Lanjutkan Reses Titik ke-3 dan ke-4 di Desa Petani, Surya Riski Tampung Aspirasi Soal Drainase, Infrastruktur, hingga BPJS

Diserbu ‘Curhatan’ Warga, Kades Petani Beberkan Realita APBD 1,9 Triliun Sambil Deklarasikan Perang Narkoba

BATHIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor -Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Surya Riski, tidak sekadar basa-basi. Melanjutkan rangkaian Reses Masa Sidang I, ia langsung turun ke lapangan menyambangi titik ke-3 dan ke-4 di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, pada Rabu (18/11/2026). Hasilnya? Ia langsung dibombardir oleh aspirasi ‘menohok’ dari warga yang menuntut solusi atas masalah krusial yang menghimpit hidup sehari-hari.

Titik ke-3 dipusatkan di kediaman Kepala Desa Petani, Rasikun, S.Mn., sementara titik ke-4 digelar di kediaman Bapak Supriadi. Antusiasme warga meledak, tercatat sekitar 150 massa yang terdiri dari Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kader Posyandu, PKK, hingga pelaku UMKM tumpah ruah menyuarakan isi hati mereka. Turut mendampingi, Ketua DPC PAN Bathin Solapan, Zulheri, S.P.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung panas namun konstruktif, Surya Riski memberikan panggung luas bagi warga, khususnya dari lingkungan RT03/RW08, untuk menumpahkan segala uneg-uneg.

Baca juga Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Dari rangkuman aspirasi di dua titik ini, tiga isu krusial langsung menjadi sorotan utama yang menuntut penanganan segera:

  1. kondisi saluran drainase yang memprihatinkan dan mengancam permukiman warga dengan genangan air saat musim penghujan.
  2. Tuntutan pemerataan infrastruktur desa yang dinilai belum menyentuh seluruh pelosok secara adil.
  3. kerumitan akses dan kepesertaan BPJS yang menyulitkan warga kurang mampu mendapatkan hak layanan kesehatan mereka. Seluruh keluhan ini langsung dicatat oleh Surya Riski untuk diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di parlemen.

Menanggapi gelombang aspirasi ini, Kepala Desa Petani, Rasikun, S.Mn., memberikan tamparan keras sekaligus realita. Di satu sisi, ia memberikan peringatan tegas agar warga, khususnya RT03/RW08, waspada dan berperang melawan bahaya laten narkoba. Di sisi lain, ia membeberkan realita pahit keterbatasan anggaran daerah.

“Saya selaku Kepala Desa Petani menyarankan kepada RT 03/RW 08 agar masyarakat kita terhindar dari bahaya narkoba. Terkait keluhan warga, kami akan terus berkolaborasi dengan anggota DPRD kita, Bapak Surya Riski, untuk mencari solusi. Namun harus saya sampaikan, kondisi anggaran pemerintah saat ini sedang tidak baik-baik saja. APBD 1,9 triliun itu harus dibagi untuk semua kepentingan pemerintahan di seluruh Bengkalis. Meski begitu, kami tetap berkomitmen dan berjanji akan berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat agar keluhan di Desa Petani teratasi,” tegas Rasikun di hadapan warganya.

Mendengar langsung jeritan warganya, Surya Riski memastikan bahwa suara Desa Petani tidak akan berhenti di ruang tamu kepala desa. Ia berjanji akan membawa isu drainase, infrastruktur, dan BPJS ini ke meja rapat DPRD, memastikan kebutuhan mendesak warga masuk dalam prioritas perjuangan wakil rakyat.

Seluruh rangkaian kegiatan reses yang penuh semangat kebersamaan ini ditutup dengan khidmat. Doa penutup dipimpin oleh Ustadz Agus Salim, Lc., dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang mengukuhkan komitmen sinergi antara wakil rakyat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk terus berjuang membangun Desa Petani.

(Irwansyah Siregar)

Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Turun ke Desa Petani, Legislator PAN ini pastikan keluhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan warga tetap diperjuangkan lewat jalur sidang dewan.

BATHIN SOLAPAN – Jurnal Tipikor –  Menolak tunduk pada alasan keterbatasan dana, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Dapil V Fraksi PAN, Surya Riski, memilih untuk turun langsung ke akar rumput. Di tengah ‘badai’ efisiensi anggaran yang membatasi ruang gerak wakil rakyat, ia menegaskan satu prinsip keras: keterbatasan finansial daerah bukan alasan untuk mengkhianati amanat dan membiarkan rakyatnya menderita.

