Didanai Rp142 Juta Lebih, Proyek Pemagaran SDN Gembongan I Banyusari Mangkrak Sejak Sebulan Lebih
Karawang,Jurnaltipikor.com – Proyek pemagaran SDN Gembongan I di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 senilai Rp142.005.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ribu Rupiah), hingga saat ini belum rampung dan terkesan mangkrak.
Proyek ini telah berjalan lebih dari satu bulan, namun pelaksanaannya tidak konsisten. Pekerja sering berhenti berhari-hari tanpa kejelasan. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, hingga warga sekitar.
Selain belum selesai, material bangunan yang berserakan di sekitar lingkungan sekolah juga dinilai mengganggu aktivitas siswa, terlebih pada saat jam istirahat.
Baca juga SIKAT KRIMINAL HINGGA KE LUAR NEGERI: KEPEMIMPINAN BARU POLRI TANPA KOMPROMI!
CV. Multiprima Konstruksi selaku pihak pelaksana proyek hingga saat ini belum memberikan keterangan apa pun terkait penghentian sementara yang berulang tersebut.
Berdasarkan papan informasi proyek, nomor SPK: 00.3/02.SPK.UTI.PGR.01.P61/SARPRAS/VIII/2026, pekerjaan pemagaran ini memiliki waktu pelaksanaan 60 hari kalender, dengan sumber dana APBD Kabupaten Karawang Tahun 2026. Pekerjaan resmi dimulai pada 6 Oktober 2026.
Namun hingga pertengahan November 2026, kemajuan pekerjaan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Padahal, masa pelaksanaan telah berjalan lebih dari seperdua waktu yang ditentukan.
Keterlambatan ini tidak sekadar menghambat pembangunan, tetapi juga memunculkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan anggaran serta pengawasan pelaksanaan proyek oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, mengingat dana yang digunakan adalah uang rakyat.
Kasi Ekbang Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, mengungkapkan:
“Proyek pemagaran SDN Gembongan I memang sudah berjalan, namun di tengah proses pelaksanaan sering kali tidak ada kegiatan — bahkan hingga beberapa hari berturut-turut. Sejak hari Jumat lalu hingga hari ini pun lokasi masih kosong. Sejak awal, pihak pelaksana maupun pengawas sulit dihubungi dan tidak memberikan respons. Padahal kami selalu memantau agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Pendidikan, diharapkan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat dan mengambil langkah tegas agar proyek ini dapat diselesaikan sesuai jadwal. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan semakin mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola proyek pembangunan yang menyangkut fasilitas pendidikan anak-anak.(Wg)
