCEKAM! Dugaan 881 Siswa Fiktif di PKBM Bandung, Dana BOP Ratusan Juta Terancam Dikorupsi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Praktik penggelembungan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berpotensi menyeret kasus penyimpangan penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan  (BOP) kini mencuat di Kota Bandung. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSI menjadi sorotan utama setelah Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung menemukan kejanggalan data yang serius.
Ketua BPKP Kota Bandung, Heri, pada Rabu (19/11), secara eksklusif menyampaikan kepada Jurnal Tipikor bahwa pihaknya telah mengendus manipulasi data di PKBM AKSI yang beralamat di Jl. Saluyu B V No 19, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, untuk tahun anggaran 2024-2025.

881 PESERTA DIDIK: ANGKA TAK MASUK AKAL, DIDUGA UNTUK SEDOT DANA BOS

Menurut Heri, data pokok pendidikan yang tercatat di PKBM AKSI mencapai angka yang sangat fantastis dan dianggap tidak rasional, yakni 881 Peserta.

“Berdasarkan data yang ada pada kami, di mana Data pokok pendidikan berjumlah 881 Peserta, dan menurut kami itu tidak rasional dan kami duga ada penggelembungan kuota peserta didik,” tegas Heri.

Angka yang jauh di atas kewajaran ini menimbulkan kecurigaan kuat. Manipulasi data semacam ini lazim dilakukan untuk menarik dana BOP, yang perhitungannya sangat bergantung pada jumlah peserta didik yang terdaftar.

Dengan kuota yang ‘digembungkan’ hingga ratusan, potensi kerugian negara dari penyimpangan dana BOP mencapai ratusan juta rupiah.

Baca juga Rutan Manna Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

BPKP SIAP LAPORKAN KE KEJATI JABAR: USUT TUNTAS!

BPKP Kota Bandung menyatakan tidak akan tinggal diam melihat potensi penyimpangan anggaran pendidikan ini. Heri menegaskan bahwa kasus ini akan segera dibawa ke ranah hukum.

“Kami akan segera melaporkan kasus ini ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti dan mengusut tuntas kasusnya,” lanjutnya.

Heri menyoroti ironi penyimpangan ini di tengah besarnya komitmen anggaran negara untuk pendidikan, yang mencapai 20% dari APBN.

“Anggaran Pendidikan yang digelontorkan pemerintah untuk Dunia Pendidikan cukup besar capai 20%, tapi jika terjadi praktik manipulasi data dan terjadi dugaan penyimpangan penggunaan dana BOP mau seperti apa Dunia Pendidikan kedepannya,” tutup Heri dengan nada prihatin.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

BPKP berharap Kejati Jabar dapat segera mengambil tindakan tegas untuk menjaga integritas penggunaan anggaran pendidikan, yang merupakan hak dasar bagi seluruh peserta didik.

TANGGAPAN PKBM AKSI DICARI:

Sampai berita ini ditayangkan, Jurnal Tipikor belum menerima sanggahan ataupun klarifikasi dari Pihak PKBM AKSI Kota Bandung terkait dugaan penggelembungan Dapodik dan penyimpangan dana BOP ini.
(Azi)

Musrenbang Desa Warnajati Bahas RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2026, dan DU‑RKPDesa 2027

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang bertempat di Aula Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (19/11/2025).

Acara ini mengangkat tiga agenda utama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Perubahan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026, serta Daftar Usulan RKPDesa (DU‑RKPDesa) Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, menekankan akan pentingnya menyesuaikan RPJMDesa agar dapat menyerap aspirasi terbaru warga dan mendukung program pemerintah pusat dan juga daerah.

"Perubahan RPJMDesa menjadi landasan bagi kami untuk menyusun RKPDesa tahun 2026 yang lebih terarah, sekaligus menyiapkan usulan DU‑RKPDesa tahun 2027 agar pembangunan desa tetap berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Musrenbang Desa Warnajati dihadiri oleh Camat Cibadak, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua MUI, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dan perangkat desa. Diskusi berlangsung interaktif, dengan masukan mengenai peningkatan infrastruktur jalan, pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Desa, dan program kesehatan berbasis posyandu.

Hilmi berharap, kegiatan Musrenbang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat keamanan dalam mewujudkan Warnajati yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga, kegiatan ini dapat menghasilkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan warga masayrakat,” pungkasnya.

(Rama)

Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Universitas Jayabaya sukses menggelar Lokakarya bertema “Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya” yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 November 2025, bertempat di Ruang Seminar Prof. Dr. Hj. Yuyun Moeslim Taher, SH, MH, Lantai V Gedung Rektorat Universitas Jayabaya.

Acara ini dihadiri oleh segenap pimpinan Universitas Jayabaya dengan jumlah peserta 76 orang peserta yang terdiri dari segenap unsur pimpinan Universitas Jayabaya, mulai dari Rektor Universitas Jayabaya, segenap Wakil Rektor Jayabaya, Direktur Pascasarjana Jayabaya, dan segenap Wakil Direktur Pascasarjana Jayabaya, Kepala LPM, Kepala LPPM, Kepala LMH Jayabaya, Kepala Lembaga Bahasa, kemudian lokakarya ini juga dihadiri oleh seluruh Dekan Fakultas, seluruh Wakil Dekan Fakultas, seluruh Kaprodi, dan para Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala BAU Jayabaya, Kepala BAK Jayabaya, civitas akademika, termasuk para Dosen Universitas Jayabaya yang berkesempatan hadir dalam lokakarya ini.

Acara lokakarya dibuka dengan Doa Pembuka oleh Drs. H. Syarief Abdillah, M.M.

Baca juga Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Kemudian terdapat sambutan dari Ketua Yayasan Jayabaya drg. H. Moestar Putrajaya M.H, F.I.C.D., “Hari ini, kita berkumpul bukan sekedar untuk memperbaiki sistem, tapi untuk memperkuat jiwa kepemimpinan, jiwa yang berakal pada nilai spiritual, integritas, dan kesadaran moral. Kepemimpinan akademik tanpa spiritualitas ibarat kapal tanpa kompas, canggih tapi mudah tersesat. Sebaliknya, integritas yang kokoh akan menjadi cahaya yang membimbing setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap langkah kita dalam membangun universitas Jayabaya,” tutur Ketua Yayasan Jayabaya drg. H. Moestar Putrajaya, FICD., M.H.

Sambutan Rektor Jayabaya

Berikutnya adalah Sambutan dan Pembukaan oleh Rektor Universitas Jayabaya Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum, menyampaikan : “Izinkan saya mengatakan satu hal : Universitas ini bukan sembarang universitas! la berdiri di atas cita-cita besar dan semangat muda yang luar biasa. Didirikan pada 5 Oktober 1958 di Jakarta, oleh seorang anak muda berusia 24 tahun – Prof. Dr. Moeslim Taher, S.H.
Di usia semuda itu, beliau sudah berpikir jauh ke depan, melihat bahwa bangsa
ini hanya bisa maju kalau rakyatnya berpendidikan tinggi. Inilah roh Jayabaya, Bapak Ibu sekalian: roh keberanian, idealisme, dan pengabdian!
Nama “Jayabaya” sendiri diambil dari Prabu Jayabaya, raja besar dari Kediri yang dikenal karena kebijaksanaan dan pandangannya yang jauh ke depan.
Kalau saya boleh bilang, dengan tegas :
Jayabaya itu bukan hanya nama, tapi marwah! Marwah untuk berpikir besar, berbuat nyata, dan memimpin dengan
kebijaksanaan,” tegas Prof H.Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, sungguh-sungguh dalam sambutan pembuka lokakarya Jayabaya.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Selanjutnya adalah narasumber Sesi ke- I dengan tema : “From Policy To Practice: Membangun Rencana Aksi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasca Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Menuju Akreditasi Unggul” oleh narasumber Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A dengan moderator Dr. Kristiawanto, S.HI, M.H.

Narasumber Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A dalam lokakarya ini menegaskan pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Juga dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bisa memanfaatkan media sosial seperti youtube untuk menjangkau masyarakat. Kemudian Peta Jalan institusi bisa menjadi peta jalan keilmuan. “Ada benang merah antara bidang penelitian dosen yang searah dengan bidang keahlian dosen” ujar Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A .

Arahan Strategis Rektor Jayabaya

Kemudian memasuki Sesi ke-II adalah materi bertema “Arahan Strategis Rektor” oleh Rektor Jayabaya Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum dengan moderator Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

“Apa yang penting menurut saya, yang paling penting di dalam melaksanakan visi dan misi ini adalah menegaskan komitmen kepemimpinan kita untuk membawa universitas ini menuju keunggulan, ” papar Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum. Moderator Prof. Ir. Herliati, Ph.D., juga menyimpulkan bahwa energi Universitas Jayabaya bisa membawa Universitas Jayabaya menjadi teaching university yang unggul. “Agar tagline Universitas Jayabaya ‘Bangga menjadi milik Bangsa’ bisa terus bergaung,” ujar Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

“Maka bisa disimpulkan bahwa dari paparan Bapak Rektor Jayabaya adalah kita wajib melakukan penguatan tata kelola, dan penguatan branding untuk sustainability Universitas Jayabaya” pungkas Wakil Rektor Jayabaya Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

Selanjutnya adalah Sesi ke-III bertema “Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial Menuju Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Unggul” oleh Kepala LL Dikti Wilayah III Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan , S.E., M.A dengan moderator Dr. Kristiawanto, S.H.I, M.H.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Dr. Henri Tambunan menekankan pentingnya statuta bagi Perguruan Tinggi. Dimana dalam statuta ini termuat struktur organisasi juga mekanisme pengambilan keputusan.

“Statuta menjadi landasan program dan setiap implementasi perguruan tinggi. Sedangkan visi sebagai kompas bagi perguruan tinggi, memberikan arah yang jelas bagi perguruan tinggi. Dalam merumuskan visi penting untuk mempertimbangkan pandangan dari pemangku kepentingan internal seperti dosen dan mahasiswa dan juga mempertimbangkan kepentingan eksternal dan pemerintah. Misi pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan bagaimana agar visi tercapai,” ujar Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan , S.E., M.A.

Dijelaskan Ciri Visi yang Baik :

– Understandable : Jelas dan mudah dimengerti

– Guiding : Memberi arah.

– Motivating : Menumbuhkan motivasi.

– Desirable : Apa yang diharapkan.

– Posible : Realistik dan mudah dicapai.

– Flexible : Menstimulasl inisiatif dan penyesuaian pada perubahan.

Paparan Dr.Hc. Ary Ginanjar Agustian

Setelah itu sampailah pada sesi pemaparan dari Narasumber yang ditunggu-tunggu bertema: “Kepemimpinan Berkarakter dan Etos Kerja Unggul dalam Mewujudkan Profesionalisme Akademik” oleh Dr. Hc. Ary Ginanjar Agustian dengan moderator Dr. Yuhelson, S.H.,

Baca juga M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Temu Ramah dan Serap Aspirasi Masyarakat Air Kulim M.H., M.Kn.

 

Rumus bagaimana kita bisa mempertahankan juara, konsep nya adalah 5G Leadership yaitu : Grand Why, Gift, Growth Mindset, Grind, Great Hope,” ujar Dr. HC. Ary Ginanjar Agustian sembari menerangkan kepada para hadirin tentang 5G sebagai core value, dalam kesempatan lokakarya Universitas Jayabaya.
Moderator sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya Dr. Yuhelson, S.H.,M.H., M.Kn. memberi ulasan kesimpulan bahwa dengan konsep 5G leadership ini bisa berguna bagi civitas akademika Universitas Jayabaya dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

Sebagai penutup Lokakarya Jayabaya adalah Doa Penutup yang dibacakan oleh Drs. H. Hazim A.Umar, M.M. Secara keseluruhan acara Lokakarya Universitas Jayabaya ini berjalan aman, tertib dan lancar. (*/Red)

HUT Ke 57 Provinsi Bengkulu, Semangat Merah Putih Bersama Bantu Rakyat

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Provinsi Bengkulu tahun ini mengusung tema ‘Dengan Semangat Merah Putih, Bersama Bantu Rakyat’.

Tema tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh arah pembangunan harus kembali kepada kepentingan masyarakat.

Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menegaskan komitmen pemerintah untuk benar-benar hadir di tengah rakyat, bukan hanya dalam dokumen perencanaan.

Baca juga Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Dalam sambutannya, Gubernur Helmi memaparkan berbagai langkah yang telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga program sosial, seluruhnya dirancang untuk memberikan dampak langsung.

“Setiap sen APBD yang keluar harus bermuara kepada rakyat,” tegasnya dalam penyampaian saat menjadi inspektur upacara HUT Bengkulu ke 57 di halaman kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa, 18 November 2025.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Di sektor pendidikan, Pemprov Bengkulu menempuh kebijakan berani, pendidikan wajib bebas pungutan. Tidak boleh ada lagi pungutan wisuda, study tour mahal, atau biaya administrasi yang memberatkan orang tua.

Melalui program Merdeka Ijazah, masyarakat tidak perlu lagi pusing dengan biaya kelulusan. Pemerintah juga memastikan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah terluar seperti Pulau Enggano, sehingga tidak ada anak Bengkulu yang tertinggal.

Di bidang kesehatan, program BPJS gratis diperluas untuk menjangkau masyarakat rentan. Pemerintah memastikan layanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan biaya.

“Kita pastikan seluruh pelaksanaan program disusun atas dasar kehendak rakyat menuju Bengkulu yang lebih baik dan maju,” sampai Helmi.

Sementara itu, pembangunan jalan mulus terus digenjot untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka peluang ekonomi baru, dan mempermudah mobilitas masyarakat.

Baca juga Penca: Warisan Jiwa yang Membentuk Karakter Utama Bandung

Selain itu, program Takziah serta berbagai bantuan sosial menjadi simbol pemerintah yang hadir dalam suka maupun duka masyarakat.

Program ini menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga kepedulian kemanusiaan.

Momentum HUT ke-57 Provinsi Bengkulu menjadi titik penguatan keberpihakan kepada rakyat. Dengan semangat merah putih, pemerintah berkomitmen menjadikan Bengkulu lebih adil, lebih maju, dan semakin sejahtera bagi seluruh warganya.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Bertempat di Aula Koramil 0607-09/Cisaat, Komandan Kodim 0607/Kota Sukabumi, Letkol Inf Indra Gunawan, S.T., M.M., memberikan pengarahan langsung kepada seluruh anggota Koramil 0607-09/Cisaat, Selasa,(18/11/2025).

Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kedisiplinan dan kekeluargaan, sebagai upaya meningkatkan kinerja dan soliditas satuan di wilayah.

Dalam arahannya, Dandim menekankan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh prajurit, di antaranya yaitu tentang pengecekan personel secara transparan.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Dandim menegaskan bahwa pengecekan personel harus dilakukan secara transparan, akurat, dan memiliki keterangan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan tugas maupun administrasi satuan. Dan terkait percepatan koordinasi pencarian lahan untuk KDKMP.

Beliau meminta agar proses pencarian lahan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kota Koperasi Merah Putih (KDKMP) dapat segera diselesaikan dengan melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah desa, ketua koperasi merah putih, serta pemerintah daerah.