Prinsip ini ditegaskan Surya saat menggelar reses masa sidang I di titik pertama, tepatnya di lingkungan RW 10 RT 02, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, pada Selasa (17/11/2026).

Bertempat di tengah masyarakat, Surya tidak datang dengan janji-janji manis yang kosong. Di hadapan Ketua DPC PAN Kecamatan Bathin Solapan Zulheri, S.Pd., Kepala Desa Petani Rasikun, S.Mn., para tokoh agama, tokoh pemuda, dan ratusan warga yang memadati lokasi, ia memilih untuk jujur dan transparan mengenai “kamar” keuangan daerah yang sedang ketat.

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Namun, kejujuran itu tidak berujung pada kepasrahan. Surya justru membakar semangat perjuangan, memastikan bahwa tembok efisiensi anggaran tidak akan mampu membungkam suara rakyat Petani.

“Pada saat ini memang sedang terjadi efisiensi anggaran sehingga ruang gerak kita sedikit terbatas. Tapi ingat, anggaran yang terbatas bukan berarti kita diam! Kita berharap pada tahun 2027 nanti kondisi anggaran kembali pulih. Saat itulah seluruh keluhan masyarakat, mulai dari infrastruktur yang rusak, masalah pendidikan, hingga kesehatan, akan kita tindak lanjuti secara maksimal dan agresif,” tegas Surya di hadapan warga dengan nada menggelegar.

Ia menolak membiarkan aspirasi warga RW 10 RT 02 menguap begitu saja hanya karena birokrasi anggaran. Surya menjamin, setiap tetes keringat dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat hari ini akan dicatat dengan tinta emas untuk dibawa ke “medan perang” yang sesungguhnya: ruang sidang dewan.

“Apapun keluhan masyarakat yang disampaikan pada hari ini, tetap akan saya perjuangkan! Saya akan bawa ke dalam rapat sidang dewan dan masukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Saya akan kawal agar menjadi perhatian eksekutif,” sambungnya disambut antusiasme warga.

Kegiatan reses yang sarat akan kritik dan harapan ini berlangsung dalam dialog yang hangat, penuh keakraban, namun tetap tajam pada substansi permasalahan. Surya membuktikan bahwa ia adalah wakil rakyat yang hadir bukan hanya saat musim kampanye, melainkan saat rakyat sedang membutuhkan suara di tengah himpitan kebijakan.

Rangkaian kegiatan yang menjadi oase bagi aspirasi warga Petani ini kemudian ditutup dengan khidmat melalui pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Agus Elfi, mengharap keberkahan dan jalan keluar bagi perjuangan rakyat dan daerah ke depannya.

(Irwansyah Siregar)

GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Oleh: Ahmad Tarmizi, S.E., S.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Dinamika politik nasional menjelang pembahasan figur Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto menjadi perhatian tersendiri dalam perjalanan pemerintahan dan konstelasi politik Indonesia.

Salah satu wacana yang menarik untuk dicermati adalah kemungkinan apabila posisi Wakil Presiden nantinya diisi oleh kader internal Partai Gerindra, partai yang juga menjadi kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto.

Secara politik dan konstitusional, tidak ada larangan bagi Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang sama. Setiap partai tentu memiliki hak untuk memperjuangkan kader terbaiknya agar mendapatkan kesempatan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Namun, politik tidak hanya berbicara mengenai hak dan kewenangan. Politik juga berbicara tentang persepsi publik, keseimbangan kekuasaan, kepentingan koalisi, serta bagaimana sebuah keputusan diterima oleh masyarakat dan kekuatan politik lainnya.

Di sinilah persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam.

 Jangan Sampai Muncul Persepsi Gerindra Rakus Kekuasaan

Apabila Presiden Prabowo Subianto kemudian mengisi posisi Wakil Presiden dengan kader Gerindra, bukan tidak mungkin muncul opini publik bahwa Partai Gerindra ingin mengonsolidasikan kekuasaan politik dalam satu kekuatan partai.

Sekali lagi, hal tersebut merupakan kemungkinan persepsi politik, bukan kesimpulan bahwa Gerindra benar-benar memiliki motif demikian.

Akan tetapi, dalam kehidupan demokrasi, persepsi publik memiliki pengaruh terhadap citra dan legitimasi politik.

Masyarakat dapat mempertanyakan apakah pemerintahan dibangun untuk kepentingan seluruh elemen bangsa atau justru semakin terkonsentrasi pada kepentingan satu partai politik.

Pertanyaan semacam ini dapat menjadi bahan perdebatan publik yang tidak sederhana.

Partai yang sedang berada dalam lingkaran kekuasaan seharusnya memahami bahwa semakin besar posisi politik yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Membuka Celah Serangan bagi Lawan Politik

Keputusan menempatkan kader Gerindra pada posisi Presiden dan Wakil Presiden juga berpotensi menjadi materi kritik bagi kekuatan politik di luar pemerintahan.

Lawan politik dapat membangun narasi mengenai dominasi partai, konsentrasi kekuasaan, hingga ketimpangan dalam hubungan antarpartai pendukung.

Bahkan, persoalan yang sebenarnya merupakan hak politik partai dapat berkembang menjadi perdebatan mengenai komitmen terhadap demokrasi dan semangat kebersamaan nasional.

Dalam politik, tidak semua keputusan yang sah secara hukum otomatis memperoleh penerimaan yang sama di ruang publik.

Oleh karena itu, setiap keputusan strategis perlu mempertimbangkan bukan hanya aspek legalitas, tetapi juga konsekuensi politik dan komunikasi publiknya.

Soliditas Koalisi Jangan Sampai Menjadi Korban

Salah satu kekuatan pemerintahan adalah dukungan politik yang dibangun bersama sejumlah partai.

Partai-partai pendukung tentu memiliki kader, kepentingan organisasi, aspirasi politik, serta kontribusi masing-masing dalam perjalanan pemerintahan.

Jika posisi Wakil Presiden diberikan kepada kader internal Gerindra tanpa komunikasi dan kesepakatan politik yang memadai, bukan tidak mungkin muncul pertanyaan di kalangan partai pendukung mengenai posisi dan penghargaan terhadap kontribusi mereka.

Apakah partai-partai koalisi hanya diperlukan untuk memberikan dukungan politik, sementara jabatan strategis negara lebih banyak diarahkan kepada kader internal Gerindra?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui komunikasi politik yang terbuka.

Sebab, soliditas koalisi tidak cukup dibangun melalui kesamaan kepentingan ketika menghadapi pemilu. Soliditas juga membutuhkan kepercayaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pihak.

Jangan sampai kebersamaan yang dibangun dalam perjuangan politik justru menghadapi ujian ketika kekuasaan telah berada di tangan.

Kekuasaan Bukan Milik Satu Partai

Perlu dipahami bahwa Presiden memang berasal dari partai politik, tetapi setelah menjadi Presiden, tanggung jawab kepemimpinannya adalah terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula dengan jabatan Wakil Presiden. Jabatan tersebut merupakan jabatan konstitusional negara, bukan semata-mata representasi kepentingan organisasi politik tertentu.

Oleh karena itu, pertimbangan dalam menentukan figur Wakil Presiden semestinya tidak berhenti pada loyalitas terhadap partai atau kedekatan politik.

Kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi lintas partai, serta penerimaan masyarakat juga merupakan aspek penting.

Gerindra tentu memiliki hak untuk memperjuangkan kadernya. Namun, kebesaran sebuah partai juga dapat dilihat dari kemampuannya menghargai keberadaan kekuatan politik lain.

Beban Politik Gerindra Akan Semakin Besar

Apabila posisi Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berasal dari Gerindra, konsekuensi politiknya juga perlu dipertimbangkan.

Keberhasilan pemerintahan tentu akan menjadi bagian dari catatan politik Gerindra. Sebaliknya, kegagalan kebijakan, persoalan tata kelola pemerintahan, maupun kontroversi pejabat publik juga berpotensi lebih kuat dikaitkan dengan partai tersebut.

Dengan demikian, semakin besar konsentrasi tanggung jawab politik pada satu partai, semakin besar pula beban reputasi yang harus ditanggung.

Ini bukan persoalan sederhana.

