JAYAPURA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti buruknya tata kelola aset di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Lembaga antirasuah tersebut mengungkap fakta mencengangkan: sebanyak 300 kendaraan dinas senilai total Rp34,4 miliar hilang dari pengawasan, dikuasai pihak tidak berhak, atau bahkan tidak diketahui keberadaannya.
Temuan ini bukan sekadar angka administratif, melainkan bukti nyata kebocoran anggaran dan lemahnya integritas pengelolaan barang milik daerah di Bumi Cendrawasih.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, dalam keterangannya di Jayapura pada Jumat, menyatakan bahwa data ini merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemprov Papua Tahun Anggaran 2025.
Dari total 300 kendaraan bermasalah tersebut, rinciannya sangat mengkhawatirkan:
- 70 unit kendaraan senilai Rp5,71 miliar masih dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan belum dikembalikan hingga saat ini.
- 230 unit kendaraan lainnya dengan nilai perolehan Rp28,68 miliar justru “hilang” alias tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
“Ini adalah peringatan keras. Aset negara senilai miliaran rupiah dikelola dengan seenaknya,” tegas Maruli.
KPK menekankan bahwa temuan ini mencerminkan kerentanan serius dalam tata kelola pemerintahan Papua. Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebelumnya juga telah mengindikasikan adanya celah korupsi dan lemahnya pengawasan internal.
Maruli menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan setengah hati. KPK akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Namun, kunci utamanya terletak pada komitmen politik para pemimpin daerah.
“Perbaikan tata kelola membutuhkan komitmen kuat dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika pimpinan daerah abai, maka temuan serupa akan terus berulang,” pungkas Maruli.
Kini, bola panas ada di tangan Pemprov Papua. Publik menunggu tindakan konkret: siapa yang bertanggung jawab atas raibnya ratusan mobil negara tersebut?
(Azi)