Terakhir, terkait pengawasan terhadap program MBG. Dandim juga menekankan, akan pentingnya memantau keberadaan MBG (Makan Bergizi Gratis) di wilayah, baik dari sisi kondisi kesehatan maupun penyalurannya kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini bertujuan agar program tersebut berjalan optimal dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Baca juga Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Menutup arahannya, Dandim mengingatkan seluruh anggota untuk selalu menjaga kekompakan, kesehatan, mematuhi faktor keamanan, dan senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh Iklas dan tanggung jawab.

Kegiatan pengarahan berlangsung tertib dan menjadi momentum penting untuk meningkatkan semangat serta profesionalisme prajurit di jajaran Koramil 0607-09/Cisaat,Kodim 0607/ Kota Sukabumi.

( Pendim 0607).

Pemkot Bengkulu Diminta Perkuat Peran Pengendalian Inflasi, MBG dan Program Perumahan

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota Bengkulu mendapat penekanan khusus untuk memperkuat peran strategisnya dalam pengendalian inflasi dan akselerasi program nasional.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Data Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pusda TPID) yang diikuti Staf Ahli Setda Kota Bengkulu, Dewi Dharma, bersama pejabat terkait melalui zoom meeting di Ruang Monitoring Center Diskominfo Kota Bengkulu, Senin, 17 November 2025.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah didorong meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Pembahasan meliputi pemetaan kebutuhan bahan baku MBG, identifikasi potensi gejolak harga, hingga langkah mitigasi agar suplai tetap terjaga.

Pusda TPID menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan daerah mengantisipasi fluktuasi harga bahan pokok seperti cabai merah, telur ayam, dan bawang merah komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) di minggu kedua November.

Data yang dipaparkan dalam rakor mencatat sejumlah daerah mengalami kenaikan IPH tertinggi.

“Di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat perubahan IPH sebesar 1,30 persen.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Sementara di Pulau Jawa, Kabupaten Mojokerto menjadi yang tertinggi dengan perubahan IPH 1,77 persen,” sampai Staf Ahli Setda Kota Bengkulu, Dewi Dharma.

Kenaikan harga komoditas strategis disebut menjadi pemicu utama peningkatan IPH tersebut.

Rakor juga membahas evaluasi Program 3 Juta Rumah, Pemerintah daerah dinilai perlu mempercepat dukungan teknis di tingkat lokal, termasuk penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyediaan prasarana dan utilitas umum (PSU), serta harmonisasi program pusat dan daerah.

Pusda TPID menilai, tanpa intervensi aktif Pemda, target penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan sulit tercapai.

Baca juga Targetkan Zero Stunting Melalui Peran Lintas Sektoral

Melalui rakor ini, pemerintah daerah termasuk Kota Bengkulu diharapkan memainkan peran lebih aktif sebagai fasilitator.

Stabilitas inflasi dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan, terutama pada sektor konstruksi dan pelaksanaan MBG.

“Peran aktif daerah akan sangat menentukan stabilitas harga sekaligus memastikan manfaat program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Dewi.

Dengan dorongan ini, Pemkot Bengkulu diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mensukseskan program nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

3 Event Unggulan Bengkulu Tunggu Hasil Kurasi KEN Kemenpar

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Tiga event unggulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk masuk Kharisma Event Nusantara (KEN) masih menunggu hasil penilaian tim kurator Kementerian Pariwisata RI.

Tiga event tersebut adalah Festival Tabut dari Kota Bengkulu, Kemumu Festival dari Kabupaten Bengkulu Utara, dan Festival Bumi Belitang dari Kabupaten Rejang Lebong.

Hingga kini, Dispar Provinsi mengaku belum menerima informasi resmi terkait lolos atau tidaknya event yang telah dipresentasikan ke tingkat pusat.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar, mengatakan bahwa seluruh proses penilaian menjadi kewenangan penuh tim kurasi Kemenparekraf, sehingga daerah hanya dapat menunggu pengumuman resmi.

Tiga event yang diusulkan tahun ini merupakan kegiatan unggulan daerah yang dianggap paling representatif dari sisi budaya, pariwisata, dan daya tarik ekonomi kreatif.

“Belum tahu bagaimana hasilnya. Karena itu sepenuhnya kewenangan tim kurasi dari kementerian.

Kita doakan saja nanti diumumkan semuanya akan masuk KEN,” ujar Murlin, Senin, 17 November 2025.

Baca juga Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Ia menjelaskan, mekanisme kurasi KEN biasanya dilakukan bertahap dan hasil akhirnya akan diumumkan secara serentak oleh Kemenpar.

Sejumlah daerah lain pun saat ini tengah menunggu hasil yang sama, sehingga Provinsi Bengkulu tetap optimistis tiga event yang diusulkan dapat diterima.

Menurut Murlin, pihaknya telah menyiapkan materi presentasi, kelengkapan administrasi, hingga rekam jejak penyelenggaraan agar dapat menjadi bahan pertimbangan kurator pusat.

Ia juga berharap hasil kurasi tahun ini dapat memperluas promosi pariwisata Bengkulu sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Event yang kita ajukan bukan hanya sekadar agenda kegiatan tahunan, tetapi telah menjadi representasi kekuatan budaya dan potensi wisata yang menjadi kebanggaan daerah,” tambahnya.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Dispar Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa jika ketiga event tersebut lolos KEN, maka akan mendapatkan dukungan promosi nasional, peningkatan eksposur wisata, serta peluang lebih besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

“Kita berharap semuanya lolos. Biasanya nanti diumumkan serentak oleh kementerian.

Kita tinggal menunggu dan berdoa yang terbaik untuk Bengkulu,” tutup Murlin.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa minuman berpemanis yang dijual dan dikonsumsi langsung di tempat, seperti es teh manis di warung-warung, tidak akan dikenakan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, hari Senin (17/11/2025).

“Ini tidak termasuk minuman yang dijual dan dikonsumsi langsung di tempat, misalnya warung. Jadi, kalau kita minum es teh manis, itu bukan cakupan MBDK,” tegas Febrio.

Baca juga Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Fokus pada MBDK Siap Minum dan Konsentrat EceranPungutan cukai MBDK akan difokuskan pada produk-produk yang berbentuk minuman siap minum (ready to drink) atau konsentrat untuk eceran yang dikemas.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan cukai MBDK yang sempat tertunda selama beberapa tahun.

Cukai MBDK yang telah masuk dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ini dirancang sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih yang berisiko memicu berbagai penyakit seperti diabetes dan obesitas.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Kehati-hatian dan Koordinasi Erat
Meskipun cukai MBDK telah diterapkan di 15 yurisdiksi di dunia, Kemenkeu akan berhati-hati dalam implementasinya di Indonesia. Pemerintah sangat memprioritaskan momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak terganggu.

BajRapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Febrio Kacaribu menyatakan, penerapan kebijakan ini akan dilakukan saat ekonomi Indonesia dinilai sudah lebih stabil, yaitu pada tahun 2026.

Koordinasi erat akan dilakukan dengan Kementerian Perindustrian mengingat sektor makanan dan minuman adalah sektor padat karya yang menyerap hingga 6,3 juta pekerja.

Acuan Cukai di Kawasan ASEAN
Dalam penetapan kebijakan, pemerintah akan mengacu pada penerapan serupa di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste.

“Rata-rata (nilai cukai MBDK) yang diterapkan di kawasan ASEAN itu sekitar Rp1.771 per liter,” ungkap Febrio.

Angka tersebut akan menjadi acuan bagi Kemenkeu untuk menetapkan kebijakan secara bertahap, menjadikannya sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pengendalian konsumsi.

(Red)

Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung yang juga Ketua Karang Taruna (Karta) Kota Bandung Periode 2024-2029, Andri Gunawan, A. Ak., S.M., menekankan bahwa Karang Taruna harus menjadi wadah utama untuk menempa kekokohan mental dan membesarkan cita-cita generasi muda.

Mental yang kuat ini, menurutnya, adalah kunci untuk menjalankan roda organisasi dan mengabdi secara maksimal kepada masyarakat.Penegasan ini disampaikan Andri saat menghadiri undangan pelantikan pengurus Karang Taruna Kecamatan Cicendo Masa Bakti 2025-2030 di Aula Kantor Kecamatan Cicendo, Bandung, pada Senin (17/11).

“Yang pertama perlu ditata dalam Karang Taruna ini adalah terkait mental dahulu, bagaimana generasi di dalam Karang Taruna mempunyai cita-cita namun tetap menjalaninya dengan mental yang kuat,” ujar Andri Gunawan.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Berhutang Budi pada Karang Taruna
Andri secara pribadi mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Karang Taruna, yang ia sebut telah membesarkan mimpi dan mendidiknya hingga mencapai posisi saat ini

“Saya sangat berhutang budi pada Karang Taruna. Bagaimana Karang Taruna membesarkan mimpi dan mendidik saya seperti ini. Maka jangan takut, bercita-citalah setinggi langit, walaupun jatuh akan terjatuh di antara bintang-bintang. Maka jadikan Karang Taruna ini menjadi tempat berpikir dan bercita-cita besar,” tambahnya

Dalam sambutannya, Andri selaku Anggota DPRD Kota Bandung juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap program dan pokok pikiran yang akan dijalankan oleh Karang Taruna, baik di tingkat Kecamatan Cicendo maupun di seluruh Kota Bandung.

Baca juga M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Temu Ramah dan Serap Aspirasi Masyarakat Air Kulim

Kontribusi Remaja untuk Indonesia Emas

Acara pelantikan pengurus Karta Kecamatan Cicendo dipimpin langsung oleh Camat Cicendo, Dra. Siti Romlah, M.Si., yang memandu pengambilan sumpah dan janji pengurus baru.

Siti Romlah dalam sambutannya menegaskan pentingnya kontribusi remaja Karang Taruna dalam pembangunan Kota Bandung, khususnya di wilayah Cicendo.

“Sebagai remaja di Karang Taruna harus bisa berkontribusi dalam pembangunan. Karena posisi pemuda dan remaja sangatlah penting bagaimana mewujudkan visi dan misi Karang Taruna yang selaras dengan Indonesia Emas,” ucap Siti Romlah

Baca juga Targetkan Zero Stunting Melalui Peran Lintas Sektoral

Ia menambahkan, salah satu tugas penting Karta adalah menyiapkan remaja agar mampu mengikuti perubahan dunia yang semakin dinamis.

Camat Cicendo juga secara spesifik mendorong Karang Taruna untuk aktif menyokong program-program prioritas Kota Bandung, seperti penurunan angka stunting, penanganan masalah sampah, dan pengembangan UMKM.

Memanfaatkan Posisi Strategis Cicendo
Mantan Ketua Karta Kecamatan Cicendo, Nandang Sutisna, yang hadir dalam acara tersebut, berpesan kepada pengurus baru untuk memanfaatkan amanah ini sebaik-baiknya“.

Cicendo adalah strategis, ada dekat tol dan salah satu pintu masuk Kota Bandung. Ada bandara dan lain-lain, maka manfaatkan pusat-pusat ekonomi tersebut, selain untuk produktivitas selaku Karta juga memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkas Nandang.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Cicendo, para lurah, serta anggota Karang Taruna dari berbagai kelurahan di Kecamatan Cicendo.

(Humas DPRD KOTA BANDUNG)