Skandal Judol di KPAD Cijantung: TNI Ancam Perwira Terlibat, Tak Ada Tempat Persembunyian bagi Oknum!
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Institusi TNI menarik garis merah yang tegas. Dugaan bersarangnya operasional judi daring (judol) di jantung Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, bukan sekadar masalah disiplin, melainkan “pengkhianatan” yang akan dibabat habis. TNI kini membuka peluang besar untuk menyeret dan memeriksa perwira TNI AD yang diduga terlibat atau melindungi praktik ilegal tersebut.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, memberikan sinyal keras bahwa seragam dan pangkat tidak akan menjadi tameng bagi siapa pun yang bermain api.
“Semua yang dinilai perlu untuk kepentingan penyelidikan pasti diperiksa,” tegas Mayjen Nas di Jakarta, Kamis (8/10).
Pernyataan ini adalah tamparan keras bagi oknum yang mencoba memanfaatkan fasilitas negara untuk kejahatan siber. Nas memastikan, proses hukum akan berjalan tanpa tebang pilih. “Bila terbukti pasti ada sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” tambahnya, menutup celah bagi upaya negosiasi atau perlindungan internal.
Markas Judol di Tanah Suci Prajurit
Ironi menyelimuti KPAD Cijantung. Rumah dinas yang sejatinya menjadi tempat istirahat bagi para prajurit dan keluarganya, justru disulap menjadi markas operasional judi online yang merugikan jutaan rakyat Indonesia.
Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan warga terhadap aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di kompleks elit tersebut. Menindaklanjuti laporan intelijen, personel Kodim 0505/Jakarta Timur melakukan penggerebekan pada Minggu (4/10) lalu.
Hasilnya mengejutkan: petugas menemukan “sarang” komputer yang beroperasi 24 jam. Sebanyak 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP disita sebagai barang bukti. Sebanyak 11 warga sipil (6 laki-laki, 5 perempuan) yang menjadi operator langsung digelandang ke Detasemen Polisi Militer (Denpom).
Ultimatum KSAD: Bersihkan Kotoran di Halaman Sendiri
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menegaskan bahwa KSAD telah memberikan ultimatum: jangan harap ada ampun.
“TNI AD tidak akan membiarkan fasilitas yang berada di lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat,” ujar Donny dengan nada dingin.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi kredibilitas TNI di mata publik. Jika terbukti ada perwira yang “bermain mata” atau membiarkan rumah dinasnya disewa untuk server judol, maka hukuman maksimal menanti. Publik kini menanti “operasi bersih-bersih” internal TNI untuk membuktikan bahwa institusi ini steril dari oknum yang merusak marwah prajurit.
TNI sedang bergerak. Dan kali ini, mereka tidak akan berhenti sampai ke akar-akarnya.
Sumber : Antara
Editor : azi