Gerindra perlu mempertimbangkan apakah penguatan posisi internal partai harus selalu menjadi prioritas, atau justru perlu diimbangi dengan strategi politik yang mampu menjaga kepercayaan seluruh kekuatan pendukung pemerintahan.

Wakil Presiden Harus Menjadi Simbol Kebersamaan Nasional

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman politik, sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat yang sangat luas.

Dalam kondisi demikian, figur Wakil Presiden memiliki makna lebih dari sekadar pendamping Presiden.

Wakil Presiden dapat menjadi salah satu jembatan komunikasi politik, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta menghadirkan ruang kebersamaan di antara berbagai kekuatan nasional.

Karena itu, wacana pengisian posisi Wakil Presiden semestinya membuka ruang pertimbangan yang luas, baik dari kalangan internal Gerindra, partai-partai pendukung, maupun figur profesional yang memiliki kapasitas kepemimpinan nasional.

Tidak seharusnya pembahasan tersebut terjebak pada persoalan siapa yang paling berhak mendapatkan jabatan, tetapi lebih jauh menyangkut siapa yang dapat menjalankan amanah konstitusi dengan tanggung jawab terhadap seluruh bangsa.

Ujian Kedewasaan Politik Presiden dan Gerindra

Menurut saya, persoalan ini merupakan salah satu ujian kedewasaan politik bagi Gerindra sebagai partai yang mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kebesaran partai bukan hanya ditentukan oleh banyaknya kader yang menduduki jabatan strategis, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan, merawat kebersamaan, dan menghormati kekuatan politik lainnya.

Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjaga kepentingan partai asalnya. Ia memimpin seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya dan kelompok politik yang tidak berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Oleh sebab itu, setiap keputusan mengenai posisi Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, stabilitas pemerintahan, dan keberlanjutan demokrasi.

Gerindra tidak harus kehilangan hak untuk mengusung kader internalnya. Namun, hak tersebut juga perlu diletakkan dalam keseimbangan kepentingan politik yang lebih luas.

“Jangan sampai keinginan memperkuat partai justru melahirkan persepsi bahwa kekuasaan sedang dipusatkan pada satu kekuatan politik. Jangan sampai pula soliditas koalisi yang telah dibangun dengan susah payah justru mengalami keretakan akibat kurangnya kepekaan dalam mengambil keputusan strategis.”

PENUTUP: KEBESARAN PARTAI DIUJI KETIKA MEMEGANG KEKUASAAN

Pada akhirnya, ukuran kebesaran sebuah partai politik bukan hanya ketika berhasil memenangkan pemilu dan menempatkan kadernya dalam jabatan pemerintahan.

Kebesaran sesungguhnya diuji ketika partai tersebut memiliki kekuasaan: apakah mampu bersikap bijaksana, memberikan ruang kepada pihak lain, menjaga keseimbangan politik, dan tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.

Sebab, kekuasaan dapat diperoleh melalui perjuangan politik, tetapi kepercayaan rakyat hanya dapat dipertahankan melalui kebijaksanaan dalam mengelolanya.

“Presiden adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan adalah amanah negara, bukan kepemilikan satu partai.”

 

AHMAD TARMIZI, S.E., S.H.
“Pengamat Kebijakan Publik dan Politik”
Bandung, November 2026

 

VAKUM WAPRES, PKB LEPAS ‘BOM POLITIK’: TOLAK KADER SENDIRI, SODORKAN DASCO AHMAD SEBAGAI ‘PENJAGA KESTABILAN’ PRABOWO

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah spekulasi panas mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden pasca-ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melempar manuver politik yang elegan namun menohok. Alih-alih berebut jatah kursi untuk kader internal, PKB justru menyodorkan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai ‘sosok kunci’ dan mesin penjaga stabilitas koalisi Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, menegaskan sikap ksatria partainya dalam menyikapi vacuum kekuasaan di orbit Istana tersebut. PKB secara resmi menyatakan tidak akan mengajukan kader internal, menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif kepada Presiden Prabowo.

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kami mengutamakan keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai,” tegas Rano dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca juga KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

Namun, di balik sikap ‘mundur teratur’ tersebut, PKB menyimpan rekomendasi yang tak bisa diabaikan oleh Istana. Jika Presiden meminta masukan, PKB dengan lantang menyebut Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat paling rasional dan berbobot untuk mendampingi Prabowo.

Menurut Rano, Dasco bukan sekadar politisi biasa. Ia dinilai sebagai ‘jembatan raksasa’ yang mampu merajut kekuatan parlemen dan menyatukan suara akar rumput—mulai dari buruh, UMKM, hingga pedagang kecil—ke dalam kebijakan pemerintah.

“Apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan, PKB menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan. Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan, dan mencari titik temu,” ujar Rano yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Sikap PKB ini seolah memberikan sinyal keras bahwa pengganti Gibran haruslah figur yang mampu mencegah friksi dan memastikan mesin pemerintahan tetap berjalan mulus tanpa risiko ‘matahari kembar’. Perpaduan antara loyalitas mutlak kepada Prabowo dan kematangan politik Dasco di parlemen dianggap sebagai formula anti-gagal untuk menjaga soliditas koalisi.

“Kapasitas merangkul dan loyalitas yang diiringi kemampuan komunikasi politik adalah modal mutlak. Persoalan buruh dan UMKM butuh saluran komunikasi yang baik ke pemerintah, dan Pak Dasco adalah penghubungnya,” tambah Rano.

Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, Presiden memang berwenang mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR. PKB memastikan bahwa rekomendasi Dasco adalah murni kalkulasi politik untuk kepentingan bangsa, bukan transaksional kursi.

“Keputusan akhir tetap di tangan kebijaksanaan Bapak Presiden. Tapi kami pastikan, Dasco Ahmad adalah jawaban atas kebutuhan stabilitas dan soliditas pemerintahan saat ini,” tutup Rano.

Langkah PKB ini kini menjadi bola panas di meja Presiden Prabowo. Apakah Istana akan melirik ‘mesin politik’ dari parlemen yang disodorkan PKB sebagai penyeimbang baru? Waktu yang akan menjawab.(*)

Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Fatamorgana kekuasaan akhirnya runtuh. Kamis (12/11/2026), langit politik Istana Negara mendung seketika saat Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri masa jabatannya. Di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Keputusan ini bukan sekadar drama politik atau pergantian figur di pos RI-2. Ini adalah eksekusi mati atas karier politik Gibran, sekaligus pukulan telak yang meruntuhkan bangunan dinasti politik Joko Widodo di lingkaran inti Istana Kepresidenan.

Siapa sangka, buku yang sempat dianggap sebagai serangan fajar dan konspirasi lawan politik itu, *”Gibran End Game”*, kini terbukti menjadi pisau bermata dua yang menggorok leher kekuasaan. Tuduhan dalam buku tersebut yang menyebut Gibran tidak pernah menamatkan pendidikan SMA-nya, baik di dalam maupun luar negeri, bukan lagi isapan jempol atau tudingan tanpa dasar.

Baca juga PRABOWO SUBIANTO TEGASKAN STANDAR: CALON WAPRES HARUS MENDAPAT ‘BIKINAN YANG DI ATAS’, BUKAN HASIL LOBI!

Bom waktu itu meledak. Kasus surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang selama ini ditutupi, kini terkuak dan berujung pada cacat hukum serta moral yang memaksa Gibran mundur. Narasi keberlanjutan yang dijual bertahun-tahun kini hangus terbakar oleh satu masalah administratif yang berujung pada kehancuran.

Pengunduran diri Gibran menjadi preseden buruk dan peringatan keras bagi elit politik Indonesia. Ini adalah akhir dari proyek estafet kekuasaan yang dirancang dengan mesin politik raksasa. Bangunan dinasti yang dipaksakan tumbuh di atas fondasi yang rapuh, pada akhirnya kembali ke tanah.

Lantas, menjawab pertanyaan besar: Bisakah klan Jokowi bangkit di 2029?

Jawabannya terdengar seperti eulogi: Sangat sulit, jika bukan mustahil.

Modal politik yang dibangun dengan narasi pencitraan kini hancur lebur. Kepercayaan publik yang sempat direkayasa, kini berbalik menjadi amarah, skeptisisme, dan hilangnya respect. Di tahun 2029, klan Jokowi tidak lagi berhadapan dengan lawan politik konvensional, melainkan dengan memori kolektif rakyat yang menolak untuk dibohongi kembali.

