DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era kekebalan dan kemewahan hasil korupsi resmi berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026) secara resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sebagai jaminan agar hukum tidak tumpul dan tidak disalahgunakan, DPR sekaligus melahirkan dua ‘anjing penjaga’ (watchdog) baru yang akan mengurusi dan mengawasi aset-aset haram para koruptor.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembentukan struktur baru ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi mematikan bagi para pelaku kejahatan kerah putih agar tidak bisa lagi menikmati hasil jarahan.

“Badan ada dua. Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset. Kita dorong ini berdiri sendiri, terpisah dari penegak hukum. Mengapa? Karena kita tidak mau ada penegak hukum yang kalap, sekadar menargetkan perampasan aset sebanyak-banyaknya hanya karena dialah yang nanti mengelolanya. “Conflict of interest” harus dipotong habis!” tegas Habiburokhman usai Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

Habiburokhman menambahkan, pemisahan ini mengadopsi standar negara-negara maju untuk memastikan aset negara tidak ‘dicicipi’ oleh oknum yang seharusnya memberantasnya. “Di Amerika Serikat, Inggris, hingga Australia, badan pengelola hasil rampasan aset dipisahkan dari penegak hukum. Ini standar global,” tambahnya.

Namun, senjata mematikan ini tak boleh makan tuan. Oleh karena itu, DPR melahirkan badan kedua yang tak kalah krusial: Badan Pengawas Perampasan Aset.

Menjawab keresahan publik yang takut UU ini justru dibajak oleh oknum, Habiburokhman dengan tajam menyatakan bahwa badan pengawas ini adalah tameng bagi demokrasi dari praktik hukum yang dibelokkan.

“Yang kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Ini jawaban telak atas kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai UU Perampasan Aset ini dibelokkan menjadi alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, atau lebih parah lagi, dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum itu sendiri! Karena itu, harus ada badan pengawas independen yang berdiri sendiri,” pungkasnya.

Dengan disahkannya UU ini dan dibentuknya dua badan baru, pesan DPR kepada para koruptor dan oknum nakal sangat jelas: Aset hasil korupsi akan dirampas hingga ke akar-akarnya, namun prosesnya akan diawasi dengan mata yang terbuka. Tak ada lagi celah bagi ‘preman berkedok hukum’ untuk bermain di atas penderitaan rakyat. Koruptor, bersiaplah kehilangan segalanya.

(Azi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *