JEBOLKAN TEMBOK PROSEDURAL, MA BATALKAN SUKET SMA GIBRAN!
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Agung (MA) baru saja menjatuhkan “palu keadilan” yang mengguncang fondasi administrasi negara. Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diunggah hari ini, MA secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ini bukan sekadar kemenangan hukum bagi Pemohon Kasasi, H.M. Subhan, melainkan sebuah tamparan keras terhadap ketidakcermatan birokrasi yang membiarkan “hantu” ijazah berkeliaran dalam administrasi negara selama bertahun-tahun.
Tamparan Keras: Tidak Ada Ijazah, Hanya Catatan Hadir
Dalam pertimbangan hukum yang sangat tajam dan menohok, Majelis Hakim Agung yang dipimpin Prof. Yulius membongkar fakta fatal yang selama ini tersembunyi. MA menemukan bahwa penerbitan Suket pada tahun 2019 lalu didasarkan pada dokumen yang sama sekali tidak membuktikan keberhasilan tamat belajar.
Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan,” bunyi petikan putusan yang menggetarkan itu.
MA menegaskan bahwa menyetarakan kurikulum internasional hanya bermodalkan *certificate of attendance* (catatan kehadiran) tanpa ijazah/diploma kelulusan adalah tindakan tidak cermat yang mencederai fakta materiil. Dengan kata lain, negara mengakui kesetaraan pendidikan yang secara faktual tidak memiliki bukti kelulusan.
Baca juga TITIK FINAL! Yusril Tegaskan Surat Penyetaraan Gibran Batal Demi Hukum, Berlaku Surut Sejak 2019
Keadilan Substantif Menghantam Prosedural
Putusan ini juga mematahkan argumen hukum yang selama ini dijadikan perisai pelindung. MA menolak mentah-mentah eksepsi kadaluwarsa dan gugatan kurang pihak. Hakim Agung menegaskan bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam pemilu tidak boleh berlindung di balik tembok prosedural.
Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai notoire feiten (fakta yang diketahui umum), MA mengambil langkah heroik: mengesampingkan aturan tenggang waktu demi menyelamatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi dari calon pemimpin yang cacat administrasi.
“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif… membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi,” tulis MA dengan nada tegas.
Amar Putusan: Batal Demi Hukum
Dalam amar putusannya, MA tidak hanya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan PTUN Jakarta sebelumnya, tetapi juga:
1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon H.M. Subhan.
2. Membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan yang diketuk pada 30 Oktober 2026 ini menjadi preseden bahwa tidak ada satu pun warga negara, termasuk Wakil Presiden, yang kebal dari uji materiil administrasi. Kebenaran substantif akhirnya tegak, mengalahkan kekeliruan yang telah dilembagakan.
(Azi)