Baca juga Silakda ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, Sekda Dorong ICMI Perkuat Kolaborasi Dengan Pemda

Bagi Joko Widodo dan kroninya, tahun 2026 bukan lagi tentang bagaimana merawat warisan (*legacy*), melainkan tentang bagaimana menyelamatkan muka dari puing-puing dinasti yang mereka bangun sendiri.

“Gibran End Game” bukan sekadar judul buku yang bikin geger. Ia adalah realitas pahit yang kini harus ditelan mentah-mentah. Permainan telah usai, dan sejarah akan mencatat bahwa keserakahan kekuasaan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan sang pencipta.

(Azi)

PRABOWO SUBIANTO TEGASKAN STANDAR: CALON WAPRES HARUS MENDAPAT ‘BIKINAN YANG DI ATAS’, BUKAN HASIL LOBI!

PALU, JURNAL TIPIKOR– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memotong segala spekulasi liar mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming pada Kamis (12/11/2026) lalu. Di hadapan ribuan jamaah pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo menyatakan sikap tegas: pencarian pendampingnya tidak didasarkan pada kalkulasi politik praktis, melainkan petunjuk transendental.

Prabowo menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang memerlukan keberkahan. Oleh karena itu, ia menolak untuk terburu-buru dan lebih memilih menunggu “bisikan” dari Sang Pencipta.

“Saudara-saudaraku, banyak yang bertanya, siapa yang akan menggantikan Pak Gibran? Saya katakan dengan tegas: Saya tidak sedang mencari siapa yang paling kuat lobinya, atau siapa yang paling populer di survei. Saya sedang mendengarkan bisikan Yang di Atas. Saya menunggu petunjuk-Nya,” ujar Prabowo dengan suara lantang dan tatapan tajam di podium utama.

Baca juga Silakda ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, Sekda Dorong ICMI Perkuat Kolaborasi Dengan Pemda

Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi para elite politik bahwa tidak ada ruang bagi transaksi dagang sapi dalam pengisian posisi strategis nomor dua tersebut. Prabowo menegaskan bahwa nama yang akan muncul nanti adalah nama yang telah “direstui” oleh langit, bukan hasil kompromi di bawah meja.

Meski dikejar jadwal padat kenegaraan—mulai dari agenda domestik Muhammadiyah, KTT ASEAN di Filipina, hingga KTT APEC di China—Prabowo memastikan bahwa fokusnya pada negara tidak mengurangi ketajaman spiritualnya dalam memilih pendamping.

“Jangan kira saya lupa. Di tengah hiruk-pikuk ASEAN dan APEC, hati saya tetap tertuju pada pencarian ini. Namun, pembicaraan serius dan finalisasi nama baru akan saya lakukan setelah saya kembali dari China. Saya ingin pikiran saya jernih, dan hati saya selaras dengan kehendak Yang Diatas,” tegas Prabowo.

Langkah Prabowo ini menutup celah spekulasi nama-nama yang beredar di kalangan pengamat politik. Presiden menegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga terang secara spiritual.

“Ketika Yang Di Atas sudah memberi isyarat, maka saat itulah saya akan mengumumkan. Tidak sehari lebih cepat, tidak sehari lebih lambat,” tutup Prabowo.(*)

Pengunduran Diri Gibran: Pertaruhan Stabilitas Politik dan Ujian Konstitusi di Tengah Krisis Kepercayaan

JAKARTA,JURNAL TIPIKORP — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi orang nomor dua di Republik ini bukan sekadar dinamika administratif biasa, melainkan sebuah turbulensi politik yang memantik pertanyaan serius tentang arah stabilitas nasional. Langkah drastis ini memaksa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat lewat rapat paripurna yang dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru.

Di tengah desakan publik agar roda pemerintahan tidak lumpuh, manuver kilat ini menjadi pisau bermata dua: antara kecepatan penyelamatan konstitusi atau potensi pragmatisme politik elite yang mengabaikan substansi akuntabilitas publik.

Poin-Poin Kritis Pemberitaan

  • Kecepatan di Atas Substansi: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD sepakat menerapkan prinsip “makin cepat makin baik” guna menghindari kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan, merujuk pada batas waktu konstitusional maksimal 60 hari.
  • Proses Kilat Tanpa Ruang Publik: Surat pengunduran diri yang diserahkan langsung oleh Gibran pada Kamis (12/11) langsung ditindaklanjuti tanpa ada jeda transparan bagi publik untuk menguji urgensi dan motif di balik keputusan mendadak tersebut.
  • Ujian Legitimasi Politik: Pengisian jabatan wakil presiden ini akan menjadi batu sandungan bagi parlemen untuk membuktikan bahwa proses suksesi darurat ini benar-benar demi kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi transaksional elite Senayan dan Istana.

Baca juga Jika Prosesnya Bermasalah, Rakyat yang Menanggung!” Ombudsman RI Pasang Badan, Kawal Ketat Rekrutmen CASN 2026 dari Cengkeraman Maladministrasi

Analisis dan Konteks Nasional

Keputusan pengunduran diri yang diambil secara mendadak ini menelanjangi rapuhnya sistem mitigasi krisis di ring utama kekuasaan. Ketika seorang wakil presiden secara sukarela menanggalkan jabatannya di tengah jalan, publik berhak menuntut transparansi penuh atas alasan di balik keputusan tersebut, alih-alih disuguhi narasi birokratis yang tergesa-gesa.

MPR kini memikul beban moral yang berat. Alih-alih hanya berfokus pada tenggat waktu administratif, parlemen wajib memastikan bahwa suksesi pada 2 Desember mendatang tidak melahirkan preseden buruk di mana jabatan strategis negara diperjualbelikan demi meredam gejolak politik jangka pendek. Jika proses ini dicederai oleh bagi-bagi kekuasaan semata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas rezim, melainkan runtuhnya sisa-sisa kepercayaan publik terhadap lembaga negara.(*)

 

PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan sosok dengan kapasitas kuat di bidang ekonomi sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut merujuk pada pola kepemimpinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpasangan dengan ekonom Boediono.

Menurut Mardani, dinamika global saat ini memberikan tekanan langsung terhadap perekonomian domestik. Oleh karena itu, ia menilai figur pendamping presiden ke depan perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai pengelolaan ekonomi makro guna menjaga stabilitas nasional serta memperkuat daya tahan ekonomi dalam negeri.

“Wapres baru harus mampu bekerja sama secara solid dengan Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Mardani dalam keterangannya.

Baca juga GEGAR SKANDAL SADAP PRESIDEN & MAHASISWA, KAPOLRI BONGKAR SOSOK ‘TK’: JENDERAL BINTANG SATU YANG DIPERINTAH LSP JADI ‘MATA-MATA’

Dalam pandangan Mardani, kombinasi antara kepemimpinan berlatar belakang strategis dengan teknokrat atau ahli ekonomi—sebagaimana diterapkan pada era SBY-Boediono—merupakan formula yang relevan untuk menghadapi tantangan fiskal dan moneter. Ia menekankan bahwa sinergi di pucuk pimpinan negara sangat menentukan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah ketidakpastian global.

(Red)

Tamparan Keras di HUT NasDem: Prabowo Peringatkan Bahaya Pengkhianatan Kekuasaan dan Bongkar Borok Internal Partai

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras mengenai sisi gelap kekuasaan di hadapan para elite politik dalam puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Tanpa basa-basi, Prabowo menyoroti bagaimana ambisi kekuasaan kerap membutakan nurani, memicu pengkhianatan, hingga menyeret para pemegang kendali ke jurang korupsi.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sejarah peradaban manusia berulang kali mencatat kehancuran akibat kerakusan mempertahankan atau merebut kekuasaan.

“Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus pengkhianatan karena kekuasaan sangat menggoda. Mereka yang berkuasa sering tergoda,” tegas Prabowo.

Baca juga GEMPA Politik di Istana: Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi RI-2, Istana Beri Penjelasan Terkait Dinamika MK dan MA

Mengutip adagium klasik power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, Kepala Negara mengingatkan bahwa semakin besar otoritas yang digenggam seseorang, semakin besar pula potensi penyalahgunaan wewenang yang mengintai.

Koreksi Keras untuk Partai Politik

Tidak hanya berbicara soal bahaya kekuasaan secara umum, Prabowo juga memberikan otokritik tajam terhadap kondisi partai politik di Indonesia. Meski mengamini pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai pentingnya sistem kaderisasi, Prabowo menuntut partai-partai untuk berhenti menutup mata terhadap kualitas buruk sebagian kadernya.

“Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tapi kita harus koreksi diri: banyak partai terdiri dari orang-orang tidak baik,” cetusnya.

Bagi Prabowo, kebesaran sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa pandai menutupi aib, melainkan dari nyali untuk mengakui kelemahan dan membenahinya. Tanpa keberanian untuk melakukan bersih-bersih dan evaluasi internal, perbaikan bangsa hanya akan menjadi omong kosong.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi kekurangan, berani mengoreksi kekurangan. Mana kita mau mengoreksi kalau kita tidak mau mengoreksi kekurangan kita,” pungkas Prabowo.(*)

Muscab DPC Partai Hanura Kota Cimahi: Ir. Amirudin Terpilih. Target Kembalikan Marwah Hanura 2009 Raih 4 Kursi DPRD 2029

CIMAHI- JURNAL TIPIKOR -.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Cimahi resmi memiliki nahkoda baru. Ir. Amirudin terpilih menjadi Ketua DPC Partai Hanura Kota Cimahi melalui mekanisme Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar pada Sabtu (30/8/2026) di Villa Bumi Bodas, Kota Cimahi.

Muscab berlangsung khidmat, demokratis, dan penuh kekeluargaan. Seluruh peserta Muscab sepakat memberikan mandat kepada Ir. Amirudin untuk memimpin Hanura Kota Cimahi dan membawa partai kembali ke jalur kemenangan.

Di bawah nahkoda Ir. Amirudin, DPC Partai Hanura Kota Cimahi mengusung misi besar: Mengembalikan Marwah Hanura 2009.

Baca juga Polres Sukabumi Gelar Penanganan Lanjutan Dugaan Kasus Kekerasan Fisik Siswa SMP PGRI 2 Nagrak Dilingkungan Sekolah

Pada Pemilu 2009, Hanura Kota Cimahi pernah mencatatkan sejarah dengan meraih 4 kursi anggota DPRD Kota Cimahi. Prestasi tersebut menjadi tolok ukur sekaligus target yang harus dikembalikan pada Pemilu 2029 mendatang.

“Hanura pernah besar di Cimahi. Kita pernah punya 4 anggota dewan. Tugas kita sekarang bukan bernostalgia, tapi mengembalikan marwah itu dengan kerja nyata, kerja terstruktur, dan kerja dari sekarang,” tegas Ir. Amirudin usai terpilih.

Perubahan Total Struktural Kepengurusan

Sebagai langkah awal, Ir. Amirudin menegaskan akan melakukan perubahan total struktural kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Cimahi.

Perubahan tersebut meliputi penataan ulang struktur DPC, penguatan PAC di 3 kecamatan, hingga revitalisasi Ranting di 15 kelurahan se-Kota Cimahi. Kepengurusan baru akan diisi oleh kader-kader yang loyal, pekerja lapangan, dan memiliki komitmen untuk membesarkan partai, bukan sekadar nama di struktur.

“Tidak ada lagi struktur tidur. Semua pengurus harus bekerja, harus turun ke masyarakat, dan harus punya target. Hanura harus hadir di tengah warga, bukan hanya hadir saat Pemilu,” ujarnya.

Baca juga Reses Bukan Sekadar di Atas Kertas! Legislator Bandung Kawal Konkret Pelatihan Vokasi demi Pangkas Pengangguran

Fokus Konsolidasi Menuju 2029

Muscab ini menjadi titik awal konsolidasi total Partai Hanura Kota Cimahi dalam mempersiapkan seluruh potensi dan kekuatan menuju Pemilu 2029.

Tiga agenda utama yang akan dijalankan dalam waktu dekat:
1. Konsolidasi Organisasi:
Verifikasi dan penataan ulang KTA, pembentukan kepengurusan PAC dan Ranting yang solid hingga tingkat RW.
2. Rekrutmen dan Kaderisasi:
Membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda, perempuan, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM untuk bergabung sebagai kader dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) potensial.
3. Kerja Politik Kerakyatan:
Menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Cimahi, mulai dari pendampingan UMKM, bakti sosial, hingga advokasi masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru ini, DPC Partai Hanura Kota Cimahi optimis dapat kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat Kota Cimahi.

(Adhe)